Perkuliahan

Pertemuan 4 dan 5

BAB II

HAK DASAR DAN KEBEBASAN DASAR MANUSIA

HAM merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. HAM dan demokrasi juga dapat dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaannya, sebab hingga saat ini hanya konsepsi HAM dan demokrasilah yang terbukti paling mengakui dan menjamin harkat kemanusiaan.

Konsepsi HAM dan demokrasi dapat dilacak secara teologis berupa relativitas manusia dan kemutlakan Tuhan. Konsekuensinya, tidak ada manusia yang dianggap menempati posisi lebih tinggi, karena hanya satu yang mutlak dan merupakan prima facie, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Semua manusia memiliki potensi untuk mencapai kebenaran, tetapi tidak mungkin kebenaran mutlak dimiliki oleh manusia, karena yang benar secara mutlak hanya Tuhan. Maka semua pemikiran manusia juga harus dinilai kebenarannya secara relatif. Pemikiran yang mengklaim sebagai benar secara mutlak, dan yang lain berarti salah secara mutlak, adalah pemikiran yang bertentangan dengan kemanusiaan dan ketuhanan.

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan seperangkat hak yang menjamin derajatnya sebagai manusia. Hak-hak inilah yang kemudian disebut dengan hak asasi manusia, yaitu hak yang diperoleh sejak kelahirannya sebagai manusia yang merupakan karunia Sang Pencipta.[1] Karena setiap manusia diciptakan kedudukannya sederajat dengan hak-hak yang sama, maka prinsip persamaan dan kesederajatan merupakan hal utama dalam interaksi sosial. Namun kenyataan menunjukan bahwa manusia selalu hidup dalam komunitas sosial untuk dapat menjaga derajat kemanusiaan dan mencapai tujuannya. Hal ini tidak mungkin dapat dilakukan secara individual. Akibatnya, muncul struktur sosial. Dibutuhkan kekuasaan untuk menjalankan organisasi sosial tersebut.

Kekuasaan dalam suatu organisasi dapat diperoleh berdasarkan legitimasi religius, legitimasi ideologis eliter atau pun legitimasi pragmatis.[2] Namun kekuasaan berdasarkan legitimasi-legitimasi tersebut  dengan sendirinya mengingkari kesamaan dan kesederajatan manusia, karena mengklaim kedudukan lebih tinggi sekelompok manusia dari manusia lainnya. Selain itu, kekuasaan yang berdasarkan ketiga legitimasi diatas akan menjadi kekuasaan yang absolut, karena asumsi dasarnya menempatkan kelompok yang memerintah sebagai pihak yang berwenang secara istimewa dan lebih tahu dalam menjalankan urusan kekuasaan negara. Kekuasaan yang didirikan berdasarkan ketiga legitimasi tersebut bisa dipastikan akan menjadi kekuasaan yang otoriter.

Konsepsi demokrasilah yang memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat. Berdasarkan pada teori kontrak sosial,[3] untuk memenuhi hak-hak tiap manusia tidak mungkin dicapai oleh masing-masing orang secara individual, tetapi harus bersama-sama. Maka dibuatlah perjanjian sosial yang berisi tentang apa yang menjadi tujuan bersama, batas-batas hak individual, dan siapa yang bertanggungjawab untuk pencapaian tujuan tersebut dan menjalankan perjanjian yang telah dibuat dengan batas-batasnya. Perjanjian tersebut diwujudkan dalam bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi di suatu negara (the supreme law of the land), yang kemudian dielaborasi secara konsisten dalam hukum dan kebijakan negara. Proses demokrasi juga terwujud melalui prosedur pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan pejabat publik lainnya.

Konsepsi HAM dan demokrasi dalam perkembangannya sangat terkait dengan konsepsi negara hukum. Dalam sebuah negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi disamping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi.[4]

Selain itu, prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan atau hanya untuk kepentingan penguasa. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang. Dengan demikian negara hukum yang dikembangkan bukan absolute rechtsstaat, melainkan democratische rechtsstaat.[5]

Sebagaimana telah berhasil dirumuskan dalam naskah Perubahan Kedua UUD 1945, ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia telah mendapatkan jaminan konstitusional yang sangat kuat dalam Undang-Undang Dasar. Sebagian besar materi Undang-Undang Dasar ini sebe­narnya berasal dari rumusan Undang-Undang yang telah disah­kan sebe­lum­nya, yaitu UU tentang Hak Asasi Manusia. Jika dirumuskan kembali, maka materi yang sudah diadopsikan ke dalam rumusan Undang-Undang Dasar 1945 mencakup 27 materi berikut:

1.   Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak memper­tahankan hidup dan kehidupannya[6].

2.   Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjut­kan keturunan melalui perkawinan yang sah[7].

3.   Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari ke­ke­rasan dan diskriminasi[8].

4.   Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskri­minatif atas dasar apapun dan berhak mendapat­kan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat dis­kri­mi­natif itu[9].

5.   Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menu­rut aga­ma­nya, memilih pendidikan dan pengajaran, me­mi­­­lih peker­jaan, memilih kewarganegaraan, memilih tem­pat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali[10].

6.   Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini keperca­yaan, me­nya­takan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya[11].

7.   Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkum­pul, dan mengeluarkan pendapat[12].

8.   Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memper­oleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan ling­kungan sosial­nya serta berhak untuk mencari, mem­per­oleh, memiliki, menyim­pan, mengolah, dan menyam­pai­kan informasi dengan menggu­nakan segala jenis saluran yang tersedia[13].

9.   Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, ke­luar­ga, ke­hor­matan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekua­saannya, serta berhak atas rasa aman dan per­lindungan dari an­caman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi[14].

10.       Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak mem­peroleh suaka politik dari negara lain[15].

11.  Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, ber­tempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kese­hatan[16].

12.        Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perla­ku­an khu­sus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan[17].

13.        Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memung­kinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manu­sia yang ber­martabat[18].

14.        Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewe­nang-wenang oleh siapapun[19].

15.  Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pe­me­nuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidik­an dan memper­oleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kese­jah­teraan umat manusia[20].

16.        Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam mem­perjuangkan haknya secara kolektif untuk mem­ba­ngun ma­sya­rakat, bangsa dan negaranya[21].

17.  Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlin­dung­an, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadap­an hukum[22].

18.        Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbal­an dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja[23].

19.        Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan[24].

20. Negara, dalam keadaan apapun, tidak dapat mengurangi hak setiap orang untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut[25].

21.        Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkem­bangan zaman dan tingkat peradaban bangsa[26].

22. Negara menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral ke­ma­nu­siaan yang diajarkan oleh setiap agama, dan men­ja­min kemer­dekaan tiap-tiap penduduk untuk me­me­luk dan menjalankan ajaran agamanya[27].

23. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, ter­utama pemerintah[28].

24. Untuk memajukan, menegakkan dan melindungi hak asasi ma­nusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, ma­ka pelaksanaan hak asasi manusia dija­min, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan[29].

25. Untuk menjamin pelaksanaan Pasal 4 ayat (5) tersebut di atas, dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat inde­penden menurut ketentuan yang diatur dengan undang-un­dang[30].

26. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain da­lam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan ber­negara.

27.       Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan de­ngan undang-undang dengan maksud semata-mata un­tuk menjamin peng­akuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertim­bangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis[31].

Jika ke-27 ketentuan yang sudah diadopsikan ke dalam Undang-Undang Dasar diperluas dengan memasukkan ele­men baru yang ber­sifat menyempurnakan rumusan yang ada, lalu dikelompokkan kembali sehingga mencakup ketentuan-ketentuan baru yang belum dimuat di dalamnya, maka ru­mus­an hak asasi manusia dalam Un­dang-Undang Dasar da­pat mencakup lima kelompok materi sebagai berikut:

1.   Kelompok Hak-Hak Sipil yang dapat dirumuskan men­jadi:

a.   Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya.

b.   Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan.

c.   Setiap orang berhak untuk bebas dari segala bentuk perbu­dakan.

d.   Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.

e.   Setiap orang berhak untuk bebas memiliki keyakinan, pikiran dan hati nurani.

f.   Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di ha­dapan hukum.

g.   Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di ha­dapan hukum dan pemerintahan.

h.   Setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

i.    Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melan­jutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

j.    Setiap orang berhak akan status kewarganegaraan.

k.   Setiap orang berhak untuk bebas bertempat tinggal di wi­layah negaranya, meninggalkan dan kembali ke negaranya.

l.    Setiap orang berhak memperoleh suaka politik.

m.  Setiap orang berhak bebas dari segala bentuk perla­kuan dis­kriminatif dan berhak mendapatkan perlin­dungan hukum dari perlakuan yang bersifat diskrimi­natif tersebut.

Terhadap hak-hak sipil tersebut, dalam keadaan apa­pun atau ba­gai­manapun, negara tidak dapat mengurangi arti hak-hak yang ditentukan dalam Kelompok 1 “a” sampai dengan “h”. Namun, ke­tentuan tersebut tentu tidak di­mak­sud dan tidak dapat diartikan atau digunakan seba­gai dasar untuk membebaskan seseorang dari penun­tutan atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang diakui menurut ketentuan hukum Internasional. Pembatasan dan penegasan ini penting untuk memas­tikan bahwa ketentuan tersebut tidak dimanfaatkan secara semena-mena oleh pihak-pihak yang berusaha membebaskan diri dari ancaman tuntutan. Justru di sini­lah letak kontro­versi yang timbul setelah ketentuan Pasal 28I Perubahan Kedua UUD 1945 disahkan beberapa waktu yang lalu.

2.  Kelompok Hak-Hak Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya

a.   Setiap warga negara berhak untuk berserikat, ber­kum­pul dan menyatakan pendapatnya secara damai.

b.   Setiap warga negara berhak untuk memilih dan di­pi­lih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat.

c.   Setiap warga negara dapat diangkat untuk mendu­duki ja­batan-jabatan publik.

d.   Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih peker­jaan yang sah dan layak bagi kemanusiaan.

e.   Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbal­an, dan men­dapat perlakuan yang layak dalam hu­bung­an kerja yang berkeadilan.

f.   Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi.

g.   Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibu­tuh­kan untuk hidup layak dan memungkinkan pengembangan dirinya sebagai manusia yang ber­martabat.

h.   Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mem­peroleh informasi.

i.    Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pendi­dikan dan pengajaran.

j.    Setiap orang berhak mengembangkan dan memper­oleh man­faat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia.

k.   Negara menjamin penghormatan atas identitas bu­da­ya dan hak-hak masyarakat lokal selaras dengan per­kembangan za­man dan tingkat peradaban bangsa[32].

l.    Negara mengakui setiap budaya sebagai bagian dari kebu­dayaan nasional.

m.  Negara menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral kema­nusiaan yang diajarkan oleh setiap agama, dan menjamin ke­mer­dekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan menja­lankan ajaran agamanya[33].

3.  Kelompok Hak-Hak Khusus dan Hak Atas Pembangunan

a.   Setiap warga negara yang menyandang masalah so­sial, terma­suk kelompok masyarakat yang terasing dan yang hidup di lingkungan terpencil, berhak men­dapat kemudahan dan per­lakuan khusus untuk mem­peroleh kesempatan yang sama.

b.   Hak perempuan dijamin dan dilindungi untuk men­capai kesetaraan gender dalam kehidupan nasional.

c.   Hak khusus yang melekat pada diri perempuan yang dika­renakan oleh fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum.

d.   Setiap anak berhak atas kasih sayang, perhatian dan perlin­dungan orangtua, keluarga, masyarakat dan ne­ga­ra bagi per­tumbuhan fisik dan mental serta per­kem­bangan pribadinya.

e.   Setiap warga negara berhak untuk berperan serta da­lam pengelolaan dan turut menikmati manfaat yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan alam.

f.   Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang ber­sih dan sehat.

g.   Kebijakan, perlakuan atau tindakan khusus yang ber­sifat sementara dan dituangkan dalam peraturan per­undangan-un­dangan yang sah yang dimaksudkan un­tuk menyetarakan tingkat perkembangan kelom­pok tertentu yang pernah me­nga­lami perlakuan dis­krimi­nasi dengan kelompok-kelompok lain dalam masya­rakat, dan perlakuan khusus sebagaimana di­ten­tukan dalam ayat (1) pasal ini, tidak termasuk dalam pe­nger­tian diskriminasi sebagaimana ditentu­kan dalam Pasal 1 ayat (13).

4.  Tanggungjawab Negara dan Kewajiban Asasi Manusia

a.   Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

b.   Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang dite­tap­kan oleh undang-undang dengan maksud semata-ma­ta untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk meme­nuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai-nilai aga­ma, moralitas dan kesusilaan, keamanan dan keter­tib­an umum dalam masyarakat yang demokratis.

c.   Negara bertanggungjawab atas perlindungan, pema­juan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak asasi ma­nusia.

d.   Untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia, dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat independen dan tidak memihak yang pem­bentukan, susunan dan kedu­dukannya diatur dengan undang-undang.

Ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan konsti­tusional terhadap hak-hak asasi manusia itu sangat penting dan bahkan diang­gap merupakan salah satu ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum di suatu negara. Namun di samping hak-hak asasi manusia, harus pula dipa­hami bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung­jawab yang juga bersifat asasi. Setiap orang, selama hidup­nya sejak sebe­lum kelahiran, memiliki hak dan kewajiban yang hakiki seba­gai manusia. Pembentukan negara dan pemerin­tahan, untuk alas­­an apapun, tidak boleh menghilangkan prinsip hak dan kewa­jiban yang disandang oleh setiap ma­nu­sia. Karena itu, jaminan hak dan kewajiban itu tidak diten­tukan oleh kedu­dukan orang sebagai warga suatu negara. Setiap orang di ma­na­pun ia berada harus dija­min hak-hak dasarnya. Pada saat yang bersamaan, setiap orang di manapun ia berada, juga wajib menjunjung tinggi hak-hak asasi orang lain sebagai­mana mestinya. Keseim­bangan kesadaran akan ada­nya hak dan kewajiban asasi ini merupakan ciri penting pan­dangan dasar bangsa Indonesia mengenai manusia dan kemanusiaan yang adil dan beradab.


[1] Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 165, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3886.

[2] Franz Magnis-Suseno, Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, (Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal. 30 – 66.

[3] Harus diingat bahwa paling tidak terdapat tiga macam teori kontrak sosial masing-masing dikemukakan oleh John Locke, Thomas Hobbes, dan J.J. Rousseu yang masing-masing melahirkan konsep negara yang berbeda-beda. Lihat George H. Sabine, A History of Political Theory, Third Edition, (New York-Chicago-San Fransisco-Toronto-London; Holt, Rinehart and Winston, 1961), hal. 517 – 596.

[4] Lihat Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. 152-162.

[5] Ibid.

[6] Dari Pasal 28A Perubahan Kedua UUD 1945.

[7] Ayat (2) ini berasal dari Pasal 28B ayat (1) Perubahan Kedua.

[8] Berasal dari ayat 28B ayat (2) Perubahan Kedua.

[9] Dari Pasal 28I ayat (2) Perubahan Kedua.

[10] Dari Pasal 28E ayat (1) Perubahan Kedua.

[11] Pasal 28E ayat (2) Perubahan Kedua.

[12] Pasal 28E ayat (3) Perubahan Kedua.

[13] Dari Pasal 28F Perubahan Kedua.

[14] Ayat (5) ini berasal dari Pasal 28G ayat (1) Perubahan Kedua.

[15] Dari Pasal 28G ayat (2) Perubahan Kedua.

[16] Ayat (1) ini berasal dari Pasal 28H ayat (1) Perubahan Kedua.

[17] Pasal 28H ayat (2) Perubahan Kedua.

[18] Pasal 28H ayat (3) Perubahan Kedua.

[19] Pasal 28H ayat (4) Perubahan Kedua.

[20] Ayat (5) ini berasal dari Pasal 28C ayat (1) Perubahan Kedua.

[21] Dari Pasal 28C ayat (2) Perubahan Kedua.

[22] Ayat (7) ini berasal dari Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua.

[23] Ayat (8) ini berasal dari Pasal 28D ayat (2) Perubahan Kedua.

[24] Ayat ini berasal dari Pasal 28E ayat (4) Perubahan Kedua.

[25] Berasal dari rumusan Pasal 28I ayat (1) Perubahan Kedua yang perumus­an­nya mengundang kontroversi di kalangan banyak pihak. Disini perumusannya dibalik dengan subjek negara.

[26] Berasal dari Pasal 28I ayat (3) yang disesuaikan dengan sistematika peru­musan keseluruhan pasal ini dengan subjek negara dalam hubungannya dengan warga negara.

[27] Ini adalah ayat tambahan yang diambil dari usulan berkenaan dengan pe­nyempurnaan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 sebagaimana tercantum dalam lampiran TAP No.IX/MPR/2000, yaitu alternatif 4 dengan menggabungkan perumusan alternatif 1 butir ‘c’ dan ‘a’. Akan tetapi, khusus mengenai anak kalimat terakhir ayat ini, yaitu: “…serta melindungi penduduk dari penyebaran paham yang berten­tang­an dengan ajaran agama”, sebaiknya dihapuskan saja, karena dapat mengu­rangi kebebasan orang untuk menganut paham yang meskipun mungkin sesat di mata sebagian orang, tetapi bisa juga tidak sesat menurut sebagian orang lain. Negara atau Pemerintah dianggap tidak selayaknya ikut campur mengatur dalam urusan perbedaan pendapat dalam paham-paham internal suatu agama. Biarlah urusan internal agama menjadi domain masyarakat sendiri (public domain). Sebab, perlindungan yang diberikan oleh negara kepada satu kelompok paham keagamaan dapat berarti pemberangusan hak asasi kelompok paham yang lain dari kebebasan yang seharusnya dijamin oleh UUD.

[28] Ayat (6) ini berasal dari Pasal 28I ayat (4) Perubahan Kedua.

[29] Dari ayat (5) Pasal 28I Perubahan Kedua dengan menambahkan perka­ta­an “…memajukan..”, sehingga menjadi “Untuk memajukan, menegakkan, dan me­lin­dungi….”

[30] Komnas HAM memang telah dikukuhkan keberadaannya dengan un­dang-undang. Akan tetapi, agar lebih kuat, maka hal itu perlu dicantumkan tegas dalam UUD.

[31] Berasal dari Pasal 28J Perubahan Kedua.

[32] Berasal dari Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang disesuaikan dengan sis­tematika perumusan keseluruhan pasal ini dengan subjek negara dalam hubungan­nya dengan warga negara.

[33] 123 Ini adalah ayat tambahan yang diambil dari usulan berkenaan de­ngan penyempurnaan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 sebagaimana tercantum dalam lam­piran TAP No.IX/MPR/2000, yaitu alternatif 4 dengan menggabungkan peru­musan alternatif 1 butir ‘c’ dan ‘a’. Akan tetapi, khusus mengenai anak kalimat terakhir ayat ini, yaitu: “… serta melindungi penduduk dari penyebaran paham yang bertentangan dengan ajaran agama”, sebaiknya dihapuskan saja, karena da­pat mengurangi kebebasan orang untuk menganut paham yang meskipun mungkin sesat di mata sebagian orang, tetapi bisa juga tidak sesat menurut sebagian orang lain. Negara atau Pemerintah dianggap tidak selayaknya ikut campur mengatur da­lam urusan perbedaan pendapat dalam paham-paham internal suatu agama. Biarlah urusan internal agama menjadi domain masyarakat sendiri (public domain). Sebab, perlindungan yang diberikan oleh negara kepada satu kelompok paham keagamaan dapat berarti pemberangusan hak asasi kelompok paham yang lain dari kebebasan yang seharusnya dijamin oleh UUD.

Filsafat Hukum (Pertemuan 4,5,6,7)

BAB III

ALIRAN-ALIRAN

DALAM FILSAFAT HUKUM

A. PENDAHULUAN

Munculnya berbagai aliran  dalam filsafat hukum telah menunjukkan pergumulan pemikiran yang tidak henti-hentinya dalam lapangan ilmu hukum. Apabila pada masa lalu, filsafat hukum merupakan produk sampingan dari para filsuf, perkembangan dewasa ini masalah-masalah filsafat hukum telah menjadi bahan kajian tersendiri bagi para ahli hukum.

Uraian tentang aliran-aliran dalam filsafat hukum selain untuk mendapatkan pemahaman terhadap aliran-aliran tersebut tetapi juga memungkinkan kita untuk dapat melihat kekayaan pemikiran dari masing-masing aliran serta berusaha untuk dapat menghargai perbedaan-perbedaan dari aliran pemikiran tersebut.

Aliran-aliran filsafat hukum yang akan dibicarakan dalam tulisan ini meliputi :

1.      Aliran hukum alam

2.      Positivisme Hukum

3.      Utilitarianisme

4.      Mazhab Sejarah

5.      Sosiological Jurisprudence

6.      Realisme Hukum

7.      Freirechlere (Hukum Bebas)

Tata urutan tersebut di atas tidak berarti yang dibicarakan lelbih awal mendahului aliran yang dibicarakan kemudian, hanya merupakan sistemaatikan pemikiran

B. ALIRAN HUKUM ALAM

Aliran ini timbul karena kegagalan umat manusia dalam mencari keadilan yang absolut. Hukum alam disini dipandang sebagai hukum yang berlaku universal dan abadi. (Soekanto, 1985 :5-6)

Menurut sumbernya aliran hukum alam dapat dibedakan dalam dua macam :

1.      Irasional

2.      Rasional

Menurut Friedmann (1990 : 47) hukum alam ini memiliki fungsi jamak yakni :

1.      Sebagai instrumen utama

2.      Digunakan sebagai senjata oleh kedua belah pihak dalam pertikaian antara gereja pada Abad Pertengahan dan para kisar Jerman

3.      Sebagai latar belakang pemikiran untuk mendukung berlakunya hukum internasional dan menuntut kebebasan individu terhadap absolutisme

4.      Prinsip-prinsip hukum alam juga digunakan oleh para hakim Amerika.

1.      Hukum alam Irasional

Thomas Aquinas (1225-1274)

Dengan demikian, menurut Aquinas, ada dua pengetahuan yaitu:

(1)         Pengetahuan alamiah (berpangkal pada akal), dan

(2)         Pengetahuan iman (berpangkal pada wahyu ilahi).

Aquinas mendefinisikannya ketentuan akal untuk kebaikan umum, yang dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat.

Ada empat macam hukum yang diberikan Aquinas,  yaitu:

(1)      Lex Aeterna (hukum rasio Tuhan yang tidak dapat ditangkap oleh pancaindera manusia),

(2)      Lex Divina (hukum rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh pancaindera manusia),

(3)      Lex Naturalis (hukum alam, yaitu menjelma lex aeterna ke dalam rasio manusia), dan

(4)      Lex Positivis (penerapan lex aeterna ke dalam rasio manusia di dunia).

Tugas rohaniawan adalah membimbing  penguasa agar tidak merugikan kepentingan rakyat, dan menurutnya, bahkan penguasa itu seharusnya menjadi abdi Gereja.

Dante Alighieri (1265-1321)

Dante berusaha memberikan legitimasi terhadap kekuasaan Monarkhi yang bersifat Mondial. Monarkhi dunia inilah yang menjadi badan tertinggi yang memutuskan perselisihan antara penguasa yang satu dengan lainnya. Dasar hukum yang dijadikan pegangan adalah hukum alam, yang mencerminkan hukum-hukum Tuhan.

Piere dubois (lahir 1255)

Sama seperti Filsuf Dante, Dubois menyatakan, bahwa Penguasa (raja) dapat langsung menerima kekuasaan dari Tuhan, tanpa perlu melewati pemimpin Gereja.

Marsilius Padua (1270-1340) dan William Occam (1280-1317)

Padua berpendapat bahwa negara berada di atas kekuasaan Paus. Padua juga berpendapat bahwa tujuan negara adalah untuk memajukan kemakmuran dan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara agar dapat mengembangkan dirinya secara bebas.

Filsafat Occam sering disebut Nominalisme, sebagai lawan dari pemikiran Thomas menyakini kemampuan rasio manusia untuk mengungkapkan kebenaran, Occam berpendapat sebaliknya.

John Wycliffe (1320-1384) dan Johannes Huss (1369-1415)

Hubungan antara kekuasaan ketuhanan dan kekuasaan duniawi seperti hubungan antara pemilik dan penggarap tanah. Masing-masing memiliki bidangnya sendiri, sehingga tidak boleh saling mencampuri.

Menurutnya, kekuasaan ketuhanan tidak perlu melalui perantara (rohaniawan Gereja), sehingga baik para rohaniawan maupun orang awam sama derajatnya di mata Tuhan.

2.      Hukum Alam Rasional

Tokoh-tokoh dari aliran ini antara lain adalah hugo de Groot, Samuel von Pufendorf, Chistian Thomasius, dan Immanuel Kant.

Hugo de Groot alias Grotius (1583-1645)

Hugo de Groot atau Grotius dikenal konsep-konsep hukum dalam hubungan antarnegara, perang dan damai, serta hukum laut.

Menurut Grotius, sumber hukum adalah rasio manusia. Karena karakteristik yang membedakan manusia dengan mahluk lain adalah kemampuan akalnya, seluruh kehidupan manusia harus berdasarkan pada kemampuan akal.

Hukum alam, menurutnya, adalah hukum yang muncul sesuai kodrat manusia.

Samuel von Pufendorf (1632-1694) dan Christian Thomasius (1655-1728)

Pufendorf  adalah penganjuran pertama hukum alam di Jerman. Pufendorf  berpendapat, hukum alam adalah aturan yang berasal dari akal pikiran yang murni. Dalam hal pertentangan. Agar tidak terjadi pertentangan terus-menerus dibuatlah perjanjian secara sukarela di antara rakyat. Setelah itu, perjanjian penaklukan. Dengan adanya perjanjian itu, berarti tidak ada kekuasaan yang absolut.

Sementara itu, menurut Thomasius, manusia hidup dengan bermacam-macam naluri yang bertentangan satu dengan yang lain. Dengan demikian, dalam ajarannya tentang hukum alam, Thomasius sampai kepada pengertian tentang ukuran, sebagaimana Thomas Aquinas juga mengakuinya dalam hukum alamnya. Apabila ukuran itu bertalian dengan batin manusia, ia adalah aturan kesusilaan, apabila ia memperhatikan tindakan-tindakan lahiriah.

Immanuel Kant (1724-1804)

Filsafat Kant dikenal sebagai Filsafat Kritis.

Seperti diungkapkan oleh Bertens (1992 : 59) kehidupan Kant sebagai filsuf dapat dibagi atas dua periode yakni jaman prakritis dan jaman kritis.

David Hume (1711-1776) berangsur-angsur Kant meninggalkan rasionalismenya. Hume sendiri dalam filsafat dikenal sebagai tokoh empirisme yang bertentangan dengan rasionalisme. Empiris berpendapat bahwa sumber pengetahuan manusia bukan rasio, melainkan pengalaman (empiri) tepatnya pengalaman yang berasal dari pengenalan inderawi.

Filsafat Kant merupakan sintesis dari rasionalisme dan empirisme itu. Kritisisme adalah filsafat yang memulai perjalannanya dengan terlebih dahulu menyelidiki kemampuan dan batas-batas rasio.

  1. Mazab Hukum Alam

Hukum alam sesungguhnya merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori di dalamnya. Berbagai anggapan dan pendapat yang dikelompokkan kedalam hukum alam bermunculan dari masa kemasa.

Sejarah hukum alam adalah sejarah manusia yang berjuang untuk  menemukan keadilan yang mutlak di dunia serta kegagalannya. Hukum alam adalah  hukum yang normanya dari Tuhan Yang Maha Esa, dari alam semesta dan dari akal manusia. Karenanya mazab ini digambarkan sebagai hukum yang berlaku abadi.

Pelopor-pelopor hukum alam antara lain adalah Aristoteles, Thomas Aquinas dan Hugo Grotius.

1.      Aristoteles

Adalah pemikir hukum yang pertamakali membedakan antara hukum alam dan hukum positif.

Hukum Alam adalah suatu hukum yang berlaku selalu dan dimana-mana karena hubungannya dengan aturan alam. Hukum tidak pernah berubah, tidak pernah lenyap dan berlaku dengan sendirinya. Hukum alam di bedakan dengan hukum positif, yang seluruhnya tergantung dari ketentuan manusia. Menurut Aristoteles Hukum harus ditaati demi keadilan, keadilan selain sebagai keutamaan umum (hukum alam) juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus. Keadilan menentukan bagaimana hubungan yang baik antara sesama manusia, yang meliputi keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publiki, keadilan dalam jual beli, keadilan dalam hukum pidana dll.

2.      Thomas Aquinas

Dalam membahas hukum, Aquinas membedakan antara hukum yang berasal dari wahyu dan hukum yang dijangkau akal budi manusia. Hukum yang di dapat dari wahyu disebuta hukum Ilahi positif (ius divinum positivum). Hukum yang di dapatkan berdasarkan akal budi adalah hukum alami (ius natural), hukum bangsa-bangsa (ius gentium) dan hukum positif manusiawi (ius positivum humanium). Menurut Aquinas hukum alam itu agak umum, tidak jelas bagi setiap orang, apa yang sesuai dengan hukum alam itu. Oleh karenanya perlu disusun undang-undang Negara yang lebih kongkrit mengatur hidup bersama, Inilah hukum positif. Jika hukum positif bertentangan dengan hukum alam maka hukum alam yang menang dan hukum positif kehilangan kekuatannya. Ini berarti bahwa hukum alam memiliki kekuatan hukum yang sungguh-sungguh. Hukum positif hanya berlaku jika berasal dari hukum alam. Hukum yang tidak adil dan bertentangan dengan norma alam, tidak dapat disebut sebagai hukum tetapi hukum yang menyimpang.

3.      Hugo Grotius.

Grotius adalah penganut humanism, yang mencari dasar baru bagi hukum alam dalam diri manusia itu sendiri, Manusia memiliki kemampuan untuk mengerti segala-galanya secara rasional melalui pemikirannya menurut hukum matematika. Manusia dapat menyusun daftar hukum alam dengan menggunakan prinsip a priory yang dapat diterima secara umum. Hukum alam tersebut oleh Grotius dipandang sebagai hukum yang berlaku secara riel sama seperti hukum positif. Hukum alam tetap berlaku, juga seandainya Tuhan tidak ada, sebabnya adalah bahwa hukum alam termasuk akal budi manusia sebagai bagian dari hakekatnya. Di lain pihak Grotius tetap mengakui, bahwa Allah adalah pencipta alam semesta. Oleh karena itu secara tidak langsung Allah tetap merupakan fundamen hukum alam. Hak-hak alam yang ada pada manusia adalah :

a). hak untuk berkuasa atas diri sendiri (hak kebebasan)

b). hak untuk berkuasa atas orang lain

c). hak untuk berkuasa sebagai majikan

d).hak untuk berkuasa atas milik dan barang-barang.

Grotius juga memberikan prinsip yang menjadi tiang dari seluruh system hukum alam yakni:

a.       Prinsip kupunya dan kaupunya. Milik orang lain harus dijaga

b.      Prinsip kesetiaan pada janji

c.       Prinsip ganti rugi

d.      Prinsip perlunya hukiuman karena pelanggaran hukum alam.

Hukum alam sebagaimana diuraikan di atas, dapat dikenali sepanjang abad-abad sejarah manusia, karena hukum alam merupakan usaha manusia untuk menemukan hukum dan keadilan yang ideal.

C. POSITIVISME HUKUM

Dalam Kaca mata Positivis tiada hukum lain, kecuali perintah penguasa (law is a comand of the lawgivers). Bahkan bagian dari aliran hukum positif yang dikenal dengan nama Legisme, berpendapat lebih tegas, bahwa hukum itu identik dengan undang-undang.

1.      Aliran Hukum Positif Analitis : John Austin (1790-1859)

Hukum adalah perintah dari penguasa negara. Hakikat hukum sendiri menurut Austin terletak pada unsur “Perintah” itu.

Ia memberlakukan hukum dengan cara menakut-nakuti dan mengarahkan tingkah laku orang lain ke arah yang diinginkannya. Hukum adalah perintah yang memaksa, yang dapat saja bijaksana dan adil atau sebaliknya (Lyons, 1983 : 7-8)

Austin pertama-tama membedakan hukum dalam dua jenis :

1.      Hukum dari Tuhan untuk manusia (the divine law).

2.      Hukum yang dibuat oleh manusia

Mengenai Hukum yang dibuat oleh manusia ini dapat dibedakan dalam:

    1. Hukum yang sebenarnya
    2. Hukum yang tidak sebenarnya

Hukum yang tidak sebenarnya adalah hukum yang tidak dibuat oleh penguasa, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum.

2.      Aliran Hukum Murni Hans Kelsen (1881-1973)

Teori hukum murni adalah teori hukum positif, ia merupakan teori tentang hukum positif umum, bukan tentang tatanan hukum khusus, ia merupakan teori hukum umum bukan penafsiran tentang norma hukum nasional atau internasional tertentu, tetapi ia menyajikan teori penafsiran.

Teori hukum murni berusaha untuk menjawab pertanyaan apa itu hukum dan bagaimana hukum ada, bukan bagaimana  hukum yang seharusnya. Teori hukum murni ini merupakan ilmu hukum (yurisprudensi) bukan politik hukum. Disebut teori hukum murni lantaran hanya menjelaskan hukum dan berusaha membersihkan objek penjelasannya dari segala hal yang tidak bersangkut paut dengan hukum. Tujuannya membersihkan ilmu hukum dari anasir-anasir asing inilah landasan metodologis teori Hans Kelsen.

Ilmu hukum secara tradisional yang berkembang dalam abad ke 19 dan abad ke 20 dlam perkembangannya sudah jaquh dari kemurnian, telah dicampur adukkan dengan unsure-unsur non yuridis, seperti psikologis, sosiologis, politis, dan etika. Pemikiran inilah yang dikenal dengan Teori Hukum Murni (Reine Rechtlehre). Teori hukum murni Hans Kelsen dikenal dengan teori Reine Rechlere, baginya hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Pada intinya teoeri hukum murni Hans Kelsen adalah bagaimana hukum itu seharusnya (what the law ought to be) tetapi apa hukumnya (what the law is).

Pemikiran Kelsen dimasukkan dlaam kaum Neokantian karena ia menggunakan pemikiran Kant tentang pemisahan antara bentuk (forma) dan isi (substansi). Keadilan sebagai isi dari hukum diluar hukum. Oleh karena itu hukum dapat tidak adil, tetapi tetap hukum karena dibuat oleh penguasa.

Hans Kelsen selain terkenal sevbagai pencetus teori hukummurni ia juga dianggap berjasa mengembangkan teori jenjang (stuffentheorie) yang semula dikemukakan oleh Adolf Merkl (1836-1896). Teeori ini melihat hukum sebagai suatu system yang terdiri dari suatu susunan norma piramida. Norma yang lebih rendah diperoleh kekuatannya dari yang lebih tinggi, semakin tianggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya.

Sistem Hukum Indonesia pada dasarnya menganut teori stuffentheorie yang dikembangkan oleh Hans Kelsen, hal ini nampak jelas dalam ketetapan MPR NO. XX/MPRS/1966 dan UU Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Undang-Undang.

D. UTILITARIANISME

Utilitarianisme atau Utilisme merupakan reaksi terhadap ciri metafisis dan abstrak dari filsafat politik dan filsafat hukum pada abad ke delapan belas. Utilitarianisme mengetengahkan salah satu dari gerakan –gerakan periodic dari yang abstrak hingga yang konkrit dari yang apriori hingga yang berdasarkan pengalaman.[1] Gerakan ini merupakan uangkapan dan tuntutan-tuntutan yang khas pada abad kesembilan belas. Pemuka aliran Utilitarianesme antara lain adalah :

1.                                                                              Jeremy Bentham (1748-1832),

Filsafat hukum Bentham adalah individualism utilitarian. Individualismenya mengilhami usaha-usaha di bidang legislative  yang banyak dan penuh semangat yang semuanya ditujukan untuk emansipasi individu dari banyak kekangan-kekangan konstitusional dan ketidak adilan yang merintangi di Inggris.

Filsafat hukum Bentham dapat disimpulkan sebagai berikut :

Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan kesenangan dan kesusahan. Karena kesusahan dan kesenangan itu manusia mempunyai gagasan dengan tujuan untuk mencapai kesenangan dan menghindari kesusahan. Hukum alam Bentham adalah kesenangan dan kesusahan ia mendefisinsikan kegunaan sebagai ungkapan memiliki atau kecenderungan untuk mencegah kejahatan atau mendapat kebaikan. Kebaikan adalah kesenangan dan kesusahan adalah kejahatan. Tugas hukum adalah memelihara kebahagiaan dan mencegah kesusahan. Pandangan Jeremy Bentham sesuangguhnya beranjak dari perhatiannya yang besar terhadap individu. Bentham menginginkan agar hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu bukan loangsung kepada masyarakat secara keseluruhan. Tetapi Bentham juga tidak menyangkal kepentingan masyarakatpun perlu diperhatikan. Untuk menyeimbangkan antara kepentingan individu dan masyarakat Bentham menyarankan adanya simpatai dari setiap individu. Titik tekan pemikiran pada individu karena menurut Bentham bilamana individup-individu memperoleh kebahagiaannya maka dengan demikian masyarakatpun memperoleh kebahagiaan juga.

Jeremi Bentham perhatiannya terhadap hukum pidana ditunjukkan pada perhatiannya mengenai pemidanaan, menurutnya pidana harus bersifat spesifik untuk tiap kejahatan dan beberapa pidana itu tidak boleh melebihi jumlah yang dibutuhykan untuk mencegah dilakukannya penyerangan-penyerangan tertentu. Pemidanaan hanya dapat diterima apabila memberikan harapan bagi tercegahnya kehjahatan yang lebih besar. (hedonistic utilitarianism).

Ada dua kekurangan pemikiran Bentham menurut Friedman, pertama rasionalisme Bentham abstrak dan doktriner mencegahnya melihat individu sebagai keseluruhan yang kompleks. Ini menyebabkan terlalu melebih-lebihkan kekuasaan pembuat undang-undang dan meremehkan perlunya individualisasi kebijakan dan keluwesan dalam penerapan hukum. Bentham juga terlalu yakin dengan kemungkinan kodifikasi  ilmiah yang lengkap melalui prinsip-prinsip yang rasional, sehingga ia tidak lagi menghiraukan perbedaan-perbedaan nasional atau historis. Kedua adalah kegagalan Bentham untuk menjelaskan konsepsinya sendiri mengenai keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Terlepas dari kritik-kritik yang ada, Bentham dalam menenmpatkan sejarah pemikiran hukum dapat disimpulkan sebagai berikut :

a.       Ia menghubungkan dasar-dasar pemikiran filsafat dengan dalil-dalil pemikiran praktis.

b.      Ia meletakkan individualism atas dasar materialism baru

c.       Ia menghubungkan hak-hak individu yang tahu diri dengan dan menempatkannya di bawah kebahagiaan sejumlah besar individu-individu dengan tuntutan yang sama yang hidup dalam masyarakat.

d.      Ia telah mengarahkan tujuan-tujuan hukum pada tujuan-tujuan social praktis, bukannya pada dalil-dalil yang abstrak.

e.       Ia meletakkan dasar untuk kecenderungan relatitivis baru dalam ilmu hukum yang kemudian hari disebut ilmu hukum sosiologis dan menghubungkan hukum dengan tujuan sosial yang pasti dan keseimbangan dari pelbagai kepentingan.

f.       Ia memandang jaminan keamanan sebagai objek hukum yang penting sebagai fungsi yang dikembangkan, untuk tidak menghiraukan orang-orang lain, dengan positivism analitis.

g.      Ia memberi tekanan pada kebutuhan dan mengembangkan cara pembentukan hukum yang disadari dengan kodifikasi melalui pengadilan atau evolusi kebiasaan.

2.            Rudolf Von Ihering

Ihering mengembangkan aspek-aspek dari positivism Austin dan mengembangkannya dengan prinsip-prinsip utulitariasnisme yang diletakkan oleh Bentham dan dikembangkan oleh John Stuart Mills dan memberi sumbangan penting untuk menjelaskan ciri khas hukum sebagai bentuk kemauan. Tujuan hukum menurut Ihering adalah melindungi kepentingan. Definisi kepentingan ia mengikuti Bentham sebagai usaha mendapatkan kesenangan dan menghindari penderitaan. Tetapi kepentingan individu dijadikan bagian dari tujuan sosial dengan menghubungkan tujuan pribadi seseorang dengan kepentingan-kepentingan orang lain. Dengan disatukannya kepentingan yang dihadapi untuk tujuan yang sama, maka terbentuklah koperasi, perdagangan, masyarakat dan Negara dan Negara merupakan hasil dari penyatuan kepentingan untuk tujuan yang sama.

Problema yang dihadapi Ihering dengan para pemikir hukum (fislsuf), apakah kepentingan individu dan kepentingan bersama dapat diselaraskan dan bagaimana mencapainya. Ihering menemukan jawabannya sebagai prinsip membangkitkan semangat masyarakat dengan menggabungkan motif egoistis dan motif alturistis. Egoistis adalah ganjaran dan paksaan, altruistis adalah moral social akan kewajiban dan cinta. Jadi Ihering sependapat dengan pemikiran yang menganggap paksaan sebagai unsure pokok dari hukum dan Negara.

Rudolf van Ihering dengan Utilitarianisme pemikirannya adalah pembentukan ilmu hukum sosiologis, karena konsepnya hukum tidak lagi upaya mencapai kesenangan individu dan keseimbangan masyarakat tetapi lebih maju dari Bentham, mengembangkan gagasan mengenai keseimbangan sebagai tujuan hukum dengan memberikan tekanan cirri hukum  adalah paksaan dan kekuasaan dari negaran adalah alat hukum. Ia menjadi bapak ilmu hukum sosiologis modern. Ia menyiapkan teknik hukum yang lebih luwes yang diperlukan dari problema hukum baru yang berubah dengan menentang ilmu hukum tentang konsepsi-konsepsi. Tetapi seprti filsuf hukum lainnya Ihering belum mampu memecahkan problema abadi  mengenai pertentangan kepentingan individu dan kepentingan umum.

E. MAZHAB SEJARAH

Ilmu hukum historis biasanya diasosiakan dengan gerakan khusus dalam pemikiran hukum. Eksponennya yang terkenal adalah Savigny. Ia dan pengikutnya menamakan sejarah sebagai tradisi, kebiasaandari bangsa terhadap kepercayaan dalam pembuatan hukum secara sadar dan rasional. Gerakan kedua yang disebut sebagai historis filosofis, mengembangkan filsafat hukum tertentu dari evolusi , sejarah. Vico, Montesquieu, Hegel, Kohler, Spengler, semua telah mengembangkan dengan cara-cara yang berlainan, filsafat hukum dari filsafat sejarah.

Mazab sejarah Savigny mengenai fungsi dan perkembangan hukum belum bias digambarkan sebagai teori hukum karena masih terlalu mentah dan umum dalam konsepsinya. Namun implikasi dalam pendekatan ini terhadap hukum sangat jauh jangkauannya. Dalam ukuran besar pendekatan ini bertanggung jawab:

  1. Bagi perkembangan yang sangat kuat dalam studi sejarah hukum;
  2. Bagi tekanan yang lebih belakangan diberikan atas perasaan atas rakyat akan kebenaran terhadap huruf mati dari kitab undang-undang atau yurisprudensi dalam teori-teori modern tentang hukum sosiologis dan hukum bebas.
  3. Bagi hukum alam dan hukum sosialis nasional

Mazhab sejarah (Historiche Rechtsschule) merupakan reaksi terhadap tiga hal:

1.      Rasionalisme Abad ke-18 yang didasarkan atas hukum alam, kekuatan akal

2.      Semangat revolusi Perancis

3.      Pendapat yang berkembang saat itu yang melarang hakim menafsirkan hukum karena undang-undang yang dianggap dapat memecahkan semua masalah.

Tesis Savigny bahwa pada awalanya sejarah, hukum sudah mempunyai cirfi yang tetap, khas untuk rakyat seperti bahasanya, adat istiadatnya dan konstitusinya. Gejala ini tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan kemampuan-kemampuan dan kecenderungan –kecenderungan dari masyarakat tertentu disatukan secara tidak terpisah.

Ajaran-ajaran pokok mazhab historis sebagaimana dikembangkan oleh Savigny dan beberapa pengikutnya adalah sebagai berikut :

a.       Hukum ditemukan tidak dibuat (adanya pandangan pesismisstis tentang perbuatan manusia). Pertumbuhan hukum adalah proses organis. Oleh karena itu perundang-undangan kurang penting dibandingkan adat kebiasaan.

b.      Hukum dalam penerapannya disajikan oleh para ahli hukum dengan merumuskan prinsip-prinsip secara teknis. Tetapi ahli hukum tetap sebagai suatu organ dari kesadaran umum, terikat pada tugas untuk memberi bentuk pada apa yang ia temukan sebagai bahan mentah. Perundang-undangan menyusul pada tingkat akhir. Aholi hukum sebagai badan pembuat undang-undang lebih penting dari pada pembuat undang-undang.

c.       Undang-undang tidak berlaku secara universal, setiap masyarakat mengembangkan  hukum kebiasaannya sendiri karena mempunyai bahasa, adat istiadat dan konstitusinya yang khas.

F. SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE

Definisi yang tepat mengenai ruang lingkup dan arti ilmu hukum sosiologis (Sociological Jurisprudence) masih terbentur pada kesulitan-kesulitan yang tidak mudah di atasi. Sangat beragamnya pendekatan meerut Pound pada studi isi mengenai hukum untuk lebih mencari bekerjanya hukum dari pada isinya yang abstrak.

Sejumlah penulis dari waktu belakangan telah melakukan studi tentang hubungan antara hukum yang nyata hingga cita-cita keadilan adalah bagian yang sah dan esensial dari ilmu hukum sosiologis. Maka Horvath dalam Friedmann melihat, bahwa tugas dalam pembahasan tentang hubungan antara fakta-fakta dalam hidup dan ketentuan-ketentuan  pengadilan mengenai penilaian adalah suaatu program yang luas dalam karya gerakan realisme hukum di Amerika. Sesungguhnya terdapat hubungan yang erat antara nilai tertinggi dan pelaksanaan prakatis dari hukum. Oleh sebab itu teori hukum dan sosiologi hukum harus bekerjasama di dalam ilmu legislasi. Namun Ilmu hukum sosiologis harus dibedakan dengan sosiologi hukum sebagaimana di definisikan sebelumnya. Buku Ihering Zwecht im Rechtg merupakan titik permulaan yang member petunjuk kecenderungan ideologis baru dalam ilmu hukum. Munculnya teori-teori yang lebih merumuskan nilai-nilai dan cita-cita hukum dan keadilan dalam arti kekuatan dan kepentingan-kepentingan social tidak dalam arti metafisika seperti filsuf terdahulu. Genny, Pound, Cardozo adalah pemikir yang meneruskan teori tentang keadilan tetrapi semua itu adalah teori-teori para ahli hukum modern yang mengungkap kepentingan-kepentingan social.

Eugen Ehrlich,

studi tentang sosiologi hukum menurut Erlich mempunyai ciri yang berbeda yakni, titik berat perkembangan hukum tidak terletak dalam perundang-undangan juga tidak dalam keputusan pengadilan maupun dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum, melainkan dalam masyarakat itu sendiri. Erlich mulai dengan supremasi hukum daari kekuasaan adat kebiasaan dan ia sepaham dengan savigny tetapi dengan gagasan yang realistis dank has tentang fakta-fakta hukum (rechtstatsachen) dan tentang hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu Erlich termasuk pemikir hukum yang memberikan sumbangan penting terhadap metode hukum secara sosiologis.

Titik pendektan Erlich bahwa ia mengabaikan perbedaan-perbedaan antara hukum dan norma-norma social lainnya yang bersifat memaksa. Perbedaan tersebut menurutnya realtif sangat kecil, karena sifat memaksa yang pokok di bidang hukum tidak berbeda dengan  norma social lainnya, adalah paksaan social bukan kekuasaan Negara.. Kepatuhan suku dan keluarga pada agama memberikan alas an untuk mentaaati norma-norma social termasuk norma agama.

Banyak norma-norma hukum tidak pernah diungkapkan dalam ketentuan-ketentuan hukum, bahkan dalam system-sistem yang berkembang. Dengan kata lain hukum jauh lebih luas dari asosiasi hukum, asosiasi lain seperti keluarga, gereja atau badan-badan korporasi tanpa kepribadian hukum.   Negara hanya satu dari dari banyak asosiasi hukum. Di pihak lain hukum tertentu yang khas bersifat memaksa seperti hukuman atau pelaksanaan putusan perdata. Cara-cara paksaan yang khusus itu dikiembangkan oleh Negara, pertama untuk menjamin tujuan pokok, menyusun organisasi militer, [er[ajalkan dan organisasi kepolisian. Kedua bahwa Negara adalah alat masyarakat meskipun dalam kondisi modern Negara makin berkuasa, norma hukum Negara yang khusus mengandung paksaan mempunyai fungsi khusus melindungi lembaga-lembaga Negara yang primer seperti konstitusi Negara, militer, administrasi, lembaga keuangan.

G. REALISME HUKUM

Gerakan realism dalam ilmu hukum timbul di Amerika Serikat. Tokohnya,John Chiepmen Gray, dan Olever Wendel Holmes, gagasannya tentang hukum didefinisikan secara tajam, persoalan dan ideology dalam ilmu hukum menggoyahkan posisi ilmu hukum analitis, dengan memisahkan pembuat undang-undang dengan  dengan lingkungan hukumm kesalahsatu dari9 beberapa sumber yang ada dan menempatkan hakim sebagai gantinya. Gray memberikan gambaran mengenai sejarah hukum di Inggris dan AMerika Serikat, menunjukkan bagaimana perhatian politik, teori ekonomi dan  sifat-sifat lain dari pribadi hakim-hakim tertentu telah menyelesaikan soal-soal yanag sangat penting untuk jutaan manusia selama ratusan tahun, pemikiran tersebut mendapat dukungan dari Oliver Wendel Holmes yang memberikan definisi hukum yang benar-benar empiris dan skeptis Dalam pandangan penganut Realisme (para realis) hukum adalah hasil dari kekuatan-kekuatan sosial dan alat kontrol sosial.

Ciri-ciri Realisme yang terpenting adalah :

  1. Titik ada mazhab realis
  2. Realisme adalah konsepsi hukum yang terus berubah
  3. Realisme menganggap adanya pemisahan sementara antara hukum yang ada dan yang seharusnya ada.
  4. Realisme tidak percaya pada ketentuan-ketentuan dankonsepsi-konsepsi hukum
  5. Realisme menekankanevolusi tiap bagian dari hukum dengan mengingatkan akibatnya.

Menurut Friedmann, persamaan Realisme Skandinavia dengan Realisme America adalah semata-mata verbal. Tokoh-tokoh utama Realisme Amerika antara lain Charles Sanders Peirce, Jhoon Chipman Gray, Oliver Wendell Holmes Jr, William James, Jhon Dewey, B.N Cardozo dan Jerome Frank

H. FREIRECHTSLEHRE

Freirechtslehre (Ajaran Hukum Bebas) pertamakali muncul di jerman, gerakan radikal ini tidak hanya seperti ilmu hukum sosiologis yang meragukan kelengkapan logika hukum tetapi sekaligus menolak adanya hukum. Freirechrele cenderung menyimpang. ALiran ini mengkesampingkan logika hukum sebagai fiksi dan ilusi, tetapi aliran ini juga tidak puas dengan menganalisis  proses hukum sebagai soal realitas social. Aliran ini memiliki memiliki filsafata dan ideology ahli hukum kreatif, yang bebas tidak terkekang oleh paragraphenrecht yang berupaya mendapatkan hukum sesuai keadilan dan kepatutan. Aliran ini demikian maju hingga membenarkan hakim mempunyai kebebasan ssepenuhnya. Ia menginginkan hakim dapat mengubah undang-undang yang berlaku yang tidak sesuai dengan prinsip dasar keadilan Eksponen Freirechreleer termasuk Erlicht adalah Stampe, Ernst Fuchts, dan Herman Isay. Erlicht mengemukakan penemuan hukum secara bebas dalam kasus, kecuali kasus kecil hukum yang sudah jelas tidak diperlukan. Stampe menghendaki hak pengadilan untuk mengubah hukum. Setelah itu adalah George Cohn, yang mengembangkan freeirechlere menjadi frei rechtsfinding, menolak ilmu hukum tradisional tentang norma-norma dan konsepsi-konsepsi. Pandangannya bahwa hukum harus ditemukan dalam masing-masing kasus  tanpa ikatan norma-norma tanpa peraturan. Freirechlere merupakan penentang paling keras Positivisme hukum. Hakim-hakim di Inggris sangat bebas dari kekangan hukum tertulis, berbeda hakim-hakim di eropa. Di Inggris kenyataanya masalah-masalah hukum tentang preseden lebih banyak disbanding yang tercantum dalam kitab undang-undang yang mengandung klausula-klausula umum, atau seperti di Swiss yang secara khusus menginstruksikan agar hakim, bila diperlukan mengembangkan hukum.

Aliran hukum bebas berpendapat bahwa hakim mempunyai tugas menciptakan hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo (1991 : 158) Penemuan hukum bebas bukanlah peradilan yang tidak terikat pada undang-undang.


[1] W.Friedmann, 1994, Teori dan Filsafat Hukum:Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (susunan III),Jakarta,Raja Grafindo Persada,hal.111-1125.

HAM PERTEMUAN SATU dan DUA

BAB I 
PENDAHULUAN
 
 
1.   Pengertian dan Pandangan tentang HAM

1.1 Pengertian

a.  Human rights are rights inherent to all human beings, whatever our nationality, place of residence, sex, national or ethnic origin, colour, religion, language, or any other status (UNHR).
b.  Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sebagai hak dasar/hak fundamental/hak abadi, HAM meliputi dan memenuhi hak-hak yang bersifat biologik dan spiritual, artinya HAM yang diperjuangkan bersama, untuk memenuhi tidak saja biological need (kebutuhan sandang, pangan, dan papan), tetapi juga pemenuhan/kebutuhan spiritual (spiritual need), antara lain terkait kebebasan beragama, berpendapat, berorganisasi, masuk/mendirikan partai, dan seterusnya. (UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).
1.2       Pandangan Tentang HAM
Terdapat 4 (empat) kelompok yang mempunyai pandangan tentang HAM;
1.2.1         HAM Universal Absolut,
Pandangan HAM kelompok ini melihat HAM sebagai nilai-nilai universal sebagaimana dirumuskan di dalam The International Bill of Human Rights. Kelompok ini tidak menghargai sama sekali profil sosial budaya yang melekat pada masing-masing bangsa. Penganut pandangan ini adalah Negara-negara maju dan bagi negra-negara berkembang mereka ini seringkali dipandang eksploratif, karena menerapkan HAM sebagai alata untuk menekan dan instrument Penilai (tool of judgement).

1.2.2         Universal Relatif,
kelompok ini memandang persoalan HAM sebagai masalah universal, namun demikian perkecualian (exception) yang didasarkan atas asas-asas hukum internasional tetap diakuikeberadaannya. Sebagai contoh adalah Pasal 29 ayat (2) UDHR;
In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society. 

Dikemukakan pula apa yang terdapat  di dalam Pasal 19 ayat (3) International Covenant on Civil and Political Right yang menegaskan bahwa restriksi terhadap kebebasan menyatakan pendapat (freedom of expression) hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang demi menghormati hak-hak dan reputasi orang lain dan dalam rangka melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum (public order) atau kesehatan atau kesusilaan umum.

1.2.3         Partikularistik Absolut,
Kelompok ini melihat persoalan HAM sebagai persoalan masing-masing bangsa, tanpa memberikan alas an yang kuat, khususnya dalam melakukan penolakan terhadap berlakunya dokumen-dokumen internasional. Pandangan ini bersifat chauvinis, egois, defensive dan pasif tentang HAM.
1.2.4         Partikularistik Relatif,
Kelompok ini memandang persoalan HAM di samping sebagai masalah universal juga merupakan masalah nasional masing-masing bangsa. Berlakunya dokumen-dokumen internasional harus diselaraskan, diserasikan dan diseimbangkan serta memperoleh dukungan dan tertanam (embedded) dalam budaya bangsa. Pandangan ini tidak sekedar defensive, tetapi juga secara aktif berusaha mencari perumusan dan peembenaran (vindication) tentang karakteristikk HAM yang dianutnya.

Sikap dan pandangan Indonesia terhadap HAM menganut pandangan Partikularistik Relatif, dengan berusaha untuk menemukan titik dialogis diantara empat pandangan tersebut atas dasara Pancasila dan UUD 1945, tanpa mengesampingkan substansi dokumen-dokumen internasional tentang HAM. Hal ini sesuai dengan pandangan komprehensif-integral yang dianut berdasarkan asas kekeluargaan yang mengacu pada pendekatan sistem hukum nasional.
  1. 2. Sejarah Perkembangan HAM

2.1 Perkembangan Pemikiran HAM Secara Umum

Pada umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwasanya HAM di kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya Magna Charta pada tahun 1215 yang telah menghilangkan hak absolutisme raja. Sejak itu mulai dipraktikkan kalau raja melanggar hukum harus diadili dan mempertanggungjawabkan kebijakan pemerintahnya kepada parlemen. Lahirnya Magna Charta kemudian diikuti oleh lahirnya Bill of Right di Inggris pada tahun 1689. Bill of Right melahirkan asas persamaan di muka hukum (equality before the law). Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan The American Declaration of Independence pada tahun 1776-1789. Selanjutnya, pada tahun 1789 lahirlah The French Declaration (Deklarasi Perancis),  kedua deklarasi tersebut telah dengan tegas mengumumkan suatu konsepsi khusus tentang manusia dan masyarakat, bedanya pada The American Declaration of Independence berpandangan bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir ia harus dibelenggu. Sedangkan dalam The French Declaration (Deklarasi Perancis) ketentuan tentang hak lebih diperinci lagi sebagaimana dimuat dalam The Rule of Law yang antara lain berbunyi tidak boleh ada penangkapan tanpa alasan yang sah dan penahanan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah.

Dalam kaitan itu berlaku prinsip presumption of innocent, artinya orang-orang yang ditangkap, kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah, sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. Kemudian prinsip itu dipertegas oleh prinsip freedom of expression (kebebasan mengeluarkan pendapat), freedom of religion (bebas menganut keyakinan/agama yang dikehendaki), The right of property (perlindungan hak milik), dan hak-hak dasar lainnya.

Perkembangan yang lebih signifikan adalah dengan munculnya The Four Freedoms dari Presiden Franklin D. Roosevelt pada tanggal 6 Januari 1941, The Four Freedoms tersebut freedom to speech (kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat), freedom to religion (kebebasan beragama), freedom from want (kebebasan dari kemiskinan), freedom from fear (kebebasan dari ketakutan). Semua hak-hak tersebut di atas dijadikan dasar pemikiran dari rumusan HAM yang bersifat universal yaitu The Declaration of Human Rights PBB tahun 1948.

Hak asasi manusia (HAM) sebagai hak dasar/hak kodrati yang diperoleh dari Tuhan yang mana dalam suatu pemerintahan atau negara, maka pemerintah atau negara tersebut memiliki kewajiban untuk melindunginya. Perkembangan pemikiran mengenai HAM dibagi pada 4 generasi yaitu:

2.1.1 Generasi Pertama

Berpendapat bahwa pengertian HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Fokus pemikiran HAM generasi pertama pada bidang hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi perang dunia II, totaliterisme dan adanya keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan suatu tertib hukum yang baru. Pada generasi pertama ini berkembang pemikiran dari  pemikiran Immanuel Kant dimana negara dan pemerintah tidak ikut campur tangan dalam urusan warga negaranya kecuali dalam hal yang menyangkut kepentingan umum. Aliran pikiran yang disebut liberalisme ini dirumuskan dalam dalil “The Last Government is the best Government” artinya Pemerintahan yang paling sedikit campur tangannya terhadap warga negara adalah Pemerintahan yang baik. Dalam pandangan ini negara dianggap sebagai Nachwachterstaat atau negara penjaga malam yang memiliki ruang gerak yang sangat sempit dalam mengatur tata kehidupan masyarakat atau rakyat dari suatu negara, bukan hanya di bidang politik tetapi juga di bidang ekonomi. Dalam konsep ini kegiatan di bidang ekonomi dikuasai oleh dalil: Laissez faire, laissez aller” yang artinya kalau manusia dibiarkan mengurus kepentingan ekonominya masing-masing maka dengan sendirinya keadaan ekonomi seluruh negara akan sehat.

2.1.2 Generasi Kedua

Pada masa ini pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya. Jadi pemikiran HAM generasi kedua menunjukkan perluasan pengertian konsep dan cakupan hak asasi manusia. Pada generasi kedua ini lahir dua covenant yaitu International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights dan International Covenant on Civil and Political Rights. Kedua Covenant tersebut disepakati dalam sidang umum PBB 1966. Pada masa generasi kedua, hak yuridis kurang mendapat penekanan sehingga terjadi ketidakseimbangan dengan sosial-budaya, hak ekonomi dan hak politik. Pada masa ini pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dan karenanya harus aktif dalam mengatur kehidupan ekonomi dan sosial rakyatnya. Negara dalam konsep ini dinamakan negara kesejahteraan (Welfare State) atau Social Service State (negara yang memberi pelayanan kepada masyarakat atau negara modern).

2.1.3 Generasi Ketiga

Generasi ketiga ini lahir sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua. Generasi ketiga menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum dalam satu keranjang yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan. Dalam pelaksanaannya hasil pemikiran HAM generasi ketiga juga mengalami ketidakseimbangan dimana terjadi penekanan hak ekonomi dalam arti pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama, sedangkan hak lainnya terabaikan sehingga menimbulkan banyak korban, karena banyak hak-hak rakyat lainnya yang dilanggar.

2.1.4 Generasi Keempat

Setelah banyak dampak negatif dari pemikiran HAM generasi ketiga, lahirlah generasi keempat yang mengkritik peranan negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan seperti diabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. Pemikiran HAM generasi keempat dipelopori oleh negara-negara dikawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi hak asasi manusia yang disebut Declaration of The Basic Duties of Asia People and Government. Deklarasi ini lebih maju dari rumusan generasi ketiga, karena tidak saja mencakup tuntutan struktural tetapi juga berpihak kepada terciptanya tatanan sosial yang berkeadilan. Selain itu deklarasi HAM Asia telah berbicara mengenai masalah ‘kewajiban asasi’ bukan hanya ‘hak asasi’. Deklarasi tersebut juga secara positif mengukuhkan keharusan imperatif dari negara untuk memenuhi hak asasi rakyatnya. Beberapa masalah dalam deklarasi ini yang terkait dengan HAM dalam kaitan dengan pembagunan sebagai berikut:

2.1.4.1     Pembangunan Berdikari (self development)

Pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan yang membebaskan rakyat dan bangsa dari ketergantungan dan sekaligus memberikan kepada rakyat sumber-sumber daya sosial ekonomi.

2.1.4.2     Perdamaian

Masalah perdamaian tidak semata-mata berarti anti perang dalam segala bentuknya, tapi justru lebih dari itu suatu upaya untuk melepaskan diri dari budaya kekerasan (culture of violence) dengan menciptakan budaya damai (culture of peace) yang menjadi tugas semua pihak baik rakyat, negara, regional maupun dunia.

2.1.4.3     Partisipasi Rakyat

Merupakan suatu persoalan hak asasi yang sangat mendesak untuk terus diperjuangkan baik dalam dunia politik maupun dalam persoalan publik lainnya.

2.1.4.4     Hak-hak Budaya

Pada beberapa masyarakat nampak tidak dihormatinya hak-hak budaya. Begitu juga adanya upaya dan kebijakan penyeragaman budaya oleh negara merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi budayanya.

2.1.4.5     Hak Keadilan Sosial

Keadilan sosial tidak saja berhenti dengan naiknya pendapatan perkapita, tapi justru baru berhenti pada saat tatanan sosial yang tidak adil dijungkirbalikkan dan diganti dengan tatanan sosial yang berkeadilan.

PERTEMUAN SATU FH

BAB I

PENDAHULUAN

  1. A. Pengertian Filsafat & Filsafat hukum
  1. Filsafat

Secara etimologis (bahasa) perkataan filsafat berasal dari bahasa arab falsafah, philosophy (Inggris) bahasa yunani, philosophia, yang berarti  kata majemuk yang terdiri dari kata philos = cinta, suka (loving), dan ’sophia’ = pengetahuan, hikmah, kearifan (wisdom). Jadi ‘philosophia’ berarti cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada ilmu pengetahuan[1]. Maksudnya, setiap orang yang berfilsafat akan menjadi bijaksana. Orang yang cinta kepada pengetahuan ialah orang yang menjadikan pengetahuan memiliki kearifan dalam mencapai tujuan hidupnya. Fiklsafat dilihat dari pengertian praktis berarti alam pikiran, berfilsafat artinya berpikir. Namun tidak semua berpikir bererti berfilsafat. Berfilsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh. Sebuah semboyan mengatakan bahwa “setiap manusia adalah filsuf”. Semboyan ini benar juga, sebab semua manusia berpikir. Akan tetapi secara umum semboyan itu tidak benar, sebab tidak semua manusia yang berpikir adalah filsuf. Filsuf hanyalah orang yang memikirkan hakikat segala sesuatu dengan sungguh-sungguh dan mendalam. Berfilsafat menurut Musa Assya’ari[2], adalah berpikir radikal, radix artinya akar, sehingga berpikir radikal artinya sampai ke akar suatu masalah, mendalam sampai ke akar-akarnya, ba hkan me lewati batas-batas fisik yang ada, memasuki medan pengembaraan diluar sesuatu yang fisik.

Tegasnya, filsafat adalah hasil akal seorang manusia yang mencari dan memikirkan suatu kebenaran dengan sedalam-dalamnya. Dengan kata lain: filsafat adalah ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh hakikat kebenaran segala sesuatu. Beberapa definisi kerana luasnya lingkungan pembahasan ilmu filsafat, maka tidak mustahil kalau banyak di antara para filsafat memberikan definisinya secara berbeda-beda. Definisi-definisi ilmu filsafat dari filsuf barat dan timur di bawah ini:

  1. Plato (427sm – 347sm) seorang filsuf yunani yang termasyhur murid socrates dan guru aristoteles, mengatakan: filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada (ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli).
  2. Aristoteles (384 sm – 322sm) mengatakan : filsafat adalah ilmua pengetahuan yang meliputi kebenaran, yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika (filsafat menyelidiki sebab dan asas segala benda). [3]
  3. Marcus tullius cicero (106 sm – 43sm) politikus dan ahli pidato romawi, merumuskan: filsafat adalah pengetahuan tentang sesuatu yang mahaagung dan usaha-usaha untuk mencapainya.
  4. Al-farabi (meninggal 950m), filsuf muslim terbesar sebelum ibnu sina, mengatakan : filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya.
  5. Immanuel kant (1724 -1804), yang sering disebut raksasa pikir barat, mengatakan : filsafat itu ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya empat persoalan, yaitu: ” apakah yang dapat kita ketahui? (dijawab oleh metafisika) ” apakah yang dapat kita kerjakan? (dijawab oleh etika) ” sampai di manakah pengharapan kita? (dijawab oleh antropologi)
  6. Prof. Dr. Fuad hasan, guru besar psikologi ui, menyimpulkan: filsafat adalah suatu ikhtiar untuk berpikir radikal, artinya mulai dari radiksnya suatu gejala, dari akarnya suatu hal yang hendak dimasalahkan. Dan dengan jalan penjajakan yang radikal itu filsafat berusaha untuk sampai kepada kesimpulan-kesimpulan yang universal.
  7. Drs h. Hasbullah bakry merumuskan: ilmu filsafat adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta dan manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dapat dicapai oleh akal manusia, dan bagaimana sikap manusia itu seharusnya setelah mencapai pengetahuan itu. Kesimpulan setelah mempelajari rumusan-rumusan tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa: a). Filsafat adalah ‘ilmu istimewa’ yang mencoba menjawab masalah-masalah yang tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan biasa kerana masalah-masalah tersebut di luar jangkauan ilmu pengetahuan biasa. b). Filsafat adalah hasil daya upaya manusia dengan akal budinya untuk memahami atau mendalami secara radikal dan integral serta sistematis hakikat sarwa yang ada, yaitu: ” hakikat tuhan, ” hakikat alam semesta, dan ” hakikat manusia, serta sikap manusia sebagai konsekuensi dari paham tersebut. Perlu ditambah bahwa definisi-definisi itu sebenarnya tidak bertentangan, hanya cara mengesahkannya saja yang berbeda.

Filsafat itu datang sebelum dan sesudah ilmu. Dikatakan sebelum ilmu, karena semua ilmu yang khusus, seperti yang banyak terdapat dewasa ini sebagai bagian dari filsafat. Dikatakan filsafat datang sesudah ilmu, karena semua ilmu menghadapi pertanyaan-pertanyaan spesialisasi mereka, yang kemudian ditampung oleh filsafat.

Filsafat apabila diartikan sebagai ilmu, salah satu unsurnya adalah ia harus mempunyai objek tertentu. Objek suatu ilmu, menurut Podjawijatna (1986 : 6-7). Objek materia adalah lapangan atau bahan penyelidikan suatu ilmu, sedangkan objek forma adalah sudut pandang tertentu yang menentukan jenis suatu ilmu. Pada intinya, objek materia filsafat ini, menurut Anshari (1982 : 7-88), dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu tentang hakikat Tuhan, hakikat alam dan hakikat manusia.

Filsafat dengan demikian memiliki paling tidak tiga sifat pokok, yaitu :

(1)   Menyeluruh

(2)   Mendasar

(3)   Spekulatif (Suriasumantri, 1985 : 20-22)

Sifat menyeluruh mengandung arti bahwa cara berpikir filsafat tidaklah sempit. Tiap sudut itu dianalisis secara mendalam sampai ke akar-akarnya.

Empat (4) hal yang merangsang manusia untuk berfilsafat adalah ketakjuban, ketidak puasan, hasrat ingin bertanya dan keraguan[4].

  1. Ketakjuban, Banyak filsuf mengatakan bahwa yang menjadi awal kelahiran filsafat adala Ketakjuban, keheranan atau kekaguman atas suatu objek yang ada dan yang dapat diamati. Pada mulanya manusia takjub dengan benda-benda yang ada disekitarnya, lama-kelamaan ketakjubannya terarah kepada objek yang lebih besar dan luas dan besar seperti perubahandan peredaran bulan, matahari, bintang-bintang dan asal mula alam semesta. Itulah sebabnya pengamatan terhadap objek-objek tadi merangsang manusia untuk melakukan penelitian. Pengamatan yang dilakukan tidak hanya dengan mata tetapi juga dengan akal budi manusia dan tidak hanya kepada hal-hal yang wujud tetapi juga yang abstrak.
    1. Ketidakpuasan, Sebelum filsafat lahir, kehidupan manusia berada dalam mitos-mitos yang bersuaha menjelaskan asal mula dan peristiwa yang terjadi di alam semesta, tetapi penjelasan dan ketetangan keterangan tersebut tidak dapat memberikan kepuasan pada manusia, sehingga manusia terus menerus mencari penjelasan sehingga memperoleh yanga pasti dan meyakinkan. Kenyataannya memang demikian manusia, ketidak puasan membuat manusia berusaha untuk memperolehnya sehingga kepuasan dapat tercapai.
    2. Hasrat ingin bertanya/ingin tahu

Ketakjuban telah melahirkan pertanyaan-pertanyaan dan ketidak puasan manusia membuat pertanyaan-pertanyaan tidak pernah habis. Ppertanyaan menyebabkan manusia hidup berkembang dan maju. Pertanyaanlah yang membuat manusia melakukan penyelidikan dan penelitian. Pertanyaan manusia yang diajukan tidak hanya pada wujud tetapi hakekata dan dasar. Inilah yang menjadi cirri khas filsafat dan menjadikan filsafat itu ada.

  1. Keraguan, Pada dasarnya manusia mempertanyakan sesuatu karena apa yang di ketahui dan dirasakannya belum jelas dan belum terang sebagaibentuk keraguan, kebingungan dan ketidak pastian. Jadi jelas bahwa keraguan turut merangsang manusia untuk bertanya dan terus bertanya yang kemudian menggiring manusia untuk berfilsafat.

b). Filsafat Hukum

Filsafat hukum adalah cabang filsafat, yakni filsafat tingkah laku atau etika, mempelajari hakikat hukum. Filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis (hakekat hukum). Mengingat bojek filsafat hukum adalah hukum, maka masalah atau pertanyaan yang di bahas oleh filsafat hukum antara lain berkisar pada hubungan hukum dan kekuasaan, hubungan hukum kodrat dan hukum positif, apa sebab orang mentaati hukum, apa tujuan hukum, sampai pada masalah-masalah filsafat hukum yang ramai dibicarakan saat ini seperti hak asasi manusia, etika profesi hukum.[5]

Menurut Satjipto Rahardjo, Filsafat hukum mempelajari pertanyaan-pertanyaan dasar dari hukum. Pertanyaan tentang hakekat hukum, tentang dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum, merupakan contoh-contoh pertanyaan yang bersifat mendasar itu. Atas dasar demikian itu, filsafat hukum bias menggarap bahan hukum, tetapi masing-masing mengambil sudut pemahaman yang berbeda samasekali. Ilmu hukum positif hanya berurusan dengan suatu tertentu dan mempertanyakan konsistensi logis asa, peraturan, bidang serta system hukumnya sendiri.

Menurut SOETIKNO, Filsaafat hukum adalah mencari hakikat dari hukum, dia ingin mengetahui apa yang ada dibelakang hukum, mencari apa yang tersembunyi di dalam hukum, dia menyelidiki kaidah-kaidah hukum sebagai pertimbangan nilai, dia member penjelasan mengenai nilai, postulat (dasar-dasar) sampai pada dasar-dasarnya, ia berusaha untuk mencapai akar-akarnya dari hukum.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono SOekanto, Filsafat hukum adalah perenungan dan perumusan nilai-nilai, kecuali itu filsafat hukum juga mencakup penyerasian nilai-=nilai, misalnya penyelesaian antara ketertiban dengan ketentraman, antara kebendaan dan keakhlakan dan antara kelanggengan atau konserbvatisme dengan pembaruan.

Lili Rasyidi, Filsafat Hukum berusaha membuat dunia  etis menjadi latar belakang yang tidak dapat diraba oleh panca indera, sehingga filsafat hukum menjadi ilmu normative, seperti halnya dengan ilmu politik hukum. Filsafat hukum berusaha mencari suatu cita hukum yang dapat menjadi dasar hukum dan etis bagi berlakunya system hukum positif suatu masyarakat. Berfilsafat hukum merupakan kegiatan berfikir kritis yang dilakukan secara mendalam dan terus menerus untuk menemukan dan merumuskan hakekat, sifat dan substansi hukum ideal. Filsafat hukum adalah induk dari disiplin yuridik, karena filsafat hukum membahas masalah-masalah yang paling fundamental yang timbul dalam hukum. Dengan kata lain filsafat hukum berkenaan dengan masalah-masalah sangat fundamental dan tidak terpecahkan.

Oleh M.Van Hoecke, filsafat hukum adalah filsafat umum yang diterapkan pada gejala-gejala hukum. Dalam filsafat di bahas pertanyaan-pertanyaan terdalam berkenaan makna, landasan, struktur, dan sejenisnya dari kenyataan. Dalam filsafat hukum juga dibedakan berbagai wilayah bagian antara lain :

  1. Ontology hukum, penelitian tentang hakekat hukum dan hubungan antara hukum dan moral;
  2. Aksiologi hukum, penetapan isi nilai-nilai  seperti keadilan, kepatutan, persamaan, kebebasan dan lain sebagainya.
  3. Ideologi hukum, pengejawantahan wawasan menyeluruh tentang manusia dan masyarakat.
  4. Epistemology hukum, penelitian terhadap pertanyaan sejauhmana pengetahuan tentang hakekat hukum dimungkinkan.
  5. Teologi hukum, menentukan makna dan tujuan dari hukum.
  6. Teori ilmu hukum, adalah filsafat sebagai meta teori tentang Teori Hukum ini adalah filsafat sebagai meta teori tentang Teori hukum dan dan sebagai meta teori dari dogmatika hukum.
  7. Logika hukum, penelitian tentang kaidah-kaidah berfikir yuridik dan argumentasi yuridik. Bidang ini dipandang sudah berdiri sendiri melepaskan dari filsafat hukum.

Filsafat Hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis, Teori merupakan pendapat yang dikemukakan oleh seseorang mengenai suatu asas umum yang menjadi dasar atau pedoman suatu ilmu pengetahuan, kemudian hukum adalah semua aturan-aturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang dibuat maupun diakui oleh negara sebagai pedoman tingkah laku masyarakat yang memiliki sanksi yang tegas dan nyata bagi yang melanggarnya, jadi Teori Hukum adalah teori yang terdiri atas seperangkat prinsip-prinsip hukum yang menjadi pedoman dalam merumuskan suatu produk hukum sehingga hukum tersebut dapat dilaksanakan di dalam praktek kehidupan masyarakat, Asas Hukum adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum dasar-dasar umumtersebut mengandung nilai-nilai etis, Politik Hukum adalah perwujudan kehendak dari pemerintah Penyelenggaraan Negara mengenai hukum yang belaku di wilayahnya dan kearah mana kukum itu dikembangkkan, Kaedah Hukum adalah aturan yang dibuat secara resmi oleh penguasa negara mengikat setiap orang dan belakunya dapat dipaksakan oleh aparat negara yang berwenang sehingga berlakunya dapat dipertahankan, Praktik Hukum adalah pelaksanaan dan penerapan hukum dari aturan-aturan yang telah dibuat pada kaedah hukum dalam peristiwa konkrit.

Bagan yang dimaksud adalah sebagaimana tergambar dibawah ini :

  1. B. Fungsi Filsafat Hukum

Fungsi Hukum

Sebelum membahas fungsi filsafat hukum terlebih daulu dikemukakan tentang fungsi hukum.

Fungsi Hukum secara garis besar adalah sebagaimana termaktub dibawah ini :

-          Sebagai alat pengendalian sosial (a tool of social control).

-          Sebagai alat untuk mengubah masyarakat ( a tool of social engineering).

-          Sebagai alat ketertiban dan pengaturan masyarakat.

-          Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin.

-          Sebagai sarana penggerak pembangunan.

-          Sebagai fungsi kritis dalam hukum.

-          Sebagai fungsi pengayoman.

-          Sebaga alat politik.

Sedangkan konsep Hukum yang dipaparkan oleh  Soetandyo Wignjosoebroto:

1)      Hukum sebagai asas moral atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inherent sistem hukum alam,

2)      Hukum sebagai kaidah-kaidah positif, dan

3)       Hukum sebagai institusi sosial.

Fungsi Hukum (The Funcions of Law) Menurut Sjachran Basah hukum terutama

dalam masyarakat Indonesia mempunyai panca fungsi, yaitu:

1) Direktif

2) Integratif

3) Stabilitatif

4). Perfektif

5). Korektif.

Hukum di Indonesia ini merupakan campuran dari sistem hukum hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat, sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie). Juga hukum Agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syari'at Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum Adat, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.

Fungsi Filsafat Hukum

Pemikiran hukum secara filsafat sejak masa kuno merupakan suatu kekuatan di dalam upaya menyelenggarakan Negara dan peradilan khususnya pada masa sekarang. Hal itu sudah dibuktikan bagaimana hukum diperjuangkan  secara terus menerus di Eropa maupun di Amerika sejak kegagalan hukum alam dalam mengungkap keadilan sampai usaha mencari dan menemukan kebaikan dari suatu pengertian konstitusi yang masih kabur dan tidak jelas hingga awal abad 20 konstitusi menjadi dasar peraturan perundang-undangan di berbagai Negara.

Dalam perkembangan hukum filsafat telah menjadi abdi yang berguna dalam semua tingkatan dan kemajuan dari apa yang pantas disebut perkembangan hukum. Sebaliknya filsafat juga telah dipergunakan untuk meruntuhkan kekuasaan dari tradisi usang untuk mematahkan peraturan-peraturan yang dipaksakan oleh penguasa yang tidak membuka bagi perubahan terhadap hal-hal baru, maka filsafat membawa unsur-unsur baru kedalam hukum sehingga menjadi dasar-dasar pembentukan system baru di dalam hukum yang ada sekaligus memperkuat kaidah-kaidah dan lembaga-lembaga yang sudah di tetapkan sejalan dengan perkembangan waktu perubahan tersebut. Filsafat hukum telah berupaya memberikan suatu gambaran lengkap dari  tentang kontrol social yang di dasarkan pada etik moral, hukum dan politik untuk setiap zamannya. Filsafat hukum juga mempunyai kepercayaan bahwa ia dapat member kesanggupan untuk menegakkan hukum yang lebih baik yang berguna untuk tertibnya hubungan antar manusia, Negara dan masyarakat, sehingga diperoleh kepastian hukum yang semakin berubah pada kepastian dan kebaikan.

Terdapat dua kebutuhan yang mendorong pemikiran filsafat hukum, disatu pihak adalah kepentingan masyarakat yang begitu besar untuk kemaslahatan umum sebagai  suatu kepentingan di dalam  mewujudkan ketentraman dan perdamaian yang dilandasi oleh hukum. Di pihak lain, tekanan dan kepentingan masyarakat akan keamanan menuntut adanya ketertiban social yang setiap saat dapat lebih baik. Kedua kebutuhan tersebut menuntut pernyuempurnaan oleh hukum yanag dapat melindungi masyarakat dalam situasi apapun, sehingga  orang berusaha mencari asas-asas hukum yang dapat menjadi landasan ketertiban hukum. Para filsuf berusaha membangun tentang teori hukum dan teori tentang pembuatan undang-undang dan berusaha mengembangkan dan menyatukan gaagasan yang dapat memecahkan persoalan-persoalan hukum, sehingga hukum menjadi lebih menunjukkan eksistensinya dalam tiap waktu perkembangannya.

Pemikiran tentang Filsafat hukum dewasa ini diperlukan untuk menelusuri seberapa jauh penerapan arti hukum dipraktekkan dalam hidup sehari-hari, juga untuk menunjukkan ketidaksesuaian antara teori dan praktek hukum. Manusia memanipulasi kenyataan hukum yang baik menjadi tidak bermakna karena ditafsirkan dengan keliru, sengaja dikelirukan, dan disalahtafsirkan untuk mencapai kepentingan tertentu. Banyaknya kasus hukum yang tidak terselesaikan karena ditarik ke masalah politik. Kebenaran hukum dan keadilan dimanipulasi dengan cara yang sistematik sehingga peradilan tidak menemukan keadaan yang sebenarnya. Kebijaksanaan pemerintah tidak mampu membawa hukum menjadi “panglima” dalam menentukan keadilan, sebab hukum dikebiri oleh sekelompok orang yang mampu membelinya atau orang yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi (Muchsan, 1985: 42).

Dalam beberapa dekade terakhir, fenomena pelecehan terhadap hukum semakin marak. Tindakan pengadilan seringkali tidak bijak karena tidak member kepuasan pada masyarakat. Hakim tidak lagi memberikan putusan adil pada setiap pengadilan yang berjalan karena tidak melalui prosedur yang benar. Perkara diputuskan dengan undang-undang yang telah dipesan dengan kerjasama antara pembuat Undang-undang dengan pelaku kejahatan yang kecerdasannya mampu membelokkan makna peraturan hukum dan pendapat hakim sehingga berkembanglah “mafia peradilan” (Bismar Siregar, 1989 : 78). Produk hukum telah dikelabui oleh pelanggarnya sehingga kewibawaan hukum jatuh.. Manusia lepas dari jeratan hukum karena hukum yang dipakai telah dikemas secara sistematik sehingga perkara tidak dapat diadili secara tuntas bahkan justru berkepanjangan dan akhirnya lenyap tertimbun masalah baru yang lebih aktual. Keadaan dan kenyataan hukum dewasa ini sangat memprihatinkan karena peraturan perundang-undangan hanya menjadi lalu lintas peraturan, tidak menyentuh persoalan pokoknya, tetapi berkembang, menjabar dengan aspirasi dan interpretasi yang tidak sampai pada kebenaran, keadilan dan kejujuran.

Fungsi hukum tidak bermakna lagi, karena adanya kebebasan tafsiran tanpa batas yang dimotori oleh kekuatan politik yang dikemas dengan tujuan tertentu. Hukum hanya menjadi sandaran politik untuk mencapai tujuan, padahal politik sulit ditemukan arahnya. Politik berdimensi multi tujuan, bergeser sesuai dengan garis partai yang mampu menerobos hukum dari sudut manapun asal sampai pada tujuan dan target yang dikehendaki.

Filsafat hukum relevan untuk membangun kondisi hukum yang sebenarnya, sebab tugas filsafat hukum adalah menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis yang mampu memformulasikan cita-cita keadilan, ketertiban di dalam kehidupan yang relevan dengan pernyataan-kenyataan hukum yang berlaku, bahkan merubah secara radikal dengan tekanan hasrat manusia melalui paradigma hukum baru guna memenuhi perkembangan hukum pada suatu masa dan tempat tertentu.

Mengenai fungsi Filsafat Hukum, Roscoe Pound (1972: 3) menyatakan, bahwa ahli filsafat berupaya untuk memecahkan persoalan tentang gagasan untuk menciptakan suatu hukum yang sempurna yang harus berdiri teguh selamalamanya, kemudian membuktikan kepada umat manusia bahwa hukum yang telah selesai ditetapkan, kekuasaannya tidak dipersoalkan lagi. Suatu usaha untuk melakukan pemecahan menggunakan sistem hukum yang berlaku pada masa dan tempat tertentu, dengan menggunakan abstraksi terhadap bahan-bahan hukum yang lebih tinggi. Filsafat hukum memberikan uraian yang rasional mengenai hukum sebagai upaya untuk memenuhi perkembangan hukum secara universal untuk menjamin kelangsungan di masa depan. Filsafat hukum memegang peranan penting dalam kegiatan penalaran dan penelaahan asas dan dasar etik dari pengawasan sosial, yang berkaitan dengan (a). tujuan-tujuan masyarakat, (b) masalah-masalah hak asasi, (c) kodrat alam (Leon Duguit, 1919: 47). Filsafat hukum berasal dari pemikiran Yunani yakni kaum Hemer sampai kaum Stoa sebagai peletak dasarnya. Adapun dasar-dasar utama filosofi hukum timbul dan berkembang dalam negara kota (Polis) di Yunani. Keadaan ini merupakan hasil perpaduan antara kondisi Polis dan perenungan (comtemplation) bangsa Yunani. Renungan dan penjabaran kembali nilai-nilai dasar tujuan hukum, sistem pemerintahan, peraturan-peraturan, kekuasaan absolut mendorong mereka untuk memikirkan masalah hukum. Kecerdasan dan bakat alami orang Yunani memunculkan masalah pokok dalam filsafat hukum pada masa itu, antara lain (a). masalah keadilan dan hubungannya dengan hukum positif, (b) pembahasan mengenai masalah keadilan yang tertuang dalam karya-karya filosof, (c) masalah konsep undang-undang Athena yang tertuang dalam Antigene karya Shopheles.

Filsafat Hukum bertolak dari renungan manusia yang cerdas, sebagai “subjek Hukum”, dunia hukum hanya ada dalam dunia manusia. Filsafat hukum tak lepas dari manusia selaku subjek hukum maupun subjek filsafat, sebab manusia membutuhkan hukum, dan hanya manusia yang mampu berfilsafat. Kepeloporan manusia ini menjadi jalan untuk mencari keadilan dan kebenaran sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan mengukur apakah sesuatu itu adil, benar, dan sah.

Kondisi geografi yang tenang, keadaan sosial-ekonomi dan politik yang damai memungkinkan orang berpikir bijak, memunculkan filsuf yang memikirkan bagaimana keadilan itu sebenarnya, akan kemana hukum diberlakukan bagi seluruh anggota masyarakat, bagaimana ukuran objektif hukum berlaku secara universal yang berlaku untuk mendapatkan penilaian yang tepat dan pasti. Perkembangan filsafat hukum di Romawi tidak sepesat di Yunani, karena filosof tidak hanya memikirkan bagaimana ketertiban harus berlaku tetapi juga karena wilayah Romawi sangat luas serta persoalan yang dihadapi cukup rumit (Theo Huijbers, 1982: 31). Untuk membangun kondisi ini diperlukan pemikiran yang mendalam “apakah keadilan, dimana letak keadilan serta bagaimana membangun keadilan itu? Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai.

Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (rechtidee) dalam Negara hukum (rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (machtsstaat). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

1. Kepastian hukum (rechtssicherkeit)

2. Kemanfaat hukum (zeweckmassigkeit)

3. Keadilan hukum (gerechtigkeit)

4. Jaminan hukum (doelmatigkeit) (Dardji Darmodihardjo, 2002: 36)

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.

Permasalahan Filsafat hukum yang muncul dalam kehidupan tata Negara yang berkaitan dengan Hukum dan Kekuasaan bahwa hukum bersifat imperatif, agar hukum ditaati, tapi kenyataannya hukum dalam kehidupan masyarakat tidak ditaati maka hukum perlu dukungan kekuasaan, seberapa dukungan kekuasaan tergantung pada tingkat “kesadaran masyarakat”, makin tinggi kesadaran hukum masyarakat makin kurang dukungan kekuasaan yang diperlukan. Hukum merupakan sumber kekuasaan berupa kekuatan dan kewibawaan dalam praktek kekuasaan bersifat negatif karena kekuasaan merangsang berbuat melampaui batas, melebihi kewenangan yang dimiliki. Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah dholim. Hukum mempunyai hubungan erat dengan nilai sosial budaya. Hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, masyarakat berubah tak dapat dielakkan dan perubahan itu sendiri dipertanyakan nilai-nilai mana yang dipakai (Budiono K, 1999: 37). Di dalam perubahan pasti ada hambatan antara lain: (a) nilai yang akan dirubah ternyata masih relevan dengan kepribadian Nasional, (b) adanya sifat heterogenitas dalam agama dan kepercayaan yang berbeda, (c) adanya sikap masyarakat yang tidak menerima perubahan dan tidak mempraktekkan perubahan yang ada.

  1. C. Manfaat Mempelajari  Filsafat Hukum

Filsafat dengan ilmu-ilmu lain. Filsafat karakteristik yang bersifat menyeluruh. Dengan mempelajari filsafat hukum diajak untuk berwawasan luas dan terbuka.

Filsafat hukum juga memiliki sifat yang mendasar. Artinya, dalam menganalisis suatu masalah, kita diajak untuk berpikir kritis dan radikal.

Ciri berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah sifat filsafat yang spekulatif. Tindakan spekulatif yang di maksud di sini adalah tindakan yang terarah, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Ciri lain lagi adalah sifat filsafat yang reflektif kritis. Filsafat hukum berguna untuk menganalisis rasional.

Pemahaman filsafat hukum penting untuk praktek hukum selain dipengaruhi (turut ditentukan) oleh pemahaman tentang landasan kefilsafatn hukum. Perspektif filsuf hukum adalah internal. Ia dalam diskusi hukum justru inginmembuktikan pandangan-pandangan pribadinya sendiri berkaitan erat dengan nilai-nilai yang ada pada landasan kaidah hukum. Akhirnya tiap filsafat hukum tersusun atas proposisi-proposoisi no matif dan evaluative termasuk proposisi informative di dalamnya.


[1] Yan Hendrik Rapar 1996, Pengantar Filsafat, Yogyakarta,Pustaka Filsafat Kanisius,Hal.14

[2] Asy'ari, Musa, 2002, Filsafat Islam , Sunnah Nabi dalam Berpikir,Yogyakarta: LESFI, cet Hal.33.

[3] Ibid hal.15

[4] Ibid, hal.16

[5] Darji Darmodihaarjo,Sidharta 2006, Pokok-Pokok Filsafat Hukum;Apa dan bagaimana Filsafat Hukum,Jakarta Gramedia Pustaka Utama,Hal.14.

semoga hari esok,

lebih baik dari hari kemarin dan hari ini,....

SELAMAT TAHUN BARU 2011

BAB X

PENGOLAHAN, ANALISA

DAN KONSRTRUKSI DATA

  1. Pengantar

Didalam sejarah perkembangannnya, ilmu sosial pada umumnya terpengaruh pada prespektif teoritis yang pokok yang mana dikenal dengan nama positivisme dan aliran fenomenologi. Perbedaan terpenting antara keduanya adalah sebagaiberikut :

1.       Pada positivisme maka yang terpenting adalah meneliti fakta atau sebab -  sebab terjadinya gejala sosial tertentu.

2.       Pada fenomenologi yang terpenting adalah memahami perilaku manusia dari sudut pandang orang itu sendiri.

3.       Para positivis berusaha untuk mengumpulkan data melalui data pertanyaan yang berstruktur dan alat - alat pengumpulan data lainnya.

4.       Seorang fenomenolog akan berusaha untuk mengumpulkan data dengan terutama menggunakan pengamatan terlibat.

Dengan berpokok pangkal pada presfektif diatas maka ada suatu kecendrungan bahwa para fenomenolog lebih mementingkan pengolahan analisa dan konstruksi data secara kwalitatif. Didalam perkembangan sosiologi misalnya di Amerika Serikat, menggunakan metode kwalitatif dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa yang dimaksud dengan metode kwalitatif adalah salah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tetulis ataupun lisan dan juga perilakunya yang nyata yang diteiti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dengan lain perkataan, seorang  peneliti yang mempergunakan metode kwalitatif tidaklah semata - mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran belaka akan tetapi untuk memahami kebenaran tersebut.

Untuk mengetahui latar belakang tersebut, perlu dijelaskan secara singkat mengenai tiga macam pengertian yakni fenomenologi, interaksi simbolis dan etnometodologi seseorang fenomenolog akan mengamati perilaku manusia sebagai hasil daripada penafsirannya terhadap dunia pergaulan hidupnya. Dengan demikian, maka tugasnya adalah untuk menagkap seluruh proses penasfsiran tersebut dengan menggunakan metode kwalitatif.

Demikianlah beberapa aspek yang menjadi latar belakang dari penggunaan metode kwalitatif. Sudah tentu, bahwa metode kwalitatif ini tidak secara mutlak hanya dapat dipergunakan oleh kalangan fenomenolog.

Didalam penelitian hukum normatik, penggunaan metode kwalitatif bukan suatu cara yang asing walau dasar - dasar yang digunakan adalah berbeda.

  1. Pengolahan, Analisa dan Konstruksi Data Penelitian Hukum Normatik

1.       Menarik azas - azas hukum

Apabila peneliti melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik azas - azas hukum ( “rechtsbegnselen”), maka hal itu dapat saja dilakukannya terhadap hukum posititive tertulis dan hukum positive tidak tertulis. Azas -azas hukum tersebut sebenarnya merupakan kecendrungan yang memberikan suatu penilaian susila terhadap hukum artinya memberikan suatu penilaian yang bersifat etis (Paul Scholten : 1954). Secara logis, maka pertama - tama azas hukum tersebut harus ada pada pengambilan keputusan secara kongkrit akan tetapi didalam kenyataannya hal tersebut juga dapat ditelusuri pada hukum tersebut

2.       Menelaah sistematika peraturan perundang – undangan

Yang pertama harus dilakukan adalah mengumpulkan peraturan perundang - undangan dari bidang – bidang tertentu yang menjadi pusat perhatian dari peneliti. Klasifikasi dapat dibuat aras dasar kronoligi, bagian - bagian yang diatur oleh peraturan tersebut, dan seterunya kemudian diadakan suatu analisa dengan mempergunakan pengertian – pengertian dasar dari hukum yang lazim mencakup:

a.       Subyek hukum,

b.      Hak dan kewajiban,

c.       Peristiwa hukum,

d.      Hubungan hukum,

e.      Obyek hukum,

Analisa hanya dilakukan terhadap pasal- pasal yang isinya merupakan kaidah hukum. Setelah dilkukan analisa maka konstruksi dilakukan dengan cara memasukkan pasal - pasal tertentu kedalam kategori - kategori atas dasar pengertian - pengertian dari system hukum tersebut.

3.       Penelitian terhadap taraf sinkronisasi dari peraturan perundang - undangan

penelitian ini dilakukan 2 taraf yaitu taraf sinkronisasi secara horizontal adalah sampai sejauh mana suatu peraturan perundang - undangan yang mengatur berbagai bidang yang mempunyai hubungan fungsional adalah konsisten. Selanjutnya taraf sinkronisasi secara vertikal yaitu dapat diambil dari berbagai azas - azas perundang - undangan. Sebagaimana diketahui, maka azas - azas perundang - undangan adalah sebagai berikut ( Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto : 1979) :

a.       undang - undang tidak berlaku surut,

b.      undang - undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula,

c.       undang - undang yang bersifat khusus menyampaikan undang - undang - undang yang bersifat umum, jika pembuatnya sama,

d.      undang - undang  yang berlaku belakangan, membatalkan undang - undang yang berlaku terdahulu,

e.      undang - undang tidak dapat diganggu gugat,

f.        undang - undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan sprituil dan materil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan dan / atau pelestarian.

4.       Perbandingan Hukum

Apabila ditelaah Black’s Law Dictionary, maka dalam kamus tersebut dinyatakan bahwa perbandingan hokum adalah “ The Study of Principles of Legal Science By The Comparison of Various Sistem of Law” ( Hendry C. Black : 1968). Didalam perumusan tersebut dinyatakan ada suatu kecendrungan untuk mengkwalifikasikan perbandingan huku sebagai suatu metode, oleh karena yang dimaksudnya sebagai perbandingan adalah “ proceeding by the method of comparison ; founded on comparison; estimated by comparition”.

5.       Sejarah Hukum

Seorang peneliti yang mempergunakan metode sejarah didalam tinjauannya terhadap hokum, mempunyai kewajiban utama untuk menelaah hubungan antar hokum dengan gejala - gejala social lainnya, dari sudut sejarah ( Soejono Soekanto : 1979). Dari hubungan tersebut seorang peneliti menjelaskan perkembangan dari bidang hokum yang ditelitinya.

  1. Pengolahan, Analisa dan Konstruksi Data Penelitian Hukum Sosiologi atau Emperis

Yaitu dengan cara sebagai berikut :

1.       Pencatatan hasil pengumpulan data secara kwnatitatif,

2.       Analisa dan Konstruksi secara kwantitatif.

BAB VI

Penyusunan Kerangka Teoritis Didalam Penelitian

A. Pengantar

Ada asumsi yang menyatakan, bahwa bagi suatu penelitian, maka teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan. Kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal- hal sebagai berikut:

1.       Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diseldiki atau diuji kebenarannya.

2.       Teori sangat berguna didalam mengembangkan system klasifikasifakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definsi

3.       Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yangtelah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang diteliti.

4.       Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebutdan mungkin faktor-faktor tersebutakan timbul lagi pada masa-masa mendatang.

5.       Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

B. Teori menurut ilmu-ilmu sosial

Teori tidak lain daripada idée-idee para ilmuwan yang tidak sesuai dari kenyataan atau bahkan jauh dari kenyataan. Yang dapat disebut teori adalah hal-hal yang dapat memperbaiki taraf hidup dan pergaulan hidup, mempunyai arti yang relative dan banyak tergantung pada cita-cita pribadi. Suatu teori didalam ilmu-ilmu sosial bertujuan untuk menyajikan pola-pola yang terjadi dalam kehidupan social manusia. Misalanya sosiologi, tidak bersifat konsisten dan tidak menghasilkan hokum-hukum yang bersifat universal.

Beberapa kriteria ideal dari teori bersifat konkrit mencakup hal-hal sebagai berikut :

1.       Suatu teor secara logis harus konsisten ; artinya tidak ada hal-hal yang saling bertentangan didalam kerangka yang bersangkutan;

2.       Suatu teori terdiri dari pertanyaan-pertanyaan mengenai gejala-gejala tertentu, pernyataan-pernyataan mana mempunyai interrelasi yang serasi;

3.       Pe4rnyataan-pernyataan didalam suatu teor harus dapat mencakup semua unsure gejala yang menjadi ruang lingkupnya dan masing-masing bersifat tuntas;

4.       Tidak ada pengulangan ataupun duplikasi didalam pernyataan-pernyataaan tersebut;

5.       Suatu teori harus dapat diuji didalam penelitian. Penguji harus bersifat empiris (James A. Black & J. Champion : 1976).
Kriteria tersebut bersifat ideal, artinya seorang ilmuwan senantiasa harus berusaha untuk sebanyak mungkin mendekati criteria tersebut, apabila kegiatannya hendak dikwalifiksaikan sebagai suatu teori.

Bagimana menyusun suatu skema (tentatif) untuk dapat mengidentifikasikan komponen-komponen teoritis dari ilmu-ilmu social tertentu. Untuk itu dapat dibuatkan suatu pedoman sementara, sebagai berikut :

  1. Asumsi dan idée-idee yang mencakup premise-premise mengenai aspek-aspek tertentu dari kehidupan social. Misalnya teori-teori ndari Talcott Parsons didasarkan pada asumsi mengenai kecenderungan adanya keserasian fungsionil antara unsure-unsur dalammasyarakat.
  2. Kerangka acuan yang pada dasarnya mengadakan indentifikasi terhadap dimensi-dimensi social yang dianggap relevan oleh peneliti atau ilmuwan tertentu.
  3. Konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi-abstraksi dari hasil pemikiran. Didalam sosiologu ada konsepsi-konsepsi seperti, misalnya, kelompok, interaksi, lembaga social, dan seterusnya.
  4. Variabel-variabel yang merupakam karakteristik dari pada gejala-gejala tertentu.
  5. Proposisi yang merupakan pernyataan mengenai hubungan antara dua variable atau lebih.
  6. Teori-teori.

Secara skematis gambaranya adalah sebagai berikut (James A. Black & J. Champion : 1976) :

Asumsi dan idée                       )

Kerangka acuan                        )              Penerapan empiris

Konsep-konsep                        )

Variabel-variabel                      )

Proposisi                                      )              Operasionalisasi

Teori-teori                                  )

Dengan berpegangan pada hal-hal yang diuraikan diatas, maka didalam berteori, seorang ilmuwan dalam bidang ilmu0ilmu sosial, ingin mencapai tujuan-tujuan utama sebagai berikut :

  1. mengorganisasikan dan mengklasifikasikan gejala-gejala sosial kedalam perspektif-perspektif tertentu;
  2. menjelaskan sebab-sebab terjadinya gejala0gejala sosial pada masa lampau dan mencoba mengadakan proyeksi bilamana, dimana dan bagaimana gejala-gejala dimasa depan akan terjadi;
  3. memahami apa sebabnya dan bagaimana gejala-gejala sosial terjadi atau seharusnya terjadi.

Untk menyusun kerangka teoritis, maka seorang penelitian dapat menerapkan metode induktif atau deduktif (atau bahkan kedua-duanya agar lebih lengkap).

C. Kerangka teoritis dalam penelitian hokum

Kerangka Teoritis yang lazimnya dipergunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya, seperti misalnya sosiologi, dapat pula diterapkan dalam penelitian hukum. Pada penelitian hukum sosiologis atau empiris harus dilengkapi dengan kerangka teoritis yang didasarkan pada kerangka acuan hukum.

Untuk penelitian hukum normatif, diperlukan kerangka teoritis lain yang khas ilmu hukum.

Hans Kelsen terkenal dengan teorinya yang disebut “Reine Rechtslehre” atau “The pure Theory of law” (diterjemahkan menjadi teori murni tentang hukum atau ajaran murni tentang hukum).

Susunan kaedah-kaedah hukum dari tingkat terbawah ke atas adalah sebagai berikut : (Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto :1979) :

  1. Kaedah hukum individual atau kaedah hukum konkrit dari badan-badan penegak/ pelaksana hukum, terutama pengadilan,
  2. Kaedah hukum umum atau kaedah hukum abstrak didalam undang-undang atau kebiasaan,
  3. Kaedah hukum dari konstitusi.

Ketiga macam kaedah hukum tersebut dinamakan kaedah-kaedah hukum positif atau kaedah-kaedah hukum aktuil.

Kaedah hukum yang dirumuskan oleh ilmu hukum merupakan suatu pandangan hipotesis atau pandangan bersyarat (“Hypothetical judgement”) sebagaimana halnya dengan dalil alam. Perbedaan ada pada hakekatnya, yaitu (Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto :1979) :

  1. Apabila terjadi suatu sebab, maka kejadian tersebut akan diikuti oleh kejadian lain yang merupakan akibat; ini merupakan dalil alam, dan disebut sebagai prinsip sebab akibat,
  2. Pada kaedah hukum, maka apabila terjadi perilaku tertentu, pihak lain harus berperilaku menurut cara tertentu pula; ini merupakan prinsip imputasi,
  3. Tidak ada campur tangan manusia dalam dalil alam, sedangkan dalam kaedah hukum, hubungan normatif merupakan hasil ciptaan manusia,
  4. Pada dalil alam, maka hubungan sebab-akibat merupakan mata rantai tanpa batas. Dalam kaedah hukum, maka prinsip imputasi ada batasnya.

Suatu kerangka teoritis didalam penelitian hukum juga dapat disusun dengan menerapka metode klasifikasi. Peneliti mulai dulu memilih ruang yang akan ditelitinya ; misalnya peneliti ingin menelaah perilaku hak-hak warga masyarakat menurut sistim hukum nasional. Penelitian semacam ini mempunyai kegunaan teoritis maupun praktis (misalnya untuk para hakim). Kalau ruang lingkup tersebut sudah ditentukan, maka mulailah dia mengadakan inventarisasi terhadap ruang lingkup tersebut. Misalnya mengumpulkan istilah-istilah pokok, seperti hak milik, hak pakai, hak pilih, hak mengemukakan pendapat, hak guna usaha, hak sewa dan seterusnya. Mengenai hak tersebut dapat dicari dalam bahan hukum primer, sekunder maupun tertier, untuk kemudian disusun secara sistematis.

Contoh yang akan diberikan, menyangkut apa yang dinamakan sanksi, yang biasanya dikaitkan dengan aturan=aturan perilaku (“gedragregels”). Kata sanksi berasal dari kata latin “sanctum” yang arti asalnya adalah penegasan (dalam bahasa belanda: “bevestiging” atau “bekrachtiging”) yang dapat bersifat positif dalam bentuk anugerah/ hadiah, atau bersifat negatif dan berupa hukuman. Sanksi merupakan suatu perangsang, untuk berbuat dan tidak berbuat. Kalangan hukum biasanya mengartikan sanksi sebagai sanksi negatif atau hukuman; dengan demikian maka klasifikasi yang dapat dilakukan adalah kurang lebih sebagai berikut :

Sanksi

Sanksi negatif                                                    Sanksi positif

Atau sanksi lainnya

Pemulihan          Pemenuhan       Hukuman

Keadaan              keadaan               dalam arti

Luas

Hukuman            Hukuman                            Hukuman pidana

Perdata                                administratif                      Atau hukuman

Dalam arti sempit

Atau siksaan

Siksaan riil                                           Siksaan idiil

Atau materiil                                      atau moril

Perumusan Judul Penelitian

A. Pengantar

Sebagai suatu kegiatan ilmiah, maka suatu penelitian telah dimulai, apabila seseorang berusaha untuk memecahkan suatu masalah secara sistematis dengan metode-metode tertentu, yaitu metode-metode ilmiah untuk menemukan kebenaran, metode tersebut mengikuti tahap-tahap sebagai berikut:

1.       Menelaah dan merumuskan masalah untuk kemudian di analisa

2.       Memajukan hipotesa-hipotesa (terutama pada penelitian yang bertujuan untuk memeriksa hubungan antara dua gejala atau lebih, serta sebab dan akibatnya)

3.       Mengumpulkan data

4.       Menjawab masalah atau menguji hipotesa

5.       menarik kesimpulan

B. Perumusan Judul dan tujuan penelitian

Perihal tujuan-tujuan dari penelitian pada umumnya, maupun penelitian hukum pada khususnya tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1.       a.  Mendapatkan pengetahuan tentang suatu gejala, sehingga dapat merumuskan masalah

b.  Memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu gejala, sehingga dapat merumuskan hipotesa

2.    Untuk menggambarkan secara lengkap karakterisrik atau cirri-ciri dari

a. suatu keadaan

b. perilaku pribadi

c. perilaku kelompok

tanpa didahului hipotesa

3.    a. Mendapatkan keterangan tentang frekuensi peristiwa

b. Memperoleh data mengenai hubungan antara sesuatu gejala dengan  gejala lain.

4.  Menguji hipotesa yang berisikan hubungan-hubungan sebab akibat

Kalau tujuan-tujuan penelitian tersebut dihubungkan dengan macam-macam penelitian dari sudut sifatnya, maka:

1.       apabila tujuan penelitian adalah masing-masing nomor 1a, 1b, dan 3a, maka penelitiannya merupakan penelitian eksploratoris.

2.       kalau tujuan penelitian adalah nomor 2 dan 3b, maka penelitiannya adalah penelitian deskriptif.

3.       apabila tujuan penelitian adalah nomor 4, maka penelitiannya merupakan penelitian eksplanatoris.

Kalau penelitian hukum yang akan dilakukan, merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala lain atau ingin menguji suatu hipotesa, maka didalam judul penelitian tersebut perlu dicantumkan independent variable dan depaendent variable dari penelitian tersebut. Variable merupakan karateristik atau ciri dari pada orang-orang, benda-benda atau keadaan yang mempunyai nilai-nilai yang berbeda atau keadaan yang mempunyai nilai-nilai yang berbeda, seperti misalnya, usia, pendidikan, kedudukan social, kedudukan ekonomis, jenis kelamin, dan seterusnya. Suatu independent variable merupakan sebab diduga dari suatu gejala, sedangkan dependent variable adalah akibat yang diduga dari gejala yang sama (atau dapat pula disebut sebagai gejala yang dipengaruhi oleh sebab-sebab tertentu). Hal-hal tersebut merupakan syarat-syarat materil dari judul penelitian deskriptif dan penelitian eksplanatoris, yang tujuannya telah dijelaskan dimuka.

Untuk lebih menjelaskan masalahnya, maka dibawah ini akan disajikan beberapa judul, masimg-masing dengan keterangan seperlunya. Judul-judul tadi adalah sebagai berikut:

1.       a      Hukum perburuhan dan efektivitas peraturan perundang-undangannya.

b.    Sifat penelitiannya adalah eksploratoris.

c.     Masalahnya adalah, sampai sejauh manakah peraturan perundang- undangan yang mengatur hukum perburuhan adalah efektif.

d.    Oleh karna itu pengetahuan tentang masalah ini masih sangat kurang, maka pertama-pertamaharus diadakan penelitian yang bersifat eksploratoris yang mungkin menghasikan perumusan masalah, perumusan hipotesa atau derajat frekuensi gejala dalam kenyataan.

e. Penelitian yang dilakukan, merupakan penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum sosiologis atau empiris.

2.       a.    Pola-pola kewarisan di daerah Sumatera Barat Dewasa ini.

b.    Sifat penelitiannya adalah deskriptif.

c.     Masalah yang diteliti adalah pola-pola kewarisan yang berdasarkan pada studi kasus yang mendalam mengenai gejala tersebut, yang didukung oleh frekuensi peristiwa proses kewarisan tersebut.

3.   a.      Pengaruh dari pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 terhadap pelaksanaan program Keluarga Berencana.

b.      Sifat penelitiannya adalah eksplanatoris.

c.       Masalanya adalah, sampai seberapa jauh pengaruh dari Undang-undang nomor 1 tahun 1974 terhadap pelaksanaan program Keluarga Berencana di dalam knyataannya.

d.      Independent variable adalah Undang-undang nomor 1 tahun 1974.

e.      Dependent variable adalah pelaksaan program Keluarga Berencana.

f. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesa yang diajukan. (mungkin penelitian ini bertujuan untuk menemukan hubungan antara kedua gejala tersebut, sehingga dapat dapat pula dikwalifikasikan sebagai penelitian deskriptif.

Contoh-contoh tersebut di atas, menggambarkan bahwa ada beberapa variasi perumusan judul-judul penelitian hukum, apabila hal itu dihubungkan dengan tujuan penelitian serta sifat penelitian yang akan dilakukan. Miasal-misal tersebut menggambarkan permasalahan yang akan diteliti, dan sekaligus juga sifat penelitiannya yang mudah-mudahan akan dapat dijadikan pedoman sementara didalam usaha-usaha untuk merumuskan judul penelitian hukum yang relatif memadai. Sebagai catatan penutip dapat lah dikatakan, bahwa perumusan judul memerlukan latihan, oleh karna memerlukan suatu daya dan kemampuan abstraksi yang relatif  kuat.

PENYUSUNAN  LALTAR BELAKANG MASALAH DALAM PENELITIAN

A.Pengantar
sebelum merumuskan masalah dalam penelitian hukum terlebih dahulu harus disusun latar belakang dari persoalan tersebut.maksudnya adalah umtuk memperoleh gambaran yang lenkap tentang latar belakang dari permasalahan yang akan diteliti.
suatu konsep latar belakang masalah yang secara relatif dapat dianggap baik, biasanya mencakup pokok-pokok sebagai berikut:

1.       situasi atau keadaan dimana diduga bahwa masalah yang ingin diteliti timbul.

2.       alasan-alasan atau sebab-sebab mengapa peneliti ingin menelaah masalah-masalah yang telah dipilihnya;

3.       hal-hal yang telah diketahui atau belum diketehui mengenai masalah yang akan diteliti;

4.       pentingnya penelitian tersebut ,baik secara teoritis atau secara praktis;

5.       Penelitian yang akan dilakukan,dapat mengisi kekosongan-kekosongan yang ada.

B.Situasi dimana masalah yang akan diteliti timbul
Untuk dapat menggambarkan situasi dalam mana masalah yang akan diteliti timbul,terdapat berbagai cara yang senantiasa tergantung pada apa yang dianggap penting oleh peneliti.suatu contoh dari penggambaran situasi yang agak abstrak .adalah sebagai berikut:

"dewasa ini masyarakat Indonesia sedang mengalami suatu perubahan yang direncanakan yang pengaruhnya sangat luas,baik dibidang pisik maupun bidang mental.perubahan2 yang direncanakan tadi jelas akan membawa perubahan2 dibidang struktural dan mental,oleh karena perubahan2 tersebut akan mempunya sasaran berbagai faktor2 tradisional dari masyarakat.terutama bagi masyarakat jakarta yang sedang mengalami proses metropolitanisasi,perubahan2 terencana tersebut mempunyai pengaruh yang sangat besar sekali.dengan sendrinya hal tersebut juga menyangkut nilai2 sosial yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan,khususnya yang menyangkut kesadaran hukumnya.

 

C.Alasan-alasan atau sebab-sebab suatu penelitian dilakukan
PAda masyarakat-masyarakat manapun,terutama masyarakat yang sedang berkembang, terdapat banyak masalah dibidang sosial umumnya dan hukum pada khususnya,masalah2 tersebut sulit untuk diatasi apabila tidak dilakukan penelitian terlebih dahulu,sehingga diperoleh data perihal persoalan tersebut.oleh karena itu, sebelum melakukan penelitian , terlebih dahulu diperlukan suatu dasar yang kokoh yang akan dapat dijadikan alasan kuat bagi dilakukannya penelitian tersebut.
D.Hal-hal yang telah diketehui tentang masalah yang akan diteliti

.
Agar tidak terjadi pengulangan penelitian terhadap masalah yang sama, seorang peneliti biasanya akan mengumulkan data tentang masalah tersebut,sebelum dia melakukan kegiatan ilmiah tersebut. data tadi akan diperolehnya dengan mempergunakan bibliografi atau katalogus kepustakaan.ada kalanya mengenai suatu masalah hanya tersedia data yang minimal atau sama sekali tidak ada data.didalam hal ini , maka kekurangan atau ketiadaan data tersebut perlu dikemukakan dalam perencanaan penelitian.

.

E.Pentingnya penelitian yang akan dilakukan

sebagaimana telah dijelaskan dimuka, mak banyak sekali masalah-masalah hukum yang perlu dan dapat diteliti. namun,oleh karena terbatasnya bermacam-macam hal,maka harus diadakan suatu penyaringan atau seleksi terhadap masalah-masalah yang benar2 dianggap penting,mungkin bagi bidang teori atau praktek maupun keduanya.

F. PEnelitian yang akan dilakukan dapat mengisi kekosongan yang ada.
bagian ini sebenarnya lebih memperkuat apa yang telah diuraikan dalam ulasan tentang pentingnya atau kegunaan penelitian. namun demikian,hal ini harus dinyatakan dengan tegas , sehingga lebih meyakinkan pihak-pihak yang akan menjadi sponsor penelitian maupun bagi peneliti sendiri.  Lagipula ,ini akan dapat memberikan suatu gambaran tentang penelitian-penelitian hukum yang sudah pernah dilakukan dan yang seterusnya masih harus diteliti lagi. Hal ini sekaligus juga akan menjadi petunjuk bagi peneliti-peneliti selanjutnya, yang akan mempunyai minat atau pusat perhatian yang sama.

MERUMUSKAN MASALAH DAN

TUJUAN PENELITIAN

A.      Masalah

Masalah (bahasa Inggris: problem) kata yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Masalah biasanya dianggap sebagai suatu keadaan yang harus diselesaikan. Umumnya masalah disadari "ada" saat seorang individu menyadari keadaan yang ia hadapi tidak sesuai dengan keadaan yang ia inginkan.

Menurut Soerjono Soekanto masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat.

Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Yang dapat menjadi sumber masalah sosial yaitu seperti proses sosial dan bencana alam. Adanya masalah sosial dalam masyarakat ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan khusus seperti tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi sosial, musyawarah masyarakat, dan lain sebagainya.

Masalah Hukum misalnya,  koruptor kelas kakap yang korupsi milyaran, masih bisa berkeliaran dengan bebas,  bahkan ada yang sudah di putus dengan hukuman penjara pun masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari.

Tersangka mati dalam proses penyelidikan atau penyidikan. Dan banyak lagi masalah hukum lainnya.

B.      Kesulitan dalam Merumuskan masalah

Dalam penelitian hukum normative disebabkan :

a.       Kurang menguasai teori di dalam ilmu-ilmu hukum

b.      Tidak dapat menemukan kekurangan-kekurangan teoritis di dalam perundang-undangan  yang menjadi perhatiannya;

Dalam penelitian Sosiologis atau empiris, kesukaran-kesukaran akan timbul disebabkan:

a.       Tidak semua masalah yang dihadapidapat diuji secara empiris

b.      Tidak ada pengetahuan tentang sumber-sumber dari masalah yang akan diteliti;

c.       Terlalu banyak masalah dan kesulitan melakukan seleksi

d.      Suatu masalah menarik perhatian tetapi kesulitan mendapatkan data

e.      Tidak adanya tujuan-tujuan tertentu di dalam memilih masalah;.

C. Memilih Masalah Penelitian

Dimasayarakat banyak sekali masalah hukum yang dapt diteliti baik untuk ilmu pengetahuan ataupun untuk kepentingan praktis.

Dalam menemukan masalah sebaiknya melihat:

a.       Pengalaman pribadi

b.      Bahan kepustakaan

c.       Diskusi dengan kalangan hukum

d.      Kebijakan pemerintah

D. Kriteria memilih masalah

Untuk dapat memilih masalah:

a.       harus dapat mengidentifikasi bahwa persoalan itu menurutnya adalah betik tolak dari masalah-masalah pokok dari system hukum. (struktur hukum (kelembagaan), Substansi hukum (Undang-undang), Kultur hukum (budaya kebiasaan hukum)

b.      Berdasarkan masalah dalam bidang hukum (hk perdata, hk pidana, hk,adat, hk.lingkungan)

c.       Berdasarkan pertentangan hukum (pertentangan antara hukum adat dan hukum kebiasaan, pertenetangan antara undang-undang satu dengan undang-undang yang lain. Putusan pengadilan satu dengan putusan yang lain terhadap objek yang sama;

d.      Berdasarkan subyek hukum orang atau badan hukum, kewenangan, tanggung jawab, peristiwa hukum.

E.       Merumuskan tujuan Penelitian

Setelah merumuskan masalah, langkah selanjutnya adalah merumuskan tujuan penelitian yang akan dilakukan,.Tujuan dirumuskan secara deklaratif merupakan pernyataan tentang apa yang hendak di capai dalam tujuan penelitian itu.

Contoh :

Masalah :

1.       apakah pembuatan sertifikat hak milik melalui prona telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan ?

2.       Apakah akibat hukum sertifikan hak milik berada di atas sertifikat hak guna usaha.

Tujuan:

a.       memperoleh data tentang tata cara yang dilakukan BPN di dalam melaksanakan prona terhadap shm tersebut;

b.      Apakah dapat digugurkan salah satu hak yang ada (SHM atau HGU) oleh BPN.

BAB

SISTEMATIKA TEKNIK PENYUSUNAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

 

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu:

Memahami dan menerapkan sistimatika dan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dalam proses penyusunan Raperda, dan Mempraktekkan penyiapan bahan, merancang dan menyusun rancangan peraturan daerah

Dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 terdapat Sistematika Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yaitu:

a.       Kerangka Peraturan Perundang-undangan

1)      Judul

2)      Pembukaan

a)      Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

b)      Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan

c)      Konsiderans

d)     Dasar Hukum

e)      Diktum

3)      Batang Tubuh

a)      Ketentuan Umum

b)      Materi Pokok yang Diatur

c)      Ketentuan Pidana (jika diperlukan)

d)     Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)

e)      Ketentuan Penutup

4)      Penutup

5)      Penjelasan (jika diperlukan)

6)      Lampiran (jika diperlukan)

b.      Hal-hal Khusus

1)      Pendelegasian Kewenangan

2)      Penyidikan

3)      Pencabutan

4)      Perubahan Peraturan Perundang-undangan

5)      Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang

6)      Pengesahan Perjanjian Internasional

c.       Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan

1)      Bahasa Peraturan Perundang-undangan

2)      Pilihan Kata atau Istilah

3)      Teknik Pengacuan

d.      Bentuk Rancangan Peraturan Perundang-undangan

1)      Bentuk Rancangan Undang-Undang pada Umumnya

2)      Bentuk Rancangan Undang-Undang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang

3)      Bentuk Rancangan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resmi.

4)      Bentuk Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang

5)      Bentuk Rancangan Undang-Undang Pencabutan Undang-Undang

6)      Bentuk Rancangan Undang-Undang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

7)      Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

8)      Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah

9)      Bentuk Rancangan Peraturan Presiden

10)  Bentuk Rancangan Peraturan Daerah

A.    Kerangka Peraturan Perundang-undangan

1.     Judul

Judul Peraturan Perundang-undangan memuat keterangan mengenai:

a.       Jenis, Nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Perundang-undangan;

b.       Nama Peraturan Perundang-undangan dibuat secara singkat dan mencerminkan isi Peraturan Perundang-undangan;

c.       Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh 1:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2002

TENTANG

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Jika Judul Peraturan Perundang-undangan merupakan Peraturan Perundang-undangan perubahan, maka dalam penulisan judul ditambahkan frase Perubahan Atas didepan nama Peraturan Perundang-undangan yang diubah.

Contoh 2:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG -UNDANG NOMOR 15

TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Jika Peraturan Perundang-undangan telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, diantara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.

Contoh 3:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ………….TAHUN ……

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG –UNDANG

NOMOR …….. TAHUN ………..TENTANG ……..

Jika Peraturan Perundang-undangan yang diubah mempunyai nama singkat, maka Peraturan Perundang-undangan perubahan dapat menggunakan nama singkat Peraturan Perundang-undangan yang diubah.

Contoh 4:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984

Pada judul Peraturan Perundang-undangan pencabutan disisipkan kata pencabutan di depan nama Peraturan Perundang-undangan yang dicabut.

Contoh 5:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 1985

TENTANG

PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1970

TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH PERDAGANGAN BEBAS

DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

Pada judul Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang ditetapkan menjadi Undang-Undang, ditambahkan kata penetapan di depan nama Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dan diakhiri dengan frase menjadi Undang-Undang.

Contoh 6:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2003

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG

Jika Peraturan Perundang-undangan itu merupakan pengesahan perjanjian internasional, maka pada judul Peraturan Perundang-undangan pengesahan perjanjian atau persetujuan intemasional ditambahkan kata pengesahan di depan nama perjanjian atau persetujuan intemasional yang akan disahkan.

Jika dalam perjanjian atau persetujuan intenasional Bahasa Indonesia digunakan sebagai teks resmi, nama perjanjian atau persetujuan ditulis dalam Bahasa Indonesia, yang diikuti oleh teks resmi bahasa asing yang ditulis dengan huruf cetak miring dan diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh 7:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 1999

TENTANG

PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA MENGENAl BANTUAN TIMBAL BALIK

DALAM MASALAH PIDANA

(TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA

ON

MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)

Jika dalam perjanjian atau persetujuan intenasional, Bahasa Indonesia tidak digunakan sebagai teks resmi, maka nama perjanjian atau persetujuan ditulis dalam Bahasa Inggris dengan huruf cetak miring, dan diikuti dengan  terjemahannya dalam Bahasa Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh 8:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 1997

TENTANG

PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST ILLICIT

TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBTANCES, 1998

(KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PSIKOTROPlKA, 1998)

2.     Pembukaan

Pembukaan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a.       Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;

b.       Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan;

c.       Konsiderans;

d.      Dasar Hukum; dan

e.       Diktum.

a.   Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Pada pembukaan tiap jenis Peraturan Perundang-undangan sebelum nama jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan dicantumkan frase DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin.

Contoh :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

b.   Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan

Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan adalah Pejabat yang berwenangan untuk membuat suatu Peraturan Perundang-undangan. Pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan, seperti Presiden, Gubernur, Bupati/ Walikota.

Jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin dan diakhiri dengan tanda baca koma.

Contoh :

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

c.    Konsiderans

1)      Konsideran adalah uraian yang memuat pokok-pokok pikiran mengapa Peraturan Perundangan-Undangan itu dibuat, oleh karena itu dalam Konsideran suatu Peraturan Perundang-undangan harus memuat unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis.

2)      Dalam konsiderans selalu diawali dengan kata Menimbang.

3)      Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

Contoh:

Menimbang:    bahwa .......................................................................

4)      Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut :

Contoh:

Menimbang     :  a.   bahwa     ..............................................................

b.   bahwa     ..............................................................

c. . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Undang-Undang (Peraturan Daerah) tentang       ............................................................................ ;

5)      Konsiderans Peraturan Pemerintah pada dasarnya cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang yang memerintahkan pembuatan Peraturan Pemerintah tersebut.

Contoh :

Menimbang:    bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat;

6)      Dalam suatu konsideran apabila Pokok-pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan dianggap perlu untuk dibuat adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan tentang latar belakang dan alasan dibuatnya Peraturan Perundang-undangan tersebut.

d.   Dasar Hukum

1)      Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan Peraturan Perundang-undangan tersebut;

2)      Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat :

Contoh :

Mengingat:  1. ...................................................................................

3)      Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam pembuatan Peraturan Perundang-undangan hanya Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi;

4)      Peraturan Perundang-undangan yang akan dicabut dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk atau Peraturan Perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan sebagai dasar hukum;

5)      Jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan Perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengUndangan atau penetapannya;

6)      Dasar hukum yang diambil dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis dengan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang berkaitan Frase Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis sesudah penyebutan pasal terakhir dan kedua huruf u ditulis dengan huruf kapital;

Contoh :

Mengingat:     Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

7)   Dasar hukum yang bukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak perlu mencantumkan pasal, tetapi cukup mencantumkan nama judul Peraturan Perundang-undangan;

8)   Dalam konsiderans Penulisan undang-undang, kedua huruf u ditulis dengan huruf kapital;

Contoh :

Undang-Undang Nomor ………………………………………

9)   Dasar hukum dengan mengambil Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden perlu dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh :

Mengingat : 1.   .....................................................;
2.       Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4316);

10) Dasar hukum yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan jaman Hindia Belanda atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sampai dengan tanggal 27 Desember 1949, ditulis lebih dulu terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dan kemudian judul asli Bahasa Belanda dan dilengkapi dengan tahun dan Nomor Staatsblad yang dicetak miring di antara tanda baca kurung.

Contoh :

Mengingat : 1.   Kitab Undang-Undang Hukun Dagang (Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847: 23 );
 

 

2.   ........................................................;

11) Cara penulisan sebagaimana dimaksud dalam huruf j diatas berlaku juga untuk pencabutan Peraturan Perundang-undangan yang berasal dari jaman Hindia Belanda atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial. Belanda sampai dengan tanggal 27 Desember 1949.

12) Jika dasar hukum memuat lebih dari satu Peraturan Perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

Contoh :

Mengingat                : 1. .............................................................;

2. .............................................................;

3. .............................................................;

e.    Diktum

Diktum terdiri atas:

1)     Kata Memutuskan;

2)     Kata Menetapkan;

3)     Nama Peraturan Perundang-undangan.

1)   Kata Memutuskan :

a)   Kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah marjin.

Contoh :

MEMUTUSKAN :

b)      Pada Undang-Undang atau Peraturan Daerah, sebelum kata Memutuskan dicantumkan frase Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA yang diletakkan di tengah marjin.

Contoh : Undang-Undang :

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

c)   Pada Peraturan Daerah, sebelum kata Memutuskan dicantumkan frase Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ...(nama daerah) dan GUBERNUR/     BUPATI WALIKOTA ... (nama daerah), yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah marjin.

Contoh :  Peraturan Daerah

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ...(nama daerah)

dan

GUBERNUR ...(nama daerah)

MEMUTUSKAN:

2)   Kata Menetapkan :

a)   Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata Memutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.

b)   Nama yang tercantum dalam judul. Peraturan Perundang-undangan dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan dan didahului dengan pencantuman jenis Peraturan Perundang-undangan tanpa frase Republik Indonesia, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.

Contoh :

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH.

c)   Pembukaan Peraturan Perundang-undangan tingkat pusat yang tingkatannya lebih rendah daripada Undang-Undang, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan peraturan pejabat yang setingkat, secara mutatis mutandis berpedoman pada pembukaan Undang-Undang.

3.     Batang Tubuh

1)      Batang tubuh Peraturan Perundang-undangan memuat semua substansi Peraturan Perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal (-pasal).

2)      Pada umumnya substansi dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:

(1)   Ketentuan Umum;

(2)   Materi Pokok yang diatur;

(3)   Ketentuan Pidana (jika diperlukan);

(4)   Ketentuan Peralihan (jika diperlukan);

(5)   Ketentuan Penutup.

3)      Dalam pengelompokkan substansi sedapat mungkin dihindari adanya bab ketentuan lain atau sejenisnya. Materi yang bersangkutan, diupayakan untuk masuk ke dalam bab yang ada atau dapat pula dimuat dalam bab tersendiri dengan judul yang sesuai dengan materi yang diatur.

4)      Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut, dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.

5)      Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian hindari rumusan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab.

6)      Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain, ganti kerugian.

7)      Pengelompokkan materi Peraturan Perundang-undangan dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian, dan paragraf.

8)      Jika Peraturan Perundang-undangan mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, pasal (-pasal) tersebut dapat dikelompokkan menjadi: buku (jika merupakan kodifikasi), bab, bagian, dan paragraf.

9)      Pengelompokkan materi dalam buku, bab, baglan, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi.

10)  Urutan pengelompokan adalah sebagai berikut:

(1)   Bab dengan pasal (-pasal) tanpa bagian dan paragraf;

(2)   Bab dengan bagian dan pasal (-pasal) tanpa paragraf; atau

(3)   Bab dengan bagian dan paragrafyang berisi pasal (-pasal).

11)  Buku diberi Nomor urut dengan bilangan tingkat dan judul yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

BUKU KETIGA

PERIKATAN

12)  Bab diberi Nomor urut dengan angka Romawi dan judul bab yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

BAB I

KETENTUAN UMUM

13)  Bagian diberi Nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul.

14)  Huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frase.

Contoh:

Bagian Kelima

Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan

15)  Apabila dalam substansi yang dimuat dalam Bagian maka dapat dibagikan atau dikelompokkan kedalam Paragraf.

16)  Dalam penulisan Paragraf diberi Nomor urut dengan angka Arab dan diberi judul.

17)  Huruf awal dari kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frase.

Contoh:

Paragraf 1

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim

18)  Pasal merupakan satuan aturan dalam Peraturan Perundang-undangan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.

19)  Materi Peraturan Perundang-undangan lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.

20)  Pasal diberi Nomor urut dengan angka Arab.

21)  Huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Pasal 34

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 26 tidak meniadakan kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

22)  Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa Ayat.

23)  Ayat diberi Nomor urut dengan angka Arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik.

24)  Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh.

25)  Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf  kecil.

Contoh:

Pasal 8

(1)         Satu permintaan pendaftaran merek hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) kelas barang.

(2)         Permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan jenis barang atau jasa yang termasuk dalam kelas yang bersangkutan.

(3)         Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

26)  Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka di samping dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, dapat pula dipertimbangkan penggunaan rumusan dalam bentuk tabulasi.

Contoh:

Pasal 17

Yang dapat diberi hak pilih ialah warga negara Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin dan telah terdaftar pada daftar pemilih.

Isi pasal tersebut dapat lebih mudah dipahami jika dirumuskan sebagai berikut:

Contoh rumusan tabulasi :

Pasal 17

Yang dapat diberi hak pilih ialah warga negara Indonesia yang:

a.       Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin; dan

b.      Telah terdaftar pada daftar pemilih.

27)  Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(1)         Setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frase pembuka;

(2)         Setiap rincian diawali dengan huruf (abjad) kecil dan diberi tanda baca titik;

(3)         Setiap frase dalam rincian diawali dengan huruf kecil;

(4)         Setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma;

(5)         Jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil, maka unsur tersebut dituliskan masuk ke dalam;

(6)         Di belakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih Ianjut diberi tanda baca titik dua;

(7)         Pembagian rincian (dengan urutan makin kecil) ditulis dengan abjad kecil yang diikuti dengan tanda baca titik; angka Arab diikuti dengah tanda baca titik; abjad kecil dengan tanda baca kurung tutup; angka Arab dengan tanda baca kurung tutup;

(8)         Pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian melebihi empat tingkat, perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan ke dalam pasal atau ayat lain.

28)  Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata dan yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.

29)  Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian altematif ditambahkan kata atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.

30)  Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif dan altematif, ditambahkan kata dan/atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.

31)  Kata dan, atau, dan/atau tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur atau rincian.

(1)         Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a, huruf  b, dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

(1) …

(2) ...:

a. ….;

b. ...; (dan, atau, dan/atau)

c. … .

(2)         Jika suatu rincian memerlukan lebih lanjut, rincian itu ditandai dengan angka Arab 1, 2, dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 12

(1) …

(2) ...:

a. …;

b. ...; (dan, atau, dan/atau)

c. …:

1. ...;

2. ...; (dan, atau, dan/atau)

3. … .

32)  Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan huruf a), b), dan seterusnya,.

Contoh:

Pasal 20

(1) … .

(2) … .

(3) … :

a. ...;

b. ...;(dan,atau,dan/atau)

c. ...:

1. ...;

2. ...; (dan, atau, dan/atau)

3. ...:

a) ...;

b) ...; (dan, atau, dan/atau)

c) … .

33)  Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan angka 1), 2), dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 22

(1) ...

(2) ...:

a. ... ;

b. ...; (dan, atau, dan/atau)

c. …:

1. ...;

2. ...; (dan, atau, dan/atau)

3. ...:

a) ...;

b) .. ; (dan, atau, dan/atau)

c) ...:

1) ...;

2) ...; (dan, atau, dan/atau)

3) … .

a.   Ketentuan Umum

1)      Ketentuan umum diletakkan dalam bab kesatu. Jika dalam Peraturan Perundang-undangan tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal (-pasal) awal.

2)      Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal.

3)      Ketentuan umum berisi:

a)      Batasan pengertian atau defmisi; .

b)      Singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan;

c)      Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal (-pasal) berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.

4)      Frase pembuka dalam ketentuan umum undang-undang berbunyi :

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksudkan dengan:

Atau

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

5)      Frase pembuka dalam ketentuan umum Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang disesuaikan dengan jenis peraturannya.

6)      Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi Nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik.

7)      Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal (-pasal) selanjutnya.

8)      Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, dianjurkan agar kata atau istilah itu diberi definisi.

9)      Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.

10)  Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.

11)  Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a)      Pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;

b)      Pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan

c)      Pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

b.   Materi Pokok Yang Diatur

1)      Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokkan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal (-pasal) ketentuan umum.

2)      Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

Contoh :

a)   Pembagian berdasarkan hak atau kepentingan yang dilindungi, seperti pembagian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

(1)         Kejahatan terhadap keamanan negara;

(2)         Kejahatan terhadap martabat Presiden;

(3)         Kejahatan terhadap negara sahabat dan wakilnya;

(4)         Kejahatan terhadap kewajiban dan hak kenegaraan;

(5)         Kejahatan terhadap ketertiban umum dan seterusnya.

b)   Pembagian berdasarkan urutan/kronologis, seperti pembagian dalam hukum acara pidana, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.

c)   Pembagian berdasarkan urutan jenjang jabatan, seperti Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, dan Jaksa Agung Muda.

c.    Ketentuan Pidana (Jika Diperlukan)

1)      Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah.

2)      Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena ketentuan dalam Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut Peraturan Perundang-undangan lain, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain (Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

3)      Dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.

4)      Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu bab ketentuan pidana yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum bab ketentuan peralihan. Jika bab ketentuan peralihan tidak ada, letaknya adalah sebelum bab ketentuan penutup.

5)      Jika di dalam Peraturan Perundang-undangan tidak diadakan pengelompokan bab per bab, ketentuan pidana ditempatkan dalam pasal yang terletak langsung sebelum pasal (-pasal) yang berisi ketentuan peralihan. Jika tidak ada pasal yang berisi ketentuan peralihan, ketentuan pidana diletakkan sebelum pasal penutup.

6)      Ketentuan pidana hanya dimuat dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah.

7)      Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal (-pasal) yang memuat norma tersebut.

Dengan demikian, perlu dihindari:

a)      Pengacuan kepada ketentuan pidana Peraturan Perundang-undangan lain.

b)      Pengacuan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika elemen atau unsur-unsur dari norma yang diacu tidak sama; atau

c)      Penyusunan rumusan sendiri yang berbeda atau tidak terdapat di dalam norma-norma yang diatur dalam pasal (-pasal) sebelumnya, kecuali untuk Undang-Undang tindak pidana khusus.

8)      Jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun, subyek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frase setiap orang.

Contoh:

Pasal 81

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

9)      Jika ketentuan pidana hanya berlaku bagi subyek tertentu, subyek itu dirumuskan secara tegas, misalnya, orang asing, pegawai negeri, saksi.

Contoh:

Pasal 95

Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000, 00 (tiga ratus juta rupiah).

10)  Sehubungan adanya pembedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas apakah perbuatan yang diancam dengan pidana itu dikualifikasikan sebagai pelanggaran atau kejahatan.

Contoh :

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

(1)         Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal …., dipidana dengan pidana kurungan paling lama ….. atau denda paling banyak Rp…………………. ,00

(2)         Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

11)  Rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas apakah pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif, altematif, atau kumulatif altematif.

Contoh :

a)           Sifat kumulatif :

Setiap orang yang dengan sengaja menyiarkan hal-hal yang bersifat sadisme, pornografi, dan/atau bersifat perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratusjuta rupiah).

b)                                    Sifat altematif :

Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan penyiaran tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

c)            Sifat kumulatif alternatif :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus juta ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

12)  Hindari rumusan dalam ketentuan pidana yang tidak menunjukkan dengan jelas apakah unsur-unsur perbuatan pidana bersifat kumulatif atau altematif.

Contoh:

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan.

13)  Jika suatu Peraturan Perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana akan diberlakusurutkan, ketentuan pidananya harus dikecualikan, mengingat adanya asas umum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.

Contoh:

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 1976, kecuali untuk ketentuan pidananya.

14)  Ketentuan pidana bagi tindak pidana yang merupakan pelanggaran terhadap kegiatan bidang ekonomi dapat tidak diatur tersendiri di dalam undang-undang yang bersangkutan, tetapi cukup mengacu kepada Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana ekonomi, misalnya, Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

15)  Tindak pidana dapat dilakukan oleh orang-perorangan atau oleh korporasi Pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada:

a)      Badan hukum, perseroan, perkumpulan, atau yayasan;

b)      Mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana; atau

c)      Kedua-duanya.

d.   Ketentuan Peralihan (Jika Diperlukan)

1)      Ketentuan peralihan memuat penyesuaian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada pada saat Peraturan Perundang-undangan baru mulai berlaku, agar Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum.

2)      Ketentuan peralihan dimuat dalam bab ketentuan peralihan dan ditempatkan di antara bab ketentuan pidana dan bab Ketentuan Penutup. Jika dalam Peraturan Perundang-undangan tidak diadakan pengelompokan bab, pasal yang memuat ketentuan peralihan ditempatkan sebelum pasal yang memuat ketentuan penutup.

3)      Pada saat suatu Peraturan Perundang-undangan dinyatakan mulai berlaku segala hubungan hukum yang ada atau tindakan hukum yang terjadi baik sebelum, pada saat, maupun sesudah Peraturan Perundang-undangan yang baru itu dinyatakan mulai berlaku, tunduk pada ketentuan Peraturan Perundang- Undangan baru.

4)      Di dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru, dapat dimuat pengaturan yang memuat penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu.

5)      Penyimpangan sementara itu berlaku juga bagi ketentuan yang diberlakusurutkan.

6)      Jika suatu Peraturan Perundang-undangan diberlakukan surut, Peraturan Perundang-undangan tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai, status dari tindakan hukum yang terjadi, atau hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal mulai berlaku pengUndangannya.

Contoh:

Selisih tunjangan perbaikan yang timbul akibat Peraturan Pemerintah ini dibayarkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat tanggal pengUndangan Peraturan Pemerintah ini.

7)      Mengingat berlakunya asas-asas umum hukum pidana, penentuan daya laku surut hendaknya tidak diberlakusurutkan bagi ketentuan yang menyangkut pidana atau pemidanaan.

8)      Penentuan daya laku surut sebaiknya tidak diadakan bagi Peraturan Perundang- Undangan yang memuat ketentuan yang memberi beban konkret kepada masyarakat.

9)      Jika penerapan suatu ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan ditunda sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu, ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut harus memuat secara tegas dan rinci tindakan hukum dan hubungan hukum mana yang dimaksud, serta jangka waktu atau

Contoh :

Izin ekspor rotan setengah jadi yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah……. Tahun……. masih tetap berlaku untuk jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengUndangan Peraturan Pemerintah ini.

10)  Hindari rumusan dalam ketentuan peralihan yang isinya memuat perubahan terselubung atas ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain. Perubahan ini hendaknya dilakukan dengan membuat batasan pengerlian baru di dalam ketentuan umum Peraturan Perundang-undangan atau dilakukan dengan membuat Peraturan Perundang-undangan perubahan.

Contoh:

Pasal 35

Desa atau yang disebut dengan nama lainnya yang setingkat dengan desa yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan sebagai desa menurut Pasal 1 huruf a.

e.    Ketentuan Penutup

1)      Ketentuan penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, ketentuan penutup ditempatkan dalam pasal (-pasal) terakhir.

2)      Pada umumnya ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai:

a)      Penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan;

b)      Nama singkat;

c)      Status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan

d)     Saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan.

3)      Ketentuan penutup dapat memuat peraturan pelaksanaan yang bersifat:

a)      Menjalankan (eksekutif), misalnya, penunjukan pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk memberikan, izin, mengangkat pegawai, dan lain-lain;

b)      Mengatur (legislatif), misalnya, memberikan kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan.

4)      Bagi nama Peraturan Perundang-undangan yang panjang dapat dimuat ketentuan mengenai nama singkat (judul kutipan) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a)      Nomor dan tahun pengeluaran peraturan yang bersangkutan tidak dicantumkan;

b)      Nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim, kecuali jika singkatan atau akronim itu sudah sangat dikenal dan tidak menimbulkan salah pengertian.

5)      Nama singkat tidak memuat pengertian yang menyimpang dari isi dan nama peraturan.

Contoh nama singkat yang kurang tepat :

(Undang-Undang tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan)

Undang-Undang ini dapat disebut Undang-Undang tentang Karantina Hewan.

6)      Hindari memberikan nama singkat bagi nama Peraturan Perundang-undangan yang sebenarnya sudah singkat.

Contoh nama singkat yang kurang tepat:

(Undang-Undang tentang Bank Sentral)

Undang-Undang ini dapat disebut Undang-Undang tentang Bank Indonesia.

7)      Hindari penggunaan sinonim sebagai nama singkat.

Contoh nama singkat yang kurang tepat:

(Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara)

Undang-Undang ini dapat disebut dengan Undang-Undang tentang Peradilan Administrasi Negara.

8)      Jika materi dalam Peraturan Perundang-undangan baru menyebabkan perlunya penggantian seluruh atau sebagian materi dalam Peraturan Perundang-undangan lama, di dalam Peraturan Perundang-undangan baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian Peraturan Perundang-undangan lama.

9)      Rumusan pencabutan diawali dengan frase Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan Peraturan Perundang-undangan pencabutan tersendiri.

10)  Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang-undangan hendaknya tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan mana yang dicabut.

11)  Untuk mencabut Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan dan telah mulai berlaku, gunakan frase dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Contoh untuk poin i, j, dan k :

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-undang Nomor ... Tahun … tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun … Nomor …, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

12)  Jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dicabut lebih dari 1 (satu), dapat dipertimbangkan cara penulisan dengan rincian dalam bentuk tabulasi,

Contoh:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a)      Ordonansi Perburuan (Jachtordonantie 1931, Staatsblad 1931: 133);

b)      Ordonansi Perlindungan Binatang-binatang Liar (Dierenbeschermingsordonantie 1931, Staatsblad 1931 : 134);

c)      Ordonansi Perburuan Jawa dan Madura (Jachtordonantie Java en Madoera 1940, Staatsblad 1939 : 733); dan

d)     Ordonansi Perlindungan Alam (Natuurbescherming-sordonantie 1941, Staatsblad 1941 : 167);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

13)  Pencabutan Peraturan Perundang-undangan harus disertai dengan keterangan mengenai status hukum dari peraturan pelaksanaan, peraturan lebih rendah, atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang dicabut.

Contoh:

Pasal 102

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3086) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

14)  Untuk mencabut Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan tetapi belum mulai berlaku, gunakan frase ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

Contoh:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor ... Tahun ...tentang ...(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun … Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ) ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

15)  Pada dasarnya setiap Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku pada saat peraturan yang bersangkutan diundangkan.

16)  Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan pada saat diundangkan, hal ini hendaknya dinyatakan secara tegas di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan:

a)   Menentukan tanggal tertentu saat peraturan akan berlaku.

Contoh:

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2000.

b)   Menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada Peraturan Perundang-undangan lain yang tingkatannya sama, jika yang diberlakukan itu kodifikasi, atau oleh Peraturan Perundang-undangan lain yang lebih rendah.

Contoh:

Saat mulai berlakunya Undang-Undang ini akan ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

c)   Dengan menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat Pengundangan atau penetapan. Agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran gunakan frase setelah ... (tenggang waktu) sejak ...

Contoh:

Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan.

17)  Hindari frase ...mulai berlaku efektif pada tanggal ...atau yang sejenisnya, karena frase ini menimbulkan ketakpastian mengenai saat resmi berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan : saat Pengundangan atau saat berlaku efektif.

18)  Pada dasarnya saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan adalah sarana bagi seluruh bagian Peraturan Perundang-undangan dan seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Contoh:

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

19)  Penyimpangan terhadap saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan hendaknya dinyatakan secara tegas dengan:

a)   Menetapkan bagian-bagian mana dalam Peraturan Perundang-undangan itu yang berbeda saat mulai berlakunya;

Contoh :

Pasal 45

(1)         Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  ayat (1), ayat (2)  ayat (3), dan ayat (4) mulai berlaku pada tanggal …….

(2)         Menetapkan saat mulai berlaku yang berbeda bagi wilayah negara tertentu.

Contoh :

Pasal 40

(3)         Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mulai berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura pada tanggal …….

20)  Pada dasarnya saat mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangannya.

21)  Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan Peraturan Perundang-undangan lebih awal daripada saat pengundangannya (artinya, berlaku surut) perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a)      Ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah pidana, baik jenis, berat, sifat, maupun klasifikasinya, tidak ikut diberlakusurutkan:

b)      Rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, perlu dimuat dalam ketentuan peralihan;

c)      Awal dari saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan sebaiknya ditetapkan tidak lebih dahulu dari saat rancangan Peraturan Perundang-undangan tersebut mulai diketahui oleh masyarakat, misalnya, saat rancangan Undang-Undang itu disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat.

22)  Saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan, pelaksanaannya tidak boleh ditetapkan lebih awal daripada saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan yang mendasarinya.

23)  Peraturan Perundang-undangan hanya dapat dicabut dengan Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

24)  Pencabut Peraturan Perundang-undangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi itu dilakukan, jika Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi itu dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi Peraturan Perundang-undangan lebih rendah yang dicabut itu.

4.     Penutup

a.       Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Perundang-undangan dan memuat:

1)      Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, atau Berita Daerah;

2)      Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Perundang-undangan;

3)      Pengundangan Peraturan Perundang-undangan; dan

4)      Akhir bagian penutup.

b.      Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:

Contoh :

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ... (jenis Peraturan Perundang-undangan) … ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

c.       Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Berita Negara Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:

Contoh :

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ... (jenis Peraturan Perundang-undangan), ..... ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

d.      Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Daerah atau Berita Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

Contoh :

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ... (jenis Peraturan Perundang-undangan) ..... ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah (Berita Daerah).

e.       Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Perundang-undangan memuat:

1)      Tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;

2)      Nama jabatan;

3)      Tanda tangan pejabat; dan

4)      Nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat.

f.       Rumusan tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan diletakkan di sebelah kanan.

g.      Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

Contoh untuk pengesahan :

Disahkan di Jakarta

pada tanggal ... .

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan

NAMA

Contoh untuk penetapan :

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan

NAMA

h.      Pengundangan Peraturan Perundang-undangan memuat:

1)      Tempat dan tanggal Pengundangan;

2)      Nama jabatan yang berwenang mengundangkan;

3)      Tanda tangan; dan

4)      Nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat.

i.        Tempat tanggal Pengundangan Peraturan Perundang-undangan diletakkan di sebelah kiri (di bawah penandatanganan pengesahan atau penetapan).

j.        Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

Contoh :

Diundangkan di …

Pada tanggal …

Menteri (yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Peraturan Perundang-undangan)

Tanda Tangan

NAMA

5.     Penjelasan

a.       Setiap Undang-Undang perlu diberi penjelasan, dan setiap Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang dapat diberi penjelasan jika diperlukan.

b.      Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian, penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan.

c.       Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu, hindari membuat rumusan norma di dalam bagian penjelasan.

d.      Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan-perubahan terselubung terhada ketentuan Peraturan Perundang Perundang-Undangan.

e.       Naskah penjelasan disusun bersama-sama dengan penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkuan.

f.       Judul penjelasan sama dengan judul Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Contoh:

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR....TAHUN.........

TENTANG

KESEJAHTERAAN ANAK

g.      Penjelasan Peraturan Perundang-undangan memuat penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal;

h.      Rincian penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal diawali dengan angka Romawi dan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.

Contoh :

I. Umum

II. Pasal Demi Pasal

i.        Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemiiran, maksud, dan tujuan penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang tercantum secara singkat dalam butir konsiderans, serta asas-asas, tujuan, atau pokok-pokok yang terkandung dalam batang tubuh Peraturan Perundang-undangan.

j.        Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi Nomor dengan Angka Arab, jika hal ini lebih memberi penjelasan.

Contoh:

I. Umum

1.      Dasar Pemikiran

...

2.      Pembagian Wilayah

...

3.      Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan

...

4.      Daerah Otonom

...

5.      Wilayah Administratif

...

6.      Pengawasan

...

k.      Jika dalam penjelsan umum dimuat dengan mengacu ke Peraturan Perundang-undangan lain atau dokumen lain, pengecualian itu dilengkapi dengan keterangan mengenai sumbernya.

l.        Dalam menyusun penjelelasan pasal demi pasal harus diperhatikan agar rumusannya:

1)      Tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;

2)      Tidak memperluas atau menambah norma yang ada dalam batang tubuh;

3)      Tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;

4)      Tidak mengulangi uraian kata, istilah, atau pengertian yang telah dimuat dalam ketentuan umum.

m.    Ketentuan umum yang memuat batasan pengertian atau definisi dari kata atau istilah, tidak perlu diberikan penjelasan karena itu batasan pengertian atau definisi harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat dimengertitanpa memerlukan penjelasan lebih lanjut.

n.      Pada pasal atau ayat yang tidak memerlukan penjelsan ditulis frase Cukup jelas yang diakhiri dengan tanda baca titik, sesuai dengan mana frase penjelasan pasal demi pasal tidak digabungkan walaupun terdapat beberapa pasal berurutan yang tidak memerlukan penjelasan.

Contoh:

Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 (Pasal 7 s/d Pasal 9)

Cukup jelas

Seharusnya :

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

o.      Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir tidak memerlukan penjelasan, pasal yang bersangkutan cukup diberi penjelasan Cukup jelas, tanpa merinci masing-masing ayat atau butir

p.      Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir salah satu ayat atau butir tersebut memerlukan penjelasan, setiap ayat atau butir perlu dicantumkan dan dilengkapi dengan penjelasan yang sesuai

Contoh :

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat ini dimaksudkan memberi kepastian hukum kepada hakim dan para pegguna hukum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

q.      Jika suatu istilah/kata/frase dalam suatu pasal atau ayat yang memerlukan penjelasan, gunakan tanda baca petik (”...”) pada istilah/ kata/frase terebut.

Contoh:

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”persidangan yang berikut” adalah masa persidangan Dewan Perwakilan Rakyat yang hanya diantarai satu masa reses.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

BAB V

PROSES PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

 

Setelah mengikuti pembelajaran ini,mahasiswa mampu;

1. Memahami dan menjelaskan pengertian pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pengertian Legal drafting, pentingnya peran legal drafter dalam proses penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Perda), mempraktekkan dan menerapkan penyiapan  tahapan kegiatan perancangan, perencanaan dan penyiapan bahan dalam proses  penyusunan rancangan Peraturan Daerah dan Prolegda, serta   mengidentifikasi dan menganalisis aspirasi masyarakat dan merumuskan masalah  dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah.

2. Mempraktekkan cara mempersiapkan bahan, menganalisis, menyusun dan merumuskan bahan penyusunan pokok-pokok rancangan naskah akademik

A.    Pengertian Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  pada dasarnya merupakan proses dan prosedur  penyusunan dan pembentukan  yang  dilakukan melalui tahapan-tahapan kegiatan terencana dan terkoordinasi. Sebagai proses, dalam pelaksanaan kegiatannya melibatkan dan memerlukan kerjasama berbagai pihak pemangku kepentingan (stakeholder’s). Proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua) tahap kegiatan, yaitu: pertama, kegiatan yang berhubungan dengan proses tahapan perencanaan yang mencakup persiapan bahan atau material (preparatory material) dan persiapan pelaksanaan tugas (preparatory task). Kedua, kegiatan yang berhubungan dengan prosedur penyusunan dan pembentukan (formal procedure). Kedua tahapan tersebut, antara yang satu dengan lainya saling berhubungan dan merupakan rangkaian kegiatan dalam satu kesatuan proses yang berkesinambungan.

Pembedaan proses dan prosedur dimaksud, hakekatnya untuk memberikan penjelasan bahwa dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi  kaidah penyiapan dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan (kaidah-kaidah legislative drafting).

Kegiatan pertama, meliputi tahapan perencanaan dan persiapan pelaksanaan rencana yang berkaitan dengan penyiapan bahan materi rumusan dan penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan (RPPU).

Kegiatan kedua, meliputi tahapan prosedur; meliputi  penyusunan Prolegnas dan Prolegda, pembahasan dan harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, prosedur pengajuan dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di lembaga pembentuk Peraturan Perundang-undangan, pengesahan,  pengundangan dan publikasi.

Pembentukan RPPU sebagai proses meliputi tahapan-tahapan kegiatan proses dan prosedur tersebut  dalam satu rangkaian kegiatan yang berurutan dan saling berkaitan. Oleh karenanya di tingkat daerah, para perancang (legal drafter) atau tim legislasi yang dibentuk di daerah, perannya sangat penting dalam proses pembentukan peraturan daerah, yaitu dari mulai proses penyusunan, pembahasan sampai dengan publikasi atau sosialisasi. Pada dasarnya, peran dan keterlibatan perancang atau tim legislasi, baru berhenti setelah peraturan daerah tersebut dilaksanakan dan diterima masyarakat. Hal ini perlu dipahami, karena dalam prosesnya kemungkinan akan ada perubahan atau penyempurnaan atas rancangan Perda yang telah disusun, baik pada saat pembahasan di tingkat koordinasi dan harmonisasi, maupun pada tingkat pembahasan di lembaga pembentuk Undang-Undang (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

B.    Legal Drafting dan Legal Drafter

Modul ini merupakan salah satu bagian dari struktur kurikulum Diklat Legal Drafting. Untuk menyelaraskan pemahaman, perlu dijelaskan apa yang dimaksud Legal Drafting dan Legal Drafter dalam kontek Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

1.     Pengertian Legal Drafting

Untuk mengetahui dan memahami apa yang dimaksud legal drafting,       beberapa tulisan tentang legal drafting yang dikutip dari para ahli hukum dan negara, antara lain:

Reed Dickerson[1] (The Foundation of Legal Drafting (1965)), the American guru on legislative drafting, has described legal drafting (a term that encompasses legislative drafting) as ”the crystallization and expression in definitive form of a legal right, privilege, function, duty or status”. So he said that this definition succinctly recognizes the dual aspects of legislative drafting; the conceptual aspect, in which the drafter ascertains and perfects the concepts to be employed in the draft and the literary aspect, in which the drafter selects the best means of expressing those concepts. Drafting is, as Reed Dickerson says first thinking and second compossing that is legal drafter.

Law Drafting Division Department of Justice of Hong Kong[2] (Legislative Drafting in Hong Kong), mendefinisikan “Legal drafting is the art of converting legislative proposal into the form of a legally sound and effective law. Although is it important that legislation be drafted in a clear and unambiguous manner, legislative drafting is not just a literary exercise. Legislation in the framework within any society function”.

Disamping itu juga dijelaskan; “Legal drafting does not concist of simply putting legislative proposal into a legislative format “legal language”. All drafters rightly resent any suggestion that they are mer scriveners, required just to write out their instructing officer’s proposals in the form of law. If this were all there was to it,it would hardly require the services of lawyer let alone a lawyer skilled in the art of drafting. The development and preparation of legislative instruments is much more than that”.

AL. Andang L. Binawan[3] (Merunut Logika Legislasi, Jentera Okt 2005), menyatakan, bahwa “legislasi”, seperti banyak kata serapan yang berakhiran “asi”, seperti liberalisasi dan sekularisasi, menunjuk pada suatu proses”. Kata proses perlu ditekankan karena ini adalah salah satu kata kunci unutk memahami logika legislasi.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.

2.     Pengertian Legal Drafter

a.   Beberapa pengertian Legal Drafter yang dikutip dari Deborah McNair[4] dalam summary thesisnya “Ethics and Drafting

1) “The drafter may or may not be lawyer”.

2) “A Legislative drafter is a lawyer who is specially trained in the art of legislative drafting”

3) “The drafter does not require specialized training in drafting although many have now acquired sertification as legislative drafters through the trainning progam offered at the University of Ottawa.No distinction is normally made,for training purposes, between drafting legislation, regulations,rules or order specialized document.Some drafters simply receive their training through experience on the job”

4) “The drafter is the wordsmith who puts pen to hand and reduces ideas to a written text. While some many argue that this is a technical skill it falls in between traditional editing and taking dictation”

5) “A legislative drafter needs an appreciation of language including grammar, as well as knowledge of the technical requirement of legislative form”

6) ”The legislative drafter has a duty to be no-partisan. While the drafter may be putting forward legislation fo the Parliament or Government of the day they must still stay out of the political fray and emain impartial”

7) “The legislative drafter does not control the final product. Before a statute or regulation becomes law, there will be many, including members of the legislature, consultants and member of public, who will provide their input”.

b.  Secara harfiah legal dafting dapat diterjemahkan secara bebas, adalah penyusunan/perancangan Peraturan Perundang-undangan. Dari pendekatan hukum, Legal drafting adalah kegiatan praktek  hukum yang menghasilkan peraturan, sebagai contoh; Pemerintah membuat Peraturan Perundang-undangan; Hakim membuat keputusan Pengadilan yang mengikat publik; Swasta membuat ketentuan atau peraturan privat seperti; perjanjian/kontrak, kerjasama dan lainnya yang mengikat pihak-pihak yang melakukan perjanjian atau kontrak.

c.   Legal drafting dalam konteks Kekuasaan dan Kewenangan Lembaga Pembentuk Peraturan Perundang-undangan.

1)   Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 membentuk lembaga-lembaga negara (politik) dan mengatur pembagian kekuasaan dan kewenangan lembaga-lembaga negara tersebut sesuai dengan fungsinya. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif, memiliki fungsi Legislasi atau legislative drafting yang diberi kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang (legislative power).

Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat membentuk Undang-Undang hakekatnya tidak mutlak, karena dalam pelaksanaannya harus dibahas bersama dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Artinya ada tahapan proses dan prosedur yang harus dilakukan dalam pembentukan Undang-Undang dan melibatkan banyak pihak, antara lain: yaitu harus melibatkan dan bekerjasama dengan Presiden, serta melibatkan dan memperhatikan aspirasi pemangku kepentingan lainnya (partisipasi mayarakat).

2)   Fungsi Pemerintah sebagai lembaga Eksekutif dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah; mengusulkan rancangan Undang-Undang, membahas dan menyetujui bersama rancangan Undang-Undang, mengesahkan rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama, membentuk atau menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), melaksanakan perintah Undang-Undang dengan menetapkan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan lain. Disamping itu, meskipun tidak diatur atau tidak atas pemintaan/perintah secara tegas dari suatu Undang-Undang, dalam kerangka menjalankan penyelenggaraan pemerintahan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Presiden diberi diskresi wewenang menetapkan atau mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan dan tidak bertentangan atau menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang telah ada.

3)   Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan, sesuai pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pemerintahan Daerah diberi hak menetapkan Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan lain.

Berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki fungsi legislasi yaitu membentuk Perda yang  dibahas bersama dengan Kepala Daerah dan harus mendapat persetujuan bersama. Peraturan Daerah memiliki fungsi sangat strategis, sebagai salah satu landasan hukum daerah di dalam pelaksanaan hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus daerahnya (otonomi daerah).

Mengingat fungsi peraturan daerah, maka dalam proses penyusunan dan pembentukan peraturan daerah seharusnya didasarkan pada konsepsi yang jelas yang disusun terencana, terkoordinasi dan terprogram. Konsepsi Raperda disusun berdasarkan hasil pengkajian dan pertimbangan meliputi berbagai aspek, antara lain; tujuan, manfaat, kebutuhan, dampak, dan pertimbangan filosofis, yuridis, sosiologis dan politis yang mendasarinya. Dalam proses penyusunan dan pembentukan Perda, juga harus didasari pendekatan kesejahteraan, pelayanan, pengayoman dan menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance.

Pembentukan Peraturan Daerah merupakan proses yang melibatkan kerjasama berbagai pihak pemangku kepentingan,  peran  perangkat daerah sangat penting di dalam pelaksanaan tahapan proses penyusunan Perda yang beraitan dengan perencanaan dan penyiapan bahan, perumusan masalah dan masukan aspirasi masyarakat (jaring asmara), serta harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.

C.    Penyusunan Program Legislasi Nasional dan Program Legislasi Daerah

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004, mengamanatkan bahwa perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam suatu Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Selain itu, juga mengamanatkan bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah (Prolegda).

Prolegnas adalah instrumen perencanaan pembentukan Undang-Undang, dan Prolegda adalah instrumen perencanaan pembentukan Peraturan Daerah. Peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan Daerah, disusun sesuai dengan kebijakan hukum dan Peraturan Perundang-undangan nasional dan daerah, kebutuhan hukum yang berkembang di masyarakat, dan dirancang untuk dalam kerangka  pembangunan hukum nasional. Prolegnas dan  Prolegda ditetapkan untuk jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Selain itu, Prolegnas juga dimaksudkan untuk memberikan kejelasan arah kebijakan hukum dan Peraturan Perundang-undangan Nasional, saat ini dan masa mendatang, serta untuk menjamin kepastian dan kesinambungan di dalam proses penyusunan dan pembentukan Undang-Undang, berdasarkan prinsip-prinsip good governance. Demikian pula Prolegda disusun sesuai dengan kebijakan hukum daerah yang mengacu apada kebijakan hukum nasional, untuk menjamin sinkronisasi dalam proses penyusunan dan pembentukan peraturan daerah dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

1.     Umum

Suatu produk Peraturan Perundang-undangan dikatakan baik dan dapat diberlakukan, apabila telah memenuhi persyaratan berdasarkan prinsip dan azas hukum yang telah ditentukan. Namun demikian, persyaratan prinsip dan azas hukum tidaklah cukup, pemberlakuan Peraturan Perundang-undangan atau peraturan daerah dikatakan dapat dilaksanakan dengan baik, apabila diterima oleh masyarakat luas, artinya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang terkena dampaknya. Oleh karena itu, suatu Peraturan Perundang-undangan atau peraturan daerah dikatakan baik, selain memenuhi persyaratan hukum, juga sangat ditentukan dari proses dan prosedurnya. Proses dan prosedur penyusunan Peraturan Perundang-undangan atau peraturan daerah sangat penting di dalam kerangka melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi dan good governance.

Diperlukan pemahaman terhadap hal-hal yang berkaitan dengan tahapan proses penyusunan peraturan Daerah, terutama yang terkait dengan tahapan rencana kegiatan dan pelaksanaannya, pelibatan masyarakat dan pengharmonisasian dengan Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait.

a.    Legal drafting merupakan kegiatan praktek hukum, oleh karenanya dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan, seharusnya dilakukan oleh seorang ahli hukum atau orang yang berpendidikan hukum. Disatu sisi seorang legal drafter, selain memiliki kemampuan dan pengetahuan hukum, juga harus berpengetahuan luas mengenai bidang permasalahan yang ditanganinya, kemampuan tehnik penyusunan, dan kemampuan memindahkan ide dan pemikirannya menjadi materi muatan. Disisi lain, seorang legal drafter, juga harus memiliki kemampuan yang   tidak kalah pentingnya, yaitu kemampuan bahasa (tata bahasa) dan kemampuan mengkomposisikan ide dan pemikiran atau materi muatan kedalam bahasa Peraturan Perundang-undangan yang baik, mudah dimengerti, tidak multi tafsir, dan dapat dilaksanakan.

Deborah McNair dalam tulisannya[5], mengatakan bahwa seorang legal drafter bisa seorang lawyer bisa juga bukan seorang lawyer. Di beberapa negara, kegiatan legislative drafting (proses penyusunan RPPU)  dilakukan oleh pejabat atau orang yang memiliki pengalaman (otodidak) dan pengetahuan luas dibidang pekerjannya, dan Pejabat atau orang tersebut pada umumnya tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum dan/atau mendapatkan pelatihan legal drafting. Kondisi dimaksud,  karena tidak semua instansi/lembaga pemerintah memiliki pejabat atau orang yang berlatar belakang pendidikan hukum dan pelatihan legal drafting, termasuk di lingkungan lembaga Legislatif.

Untuk meningkatkan kualitas Peraturan Perundang-undangan, dewasa ini banyak negara yang memanfaatkan dan memberdayaan kemampuan tenaga ahli dan/atau lembaga Perguruan Tinggi untuk membantu kegiatan proses penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Di Indonesia proses penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan naskah akademik dilakukan oleh Departemen/LPND bekerjasama dengan perguruan tinggi atau akademisi, bahkan di lembaga legislatif (DPR) secara khusus dibentuk Badan Legislasi dan tenaga ahli lainnya dibidang hukum dan Perundang-undangan.

b.   Sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan hukum dan legal drafting, khususnya di daerah, dilihat dari jumlah dan kualitasnya masih sangat terbatas. Keadaan ini cukup memprihatinkan di daerah, terutama dilihat dari proses dan harmonisasi pembentukan Perda. Sebagai contoh: Akhir-akhir ini banyak peraturan daerah dinyatakan bermasalah dan harus dibatalkan, seperti, Perda tentang pajak dan retribusi, karena ketidak sesuaian dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kebijakan perekonomian nasional. Demikian pula, terdapat Perda yang telah diberlakukan mendapat tentangan atau dipermasalahkan oleh masyarakat.

Contoh Perda yang dipermasalahkan oleh masyarakat

Perda tentang Pelarangan Pelacuran Kota Tangerang akhir-akhir ini mendapat sorotan masyarakat, dan mendapat perhatian para pakar hukum, agama dan akademisi. Dilihat dari tujuannya Perda tersebut sebenarnya sangat baik, yaitu untuk mengakomodir atau melengkapi kaidah atau norma (kesusilaan) yang berlaku dan menjadi kepentingan bersama masyarakat, menjadi norma hukum yang mengatur aturan-aturan dan sanksi hukum yang ditujukan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Namun Perda dimaksud menimbulkan masalah dan polemik, serta mendapat resistensi dari masyarakat, terutama kaum perempuan, dan bahkan direncanakan untuk judicial review.

Resistensi masyarakat terhadap Perda tersebut terjadi, karena kemungkinan dalam proses penyusunan dan pembentukannya tidak memenuhi kaidah penyiapan proses penyusunan Raperda, termasuk tidak dilakukan kajian akademik atau pokok-pokok pikiran yang melandasinya. Resistensi masyarakat muncul setelah Perda diberlakukan dan dilaksanakan, hal tersebut dapat terjadi karena beberapa kemungkinan, antara lain; pertama; dalam proses pelibatan masyarakat (partisipasi masyarakat) cenderung formalistis dan elitis, dan cenderung meangakomodir aspirasi kepentingan sebagian masyarakat, serta kurang memperhatikan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat luas, terutama kaum perempuan (kesetaraan gender) yang merasakan hak-haknya untuk melakukan berbagai kegiatannya dibatasi (seperti; pembatasan kegiatan perempuan pada malam hari (jam malam), pelarangan perempuan berdiri di bahu jalan pada malam hari dengan alasan apapun dan lain sebagainya).

Kedua; Pelaksanaan operasionalnya tidak sesuai dengan semangat dan maksud yang dikehendaki Perda, sehingga terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan dalam penegakan hukum. Hal ini terjadi karena tidak ada pedoman SOP dan/atau peraturan pelaksanaannya yang menjadi panduan pelaksana di lapangan, sehingga dapat menimbulkan mispersepsi petugas di lapangan.

Dilihat dari sisi substansi perancang (legal drafter) kurang memperhatikan harmonisasi dalam mengatur  materi muatan, terutama materi muatan yang bersinggungan dan telah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Dilihat dari sisi bahasa, perancang (legal drafter) kurang cermat di dalam mengkomposisikan ide dan materi muatan menjadi kalimat hukum dengan bahasa Peraturan Perundang-undangan yang baik dan benar, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, sehingga terdapat definisi, pasal dan ayat yang tidak konsisten dengan materi muatan lainnya serta multi tafsir.

Dari uraian diatas, dapat disarikan bahwa peran seorang perancang atau legal drafter sangat menentukan keberhasilan dalam proses dan pembentukan serta pelaksanaan suatu Peraturan Daerah. Seorang legal drafter, sebaiknya memiliki pendidikan hukum yang memiliki pengetahuan dan kemampuan legal drafting, pemahaman bahasa, dan memiliki kemampuan dan pengetahuan permasaahan yang akan dirancangnya. Dan itu sangat jarang ada orang yang memiliki kemampuan mumpuni seperti itu. Oleh karenanya, dalam proses penyusunan dan pembentukan peraturan  daerah  seharusnya dilakukan melalui kerjasama, koordinasi dan sinerji antara ahli hukum yang berkemampuan sebagai perancang (dalam kontek pendekatan aspek hukum dan perancangan) dengan orang yang ahli dan mengetahui masalah yang akan disusun dan dirumuskan, dan dengan orang yang berpengalaman praktek legal drafting, termasuk pemangku kepentingan yang memahami dinamika kehidupan poleksosbud masyarakat dan daerahnya.

Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pemerintahan daerah cukup banyak yang tidak dapat dilaksanakan atau ditunda pelaksanaannya. Ada dua hal yang menjadi alasannya, yaitu; pertama, karena tidak diterima oleh masyarakat, kedua, pemerintah dan/atau pemerintah daerah tidak mampu melaksanakannya. Secara umum kedua hal tersebut terjadi karena,  antara lain:

  • Kurang optimal melibatkan masyarakat/pemangku kepentingan dalam proses    penyusunan dan pembentukan;

Kurang cermat dalam merumuskan masalah dan prioritas masalah yang harus diatasi, terutama masalah yang menjadi problem utama dan kepentingan dan kebutuhan masyarakat;

Para penyusun/perancang RPPU cenderung berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan Pemerintah atau Pemerintah Daerah, atau berorientasi pada kepentingan yang mempengaruhinya;

Mekanisme pelaksanaan koordinasi, harmonisasi dan kerjasama antar instansi/lembaga pemerintah dalam tahapan proses dan prosedur  penyusunan, tidak dilandasi prinsip kesetaraan dan kebersamaan, sehingga tidak jarang terjadi pemaksaan kehendak dalam pengambilan keputusan;

Kurang memperhitungkan aspek-aspek yang berkaitan dengan jumlah dan kemampuan Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana, biaya operasional, sarana dan prasarana penunjangnya, serta koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan dilapangan;

Sosialisasi dan publikasi yang kurang optimal, baik dalam  proses persiapan dan penyusunan, pada pembahasan di  tingkat lembaga pembentuk Peraturan Perundang-undangan, maupun setelah disahkan dan diundangkan untuk dilaksanakan.

c.   Prinsip kebersamaan dalam proses penyusunan.

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan adalah proses interaksi, relasi dan  kebersamaan yang melibatkan berbagai pihak kepentingan meliputi unsur-unsur; pemerintah/pemerintah daerah, lembaga supra struktur, infrastruktur, lembaga sosial masyarakat, akademisi, organisasi profesional, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat lainnya selaku pemangku kepentingan (stakeholders). Unsur-unsur pemangku kepentingan tersebut secara emosional, struktural dan kontekstual, memiliki kesamaan kepentingan, yaitu memperjuangkan masalah yang dihadapi dan dirasakannya untuk mendapatkan  pemecahannya.

Kalau kita memandang komponen masyarakat dengan berbagai masalahnya, dan komponen pembuat keputusan berkewajiban memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, kedua komponen tersebut sangat penting dalam policy process. Diperlukan kebersamaan untuk menselaraskan persepsi dan cara berfikir, cara pandang dalam melihat masalah dan kepentingan masing-masing.

Dengan prinsip kebersamaan dalam proses penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang muncul dan berkembang di masyarakat dengan berbagai perbedaannya, harus dikelola menjadi masalah bersama dan dipecahkan bersama, untuk kepentingan bersama. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada hakekatnya dapat dilakukan untuk tujuan yaitu: memformalkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (mengakomodir norma menjadi norma hukum). Kedua; menciptakan perubahan berdasarkan Visi dan Misi, dengan membuat aturan-aturan yang mengakomodasi nilai-nilai yang berkembang dan berbeda dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat, sehingga mengubah dan/atau memarjinalkan nilai-nilai masyarakat yang ada.

Kerjasama dan pelibatan pemangku kepentingan, merupakan kaidah yang harus dipenuhi dalam proses penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan sangat menentukan keberhasilan dalam proses dan prosedur penyusunan dan pembentukan, serta dalam pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan (diterima masyarakat). Menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah untuk menumbuh kembangkan hubungan (relasi) kebersamaan dengan mengenali, memahami nilai-nilai di masyarakat dan masalah yang harus dipecahkan bersama  di dalam proses penyusunan peraturan daerah. Dengan pendekatan kesejahteraan dan pengayoman, perbedaan pandangan,  kebutuhan dan kepentingan antara pemerintah dengan masyarakat luas dapat diseimbangkan dan disesuaikan, dan yang paling penting diterima oleh pihak yang kena dampaknya.

2.     Penyusunan Program Legislasi

a.   Program Legislasi Nasional

1)   Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004, mengamanatkan bahwa perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam suatu Program Legislasi Nasiona (Prolegnas). Pasal 15 ayat (2) mengamanatkan bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah (Prolegda).

a)   Dalam penjelasan pasal 15 Undang-Undang 10/2004, dijelaskan bahwa dalam  Program  Legislasi Nasional ditetapkan skala prioritas sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Untuk maksud tersebut, maka  dalam Prolegnas memuat program legislasi jangka panjang, menengah, atau tahunan. Program Legislasi Nasional hanya memuat program penyusunan Peraturan Perundang-undangan tingkat pusat. Dalam penyusunan program tersebut, perlu ditetapkan pokok materi yang hendak diatur serta kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, penyusunan Program Legislasi Nasional disusun secara terkoordinasi,  terarah dan terpadu yang disusun bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.

b)   Untuk perencanaan pembentukan Peraturan Perundang-undangan daerah dilakukan berdasarkan Prolegda. Disamping memperhatikan hal diatas, Prolegda dimaksudkan untuk menjaga agar produk Peraturan Perundang-undangan daerah tetap berada dalam kesatuan sistim hukum nasional.

2)   Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004, Penyusunan Program Legislasi Nasional antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dikoordinasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang secara khusus menangani bidang legislasi.

3)  Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004, Penyusunan Program Legislasi Nasional di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat dikoordinasikan oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang khusus menangani bidang legislasi.

4)  Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004, Penyusunan Program Legislasi Nasional di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang Peraturan Perundang-undangan.

5)   Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004,  Ketentuan mengenai tata cara penyusunan dan pengelolaan Program Legislasi Nasional sebagaimana dimaksud  ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Sesuai dengan perintah Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional.  Dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2005 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Program Legislasi Nasional adalah ”instrument perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun bersama secara berencana, terpadu dan sistimatis”. Pengertian Prolegnas dimaksud, memberikan penjelasan bahwa Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2005, hanya mengatur perencanaan program pembentukan Undang-Undang.

Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004,  memerintahkan perencanaan  penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam suatu program legislasi daerah, namun pasal tersebut, tidak memberikan arahan bagaimana mekanismenya. Disamping itu, secara eksplisit pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004, juga  tidak memerintahkan  untuk mengatur tata cara penyusunan dan pengelolaan Prolegda lebih lanjut.

b.   Program Legislasi Daerah

Modul ini membahas tahapan perencanaan dan persiapan penyusunan program pembentukan Peraturan Daerah. Agar pembentukan peraturan daerah dapat dilaksanakan dengan baik, perlu dilakukan secara berencana dengan memperhatikan dan mempedomani ketentuan yang mengatur proses penyusunan Peraturan Perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pesiden Nomor 61 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional.

Ditinjau dari keterkaitannya dengan hirarki Peraturan Perundang-undangan, Program Legislasi Daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Program Legislasi Nasional, karena berada dalam satu kesatuan sistim hukum nasional. Ditinjau dari hubungan pemerintahan, dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, Prolegda sebagai instrument perencanaan pembentukan peraturan daerah, juga tidak dapat dipisahkan dan memiliki keterkaitan dengan kebijakan penyelenggaraan  pemerintahan nasional.

Dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Program Legislasi Daerah (Prolegda) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan hukum dan Perundang-undangan Daerah. Prolegda sebagai instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah,  diperlukan dalam kerangka  memberikan arah dan kepastian, serta konsistensi Daerah di dalam membentuk peraturan daerah.

Secara eksplisit tata cara penyusunan dan pengelolaan Prolegda tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005. Namun demikian, dalam Undang-Undang dan peraturan Presiden dimaksud terdapat  pasal-pasal yang secara implisit memberikan arah yang dapat dijadikan pedoman bagi daerah di dalam penyusunan Prolegda. Pasal-pasal dimaksud antara lain:

1)   Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004, menjelaskan bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Perundang-undangan daerah, dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah (Prolegda). Dalam penjelasan pasal 15, memberikan arah bahwa; ”....Untuk perencanaan pembentukan Peraturan Perundang-undangan daerah dilakukan berdasarkan prolegda. Di disamping memperhatikan”hal diatas”, Program Legislasi Daerah dimaksudkan untuk menjaga agar produk Peraturan Perundang-undangan daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional”:

2)   Pasal 15 ayat (2) dan penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004, tidak memerintahkan langsung untuk mengatur perencanaan penyusunan Prolegda, namun penjelasan pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 secara implisit dapat diartikan, bahwa dilihat dari proses penyusunan dan kerangka sistim hukum nasional, Prolegda memiliki keterkaitan dengan Prolegnas. Dengan demikian, dalam rangka penyusunan rencana  Prolegda, daerah dapat melakukan proses penyusunan perencanaan program pembentukan peraturan daerah. Prolegda sebagai instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah, juga harus disusun secara berencana, terpadu dan sistimatis, dan dalam pelaksanaannya dapat mempedomani ketentuan-ketentuan yang mengatur tata cara penyusunan dan pengelolaan Prolegnas;

3)   Pelaksanaan tahapan proses penyusunan Prolegda dapat dilakukan mengacu dan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Prolegnas.    Beberapa  pasal yang penting dan perlu dipedomani oleh daerah untuk menyusun perencanaan program pembentukan peraturan daerah, dalam kontek persiapan bahan perumusan dan penyusunan rancangan Peraturan Daerah (preparatory material). Pasal-pasal penting dalam Peraturan Presiden dimaksud, antara lain:

a)   Pasal 4 ayat (1) yang bunyinya ”Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat program pembentukan Undang-Undang dengan pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

b)   Pasal 4 ayat (2) bunyinya ”Pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjelasan secara lengkap mengenai konsepsi Rancangan Undang-Undang yang meliputi:

(1)     Latar belakang dan tujuan penyusunan;

(2)     Sasaran yang akan diwujudkan;

(3)     Pokok-pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur, dan

(4)     Jangkauan dan arah pengaturan.

c)   Pasal 5, berbunyi Prolegnas ditetapkan untuk jangka waktu panjang, menengah, dan tahunan berdasarkan prioritas pembentukan rancangan Undang-Undang.

d)   Pasal 13 yang berbunyi “Dalam hal Menteri lain atau pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen telah menyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, maka Naskah Akademik tersebut wajib disertakan dalam penyampaian perencanaan pembentukan Rancangan Undang-Undang”;

e)   Pasal 15 berbunyi “Upaya pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang sebagaimana  dimaksud pasal 14, diarahkan pada perwujudan keselarasan konsepsi tersebut dengan: falsafah negara, tujuan nasional berikut aspirasi yang melingkupinya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang lain yang telah ada berikut segala peraturan pelaksanaannya dan kebijakan lainnya yang terkait dengan bidang yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang tersebut.

Pengharmonisasian konsepsi Rancangan Undang-Undang dalam rangka Prolegnas, hakekatnya merupakan bagian dari grand strategy kebijakan sistim hukum nasional di dalam pembentukan Undang-Undang, untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance). Disisi lain, Prolegnas juga dapat digunakan sebagai instrument pengawasan oleh masyarakat, terhadap kinerja Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat di dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

4)   Prolegda sebagai instrumen perencanaan pembentukan Peraturan Daerah, disusun sesuai dengan kebijakan hukum dan Peraturan Perundang-undangan daerah, kebutuhan hukum yang berkembang di masyarakat, dan dirancang untuk dalam kerangka  pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Prolegda ditetapkan untuk jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan peraturan daerah. Selain itu, Prolegda juga dimaksudkan untuk memberikan kejelasan arah kebijakan hukum dan Peraturan Perundang-undangan daerah saat ini dan masa mendatang, serta untuk menjamin kepastian dan kesinambungan di dalam proses penyusunan dan pembentukan peraturan daerah, berdasarkan prinsip-prinsip good governance.

Menjadi masalah, penyusunan Raperda dalam rangka perencanaan Prolegda untuk jangka panjang akan sulit dilakukan, karena sangat tergantung dari Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat di tingkat pusat. Yang paling memungkinkan adalah penyusunan rencana revisi/penyempurnaan Perda yang tidak berjalan dengan baik atau ditunda.

5)   Memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam penyusunan dan pembentukan rancangan Undang-Undang yang dimuat dalam Prolegnas, maka dalam penyusunan program pembentukan Peraturan Daerah  diperlukan proses perencanaan dan persiapan yang matang. Diperlukan perencanaan tahapan kegiatan terkoordinasi dan kerjasama dalam menyusun; pokok materi muatan yang akan diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lain yang menjelaskan konsepsi yang mendasari dan melatar belakangi perlunya disusun rancangan Perda, Disamping itu, diperlukan dukungan  sumber daya manusia yang kompeten, waktu yang cukup dan terencana, biaya dan sarana pendukung yang memadai, dan yang paling penting adalah adanya komitmen pimpinan daerah.

Program legislasi daerah berisi rencana program pembentukan peraturan daerah, setiap rancangan peraturan daerah memuat pokok materi muatan yang akan diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau peraturan daerah lainnya. Pokok materi muatan dimaksud sangat  diperlukan, untuk dapat menjelaskan konsepsi rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk.

Penyusunan perencanaan Prolegda bukan sekedar membuat atau menyusun sebuah daftar yang berisi daftar rencana urutan prioritas program pembentukan peraturan daerah, atau program penyempurnaan/revisi peraturan daerah, tetapi suatu rencana program pembentukan Perda yang harus dilengkapi dengan pokok materi yang akan diatur dalam setiap rancangan Perda berdasarkan hasil pengkajian akademik.

c.    Penyusunan Rancangan Undang-Undang dan Peraturan Daerah diluar Prolegnas dan Prolegda

Dalam Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004, dijelaskan bahwa ”Dalam keadaan tertentu, Dewan Pewakilan Rakyat atau Presiden dapat mengajukan rancangan Undang-Undang diluar Program Legislasi Nasional”. Dalam penjelasan pasal 17 ayat (1), ”Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan ‘dalam keadaan tertentu’ adalah kondisi yang memerlukan pengaturan yang tidak tercantum dalam Program Legislasi Nasional”.

Dalam pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2005 tentang Tata Cara penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dijelaskan sebagai berikut:

Ayat (1), Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat menyusun rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Presiden, dengan disertai penjelasan mengenai konsepsi pengaturan Rancangan Undang-Undang yang meliputi:

Urgensi dan tujuan penyusunan;

Sasaran yang ingin diwujudkan;

Pokok-pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan

Jangkauan serta arah pengaturan.

Ayat (2), Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:

Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

Meratifikasi konvensi atau perjanjian internasional;

Melaksanakan putusan Mahkamah Agung;

Mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam, atau;

Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya unsur urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat.

Ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden  tersebut, menjelaskan bahwa penyusunan rancangan Undang-Undang dapat dilakukan berdasarkan Prolegnas, dan non Prolegnas sesuai dengan  urgensi dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Penyiapan rancangan Undang-Undang non Prolegnas, pada dasarnya diperlukan persyaratan yang  sama dengan persiapan rencana pembentukan rancangan Undang-Undang untuk perencanaan Prolegnas, yaitu diperlukan pokok materi muatan yang menjelaskan konsepsi Rancangan Undang-Undang dimaksud. Perbedaannya, adalah dalam prosedurnya, untuk dilingkungan Eksekutif usul  pembentukan Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Pemrakarsa (Menteri/Pimpinan Lembaga Non Departemen) terlebih dahulu harus mendapat ijin tertulis dari Presiden.

Pertanyaannya bagaimana dengan proses dan prosedur pembentukan rancangan Peraturan Daerah? Baik dalam kerangka Prolegda atau non Prolegda. Pada hakekatnya, prinsip-prinsip yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2005 dan Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2005, dapat diadopsi atau menjadi acuan daerah, disesuaikan dengan kewenangan dan urusannya.

Siapa yang menjadi Pemrakarsa di daerah? Secara kelembagaan di  tingkat pemerintahan pusat, pemrakarsa usul pembentukan Undang-Undang dapat dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, DPD (khusus yang berhubungan dengan otonomi daerah), dan  oleh  Presiden. Sedangkan pemrakarsa usul penyusunan pembentukan Rancangan Undang-Undang di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat dapat dilakukan oleh anggota dan/atau Fraksi, dan dilingkungan eksekutif dapat dilakukan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Non Departemen.

Analog dengan itu, di lingkungan pemerintahan daerah secara kelembagaan pemrakarsa pembentukan Raperda dilakukan oleh DPRD dan Kepala Daerah. Pemrakarsa   usul penyusunan Raperda (dilingkungan eksekutif), dapat dari Sekretaris Daerah atau Bagian Hukum dan Perundang-undangan atau dari Dinas/Instansi Daerah dan seijin Kepala Daerah.

Latihan  :

Test Kemampuan Pemahaman perorangan

Menurut anda apakah Prolegda diperlukan oleh Daerah?

Jelaskan singkat alasan,tujuan dan manfaat Prolegda dalam kerangka kepastian pelaksanaan kebijakan hukum dan perundang- Undangan daerah dan bagi  kepentingan masyarakat.

GAMBAR 1 -  Alur  Rencana Tahapan  Kegiatan Proses Penyusunan                                        Rancangan Peraturan Daerah

Langkah kedua; melakukan identifikasi tugas dan kewajiban pemrakarsa di dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah, selanjutnya dirumuskan dalam pelaksanaan kegiatan, dan disusun berdasarkan kelompok tahapan rencana kegiatan, sebagaimana Tabel dibawah ini.

Tabel 1 -   Tahap Kegiatan dan Pelaksanaan Kegiatan Penyiapan Bahan Penyusunan Peraturan Daerah

No TAHAP KEGIATAN PELAKSANAAN KEGIATAN
1. 

 

Perencanaan Dan Penyiapan Bahan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah  

 

1.1 

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

 

Mengumpulkan data, informasi dan bahan (peraturan, literatur dan lain-lain) yang terkait dengan persiapan legal drafting; 

Mengkompilasi, mengolah, menganalisis data/bahan yang terkait dengan legal drafting;

Mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan, mengevaluasi pelaksanan Perda dan kebutuhan masyarakat,  dan merancang jenis produk hukum/Raperda  yg akan disusun;

Menyiapkan bahan dan rancangan rencana kegiatan untuk koordinasi dgn Dinas/Instansi terkait tentang persiapan dan usulan pembentukan Produk Hukum/ Raperda;

Menerima masukan dan usulan dari Dinas/Instansi untuk penyusunan bahan, rencana dan pelaksanaan kegiatan, dan pembahasan;

Menyusun quisioner, merancang jadwal    kegiatan dan penjaringan aspirasi masyarakat (jaring asmara);

Mengumpulkan data/informasi melalui kegiatan  penelitian lapangan, kegiatan jaring asmara melalui; quisioner,  wawancara dan dialog dgn pemangku kepentingan (stake holders);

Mengidentifikasi dan merumuskan masalah, dan menyusun bahan rapat koordinasi persiapan legal drafting;

Menyiapkan Rapat Koordinasi;

Menyiapkan rancangan rencana; prioritas pembuatan RaPerda, penyusunan Rancangan Naskah Akademik dan pembentukan Tim Legislasi Daerah;

Menyiapkan laporan kepada Pimpinan utk dapat persetujuan atas rencana prioritas pembuatan RaPerda, penyusunan Rancangan Naskah Akademik, dan pembentukan Tim Legislasi;

2. 

 

Perencanaan, Penyiapan Bahan Dan Penyusunan Rancangan   Naskah  Akademik 2.1 

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Menyiapkan rencana kegiatan penyusunan rancangan Naskah Akademik (dapat  dilaksanakan oleh TIM dan/atau kerjasama dengan Lembaga pengkajian atau Perguruan Tinggi). 

Menyiapkan bahan dan menyusun pokok muatan materi Rancangan Perda;

Menyiapkan penyusunan rancangan Naskah Akademik, yang memuat penjelasan pokok materi muatan Raperda, sistimatika, landasan filosofis, yuridis, sosiologis,  landasan teori, empiris dan kebutuhan nyata saat ini dihadapi dan prakiraan kedepan;

Menyiapkan rencana dan pelaksanaan Sosialisasi/konsultasi publik  Rancangan Naskah Akademik (workshop, seminar, dan lain-lain), untuk mendapat masukan dan  tanggapan (jaring asmara) dari pemangku kepentingan (stakeholders) ;

Menyiapkan  penyempurnaan rancangan Naskah Akademik (TIM);

Menyiapkan, merumuskan dan menyusun bahan dan materi  Raperda;

Menyusun  Naskah Akademik (TIM).

3. 

 

Penyiapan Bahan Pembahasan Dan Proses Penyusunan Rancangan  Peraturan Daerah 

3.1 

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

Menyiapkan Naskah Akademik dan  bahan pokok muatan materi Raperda untuk penyusunan  kerangka RaPerda 

Menyiapkan dan merancang struktur bentuk, desain, judul, pembukaan,  dan isi  Raperda

Menyiapkan Rapat Koordinasi:

Menyiapkan bahan pembahasan RaPerda dan Pengharmonisasian dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan sederajat, kesesuaian, sistimatika/ bentuk, substansi isi/muatan materi, penggunaan bahasa dan lain-lain)

Menyiapkan bahan Sosialisasi Raperda dan konsultasi Publik (Partisipasi Masyarakat) untuk mendapat tanggapan, masukan atas materi muatan hukum dan lain-lain;

Menyiapkan penyempurnaan Raperda;

Menyiapkan bahan konsultasi hukum Raperda kepada Pemerintah yang lebih atas (Provinsi/Pemerintah Pusat), khususnya Raperda yang berkaitan dengan APBD, Pajak dan Retribusi dan Rencana Pembangunan Derah.

Menyiapkan bahan  penyempurnaan Raperda dan menyusun Raperda;

Menyiapkan bahan dan menyusun Kata Pengantar Kepala Daerah Raperda kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Menyiapkan bahan dan mengikuti pembahasan Raperda di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pemandangan Umum Fraksi-fraksi)

Menyiapkan bahan dan menyusun Jawaban Pemda terhadap Tanggapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas  Raperda

Menyiapkan bahan masukan  dan argumentasi Pemda dalam pembahasan Raperda di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah s/d Persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah atas Raperda

Menyiapkan penetapan RAPERDA  dan pengundangan PERDA dalam Lembaran Daerah;

Menyiapkan bahan dan rencana kegiatan Sosialisasi dan Publikasi PERDA.

3.     Perencanaan dan Penyiapan Bahan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

a.   Merancang Rencana Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Untuk merancang rencana jenis Raperda yang akan disusun dan penyiapan bahan, yang harus dipelajari dan dipahami adalah  Visi, Misi dan Arah Kebijakan Daerah dibidang Hukum dan  Perundang-undangan. Dalam merancang rencana penyusunan Raperda, terlebih dahulu melakukan identifikasi apa yang diperintahkan atau diamanatkan Visi, Misi dan Arah Kebijakan Hukum dan Perundang-undangan Daerah, apakah akan membentuk Perda yang berkaitan dengan; pertama; mengakomodasi dan memformalkan norma yang telah ada dan berjalan dimasyarakat. Artinya atas kehendak atau aspirasi masyarakat, norma yang ada dimasyarakat diatur menjadi norma hukum. Kedua; Apakah Perda dibentuk untuk tujuan perubahan sesuai dengan Visi, Misi dan Kebijakan Daerah, dengan mengatur hal-hal baru yang mengubah masyarakat, atau membentuk nilai-nilai baru yang berbeda dengan nilai-nilai masyarakat yang ada dan telah berjalan. Ketiga; Perda yang dibentuk berdasarkan perintah atau untuk menjabarkan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tingi.

Langkah perancangannya, dapat dilakukan dengan membuat pertanyaan-pertanyaan, antara lain; Peraturan daerah apa saja yang direncanakan akan disusun? Peraturan daerah apa saja  yang akan direvisi atau diganti? Dasar hukumnya? apakah perintah langsung atau tidak langsung dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, atau karena kebutuhan kekhususan daerah?, atau Perda yang perlu dibentuk atas kehendak/ aspirasi masyarakat?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dilakukan langkah yaitu: menyiapkan, menginvetarisir bahan/material dan mempelajarinya, antara lain:

1)   Visi, Misi, Tujuan dan Program Kebijakan Hukum  dan Perundang-undangan Daerah (Prolegda);

2)   Peraturan Perundang-undangan yang menjadi landasan hukum daerah membentuk dan menetapkan peraturan daerah, yaitu;

Undang-Undang Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yang memberikan perintah langsung atau tidak langsung kepada daerah untuk membentuk atau menetapkan peraturan daerah (contoh; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang 32 Tahun 2004, Undang-Undang 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2003 dan lainnya);

Urusan dan wewenang yang menjadi hak, kewajiban dan tanggung jawab Daerah (kewenangan wajib dan pilihan) di dalam menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang perlu diatur dengan peraturan daerah (contoh; Undang-Undang 32 Tahun 2004, dan Peraturan Pemerintah 25 Tahun 2000, Keputusan Mendagri 130-67 (belum dicabut) dan peraturan lainnya;

3)   Hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah, untuk mengetahui Perda mana saja yang berjalan baik dan kurang baik, Perda yang tidak berjalan atau tidak bisa dilaksanakan atau ditunda karena bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau mendapat resistensi dari sebagian masyarakat dan lain-lain, seperti; tidak mampu dilaksanakan karena terbatasnya SDM, biaya operasional dan/atau sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat dan  dan pemerintahan daerah;

4)   Peraturan daerah yang harus diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan baru;

5)   Kekhususan atau kekhasan/karakteristik daerah yang perlu ditampung dan diatur dalam rangka pelayanan dan menciptakan pengayoman, ketentraman dan ketertiban di daerah (contoh; Perda yang mengatur kegiatan berdagang siang hari di Bulan Ramadhan/Puasa);

6)   Masalah yang berkembang dan menjadi kebutuhan masyarakat untuk diatur; dan

7)   Bahan-bahan lain yang diperlukan; Peraturan Perundang-undangan, literatur, tulisan atau hasil penelitian/pengkajian yang berkait dengan substansi pokok materi muatan yang akan diatur.

Selanjutnya setelah dilakukan identifikasi, verifikasi dan evaluasi, dirancang dan disusun dalam bentuk tabel atau matriks, yang berisi antara lain; jenis  peraturan daerah apa saja yang dirancang akan disusun dan/atau akan direvisi, dasar hukum dan tujuannya. Disamping itu, merancang rencana; kegiatan perolehan bahan dan penjaringan aspirasi masyarakat, identifikasi dan merumuskan masalah, dan persiapan rapat koordinasi perumusan bahan dan materi penyusunan naskah akademik dan Raperda.

Contoh Tabel; Program Rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Matrik Rencana Program Legislasi Daerah (Prolegda), ditunjukkan pada halaman berikut;

CONTOH

MATRIX RENCANA PROGRAM LEGISLASI DAERAH

KABUPATEN/KOTA ……………………………………

TAHUN 2005 − 2010

NAMA/JUDUL RAPERDA :     ..............................................................................................................

NAMA INSTANSI :     Pemrakarsa............................................................................................

LATAR BELAKANG TUJUAN SASARAN POKOK PIKIRAN OBYEK YANG DIATUR JANGKAUAN/ARAH PENGATURAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT RENCANA TAHUN PENGGARAPAN
1 2 3 4 5 6 7
 

 

CONTOH

PROGRAM RENCANA PEMBENTUKAN RAPERDA

TAHUN 2007

INSTANSI PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIAT DAERAH.

INSTANSI PENYUSUN : BAGIAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No JUDUL RAPERDA PELAKSANAAN 

DARI

NASKAH AKADEMIS TINGKAT PENGGARAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INSTANSI/DINAS TERKAIT NON PROLEGDA
INTERN ANTAR 

INSTANSI

DRAFT RAPERDA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
 

 

b.   Penyiapan Bahan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

1)   Dalam rangka penyiapan bahan penyusunan Peraturan Daerah, dapat disusun pertanyaan-pertanyaan antara lain; Bahan apa saja yang diperlukan dan dibutuhkan untuk; perumusan dan penyusunan pokok materi muatan, naskah akademik, perumusan dan penyusunan Raperda? Langkah apa yang dilakukan dan bagaimana untuk memperoleh dan menyiapkan bahan? Dan seterusnya.

Untuk mengetahui bahan/data apa saja yang diperlukan atau dibutuhkan, dapat dipelajari dari; rancangan rencana jenis Raperda yang disusun, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur isi atau materi konsepsi Raperda. Kegiatan untuk memperoleh atau mengumpulkan bahan/data primer maupun sekunder, dapat dilakukan dengan teknik atau cara, melalui; kuisioner, wawancara, hasil penelitian dan pengkajian, literatur, masukan dan informasi melalui; diskusi, lokakarya, seminar dan sumber lainnya seperti studi banding, best practices.

2)  Sosialisasi dan Konsultasi Publik yang dimaksud dalam bahasan ini, merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan Pelibatan Masyarakat (Partisipasi Masyarakat) yang harus dilakukan untuk memenuhi kaidah proses penyusunan rancangan peraturan daerah.

Pelibatan masyarakat (Partisipasi Masyarakat) dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah, dalam kontek kebijakan kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan bagian dari proses interaksi sosial politik antara Pemerintah dengan Masyarakat, yaitu berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah terhadap kepentingan masyarakat tersebut.

Intervensi pemerintah ditujukan untuk mengakomodir, mengatur dan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan tersebut. Partisipasi Masyarakat, menjadi syarat penting yang harus dilakukan dalam kerangka: melaksanakan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance), mengakomodir aspirasi kepentingan masyarakat, termasuk mengakomodir kepentingan dan peran kaum perempuan,  dan agar Perda dapat dilaksanakan  dan diterima masyarakat.

Pelibatan atau pemeran-sertaan masyarakat dalam proses penyusunan Raperda dapat dilakukan melalui penjaringan aspirasi masyarakat (jaring asmara), dan harus dilakukan sejak dini, yaitu sejak dimulainya proses perolehan dan pengumpulan bahan dan informasi, baik lisan maupun tertulis, melalui daftar isian, wawancara dan/atau temuwicara. Selain itu, jaring asmara dapat dilakukan melalui kegiatan seperti; sosialiasi dan desiminasi rencana pembentukan rancangan Perda. Konsultasi publik rancangan naskah akademik dan rancangan Perda, melalui diskusi, workshop, seminar dan lainnya.  Pelibatan masyarakat juga harus dilakukan pada saat pembahasan Raperda di lembaga legislatif, melalui mekanisme dengar pendapat (hearing), baik atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun inisiatif masyarakat, Diperlukan keluwesan dalam menerapkan prosedurnya, sesuai dengan tingkat kualitas pemahaman masyarakat terhadap proses dan prosedur penyusuanan dan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.

Untuk memperoleh dan mengumpulkan bahan dan informasi melalui jaring  aspirasi masyarakat, harus ditentukan; respondennya yang dapat mewakili  masyarakat; cara atau metode yang akan diterapkan; mekanisme dalam jaring asmara; intensitas kegiatan pelaksanaannya; siapa yang akan melaksanakan; intensitas kegiatan pembahasannya; siapa yang akan terlibat; transparansi dalam proses dan prosedur penyusunan dan pembentukan Raperda; dan keterbukaan dalam menerima masukan atau aspirasi dari pemangku kepentingan.

4.     Masalah dan Identifikasi serta Perumusan Masalah

a.   Masalah

Banyak orang berpendapat bahwa masalah masalah yang harus dirumuskan untuk menentukan masalah kebijakan daerah (policy problem), dianggap sudah given siap di hadapan para pembuat kebijakan. Dan dari sanalah seolah-olah proses analisis dan perumusan kebijakan penyusunan peraturan daerah sudah dapat dimulai.

Sebenarnya memang ada masalah yang sudah given atau tersedia, namun harus dicari atau ditelusuri untuk menentukan identitas masalah, selanjutnya baru kemudian dirumuskan untuk mengetahui penyebabnya (perumusan masalah). Istilah masalah sering diberi arti yang sederhana, sehingga kurang tepat, terutama dalam kaitannya dengan kegiatan pollitik. Sesuatu yang dianggap masalah oleh seseorang atau kelompok, mungkin menjadi menguntungkan bagi orang/kelompok  lain.

Dalam konteks perumusan kebijakan untuk menentukan pembentukan Raperda, dipertanyakan apakah sebenarnya yang disebut masalah?

Beberapa tulisan[6] dan literatur[7] menjelaskan:

Masalah adalah kebutuhan-kebutuhan manusia yang harus diatasi atau dipecahkan, yaitu gap atau celah yang sebenarnya/seharusnya atau yang diinginkan dengan kenyataan yang terjadi atau realita yang dihadapi;

Secara formal suatu masalah dapat diartikan; sebagai kondisi atau situasi yang menghasilkan kebutuhan kebutuhan atau ketidak puasan pada rakyat, dimana perlu dicari jalan atau cara-cara pemecahannya atau penanggulangannya;

Masalah adalah kebutuhan kebutuhan manusia yang harus diatasi atau dipecahkan, dan dapat muncul dari suatu ketidak sesuaian antara unsur unsur kebudayaan  atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial; dan

Masalah yang timbul sebenarnya karena adanya peristiwa-peristiwa, dan dapat berpengaruh pada orang/kelompok orang secara berbeda-beda.

Dalam hubungan dengan pengertian masalah tersebut, dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan Problem Umum (public problem) adalah kebutuhan-kebutuhan atau ketidak puasan manusia yang tidak dapat dipenuhi atau diatasi secara pribadi (private) atau kelompok (group). Problem umum meliputi masalah masalah yang mempunyai akibat luas termasuk akibat yang mengenai orang orang yang secara tidak langsung terlibat.

Banyak kebutuhan kebutuhan atau ketidak puasan yang dimiliki masyarakat, tetapi tidak selalu hal itu dapat dikatakan menjadi ”problem umum” (public problem). Kebutuhan kebutuhan atau ketidak puasan yang menjadi problem umum adalah kebutuhan  kebutuhan dan ketidak puasan yang tidak bisa diatasi oleh masyarakat itu sendiri, baik secara pribadi maupun kelompok, dan memerlukan intervensi pemerintah untuk mengatasi atau menanggulanginya.

Permasalahan sosial yang dihadapi daerah tidak selalu sama, sebagai contoh; gelandangan menjadi masalah daerah perkotaan, tetapi tidak menjadi masalah bagi daerah rural atau non perkotaan. Permasalahan sosial hakekatnya merupakan akibat dari interaksi sosial antara individu, antara individu dengan kelompok dan antar kelompok.

Masalah dapat dibagi menjadi: pertama: masalah yang belum diketahui penyebabnya; kedua: masalah yang sudah diketahui  penyebabnya; dan ketiga: masalah yang potensial sedang dan akan dihadapi.

Biasanya masalah dan penyebabnya tidak muncul secara tunggal, sehingga untuk mengetahui masalah dan penyebab yang sebenarnya atau yang menjadi pokok masalah diperlukan analisis dan kehati-hatian dalam merumuskannya. Banyak teknis analisis yang dapat digunakan, dan beberapa teknik analisis yang dapat digunakan diantaranya, yaitu; Analisis masalah, adalah teknik yang sistimatis untuk mencari penyebab masalah; Analisis keputusan; adalah teknik yang sistimatis untuk memilih alternatif keputusan yang akan diambil. Analisis potensial, adalah teknik yang sistimatis untuk melaksanakan action plan.

Hasil analisis yang objektif dan rasional, akan memberikan nilai akuntabilitas yang memadai didalam proses menentukan pokok penyebab masalah yang dihadapi.

b.   Identifikasi dan Perumusan Masalah

Dengan kapasitas yang terbatas, kita seringkali mengalami kesulitan di dalam menemukan masalah masalah dengan baik, dan sering terjebak kedalam permasalahan atau gejala-gejala masalah yang nampak dipermukaan dan dianggap/dipandang sebagai masalah yang sebenarnya. Kesalahan dalam mengidentifikasikan masalah akan berakibat salahnya dalam perumusan masalahnya, dan akan berakibat panjang pada fase-fase berikutnya.

Di dalam proses penyusunan Raperda, sebenarnya masalah yang timbul dan dihadapi sangat banyak, komplek dan rumit. Oleh karenanya, muncul pertanyaan mampukah perancang melihat masalah ini secara benar?, dan merumuskannya secara benar pula. Misalnya: pengangguran banyak terjadi dimana-mana, dan kita sering mendengar orang bicara bagaimana mengatasi masalah pengangguran. Pertanyaannya, apakah pengangguran tersebut merupakan masalah?, apakah bukan merupakan suatu gejala? Ataukah suatu akibat?

Kalau kita telusuri dan pelajari dengan seksama, pengangguran tersebut jelas bukan masalah, tetapi hanyalah gejala atau akibat dari suatu masalah. Untuk mengetahui penyebab dari pengangguran tersebut dilakukan identifikasi terhadap permasalahan atau gejala pegangguran, disusun pertanyaan Mengapa terjadi pengangguran?, apa yang menjadi penyebabnya? Dan seterusnya.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dilakukan identifikasi atas gejala/permasalahan yang ada, dan  akan  diperoleh jawaban bahwa masalah penganguran terjadi karena berbagai faktor, misalnya: pengangguran terjadi sebagai akibat: langkanya lapangan pekerjaan; sumber daya manusia yang ada (unskill) tidak dapat memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja; perubahan sikap masyarakat memandang bekerja di sektor non pertanian lebih baik daripada bekerja di sektor pertanian; kurang atau tidak adanya  kesempatan memperoleh pendidikan/pelatihan keterampilan atau keahlian untuk bekerja atau menciptakan lapangan kerja; kurang atau tidak ada kesempatan memperoleh akses kemudahan mendapatkan permodalan; dan seterusnya.

Dari hasil identifikasi terhadap gejala atau permasalahan pengangguran tersebut kita dapatkan berbagai masalah pengangguran. Selanjutnya hasil identifikasi masalah didalami dengan pisau Analisis Masalah untuk mengetahui penyebabnya. Hasil analisis masalah mendapatkan beberapa alternatif rumusan penyebab masalah pengangguran, dan menentukan salah satu penyebabnya menjadi pokok penyebab masalah pengangguran. Contoh: langkanya lapangan pekerjaan ditetapkan sebagai pokok penyebab pengangguran.

Pokok penyebab langkanya lapangan pekerjaan, selanjutnya kita identifikasi dan pilah untuk mengetahui pokok penyebab masalah langkanya lapangan pekerjaan, antara lain karena; langkanya lapangan pekerjaan yang cocok dengan kemampuan atau skill pencari kerja; tidak seimbangnya lapangan pekerjaan dengan jumlah penduduk usia kerja; atau gagalnya program dan kebijakan daerah di dalam penyediaan lapangan kerja melalui peningkatan investasi.

Berdasarkan identifikasi penyebab masalah langkanya lapangan pekerjaaan tersebut, selanjutnya dilakukan Analisis Keputusan, untuk dapat mengetahui menetapkan pokok penyebab masalah yang  sebenarnya dihadapi, misalnya: kalau pokok penyebab masalahnya adalah kelangkaan lapangan kerja yang cocok dengan kemampuan atau skill pencari kerja, maka pokok penyebab masalah tersebut ditetapkan sebagai masalah bersama yang  merupakan milik masyarakat, pemerintah dan swasta. Masalah bersama tersebut dianalisis untuk menentukan dan merumuskan jawaban atas pertanyaan, apakah masalah tersebut akan berkembang atau tidak berkembang menjadi problema umum?

Apabila hasil analisis keputusan atas masalah bersama tersebut menyatakan bahwa pokok penyebab masalah dapat diatasi sendiri oleh masyarakat, maka masalah bersama tersebut tidak akan berkembang menjadi problem umum atau tidak  berdampak luas, akan  hilang dengan sendirinya. Dan Analisis Potensial dilakukan untuk merumuskan langkah yang perlu dilakukan Pemerintah dengan menyiapkan atau menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaannya untuk mendukung usaha masyarakat dan swasta mengatasi masalahnya. Dalam hal ini, pemerintah bertindak sebagai fasilitator.

Apabila hasil analisis ternyata masalah kelangkaan lapangan kerja yang cocok dengan kemampuan atau skill pencari kerja tersebut tidak dapat diatasi oleh masyarakat maupun swasta, maka akan  berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Masalah tersebut berkembang dan menjadi  problem umum (public problem) dan menjadi policy problem pemerintah untuk mengatasinya. Artinya masalah kelangkaan lapangan kerja yang cocok dengan kemampuan atau skill pencari kerja  memang benar-benar merupakan pokok penyebab masalah yang  tidak mampu diatasi oleh masyarakat sendiri atau oleh swasta.

Pokok penyebab  masalah tersebut menjadi problem umum dan potensial berdampak atau berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat luas, sehingga perlu dipecahkan dan  ditanggulangi oleh Pemerintah. Untuk itu dengan pisau Analisis potensial merumuskan langkah-langkah pemecahannya, misalnya; perlu diatur dengan Perda. Untuk itu, sebagai langkah awal perlu merancang rencana kegiatan dan pelaksanaan untuk mempersiapkan dan menyusun bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah.

Proses analisis harus dilakukan secara cermat, objektif, rasional dan memperhatikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi untuk memberikan nilai akuntabiltas yang memadai di dalam proses menentukan pokok penyebab masalah yang dihadapi, dan merumuskan rencana kegiatan pemecahan atau penanggulanganya oleh Pemerintah.


Perumusan Judul Penelitian

A. Pengantar

Sebagai suatu kegiatan ilmiah, maka suatu penelitian telah dimulai, apabila seseorang berusaha untuk memecahkan suatu masalah secara sistematis dengan metode-metode tertentu, yaitu metode-metode ilmiah untuk menemukan kebenaran, metode tersebut mengikuti tahap-tahap sebagai berikut:

1.       Menelaah dan merumuskan masalah untuk kemudian di analisa

2.       Memajukan hipotesa-hipotesa (terutama pada penelitian yang bertujuan untuk memeriksa hubungan antara dua gejala atau lebih, serta sebab dan akibatnya)

3.       Mengumpulkan data

4.       Menjawab masalah atau menguji hipotesa

5.       menarik kesimpulan

B. Perumusan Judul dan tujuan penelitian

Perihal tujuan-tujuan dari penelitian pada umumnya, maupun penelitian hukum pada khususnya tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1.       a.  Mendapatkan pengetahuan tentang suatu gejala, sehingga dapat merumuskan masalah

b.  Memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu gejala, sehingga dapat merumuskan hipotesa

2.    Untuk menggambarkan secara lengkap karakterisrik atau cirri-ciri dari

a. suatu keadaan

b. perilaku pribadi

c. perilaku kelompok

tanpa didahului hipotesa

3.    a. Mendapatkan keterangan tentang frekuensi peristiwa

b. Memperoleh data mengenai hubungan antara sesuatu gejala dengan  gejala lain.

4.  Menguji hipotesa yang berisikan hubungan-hubungan sebab akibat

Kalau tujuan-tujuan penelitian tersebut dihubungkan dengan macam-macam penelitian dari sudut sifatnya, maka:

1.       apabila tujuan penelitian adalah masing-masing nomor 1a, 1b, dan 3a, maka penelitiannya merupakan penelitian eksploratoris.

2.       kalau tujuan penelitian adalah nomor 2 dan 3b, maka penelitiannya adalah penelitian deskriptif.

3.       apabila tujuan penelitian adalah nomor 4, maka penelitiannya merupakan penelitian eksplanatoris.

Kalau penelitian hukum yang akan dilakukan, merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala lain atau ingin menguji suatu hipotesa, maka didalam judul penelitian tersebut perlu dicantumkan independent variable dan depaendent variable dari penelitian tersebut. Variable merupakan karateristik atau ciri dari pada orang-orang, benda-benda atau keadaan yang mempunyai nilai-nilai yang berbeda atau keadaan yang mempunyai nilai-nilai yang berbeda, seperti misalnya, usia, pendidikan, kedudukan social, kedudukan ekonomis, jenis kelamin, dan seterusnya. Suatu independent variable merupakan sebab diduga dari suatu gejala, sedangkan dependent variable adalah akibat yang diduga dari gejala yang sama (atau dapat pula disebut sebagai gejala yang dipengaruhi oleh sebab-sebab tertentu). Hal-hal tersebut merupakan syarat-syarat materil dari judul penelitian deskriptif dan penelitian eksplanatoris, yang tujuannya telah dijelaskan dimuka.

Untuk lebih menjelaskan masalahnya, maka dibawah ini akan disajikan beberapa judul, masimg-masing dengan keterangan seperlunya. Judul-judul tadi adalah sebagai berikut:

1.       a      Hukum perburuhan dan efektivitas peraturan perundang-undangannya.

b.    Sifat penelitiannya adalah eksploratoris.

c.     Masalahnya adalah, sampai sejauh manakah peraturan perundang- undangan yang mengatur hukum perburuhan adalah efektif.

d.    Oleh karna itu pengetahuan tentang masalah ini masih sangat kurang, maka pertama-pertamaharus diadakan penelitian yang bersifat eksploratoris yang mungkin menghasikan perumusan masalah, perumusan hipotesa atau derajat frekuensi gejala dalam kenyataan.

e. Penelitian yang dilakukan, merupakan penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum sosiologis atau empiris.

2.       a.    Pola-pola kewarisan di daerah Sumatera Barat Dewasa ini.

b.    Sifat penelitiannya adalah deskriptif.

c.     Masalah yang diteliti adalah pola-pola kewarisan yang berdasarkan pada studi kasus yang mendalam mengenai gejala tersebut, yang didukung oleh frekuensi peristiwa proses kewarisan tersebut.

3.   a.      Pengaruh dari pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 terhadap pelaksanaan program Keluarga Berencana.

b.      Sifat penelitiannya adalah eksplanatoris.

c.       Masalanya adalah, sampai seberapa jauh pengaruh dari Undang-undang nomor 1 tahun 1974 terhadap pelaksanaan program Keluarga Berencana di dalam knyataannya.

d.      Independent variable adalah Undang-undang nomor 1 tahun 1974.

e.      Dependent variable adalah pelaksaan program Keluarga Berencana.

f. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesa yang diajukan. (mungkin penelitian ini bertujuan untuk menemukan hubungan antara kedua gejala tersebut, sehingga dapat dapat pula dikwalifikasikan sebagai penelitian deskriptif.

Contoh-contoh tersebut di atas, menggambarkan bahwa ada beberapa variasi perumusan judul-judul penelitian hukum, apabila hal itu dihubungkan dengan tujuan penelitian serta sifat penelitian yang akan dilakukan. Miasal-misal tersebut menggambarkan permasalahan yang akan diteliti, dan sekaligus juga sifat penelitiannya yang mudah-mudahan akan dapat dijadikan pedoman sementara didalam usaha-usaha untuk merumuskan judul penelitian hukum yang relatif memadai. Sebagai catatan penutip dapat lah dikatakan, bahwa perumusan judul memerlukan latihan, oleh karna memerlukan suatu daya dan kemampuan abstraksi yang relatif  kuat.

PENYUSUNAN  LATAR BELAKANG MASALAH DALAM PENELITIAN

A.Pengantar
sebelum merumuskan masalah dalam penelitian hukum terlebih dahulu harus disusun latar belakang dari persoalan tersebut.maksudnya adalah umtuk memperoleh gambaran yang lenkap tentang latar belakang dari permasalahan yang akan diteliti.
suatu konsep latar belakang masalah yang secara relatif dapat dianggap baik, biasanya mencakup pokok-pokok sebagai berikut:

1.       situasi atau keadaan dimana diduga bahwa masalah yang ingin diteliti timbul.

2.       alasan-alasan atau sebab-sebab mengapa peneliti ingin menelaah masalah-masalah yang telah dipilihnya;

3.       hal-hal yang telah diketahuiatau belum diketehui mengenai masalahyang akan diteliti;

4.       pentingnya penelitian tersebut ,baik secara teoritis atau secara praktis;

5.       Penelitian yang akan dilakukan,dapat mengisi kekosongan-kekosongan yang ada.

B.Situasi dimana masalah yang akan diteliti timbul
Untuk dapat menggambarkan situasi dalam mana masalah yang akan diteliti timbul,terdapat berbagai cara yang senantiasa tergantung pada apa yang dianggap penting oleh peneliti.suatu contoh dari penggambaran situasi yang agak abstrak .adalah sebagai berikut:

"dewasa ini masyarakat Indonesia sedang mengalami suatu perubahan yang direncanakan yang pengaruhnya sangat luas,baik dibidang pisik maupun bidang mental.perubahan2 yang direncanakan tadi jelas akan membawa perubahan2 dibidang strukturil dan mental,oleh karena perubahan2 tersebut akan mempunya sasaran berbagai faktor2 tradisionil dari masyarakat.terutama bagi masyarakat jakarta yang sedang mengalami proses metropolitanisasi,perubahan2 terencana tersebut mempunyai pengaruh yang sangat besar sekali.dengan sendrinya hal tersebut juga menyangkut nilai2 sosial yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan,khususnya yang menyangkut kesadaran hukumnya.

 

C.Alasan-alasan atau sebab-sebab suatu penelitian dilakukan
PAda masyarakat-masyarakat manapun,terutama masyarakat yang sedang berkembang, terdapat banyak masalah dibidang sosial umumnya dan hukum pada khususnya,masalah2 tersebut sulit untuk diatasi apabila tidak dilakukan penelitian terlebih dahulu,sehingga diperoleh data perihal persoalan tersebut.oleh karena itu, sebelum melakukan penelitian , terlebih dahulu diperlukan suatu dasar yang kokoh yang akan dapat dijadikan alasan kuat bagi dilakukannya penelitian tersebut.
D.Hal-hal yang telah diketehui tentang masalah yang akan diteliti

.
Agar tidak terjadi pengulangan penelitian terhadap masalah yang sama, seorang peneliti biasanya akan mengumulkan data tentang masalah tersebut,sebelum dia melakukan kegiatan ilmiah tersebut. data tadi akan diperolehnya dengan mempergunakan bibliografi atau katalogus kepustakaan.ada kalanya mengenai suatu masalah hanya tersedia data yang minimal atau sama sekali tidak ada data.didalam hal ini , maka kekurangan atau ketiadaan data tersebut perlu dikemukakan dalam perencanaan penelitian.

.

E.Pentingnya penelitian yang akan dilakukan

sebagaimana telah dijelaskan dimuka, mak banyak sekali masalah-masalah hukum yang perlu dan dapat diteliti. namun,oleh karena terbatasnya bermacam-macam hal,maka harus diadakan suatu penyaringan atau seleksi terhadap masalah-masalah yang benar2 dianggap penting,mungkin bagi bidang teori atau praktek maupun keduanya.

F. PEnelitian yang akan dilakukan dapat mengisi kekosongan yang ada.
bagian ini sebenarnya lebih memperkuat apa yang telah diuraikan dalam ulasan tentang pentingnya atau kegunaan penelitian. namun demikian,hal ini harus dinyatakan dengan tegas , sehingga lebih meyakinkan pihak-pihak yang akan menjadi sponsor penelitian maupun bagi peneliti sendiri.  Lagipula ,ini akan dapat memberikan suatu gambaran tentang penelitian-penelitian hukum yang sudah pernah dilakukan dan yang seterusnya masih harus diteliti lagi. Hal ini sekaligus juga akan menjadi petunjuk bagi peneliti-peneliti selanjutnya, yang akan mempunyai minat atau pusat perhatian yang sama.

MERUMUSKAN MASALAH DAN

TUJUAN PENELITIAN

A.      Masalah

Masalah (bahasa Inggris: problem) kata yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Masalah biasanya dianggap sebagai suatu keadaan yang harus diselesaikan. Umumnya masalah disadari "ada" saat seorang individu menyadari keadaan yang ia hadapi tidak sesuai dengan keadaan yang ia inginkan.

Menurut Soerjono Soekanto masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat.

Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Yang dapat menjadi sumber masalah sosial yaitu seperti proses sosial dan bencana alam. Adanya masalah sosial dalam masyarakat ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan khusus seperti tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi sosial, musyawarah masyarakat, dan lain sebagainya.

Masalah Hukum misalnya,  koruptor kelas kakap yang korupsi milyaran, masih bisa berkeliaran dengan bebas,  bahkan ada yang sudah di putus dengan hukuman penjara pun masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari.

Tersangka mati dalam proses penyelidikan atau penyidikan. Dan banyak lagi masalah hukum lainnya.

B.      Kesulitan dalam Merumuskan masalah

Dalam penelitian hukum normative disebabkan :

a.       Kurang menguasai teori di dalam ilmu-ilmu hukum

b.      Tidak dapat menemukan kekurangan-kekurangan teoritis di dalam perundang-undangan  yang menjadi perhatiannya;

Dalam penelitian Sosiologis atau empiris, kesukaran-kesukaran akan timbul disebabkan:

a.       Tidak semua masalah yang dihadapidapat diuji secara empiris

b.      Tidak ada pengetahuan tentang sumber-sumber dari masalah yang akan diteliti;

c.       Terlalu banyak masalah dan kesulitan melakukan seleksi

d.      Suatu masalah menarik perhatian tetapi kesulitan mendapatkan data

e.      Tidak adanya tujuan-tujuan tertentu di dalam memilih masalah;.

C. Memilih Masalah Penelitian

Dimasayarakat banyak sekali masalah hukum yang dapt diteliti baik untuk ilmu pengetahuan ataupun untuk kepentingan praktis.

Dalam menemukan masalah sebaiknya melihat:

a.       Pengalaman pribadi

b.      Bahan kepustakaan

c.       Diskusi dengan kalangan hukum

d.      Kebijakan pemerintah

D. Kriteria memilih masalah

Untuk dapat memilih masalah:

a.       harus dapat mengidentifikasi bahwa persoalan itu menurutnya adalah betik tolak dari masalah-masalah pokok dari system hukum. (struktur hukum (kelembagaan), Substansi hukum (Undang-undang), Kultur hukum (budaya kebiasaan hukum)

b.      Berdasarkan masalah dalam bidang hukum (hk perdata, hk pidana, hk,adat, hk.lingkungan)

c.       Berdasarkan pertentangan hukum (pertentangan antara hukum adat dan hukum kebiasaan, pertenetangan antara undang-undang satu dengan undang-undang yang lain. Putusan pengadilan satu dengan putusan yang lain terhadap objek yang sama;

d.      Berdasarkan subyek hukum orang atau badan hukum, kewenangan, tanggung jawab, peristiwa hukum.

E.       Merumuskan tujuan Penelitian

Setelah merumuskan masalah, langkah selanjutnya adalah merumuskan tujuan penelitian yang akan dilakukan,.Tujuan dirumuskan secara deklaratif merupakan pernyataan tentang apa yang hendak di capai dalam tujuan penelitian itu.

Contoh :

Masalah :

1.       apakah pembuatan sertifikat hak milik melalui prona telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan ?

2.       Apakah akibat hukum sertifikan hak milik berada di atas sertifikat hak guna usaha.

Tujuan:

a.       memperoleh data tentang tata cara yang dilakukan BPN di dalam melaksanakan prona terhadap shm tersebut;

b.      Apakah dapat digugurkan salah satu hak yang ada (SHM atau HGU) oleh BPN.

BAB IV

JENIS DAN HIRARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BAB IV

LEMBAGA PEMBENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

 

Setelah mengikuti pertemuan ini,mahasiswa diharapkan mampu:

Memahami dan menjelaskan pengertian Peraturan Perundang-undangan, landasan hukum kekuasaan dan kewenangan Lembaga–lembaga pembentuk Peraturan Perundang-undangan berdasarkan hierarkhi,dan lembaga pembentuk Peraturan Perundang-undangan lain diluar hierarki Peraturan Perundang–Undangan.

A.    Peraturan Perundang-undangan

Untuk memberikan pemahaman yang sama dan memudahkan dalam proses pembelajaran, perlu terlebih dahulu dijelaskan yang dimaksud Peraturan Perundang-undangan, kekuasaan dan kewenangan dan kaitannya dengan lembaga pembentuk Peraturan Perundang-undangan.

1.     Pengertian  Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menjelaskan bahwa yang dimaksud Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Undang-Undang dimaksud juga merinci jenis Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hirarkinya yaitu: Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah.

Disamping itu, dalam pasal 7 ayat (4) mengatur jenis-jenis Peraturan Perundang-undangan lain diluar hirarki Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan.

2.    Perbedaan antara Kekuasaan dan Kewenangan.

Uraian  perbedaan Kekuasaan dan Kewenangan   adalah  dalam kontek hubungan pembagian kekuasaan lembaga negara (Presiden dan DPR) di dalam proses Legislasi (pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Kekuasaan dan kewenangan merupakan dua hal yang berbeda, namun memiliki persamaan diantara keduanya. Kekuasaan lebih banyak berhubungan dengan hal-hal yang bersifat formal, sedangkan kewenangan lebih banyak berhubungan dengan hal-hal yang bersifat materiil. Kekuasaan adalah formalitas kewibawaan dari para pejabat administrasi negara, sedangkan kewenangan adalah kekuasaan materiil yang dimiliki oleh setiap pejabat administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Baik kekuasaan maupun kewenangan, keduanya diperoleh dari berbagai Peraturan Perundang-undangan.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat seringkali tidak dapat membedakan antara kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga dan pejabat administrasi negara. Banyak hal yang menjadikan perbedaan antara keduanya menjadi rancu. Sebagai contoh, sebutan Kepala Negara lebih banyak berkaitan dengan kekuasaan yang dimilikinya, sedangkan sebutan Presiden lebih banyak berkaitan dengan kewenangan pemerintahan yang dimilikinya. Namun karena sebutan Kepala Negara dan Presiden melekat pada satu orang, maka masyarakat sering tidak dapat membedakannya dengan jelas.

Kekuasaan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan legalitas formal yang dimiliki oleh seorang Presiden, sedangkan kewenangan pemerintahan adalah tindakan-tindakan materiil yang dapat dilakukan oleh seorang Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahannya sehari-hari (eksekutif power). Dengan legalitas formal yang dimilikinya, seorang Presiden memiliki kekuasaan untuk mempertahankan dan melindungi wilayah Republik Indonesia, sedangkan dengan kewenangan pemerintahan yang dimilikinya, Presiden dapat melakukan tindakan hukum dan keputusan pemerintahan untuk melaksanakan kekuasaan formal yang dimilikinya. Oleh karena itu antara kekuasaan dan kewenangan sebenarnya terdapat hubungan yang saling berkaitan dan sinergi di antara keduanya. Namun demikian, sinergi di antara keduanya harus diawasi agar tidak tercipta kesewenang-wenangan dalam menggunakan kekuasaan dan kewenangannya.

3.     Lembaga Pembentuk Peraturan Perundang-undangan

Lembaga Pembentuk Peraturan Perundang-undangan adalah lembaga yang diberi kekuasaan atau kewenangan untuk membentuk Peraturan Perundang-undangan.

Sesuai dengan jenis Peraturan Perundang-undangan, Lembaga  Pembentuk Peraturan Perundang-undangan terdiri dari:

  • Dewan Perwakilan Rakyat selaku Lembaga Pembentuk Peraturan Perundang-undangan.
  • Presiden selaku Lembaga Pembentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.
  • Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Lembaga Pembentuk Perda.
  • Kepala Daerah selaku lembaga pembentuk  Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan  Walikota.
  • Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Konstitusi, Gubernur Bank Indonesia, Menteri, Kepala Badan, Lembaga dan Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, Bupati, Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

B.    Lembaga Pembentuk Undang-Undang

Lembaga pembentuk Undang-Undang, sesuai dengan kekuasaan dan kewenangannya ditetapkan berdasarkan:

1.     Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sebelum Undang-Undang Dasar 1945 diubah menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan membentuk Undang-Undang dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1), serta Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Dasar 45, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 20

(1)  Tiap-tiap Undang-Undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 21

Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan Rancangan Undang-Undang.

Rumusan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, sebenarnya menunjukan prinsip negara demokrasi yang membatasi kekuasaan pemerintah, dan dalam kerangka check and balance penggunaan kekuasaaan penyelenggaaan pemerintahan negara. Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai kedudukan yang setara seimbang, dalam arti Presiden dapat membentuk Undang-Undang jika telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Disamping itu, sesuai dengan Pasal 21 ayat (1), kepada anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat juga diberikan hak untuk mengajukan rancangan Undang-Undang.

Pada Negara-negara yang mendasarkan azas demokrasi, Undang-Undang Dasar memiliki fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan para penyelenggara Negara, dengan tujuan agar penyelenggara Negara tidak bertindak sewenang-wenang dan/atau menyalahgunakan kekuasaannya. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum ditegaskan dalam Undang Undang Dasar 1945 yang menjalankan prinsip demokrasi dan pembagian kekuasaan negara. Untuk tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, kekuasaan negara dibagikan kepada lembaga negara yang dibentuk (legislatif, eksekutif dan yudikatif), dan masing-masing lembaga negara tersebut ditentukan atau ditetapkan  kedudukan, tugas dan wewenangnya.

Berdasarkan prinsip-prinsip pembagian kekuasaan, pembatasan kekuasaan dan demokrasi, maka pembagian kekuasaan membentuk Undang-Undang kepada Presiden tidak tepat. Seharusnya kekuasaan pembentukan Undang-Undang berada pada Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai dengan fungsinya. Untuk mendudukkan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif atau sebagai lembaga pembentuk Undang-Undang, maka setelah Undang-Undang Dasar 1945 diubah menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, ketiga rumusan dalam pasal 5, 20 dan 21 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dihapuskan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, secara berturut-turut mengatur kekuasaan pembentukan Undang-Undang sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 20

(1)  Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.

(2)  Setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

(3)  Jika rancangan Undang-Undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan Undang-Undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

(4)  Presiden mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-Undang.

(5)  Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakian Rakyat berhak mengajukan usul Rancangan Undang-Undang.

Pasal 22 D

Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Perubahan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan atau peralihan kekuasaan dalam pembentukan Undang-Undang, yaitu kekuasaan  membentuk Undang-Undang yang semula ada pada Presiden   menjadi kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang, sedangkan Presiden mempunyai hak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Walaupun rumusan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menetapkan bahwa pembentukan Undang-Undang merupakan kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat, namun ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945 membatasi kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam membuat Undang-Undang. Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat membentuk Undang-Undang menjadi tidak mutlak,  setiap Rancangan Undang-Undang yang dibuat atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat maupun yang diajukan Presiden, terlebih dahulu harus dibahas dan disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

Pasal 20 ayat (2) tersebut, memberikan arah yang jelas bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memberikan landasan penyelengaraan pemerintahan negara berdasarkan prinsip demokrasi, pembatasan kekuasaan, prinsip kesetaraan dan keseimbangan, khususnya antara kedudukan Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat di dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Prinsip demokrasi ditunjukkan dengan adanya keharusan dalam proses pembahasan suatu Undang-Undang  yang dilakukan bersama dan harus mendapatkan persetujuan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.  Hal ini bermakna bahwa Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan kekuasaan membentuk Undang-Undang tidak bertindak sewenang-wenang.

Dalam konteks Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelaksana Undang-Undang, pembahasan dan persetujuan bersama tersebut menunjukan bahwa Presiden memiliki peran strategis terhadap keberhasilan pelaksanaan Undang-Undang. Peran strategis Presiden diperkuat oleh Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengesahkan  Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang-Undang. Kewenangan pengesahan tersebut dibatasi oleh ketentuan pasal 20 ayat (5) yang memberikan batas waktu 30 hari kepada Presiden untuk proses pengesahan Undang-Undang. Apabila melewati batas waktu 30 hari yang ditentukan tidak disahkan, maka Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan  diundangkan.

Contoh:     Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Riau Kepulauan, yang merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat, sudah dibahas dan disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, namun tidak disahkan oleh Presiden, dan setelah batas waktu 30 hari diberlakukan.

Ketentuan pasal 20 ayat (4) dan (5) tersebut sepintas nampaknya sederhana untuk memberikan rambu-rambu mengantisipasi kemungkinan Presiden ingkar terhadap persetujuan yang telah ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi apabila didalami, nampak jelas nuansanya kental dengan kepentingan kekuasaan dan politik, terutama kaitannya dengan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan pembentukan Undang-Undang yang menjadi inisiatifnya.

Penjelasan:  Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Riau Kepulauan merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat, dan dalam prosesnya terdapat perbedaan pendapat dan pendekatan antara DPR, Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terkait, khususnya Kabupaten Natunayang menolak bergabung menjadi Provisni Riau Kepulauan, bahkan memunculkan polemik di daerah dan penolakan dari Gubernur dan DPRD Provinsi Riau. Dalam pembahasan di DPR, Pemerintah berpendapat bahwa inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk Provinsi Riau Kepulauan prosesnya tidak mendasarkan atau tidak sesuai dengan tata cara dan persyaratan pembentukan daerah otonom (PP 29/1999), diantaranya tidak ada persetujuan dan usul tertulis dari Gubernur Riau dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat berpendapat usulan tersebut sesuai dengan aspirasi masyarakat yang didasarkan usul Bupati dan Walikota terkait bersama DPRDnya, diluar Kabuaten Natuna. Disisi lain, DPR menyatakan bahwa usul pemebentukan Provinsi Riau Kepulauan adalah merupakan INISIATIF DPR dan sesuai dengan UUD 45 bahwa kekuasaan membentuk Undang-Undang ada ditangan DPR, dan ironisnya terbesit penegasan bahwa DPR tidak terikat pada PP 29/1999. Dengan demikian, ada unsur kekuatan politik dan bias pemahaman terhadap kekuasaan membentuk Undang-Undang, dan mempengaruhi proses dan prosedur pembentukan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Riau Kepulauan. Dengan pengertian lain, pendekatannya mengutamakan kepentingan politis (pemenuhan janji Dewan Perwakilan Rakyat kepada masyarakat). Pembahasan berlanjut dengan menghasilkan kesepakatan dan  persetujuan bersama yang dilakukan berdasarkan kompromi atau bargaining politik yang cenderung mengakomodir kepentingan politik.

Catatan: Dari sekian banyak Undang-Undang Pembentukan Kabupaten dan Kota dan Provinsi yang baru dibentuk dalam kurun waktu tahun 2000 sampai 2006, sebagian besar usulan pembentukan Daerah Otonom baru tersebut adalah Inisistif DPR. Namun demikian, meskipun kental diwarnai kompromi poitik, Proses dan Prosedurnya dilakukan berdasarkan ketentuan PP 29/99.

Dari contoh tersebut, menguatkan pendapat atau pernyataan bahwa hukum adalah produk politik berupa Peraturan Perundang-undangan. Dalam praktik, pembentukan Peraturan Perundang-undangan hakekatnya tidak bebas dari kepentingan-kepentingan yang mempengaruhinya yaitu, kepentingan; politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan lokal dan global, birokrasi serta kepentingan keseimbangan kekuasaan

2.     Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004  Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Pasal ini memberikan kejelasan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga pemegang kekuasan membentuk Undang-Undang, dan dilakukan dengan persetujuan bersama Presiden. Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat membentuk Undang-Undang pada dasarnya merupakan keputusan politik yang tepat dan relevan dalam kerangka pengembangan demokrasi, keseimbangan kekuasaan penyelenggara negara, dan mendudukan peran lembaga legislatif di dalam menjalankan fungsi membentuk Undang-Undang (fungsi legislasi).

C.    Lembaga Pembentuk dan Jenis Peraturan Perundang-undangan Diluar Undang-Undang

Yang dimaksud dengan Lembaga Pembentuk Peraturan Perundang-undangan diluar Undang-Undang adalah lembaga atau pejabat yang diberi kekuasaan atau kewenangan menetapkan atau mengeluarkan peraturan sesuai dengan hirarki Peraturan Perundang-undangan.

1.     Presiden

a.   Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, selain memberikan hak kepada Presiden untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang, juga memberikan  kekuasaan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) yang menjelaskan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU).

Batas waktu pemberlakuannya singkat dan harus diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam bentuk Rancangan Undang-Undang untuk dibahas sesuai dengan mekanisme pembahasan rancangan Undang-Undang. Karena kebutuhan yang sangat mendesak, proses pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan sangat cepat, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat hanya menerima atau menolak.

Dewasa ini belum ada kriteria atau ukuran baku untuk menetapkan hal ihwal kegentingan yang memaksa, seperti; keadaan perang, bencana alam nasional terorisme dan pemberontakan yang berakibat luas dan mengganggu kehidupan rakyat dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian  hal ihwal kegentingan yang memaksa sekarang ini tidak jelas dan ditafsirkan sangat  luas, dan penetapannya dilakukan oleh Presiden.

Contoh:     Kasus pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2004 yang dikenal dengan Perpu Pertambangan di Hutan Lindung yang kemudian di disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004. Perpu atau Undang-Undang dimaksud berhubungan dengan pembatalan pemberian ijin pertambangan terbuka di kawasan hutan lindung kepada investor asing akibat ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2000 Tentang Kehutanan. Perpu atau Undang-Undang tersebut menghidupkan kembali ijin pertambangan di kawasan hutan lindung kepada investor asing, menjadi kontroversi, karena tidak jelas kriteria ihwal kepentingannya, dan tidak jelas kriteria kepentingan yang harus dikedepankan, antara untuk melindungi perjanjian kerjasama internasional dengan investor asing (hukum perjanjian internasional dan ekonomi/ investasi), dengan melindungi sumber daya alam, kelestarian hutan dan lingkungannya untuk generasi mendatang.

b.   Peraturan Pemerintah

Pasal  5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, memberikan kewenangan kepada Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Yang dimaksud sebagaimana mestinya adalah muatan materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan. Dalam kewenangan membentuk Peraturan Pemerintah atas perintah Undang-Undang Presiden tidak memiliki diskresi untuk mengatur muatan materi pelaksanaan diluar yang diperintahkan, atau mengatur hal-hal yang baru.

Mengingat jangkauan muatan materi Peraturan Pemerintah tidak mungkin mengatur   hal-hal  teknis pelaksanaan yang harus dilaksanakan oleh Presiden di dalam menyelenggarakan pemerintahan, maka sepanjang tidak bertentangan atau tidak mengatur hal-hal baru diluar yang telah ditentukan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dimungkinkan dapat memberikan perintah atau mendelegasikan materi muatan tertentu yang bersifat teknis pelaksanaan untuk diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Presiden atau Peraturan Perundang-undangan lain. Selain mendelegasikan kepada  Menteri/ Pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang, dalam rangka pelaksanaan otononomi daerah dan tugas pembantuan, Peraturan Pemerintah juga dapat memberikan perintah atau mendelegasikan muatan materi tertentu kepada Pemerintahan Daerah, untuk diatur dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.

c.    Peraturan Presiden

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menegaskan bahwa Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan muatan materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau melaksanakan Peraturan Pemerintah. Peraturan Presiden berisi muatan materi yang mengatur pelaksanaan dan/atau mengatur hal-hal teknis sebagai penjabaran dari Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan. Peraturan Presiden juga dapat memerintahkan atau mendelegasikan muatan materi tertentu yang bersifat teknis operasional kepada Menteri atau pejabat yang diberi wewenang dan/atau kepada Pemerintahan Daerah.

Contoh:     Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional, menindaklanjuti atau melaksanakan perintah langsung pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

2.     Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah sebagai Institusiyang merepresentasikan Daerah Otonom, memiliki hak untuk membentuk Peraturan Daerah di dalam kerangka melaksanakan otonomi daerahnya. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman diuraikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan sumber hukum kewenangan pembentukan Peraturan Daerah.

a.   Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menjelaskan bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah  dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Rumusan Pemerintahan Daerah menurut pasal ini membingungkan, karena secara umum pengertian pemerintahan daerah adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, bukan lembaga. Nampaknya, perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memberikan pengertian pemerintahan daerah sama dengan pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Pemerintahan Daerah adalah  Dewan Pewakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah.

Meskipun pengertian pemerintahan daerah masih menjadi ganjalan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sudah diberlakukan dan menjadi hukum positif di Indonesia dan harus dilaksanakan, yang penting semangat demokrasi yang menjiwainya perlu dikedepankan.

Solusi untuk mengurangi ganjalan dimaksud, pengertian pemerintahan daerah ditegaskan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa ”Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah…”.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menjelaskan bahwa Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Secara eksplisit pasal 1 angka 7 ini  menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membentuk Perda. Dengan adanya kalimat dengan persetujuan bersama Kepala Daerah secara implisit  mengandung makna bahwa lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat diartikan memiliki fungsi legislasi yang sebangun dengan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Yang harus dipahami bersama, bahwa pengertian sebangun disini harus dipahami tidak mengandung makna bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah kepanjangan tangan atau memiliki hirarki dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dengan demikian dalam proses pembentukan Peraturan Daerah, tahapan proses dan prosedurnya dapat dilakukan dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tahapan proses dan prosedur pembentukan Undang-Undang.

b.  Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, menjelaskan bahwa materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus (khas) daerah, serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Pasal 12 tersebut memberikan jawaban bahwa pada hakekatnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melaksanakan fungsi legislasi di tingkat daerah, dan bukan lembaga Legislasi sebagaimana konsep pembagian kekuasaan lembaga tinggi negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Namun demikian, apabila dikaji secara mendalam, tersirat bahwa perumus Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004,  berkeinginan secara eksplisit memberikan landasan hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memiliki fungsi legislasi (kekuasaan membentuk Perda) yang sebangun dengan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di dalam pembentukan Undang-Undang.

Kedudukan dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebenarnya secara eksplisit dirumuskan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan Peraturan Perundang-undangan lain. Hal ini dapat dilihat dari pasal 18 ayat (6)  dan ayat  (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dijabarkan dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan legalitas keberadaan DPRD. Beberapa pasal yang berkait dengan DPRD dalam  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu Pasal 22 A dijabarkan dengan Undang Undang Nomor 10 tahun 2004, dan  Khusus pasal 22 E ayat (2) dan ayat (3) dijabarkan dengan Undang-Undang Pemilu dan Undang Undang Susduk.

Beragam pertanyaan dan pendapat di masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur DPRD, dan menjadi bahan bahasan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap  pertanyaan yang berkembang (sebagai bahan  Fasilitator untuk peserta melakkan dialog/diskusi interaktif ).

Mengapa anggota DPRD dipilih melalui Pemilu, dan diatur dalam Pemilu secara nasional? Mengapa susunan dan kedudukan anggota DPRD juga diatur dalam Undang-undang Susduk? Padahal DPRD adalah bagian dari pemerintahan daerah (dalam pengertian institusi dan pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang diatur dalam UU 32/2004).

Dan mengapa Kepala Daerah yang sebenarnya sama kedudukannya dengan DPRD dalam pemerintahan daerah (UU 32/2004), dipilih melalui Pilkada di daerah masing-masing (pemilihan langsung di tingkat lokal), dan proses Pilkada dinyatakan oleh sebagian masyarakat sama dengan proses Pemilu, sehingga beberapa pasal dalam UU 32 /2004 yang menyangkut Pilkada (KPUD) di sesuaikan.

Apabila anggota DPRD dalam kontek Institusi Pemerintahan Daerah sebagai bagian dari pemerinahan daerah, mengapa tidak diatur dan  dipilih melalui Pemilu lokal seperti Pilkada?, dan mengapa pemlihan dan kedudukan Anggota DPRD harus diatur tersendiri. Padahal Kepala Daerah juga Institusi /jabatan Politis yang dipilih melalui kendaraan Partai Politik, sama dengan anggota DPRD dan DPR.

Dalam dialog atau diskusi, peserta harus hati-hati dan berfikir jernih dalam menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan antara kepentingan politik dengan kepentingan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik. Realitasnya, anggota DPRD dalam kontek institusi DPRD, dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya bersama Kepala Daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan kepemerintahan daerah yang baik, dan membentuk produk hukum berupa Peraturan Daerah, sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik (partai) dan kurang berpihak pada kepentingan  masyarakat.

Perubahan paradigma kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah berdasarkan pendekatan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004,  telah  mengubah paradigma pembagian kekuasaan (power sharing) berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, sehingga mempengaruhi kewenangan Pemerintahan Daerah, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Secara tegas UU Nomor 32 Tahun 2004, memposisikan pemerintahan daerah sebagai sub ordinat pemerintah, dapat dilihat dari hubungan kewilayahan, kewenangan, keuangan, organisasi, kepegawaian dan  hubungan adminisitrasi pemerintahan (pembinaan, pengawasan, evaluasi, penilaian kinerja dan pelaporan).

Kebijakan desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pada dasarnya tidak membagi sebagian kekuasaan pemerintahan (power sharing), tetapi memberikan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi domain kewenangan Presiden (urusan eksekutif) kepada daerah otonom (kesatuan masyarakat hukum), dan menjadi otonomi daerah. Bentuk otonomi daerah adalah berupa urusan dan wewenang pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah (Presiden) kepada daerah otonom untuk mengatur dan megurus masyarakat daerahnya, dalam kerangka   melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan di tingkat pemerintahan lokal. Artinya tidak ada urusan dan kewenangan legislatif maupun yudikatif yang diserahkan kepada Daerah Otonom.

Perubahan paradigma pemberian urusan dan wewenang berdasakan azas Desentralisasi dan tugas pembantuan, pada dasarnya ditujukan untuk menciptakan kepemerintahan daerah yang baik (good local governance), salah satu wujudnya adalah hak daerah untuk mengatur terselenggaranya urusan yang menjadi tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya, dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi antara lain mengatur  administrasi pemerintahan daerah, ketentraman dan ketertiban daerah, pengelolaan sumber daya daerah untuk mensejahterakan masyarakat dan menyediakan serta meningkatkan pelayanan umum.

Dengan demikian, proses penyusunan dan pembentukan dan penetapan Peraturan Daerah (legal drafting) adalah merupakan salah satu wujud nyata dari kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus masyarakat daerahnya (otonomi daerah).

c.  Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah  merupakan bagian dari pemerintahan daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah). Pasal 18 ayat (6) Undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menjelaskan bahwa pada dasarnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah adalah mewakili (representasi) kesatuan masyarakat hukum (daerah otonom). Sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD bersama Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya  melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, antara lain, menjalankan hak dan wewenang membentuk peraturan daerah dan peraturan lain, berdasarkan pada prinsip otonomi yang seluas-luasnya dan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Prinsip penyelenggaraan  otonomi daerah yang seluas luasnya dan yang nyata dan bertanggung jawab, tidak dimaknai seluruh  urusan dan wewenang pemerintahan diserahkan kepada Daerah, artinya ada  pembatasan urusan dan wewenang daerah. Daerah senyatanya hanya menjalankan sebagian urusan kongkuren (concurent) yang dilaksanakan bersama oleh pemerintah, pemerintahan provinsi dan pemerintahan daerah, dan urusan yang secara nyata ada di daerah (lokal), serta urusan pilihan yang ada dan sesuai dengan potensi daerahnya (setiap daerah tidak sama).

Demikian pula dengan kewenangan daerah untuk mengatur, juga berlaku pembatasan  hak dan wewenang Daerah dalam proses pembentukan  Peraturan Daerah, selain harus didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan memperhatikan kepentingan umum. Untuk pembentukan rancangan Perda tertentu, diberlakukan pengawasan preventif oleh pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintahan provinsi dalam kapasitas wakil pemerintah. Dengan alasan dan pertimbangan kepentingan sistim pembinaan dan pengelolaan keuangan negara, pengembangan perekonomian nasional dan daerah serta peningkatan investasi,  harmonisasi perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan Kabupaten/Kota, pengawasan preventif dilakukan tehadap Raperda tertentu yaitu: Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur APBD; Pajak dan Retribusi Daerah dan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam prosesnya Raperda tersebut setelah disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah, sebelum disahkan oleh Kepala Daerah terlebih dahulu harus diajukan ke Gubernur untuk di evaluasi (Undang-Undang 32 Tahun 2004).

Dampak pengawasan preventif (evaluasi) terhadap Raperda tertentu, menimbulkan kekhawatiran daerah terhadap Perda yang sudah disahkan dan/atau Raperda lain yang akan disusun, terutama dalam kaitan penilaian dan/atau evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat. Namun demikian, sejalan dengan meningkatnya pemahaman aparat penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota terhadap perlunya pengawasan preventif, kekhawatiran tersebut menjadi positif, daerah mengambil langkah dan inisiatif dalam setiap kegiatan proses penyusunan dan pembentukan Raperda, untuk harmonisasi peraturan Perundang-undangan, daerah terlebih dahulu melakukan konsultasi hukum kepada pemerintah atasnya (Provinsi atau Pemerintah Pusat).

D.    Lembaga Pembentuk Peraturan Lain Diluar Hirarki Peraturan Perundang-undangan

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, ditetapkan jenis dan hierarkhi peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kekuasaan dan kewenangannya, ditegaskan pula lembaga pembentuknya. Lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan, meliputi DPR sebagai lembaga pembentuk Undang-Undang, Pemerintah (Presiden) sebagai lembaga Pembentuk PerPU, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden dan DPRD sebagai lembaga Pembentuk Peraturan Daerah. Selain peraturan perundangan yang ditetapkan hierarkhinya dan pembentuknya, juga diatur dan dtegaskan adanya jenis peraturan perundang-undangan lain diluar hierarkhi peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga lain yang akan diuraikan lebih lanjut.

1.   Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004, menjelaskan bahwa terdapat jenis Peraturan Perundang-undangan lain diluar hirarki Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Penjelasan pasal 7 ayat (4) ini mengatur dan merinci jenis-jenis Peraturan Perundang-undangan lain diluar hirarki Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan, antara lain yaitu peraturan  yang  dikeluarkan oleh:  Majelis Permusyawaratan Rakyat dan  Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Menteri, Kepala Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati, Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Dengan demikian, jenis Peraturan Perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, terdiri dari: pertama; Peraturan Perundang-undangan berdasarkan hirarki yang telah ditetapkan yaitu: Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. Peraturan Perundang-undangan tersebut dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara, atau pemerintahan daerah sesuai dengan kekuasaan dan kewenangannya.

Kedua: Peraturan Perundangan lain diluar hirarki yang telah ditetapkan yang dikeluarkan oleh lembaga: Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Gubernur Bank Indonesia, Menteri, kepala bidang, lembaga atau  komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Undang-Undang atau pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan Kota, Bupati dan Walikota, serta Desa atau yang setingkat.

Peraturan Perundang-undangan tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat, dibatasi dan harus berada dalam koridor hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau  tidak boleh bertentangan atau menyimpang dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

2.  Pasal 7 ayat (4) merupakan penegasan dan pengakuan terhadap peraturan lain yang dibentuk diluar hirarki peraturan perundangan, dan memberikan kepastian hukum bahwa jenis peraturan-peraturan dimaksud merupakan Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Diperlukan pengawasan semua pihak, agar lembaga atau pejabat yang diberi wewenang untuk itu  tidak sewenang-wenang, terutama di dalam pelaksanaan otonomi daerah.

3.  Dewasa ini, produk peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri, lembaga, badan atau pejabat yang diberi wewenang, sering terjadi antara peraturan yang satu dengan yang lain (yang dikeluarkan oleh lembaga itu sendiri dan/atau antara lembaga) muatan materi yang diatur tidak semestinya, tidak sinkron dan tumpang tindih. Kondisi ini dapat terjadi, dikarenakan masing-masing lembaga/pejabat yang mengeluarkan peraturan, memiliki dasar dan mengacu pada Undang-Undang yang menjadi penjurunya, sehingga kebijakannya  cenderung lebih didasari kepentingan sektoral untuk  keberhasilan urusan yang menjadi kewenangannya. Hal ini sering   menimbulkan ketidak pastian hukum dan menimbulkan masalah di daerah, terutama dalam hubungan koordinasi pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembatuan.

4.   Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, memberikan kewenangan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia untuk mengharmonisasikan penyusunan Program Legislasi Nasional dan Peraturan Perundang-undangan dimaksud. Menteri Hukum dan HAM berwenang untuk  mengkoordinasikan  dan penghamonisasian Undang Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.

Sementara itu belum ada kejelasan siapa atau lembaga mana yang berwenang mengkontrol dan mengharmonisasikan peraturan-peraturan lain (peraturan Menteri dan lainnya) yang dikeluarkan oleh lembaga/pejabat sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2004, khususnya  yang berkaitan dan berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan  daerah.

5.   Untuk menghindari multi tafsir dan menjamin kepastian hukum serta kepastian hirarki Peraturan Perundang-undangan, diperlukan Peraturan Presiden yang mengatur pelaksanaan pasal 7 ayat (4), dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Peraturan Perundang-undangan lain yang dikeluarkan oleh Menteri, Lembaga, Badan dan lainnya. Pengharmonisasian diutamakan untuk: pertama; harmonisasi antara peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga/pejabat yang diberi wewenang, harmonisasi diperlukan karena masing-masing lembaga/pejabat dimaksud mempunyai Undang-Undang yang menjadi penjurunya. Kedua; harmonisasi antara peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga/pejabat yang diberi wewenang,  dengan peraturan yang berhubungan dengan otonomi daerah.

E.    Latihan

Test Kemampuan pemahaman perorangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur dan menetapkan jenis Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hirarki dan jenis Peraturan Perundang-undangan diluar hirarki sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2).

Pertanyaannya:

Apakah jenis Peraturan Perundang-undangan diluar hierarki yang ditetapkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen lebih tinggi dari Perda?, dan apakah berpengaruh terhadap proses penyusunan dan/atau pengesahan Raperda?

Tinjauan bahasan, pendekatan banyak Perda yang dianggap bermasalah, dilihat dari hierarki Peraturan Perundang-undangan dan kepentingan umum (menurut UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah).

 

Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa mampu menerapkan hirarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia di dalam proses penyiapan bahan penyusunan dan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.

Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-Undangan sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, diatur dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan TAP MPR tersebut, jenis Peraturan Perundang-Undangan adalah:

1.    Undang-Undang Dasar 1945;

2.    Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia;

3.    Undang-undang;

4.    Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);

5.    Peraturan Pemerintah;

6.    Keputusan Presiden;

7.    Peraturan Daerah.

Setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, maka jenis dan hirarki Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:

1.    Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia1945;

2.    Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);

3.    Peraturan Pemerintah;

4.    Peraturan  Presiden;

5.    Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diatas meliputi:

1.    Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama Gubernur;

2.    Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota;

3.    Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat dengan itu, dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya.

4.    Selain Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dan keberadaanya diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, yaitu Peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, Kepala Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Undang-Undang atau pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama Gubernur;

Penyebutan jenis Peraturan Perundang-undangan di atas sekaligus merupakan hirarki atau tata urutan Peraturan Perundang-undangan. Artinya, suatu Peraturan Perundang-undangan selalu berlaku, bersumber dan berdasar pada Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya sampai pada Peraturan Perundang-undangan yang paling tinggi tingkatannya. Konsekuensinya, setiap Peraturan Perundang-­undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berikut ini akan diuraikan secara singkat mengenai jenis-jenis Peraturan Perundang-undangan tersebut.

A.    Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis Negara Republik Indonesia, yang memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. Berdasarkan Ketetapan MPR yang pernah ada yaitu Tap MPRS No.XX/MPRS/1966 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan dan Tap MPRS No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 pada posisi yang paling tinggi, hal ini disebabkan karena Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum dasar tertulis Negara Republik Indonesia yang memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan Negara.

Hal yang sama juga diterapkan didalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana menempatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan jenis Peraturan Perundang-undangan yang tertinggi. Dengan demikian, materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis bagi bangsa Indonesia.

B.    Undang-Undang

Undang-Undang merupakan Peraturan Perundang-Undangan untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan TAP MPR. Yang berwenang membuat Undang-Undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden. Ada beberapa kriteria agar suatu masalah diatur dengan Undang-Undang, antara lain sebagai berikut :

1.    Undang-Undang dibentuk atas perintah ketentuan Undang-Undang Dasar 1945;

2.    Undang-Undang dibentuk atas perintah Ketetapan MPR;

3.    Undang-Undang dibentuk atas perintah ketentuan Undang-Undang terdahulu;

4.    Undang-Undang dibentuk dalam rangka mencabut, mengubah dan menambah Undang-Undang yang sudah ada;

5.    Undang-Undang dibentuk karena berkaitan dengan hak asasi manusia;

6.    Undang-Undang dibentuk karena berkaitan dengan kewajiban atau kepentingan orang banyak.

C.    Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

Jenis Peraturan Perundang-undangan ini (setara Undang-Undang) merupakan kewenangan Presiden karena pembentukannya tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, meskipun pada akhirnya harus diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan ditetapkan menjadi Undang-Undang. Kewenangan Presiden ini dilakukan dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, dengan ketentuan:

1.    Perpu harus diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut;

2.    Dewan Perwakilan Rakyat dapat menerima atau menolak Perpu dengan tidak mengadakan perubahan;

3.    Jika ditolak Dewan Perwakilan Rakyat, Perpu tersebut harus dicabut.

Dengan demikian, Perpu hanya dikeluarkan "dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa". Dalam praktik "hal ikhwal kegentingan yang memaksa" diartikan secara luas, tidak hanya terbatas pada keadaan yang mengandung suatu kegentingan atau ancaman, tetapi juga kebutuhan atau kepentingan yang dipandang mendesak. Yang berwenang menentukan apakah suatu keadaan dapat dikategorikan sebagai "kegentingan yang memaksa" adalah Presiden. Di samping itu, Perpu berlaku untuk jangka waktu terbatas, yaitu sampai dengan masa sidang Dewan Perwakilan Rakyat berikutnya. Terhadap Perpu yang diajukan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat juga hanya dapat menyetujui atau menolak saja. Dewan Perwakilan Rakyat tidak bisa, misalnya; menyetujui Perpu tersebut dengan melakukan perubahan.

D.    Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah baru dapat dibentuk apabila sudah ada Undang-Undangnya. Ada beberapa karakteristik Peraturan Pemerintah, yaitu:

1.    Peraturan Pemerintah tidak dapat dibentuk tanpa ada Undang-Undang induknya.

2.    Peraturan Pemerintah tidak dapat mencantumkan sanksi pidana, jika Undang-Undang induknya tidak mencantumkan sanksi pidana.

3.    Peraturan Pemerintah tidak dapat memperluas atau mengurangi ketentuan Undang-Undang induknya.

4.    Peraturan Pemerintah dapat dibentuk meskipun Undang-Undang yang bersangkutan tidak menyebutkan secara tegas, asal Peraturan Pemerintah  tersebut untuk melaksanakan Undang-Undang.

5.    Tidak ada Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 atau TAP MPR.

E.    Peraturan  Presiden

Peraturan Presiden merupakan Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Presiden disebutnya adalah Keputusan Presiden, karena pada waktu itu Keputusan Presiden mempunyai dua sifat, yaitu Keputusan Presiden yang bersifat sebagai pengaturan (regelling) dan Keputusan Presiden yang bersifat menetapkan (beschikking).

Namun setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Keputusan Presiden yang bersifat menetapkan disebutkan Keputusan Presiden, sedangkan Keputusan Presiden yang bersifat mengatur disebut Peraturan  Presiden.

F.    Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan Peraturan Perundang-Undangan untuk melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Yang berwenang membuat Peraturan Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah. Peraturan Daerah dibedakan antara Peraturan Daerah Provinsi, yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Gubernur serta Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota.

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa Peraturan Daerah dapat merupakan pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, maka materi (substansi) Peraturan Daerah seyogyanya tidak bertentangan dengan dan berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi (tingkat pusat).

Sedangkan untuk Peraturan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi, maka substansi Peraturan Daerah tersebut tidak harus berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi (tingkat pusat), tetapi harus menyesuaikan pada kondisi otonomi (kemampuan) daerah masing-masing.

Peraturan Daerah adalah sebangun dengan Undang-Undang, karena itu tata cara pembentukannya pun identik seperti tata cara pembentukan Undang-Undang dengan penyesuaian-penyesuaian. Salah satu perbedaan yang terdapat dalam Peraturan Daerah adalah adanya prosedur atau mekanisme pengesahan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi untuk materi (substansi) Peraturan Daerah tertentu, misalnya materi mengenai retribusi.

G.    Peraturan Perundang-Undangan Lain

Jenis Peraturan Perundang-Undangan lain sebagaimana yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pasal 7 ayat (4) antara lain peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, Kepala Badan, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Undang-Undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Lebih lanjut disebutkan bahwa “hirarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

H.    Latihan

Test kemampuan pemahaman, melalui diskusi kelompok.

Diskusi Kelompok:

Topik Bahasan ”Hubungan Hirarki Peraturan Perundang-Undangan dalam proses pembentukan Peraturan di era otonomi daerah, khususnya dengan Peraturan Daerah yang dianggap bermasalah”, (Fasilitator dapat mengambil contoh kasus Perda bermasalah di daerah).

Tujuan dari Diskusi:

1.    Melalui proses Diskusi, peserta dilatih meningkatkan kemampuan dalam menyampaikan pendapat, menerima pendapat dan memahami bagaimana merumuskan konsensus bersama, tanpa ada kata menang atau kalah.

2.    Materi Diskusi, untuk mengukur diri sendiri peserta terhadap pemahaman materi pembelajaran dan mempraktekkan atau menerapkan kemampuan/ kompetensi dalam proses analisis.

PERTEMUAN V DAN VI

PENELITIAN SOSIOLOGIS

1.       Hukum yang hidup dalam Masyarakat

Hukum selain dipelajari dan diteliti sebagai studi law in books, hukum juga dapata dipelajari dan diteliti sebagai suatau studi law in action. Karena mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga social yanga lain. Mempelajari hukum sebagai law in action termasuk dalam penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum non doctrinal dan bersifat empiris.

Dal;am peneitian sosiologis, hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normative yang mandiri otonom, tetapi sebagai suatu institusi social yang dikaiatkan secara riel dengan variable-vaariabel sosial lain. Penelitian hukum sosiologis atau empiris (empirical law research) adalah penelitian hukum positif yang tidak atertulis mengenai perilaku (behavior) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakata. Perilaku itu meliputi perbuatan yang seharusnya dipatuhi, baik bersifat perintah maupun larangan. Perbuatan tersebut merupakan perwujudan atau pernyataan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Dengan kata lain penelitian hukum empiris (sosiologis) mengungkapkan hukum yang hidup (living law) dan berlaku dalam masyaraitu sebagai perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perbuatan tersebut berfungsi ganda, yaitu sebagai pola terapan dan sekaligus menjadi bentuk normative hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

2.       Fokus Penelitian

Penelitian hukum sosiologis memfokuskan pada perilaku (behavior) yang dianut dan atau berkembang di masyarakat. Perilaku tersebut diterima dan dihargai oleh masyarakat karena tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum (public order) dan tidak pula bertentangan dengan moral masyarakat (social etic).

a.       Hukum adalah Perilaku

Dalam masyarakat yang menganut system hukum tidak tertulis (common law system), hukum adalah perilaku berfungsinya hukum bersamaan dengan terjadinya perilaku. Penelitian hukum empiris ini dilakukan kajian terhadap peristiwa hukum yang menimbulkan perilaku itu seperti peristiwa jual beli, sewa menyewa, dan keagenan. Perilaku berfungsi ganda sebagai hukum normative dan sekaligus sebagai terapannya. Ketentuan normative dan terapannya menyatu dalam perilaku itu.

Pada Negara-negara yang menganut system hukum tidak tertulis prosedur yang ditempuh mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :

a.       Mengidentifikasi perilaku yang terjadi

b.      Mengidentifikasi peristiwa hukum yang menjadi sumber perilaku

c.       Menetapkan ketentuan normative perilaku.

Berdasarkan langkah-langkah tersebut, sebagai contoh kasus, Penyerahan hak milik atas barang dan pembayaran harga barang. Peristiwa hukum hasil identifikasi adalah jual beli karena intinya perbuatan penyerahan hak milik atas barang dan pembayaran harga barang. Jadi ketentuan normative perilaku adalah setiap penjual wajib menyerahkan hak milik atas barang dan tiap pembeli wajib membayar harga barang.

Akan tetapi pada penelitian hukum normative empiris adalah kebalikannya, prosedur yang ditempuh adalah langkah-langkah sebagai berikut:

a.       Menetapkan ketentuan normative yang menjadi tolak ukur terapan

b.      Mngidentifikasi peristiwa hukum dan menerapkan ketntuan normative, dan

c.       Menginventarisasi hasil terapan atas peristiwa hukum.

2.       Klasifikasi Perilaku

Perilaku yang menjadi focus penelitian hukum empiris diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) tipe perilaku,yaitu:

a.Perilaku yudisial (yudicial behavior)

b. Perilaku nonyudisial (non yudicial behehavior)

c.Perilaku gabungan (combined Behavior).

Perilaku yudisial disebut juga perilaku baku yang dikenal oleh semua anggota masyarakat karena umumnya sudah ditetapkan oleh atau dibakukan melalui putusan pengadilan (yudicial decision precedent). Semua orang wajib mematuhi putusan  pengadilan karena dianggap benar dan adil.

Perilaku nonyudisial merupakan perilaku yang hidup berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kesadaran hukumnya bergantung pada pihak-pihak yang terolibat dalam peristiwa hukum yang bersangkutan. Apabila yterjadi konflik yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri. Kemudian dimintakan penyelesaian melalui pengadilan. Barulah pengadilan memberikan putusan yang benar dan adil bagi pihak-pihak yanag bersengketa. Dengan cara tersebut perilaku nonyudisial berubah status menjadi perilakj yudisial/baku yang dipaatuhi semua orang.

Perilaku gabungan merupakan dua perilaku yudisial dan non yudisial yang digabung menjadi objek penelitian hukium empiris pada waktu yang bersamaam, perilaku yudisial menjadi control perilaku nonyudisial, artinya perilaku non yudisial yang bebas berkembang dalam masyarakat mengenai peristiwa hukum yanag sama tidak bolejh menyimpang dari standar perilaku yang telah ditetapkan oleh pengadilan, yanga sifatnya merugikan masyarakat atau orang lain.

Pertemuan 3 DAN 4

BAB II

DISIPLIN, TYPE DAN RAGAM PENELITIAN HUKUM

A.      Disiplin Ilmu Hukum

Sebelum mengemukakan tentang jenis dan macam penelitian hukum, akan diuraikan terlebih dahulu tentang ilmu-ilmu hukum sebagai disiplin ilmu yaitu :

1.       Ilmu-ilmu hukum yang mencakup normwissenchapt atau sollen wissenschaft  dan tatsachenwissenschaft atau sein wissenschaft. Pertama mencakup ilmu kaedah atau ilmu pengertian atau yang biasa disebut ilmu dogmatic hukum, kedua mencakup sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum (kelima cabang ilmu hukum ini juga disebut kenyataan hukum).

2.       Politik hukum yang mencakup kegiatan memilih nilai-nilai serta menerapkannilai-nilai.

3.       Filsafat hukum, kegiatannya mencakup perenungan nilai-nilai, perumusan nilai-nilai serta penyerasian nilai-nilai.

Selain itu dipergunakan sistematika disiplin ilmu hukum berdasarkan pohon ilmu (science tree) sebagai berikut :

1.       Disiplin dasar yang mencakup

a.       Filsafat hukum;

b.      Sosiologi dan Antropologi hukum;

c.       Psikolohi hukum;

d.      Sejarah Hukum;

e.      Perbandingan hukum.

2.       Disiplin pokok yang terdiri dari :

a.       Ilmu kaedah

b.      Ilmu pengertian (a dan b diartikan sebagai dogmaatik hukum).

3.       DisipLin cabang meliputi :

a.       Hukum Tata Negara

b.      Hukum Administrasi Negara;

c.       Hukum Perdata meliputi, hukum pribadi, keluarga, harata kekayaan, waris, dagang, jual beli dll.

d.      Hukum pidana;

e.      Hukum Internasional

f.        Hukum adat

g.       Hukum lingkungan dll.

Dari uraian di atas betapa luasnya ruang lingkup disiplin ilmu hukum, dengan demikian mengandung arti, bahwa hukum merupakan bagian dari pergaulan hidup manusia yang terwujud dalam perilaku manusia maupun di dalam perangkat kaedah-kaedah yang sebenarnya juga merupakan abstraksi dari perilaku manusia. Dengan demikian, maka perilaku manusia dan cirri-cirinya yang mencakup perilaku verbal dan perilaku nyata merupakan data yang penting dalam penelitian hukum.

B.      Tujuan Penelitian Hukum

Penelitian hukum layaknya penelitian social lainnya mempunyai tujuan untuk :

a.       Mendapatkan pengetahuan tentang gejala hukum, sehingga dapat merumuskan masalah.

b.      Memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu gejala hukum, sehingga dapat merumuskan hipotesis.

c.       Untuk menggambarkan secara lengkap aspek-aspek hukum dari :

a)      Suatu keadaan

b)      Perilaku peribadi

c)       Perilaku kelompok

d.      Mendapatkan keterangan tentang frekuensi peristiwa hukum

e.      Memperoldeh data mengenai hubungan antara suatu gejala hukum dengan gejala lain (hipotesis)

f.        Menguji hipotesis yang berisikan hubungan-hubungan sebab akibat.

Disamping tujuan-tujuan umum  sebagaimana disebutkan di atas, yang secara garis besar tidak berbeda dengan penelitian ilmu-ilmu social lainnya, secara khusus maka tujuan penelitian penlitian hukum adalah :

a.       Mendapatkan asas-asas hukum dari :

-          Hukum positif tertulis

-          Rasa susila warga masyarakat

b.      Sistematika dari perangkat kaedah-kaedah hukum yang terhimpun dalam suatu kodifikasi atau peraturan perundang-undangan tertentu. Kecuali dari sistematikanya, juga diteliti taraf konsistensinya.

c.       Taraf sinkronisasi baik secara vertical maupun horizontal dari peraturan-peraturan hukum yang tertulis.

d.      Perbandingan hukum yanga terutama difokuskan  pada perbedaan-perbedaan di dalam aneka macam system/tata hukum.

e.      Sejarah hukum yang menitik beratkan pada perkembangan hukum,

f.        Identifikasi terhadap hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan (hukum adat);

g.       Efektifitas dari hukum tertulis maupun hukum kebiasaan yang tercatat.

Tujuan-tujuan khusus tersebut di atas merupakan pengkhususan dan tambahan pada tujuan penelitian ilmu-ilmu social, artinya kedua hal tersebut bukan merupakan lawannya melainkan saling melengkapi satu dengan lainnya.

C.      JENIS DAN MACAM PENELITIAN HUKUM

Penelitian hukum dan disiplin hukum adalah dua hal yang saling membutuhkan dan melengkapi. Penelitian hukum adalah suatu proses dari kegiatan mengungkap kembali fenomena atau realita yang menjadi masalah di bidang hukum, hasilnya adalah ilmu pengetahuan dalam disiplin hukum. Tetapi penelitian hukum dan disiplin ilmu hukum kedua-duanya merupakan proses untuk mengungkapkan kebenaran.

Penelitian hukum secara garis besar oleh Ronny Hanityo Soemitro dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu penelitian hukum normative atau penelitian hukum doktrinal dan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis[1]. Penelitian hukum normative dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian kepustakaan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer.

Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad[2] dilihat dari segi focus kajiannya penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) type, yaitu :

a.       Penelitian hukum  Normatif (normative law research), yakni mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai kaedah atau norma yang berlaku di masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku berupa hukum positif tertulis yang dibuat oleh lembaga legislatif (undang-undang dasar, kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah dan seterusnya) dan norma hukum tertulis yang dibuat oleh lembaga peradilan (judge made law) dan norma hukum tertulis yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, Laporan hukum, caatatan hukum dan rancangan undang-undang). Penelitian hukum normative ada yang menyebutnya juga dengan istilah penelitian hukum teoritis/dogmatis.

b.      Penelitian Hukum normative-empiris (applied law research), yaitu mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara factual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian ini dimaksudkan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum in concreto sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau kontrak. Dengan kata lain apakah ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak telah dilaksanakan sebagaimana patutnya atau tidak, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.

Penelitian hukum normative empiris (terapan) berawal dari studi terhadap ketentuan hukum positif tertulis (perundang-undangan) yang diberlakukan pada peristiwa hukum in concreto dalam masyarakat, seperti jual beli, perjanjian kredit. Dalam penelitian hukum normaatif empiris selalu terdapat gabungan dua (2) tahap kajian, pertama kajian hukum normative (undang-undang, kontrak) kedua, kajian hukum empiris berupa penerapan (implementasi) pada peristiwa hukum in concreto.

Penelitian hukum empiris, mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behavior) sebagai gejala social yanag sifatnya tidak tertulis, yang dialamai setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris penelitiannya bertolak dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (field research).

Penelitian hukum empiris/sosiologis menggali pola perilaku yang hidup di masyarakat sebagai gejala yuridis melalui uangkapan perilaku yang dialami oleh angota masyarakat. Perilaku tersebut berfungsi ganda, yaitu sebagai pola perbuatan yang dibenarkan, diterima dan dihargai masyarakat, serta sekaligus menjadi bentuk normative yang hidup dalam masyarakat. Perilaku dimaksud umumnya terdapat dalam adat istiadat, kebiasaan dan kepatutan masyarakat berbagai etnik di Indonesia.

Soerjono Soekanto[3] membedakan penelitian hukum normataif dan penelitian hukum empiris dari sudut tujuannya yaitu :

a.       Penelitian hukum Normatif mencakup : Penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum,, sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.

b.      Penelitian hukum sosiologis atau empiris terdiri dari, Penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.

Selain dua type penelitian tersebut di atas, dari ragamnya penelitian hukum dapat ditinjau dari berbagai . Misalnya :

1.       Dari sudut sifatnya :

o   Penelitian eksploratoris, yakni penelitian yang bersifat mendasar dan bertujuan untuk memperoleh keterangan, informasi dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Karena bersifat mendasar dan awal maka disebut penelitian penjelajahan.

o   Penelitian deskriftif, bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada waktu tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.

o   Penelitian eksplanatoris,yaitu penelitian hukum yang bersifat menjelaskan dan bertujuan untuk menguji hipotesis guna memperkuat atau menolak teori atau hipotesis  hasil penelitian yanga sudah ada.

D.      PENELITIAN HUKUM NORMATIF

Penelitian hukum normative merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder umum yanga dapat diteliti adalah :

a.       Data sekunder yang bersifat pribadi:

a)       dokumen-dokumen pribadibaga-lembaga di tempat yang bersangkutan (pernah) bekerja.

b)      Data pribadi yang tersimpan di lem

b.      Data sekunder yang bersifat public

a)      Data arsip

b)      Data resmi pada instansi-instansi pemerintah

c)       Data yang dipublikasikan (misalnya:yurisprudensi Mahkamah Agung)

Data sekunderr di bidang hukum (dibandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat di bedakan menjadi :

a.       Bahan hukum primer,

a)      Norma Dasar Pancasila

b)      Peraturan dasar, batang tubuh UUD 1945, amandemen UUD 1945

c)       Peraturan perundang-undangan

d)      Yurisprudensi

e)      Putusan pengadilan

f)       Traktar, kontrak dan lain sejenisnya.

Bahan hukum di atas mempunyai kekuatan mengikat.

a.       Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer adalah :

a)      Draft peraturan perundang-undangan

b)      Hasil karya ilmiah pra sarjana

c)       Hasil-hasil penelitian

b.      Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya, bibliografi dan indeks kumulatif.

Dengan mengadakan penelitian kepustakaan akan diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam penelitian lapangan. Yang perlu diperhatikan dalam melakukan penelitian hukum normative adalah :

a.       Data sekunder dianggap sebagai data tuntas;

b.      Otensitas (keaslian) data sekunder harus diperiksa secara kritis sebelum dipergunakan dalam penelitian yanga dilaksanakan sendiri

c.       Apabila tidak ada penjelasan, sukar untuk mengetahui metode yang dipergunakan dalam pengumpulan dan pengolahan data sekunder tersebut;

d.       Kerapkali sukar untuk mengetahjui secara pasti lokasi terkumpulnya data sekunder tersebut;

Beberapa macam penelitian hukum normatif yaitu :

1. Penelitian inventarisasi hukum positif

Inventarisasi hukum positif merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum dari tipe yang lain. Sebelum dapata diketemukan norma hukum in concreto atau diketemukan teori-teori tentang proses kehidupan hukum, haruslah diketahui terlebih dahulu termasuk apa saja yang termasuk ke dalam hukum positif yang sedang berlaku.

Ada yang memandang bahwakegiatan inventarisasi hukum positif merupakan pekerjaan yang hanya kumpul mengumpulkan saja. Sesungguhnya kegiatan inventarisasi dilakukan melalui proses klasifikasi yang logis dan sistematis. Seperti halnya penelitian eksplorasi sebagaimana di uraikan dalam bagian terdahulu.

Terdapat 3 (tiga) hal pokok dalam melaksanakan penelitian inventarisasi hukum  positif ini, pertama penetapan criteria identifikasi untuk menyeleksi norma-norma yanga dimasukkan sebagai norma hukum positif dan norma-norma yang dianggap sebagai  norma social yang bukan hukum. Kedua melakukan pengumpulan norma-norma yang sudah diidentifikasi sebagai norma hukum tersebut. Ketiga dilakukan pengorganisasian norma-norma yang sudah diidentifikasi dan dikumpulkan itu kedalam suatu system yng komprehensif (menyeluruh). Dalam menentukan  criteria tersebut di atas terdapat tiga konsep pokok yaitu, pertama, konsepsi legisme yang positivism yang berpendapat bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh institusi atau oleh pejabat yang berwenang. Dengan kata lain dalam konsep ini peneliti hanya mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang tertulis saja ke dalam identifikasi yang dilakukan.

Konsepsi ketiga mengemukakan bahwa hukum identik dengan keputusan hakim, oleh karena itu inventarisasi melalui identifikasi putusan-putusan hakim yang dibutuhkan oleh peneliti.

2. Penelitian terhadap asas-asas hukum

Penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap norma-norma hukum yaitu yang merupakan patokan-patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas. Penelitian demikian dapat dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu apabila bahan-bahan tadi mengandung norma-norma hukum.

Tidak setiap pasal dalam suatu perundang-undangan mengandung norma hukum, ada pasal-pasal yang hanya dalam ketentuan umum suatu perundang-undangan. Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan penelitian filosofis, karena asas hukum merupakan unsure ideal dari hukum. Untuk menjelaskan adanya asas hukum, perlu dijelaskan llebih dahulu timbulnya pasangan  nilai dalam kehidupan manusia yang merupakan asal mula asas hukum.

Sesuai dengan kenyataan, manusia hidup dalam masyarakat mempunyai bakat dan pengalaman. Dengan bakat dan pengalaman tersebut manusia hidup untuk mencapai tujuan yanga diinginkan, dan pada umumnya manusia menginnginkan keserasian dlam kehidupan pribadi maupun antar pribadi dan itu merupakan dua aspek pokok.

Keserasian tersebut kemudian menjadi nilai-nilai yang merupakan gagasan-gagasan mengenai tujuan yang dikehendaki yang mula-mula menghasilkan nilai ketertiban dan ketentraman. Berdasarkan pada nilai keserasian yang berpasangan tersebut, menghasilkan asas-asas hukum yang merupakan dasar materiel pembentukan  norma hukum secara dinamis. Asas-asas hukum tersebut membentuk isi norma hukum. Asas hukum tersebut dibedakan asas hukum konstitutum prosf dan asas hukum regulatif sejajar dengan itu adalah azas hukum umum dan asas hukum khusus. Asasi hukum konstitutif adalah asas hukum asas yanga harus ada dalam kehidupan suatu system hukum. Sedangkan asas regulative diperlukan untuk dapat berprosesnya system hukum. Asas hukum demikian itu ada yang berlaku umum, artinya harus selalu ada pada setiap system hukum. Asas hukum khusus merupakan perwujudan dari kekususan masyarakat dan budayanya yang tercermin dalam system hukumnya. Asas-asas hukum khusus, baik yang konstitutif maupun yang regulative misalnya, hukum tata Negara, hukum administrasi Negara dan seterusnya. Pembentukan norma-norma  hukum yanga tidak di dasarkan pada asas-asas hukum konstitutif menghasilkan norma-norma yanag secara materil bukan norma hukum. Kalau asas-asas hukum regulaatif tidak diperhaatikan maka yang dihasilkan adalah norma-norma hukum yang tidak adil.

Beberapa contoh asas hukum konstitutif yang berasal dari masyarakat belanda:

1.      Hukum Tata Negara

a.      Asas representasi

b.      Asas pemisahan kekuasaan Negara (trias politika)

c.       Asas rule of law

d.      Asas kemandirian dan kekuasaan kehakiman

2.      Hukum Admninistrasi Negara

a.      Asas tanggungjawab Negara terhadap tingkah laku petugas/pejabat Negara

b.      Asas pemerintahan yang pantas

3.      Hukum Pidana

a.      Asas tiada pidana tanpa kesalahan

b.      Asas ne bis in idem

Untuk di Indonesia yang berbeda masyarakat dan budayanya asas-asas hukum terdapat perbedaan misalnya, sebagaimana terkandung dalam UUD 1945 :

Pasal 1

(1)    Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik.

* (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang

Dasar.

* (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

Pada penelitian terhadap yurisprudensi yang perlu dilakukan pada awalnya adalah mengidentifikasi norma hukumnya. Daari sudut isinya keputusan hakim dapatr dibagi tiga yaitu :

1.      Pertimbangan-pertimbangan tentang kenyataan yanga diketemukan oleh hakim setelah memeriksa perkara itu;

2.      Pertimbangan-pertimbangan tentang hukumnya dalam perkara itu yanga diketemukan oleh hakim, berdasarkan kenyataan-kenyataan tadi;

3.      Keputusannya atau dictumnya.

Dari isinya itu haruslah dapaat dirumuskan norma hukumnya untuk kemudian diteliti asas-asas hukumnya. Petunjuk tentang adanya norma hukum akan dapat diperiksa pada ratio decendi yang mencakup factor-faktor yanag secara yuridis dianggap relevan.

Asas-asas hukum perundang-undangan tidak sama dengan asas-asas hukum yurisprudensi. Asas hukum perundang-undangan diantaranya asas undang-undang tidak boleh berlaku surut, asas undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum dan lain sebgainya. Sedangkan asas-asas hukum yurisprudensi menyangkut masalah peradilan seperti, asas preseden, asas kebebasan, asas peradilan cepat dan biaya ringan dan lainnya.

3. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum

Dalam penelitian terhadap taraf sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal, maka yang diteliti adalah sampai sejauh manakah hukum positif tertulis yang ada serasi. Hal ini dapat ditinjau secara vertikal, yakni apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan, apabila dilihat dari sudut hirarki perundang-undangan tersebut. Sedang apabila dilakukan penelitian taraf sinkronisasi secara horisontal, maka yang ditinjau adalah perundang-undangan yang sederajat yang mengatur bidang yang sama.

Penelitian tersebut di atas bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan sampai sejauhmana suatu peraturan perundang-undangan tertentu itu serasi secara vertikal atau serasi secara horizontal, apabila perundang-undangan tersebut adalah sederajat dan termasuk dalam bidang yang sama. Apabila yang dilakukan adalah penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal, maka yang termasuk dalam ruang lingkupnya adalah berbagai perundang-undangan yang derajatnya berbeda-beda yang mengatur bidang yang sama. Untuk dapat melakukan penelitian taraf sinkronisasi, lebih dahululu dilakukan inventarisasi perundang-undangan yang mengatur bidang hukum yang telah ditentukan untuk diteliti. Misalnya akan di adakan penelitian tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia, maka penelitian inventarisasi perundang-undangan yang mengatur masalah hak asasi manusia tersebut harus disusun menurut urut-urutan hirarkhi perundang-undangan sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

a.      UUD Negara RI tahun 1945

b.      Undang-Undang/Perpu

c.       Peraturan Pemerintah

d.      Peraturan Presiden

e.      Peraturan Daerah

Inventarisasi juga harus dilakukan secara kronologis yaitu sesuai dengan uruta waktu dikeluarkannya perundang-undangan ersebut, sehingga inventarisasi itu dapat pula dipergunakan sebagai bahan penelitian terhadap asas perundang-undangan dan juga penelitian terhadap asas perundang-undang dan juga penelitian terhadap taraf sinkronisasi secara horizontal. Contohnya mengenai hak asasi manusia adalah sebagai berikut :

1.      UUD NKRI 1945

2.      TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

3.      Undang-Undang

a.      UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskiriminasi terhadap wanita

b.      UU Nomor 5 Tahun 1998 pengesahan  konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia)

c.       UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum

d.      UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

e.      UU Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Konvensi Internasional tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi Rasial;

f.        UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

g.      UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

h.      UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga.

i.        UU Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Kovenan Internasional T Hak-Hak Sipil Dan Politik;

j.        UU Nomor 11 Tahun 20005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

k.       UU Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

4.      Peraturan Pemerintah

a.      PP nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat;

b.      PP Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

5.      Keputusan Presiden

a.      Keppres Nomor 36 Tahun 1990 Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights

b.      Keppres Nomor 40 Tahun 2004 Pengesahan Convention on The Rights of the Child (konvensi tentang hak-hak anak)

c.       Keppres Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009

Dari uraian di atas jelas bahwa pada penelitian terhadap sinkronisasi secara vertikal yang diteliti adalah perundang-undangan suatu bidang hukum tertentu dalam perspektif hirarkhisnya. Penelitian ini juga harus di dasarkan pada fungsi tiap perundang-undangan tersebut masing-masing, sehingga taraf kesesuaiannya akan diketahui dengan jelas. Misalnya peraturan Pemerintah yang setingkat lebih rendah dari undang-undang merupakan peraturan yang diciptakan untuk menjalankan atau melaksanakan undang-undang.

Penelitian hukum terhadap taraf sinkronisasi secara horizontal dapat dilakukan secara lebih rinci dengan mengadakan inventarisasi yang sejajar. Dengan menempatkan perundang-undangan yanga sederajat pada posisi yang sejajar, akan lebih mudah untuk mengidentifikasi terhadap taraf sinkronisasi yang rendah sedang atau tinggi.

Contoh :

1.      Undang-undang No. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

2.      Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

3.    Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Undang-undang tersebut di atas secara mudah dapat diidentifikasikan ruang lingkupnya yaitu mengenai tenaga kerja, jaminan social dan keselamatan kerja, yang kesemuanya berkaitan erat dengan ketenagakerjaan. Masalahnya apakah ada kesesuaian antara antara ketiga undang-undang sehingga tercipta situasi ketenagakerjaan yang baik.

4.      Penelitian untuk menemukan hukum in concreto

Penelitian untuk menemukan hukum bagi suatu perkara in concreto merupakan usaha untuk menemukan apakah hukumnya yang sesuai untuk diterapkan in concreto guna menyelesaikan suatu perkara tertentu dan dimanakah bunyi peraturan hukum itu dapaata ditemukan termasuk kedalam penelitian hukum dan juga disebut legal research. Penelitian hukum demikian ini mensyaratkan sudah selesainya inventarisasi hukum positif yang berlaku in abstracto.

Dalam penelitian hukum normative jenis ini norma hukum in abstracta  sebagai premis major, sedangkan fakta-fakta yang relevan dalam perkara dipakai premis minor. Melalui proses silogisme diperoleh sebuah konklusi berupa hukum positif in concreto yanag dicari. Kegiatan penemuan hukum seperti tersebut di atas merupakan penelitian hukum jga,  karena membuat deskripsi actual, mencarikan pemecahan dengan berkonsultasi secara kritis pada seperangkat norma hukum positif yang berlaku, disebut juga penelitian hukum klinis (clinical legal research). Seperti penelitgian kedokteran yang mencari jawaban terepeutik yang tepat untuk suatu masalah actual yanga sudah diagnosis dengan berkonsultasi dengan beberapa teori yang kompleks yanag dikuasai. Hasil penelitian tidak memiliki validitas yang berlaku umum, karena hasilnya bersifat kasuistis. Sebab tujuannya bukan untuk membangun teori tetapi menguji teoeri yang telah ada pada situasi konkrit.

5.      Penelitian SIstematik Hukum

Penelitian sistemataik hukum dilakukan terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kerangka acuan yang digunakan adalah pengertian-pengertian dasar yang terdapat dalam system hukum. Seperti, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. Kerangka acuan tersebut pada penelitian kepustakaan dapata dipergunakan sebagai kerangka konsepsional, apabila tiap-tiap istilah tersebut dirumnuskan cirri-cirinya sehingga menjadi pengertian-pengertian.

Contoh, yang dimaksud masyarakat hukum adalah masyarakat sebagai suatu system hubungan yang teratur dengan hukumnya. Yang dimaksud dengan hukumnya adalah hukum yang tercipta dan berlaku, oleh dan untuk system hubungan itu sendiri.

Subjek hukum merupakan pihak-pihak yanag menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan yang teratur yaitu yang disebut masyarakat hukum.

Sifat subyek hukum ada yang :

1.      Mandiri

2.      Terlindung

3.      Berkemampuan penuh

Subyek hukum adalah :

1.      Pribadi/orang

2.      Badan hukum


[1] Ronny Hannityo Sooemitro,1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,Jakarta,Ghalia Indonesia,hal.9-10.

[2] Abdulkadir Muhammad,Op.cit.hal.52-55.

[3] Soerjono Soekanto, Op.Cit. hal.45

PERTEMUAN 1

BAB I

NEGARA HUKUM

 

Setelah mengikuti pembelajaran ini mahasiswa mampu, memahami dan menjelaskan konsep Negara hukum dan unsur-unsur negara hukum, memahami dan menjelaskan Indonesia sebagai Negara hukum, serta azas-azas umum penyelenggaraan negara.

A.    Perkembangan  Pemikiran Negara Hukum

Pemikiran atau konsepsi manusia tentang negara hukum lahir dan berkembang seiring dengan perkembangan sejarah manusia, oleh karena itu, meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, namun pada tataran implementasi ternyata dipengaruhi oleh  karakteristik negara dan manusianya yang beragam. Hal ini dapat terjadi, disamping pengaruh falsafah bangsa, ideologi negara, dan lain-lain, juga karena adanya pengaruh perkembangan sejarah manusia.  Atas dasar itu, secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti negara hukum menurut Al Qur’an dan Sunnah atau nomkokrasi Islam, negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan rechsstaat, negara hukum menurut konsep Anglo Saxon (rule of law), konsep socialist legality, dan konsep negara hukum Pancasila.[1] Konsep-konsep negara hukum ini memiliki dinamika sejarahnya masing-masing.

Tahir Azhary dalam bukunya Negara Hukum sebagai dikutip oleh Ridwan HR, yaitu secara embrionik, gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles, ketika ia mengintroduksi konsep Nomoi, sebagai karya tulis ketiga yang dibuat di usia tuanya. Sementara itu, dalam dua tulisan pertama, Politeia dan Politicos, belum muncul istilah negara hukum. Dalam Nomoi, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik.[2] Gagasan Plato tentang negara hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh muridnya, Aristoteles, yang menuliskannya dalam buku Politica. Plato mengemukakan konsep nomoi yang dapat dianggap sebagai cikal-bakal pemikiran tentang Negara hukum. Aristotoles mengemukakan ide Negara hukum yang dikaitkannya dengan arti Negara yang dalam perumusannya masih terkait kepada “polis”. Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam Negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Manusia perlu dididik menjadi warga yang baik, yang bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersifat adil. Apabila keadaan semacam itu telah terwujud, maka terciptalah suatu “negara hukum”, karena tujuan Negara adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan. Dalam Negara seperti ini, keadilanlah yang memerintah dan harus terjelma di dalam Negara, dan hukum berfungsi memberi kepada setiap apa yang sebenarnya berhak ia terima.

Ide negara hukum menurut Aristoteles ini, nampaknya sangat erat dengan “keadilan”, bahkan suatu negara akan dikatakan sebagai negara hukum apabila suatu keadilan telah tercapai. Konstruksi seperti ini mengarah pada bentuk Negara hukum dalam arti “ethis” dan sempit, karena tujuan Negara semata-mata mencapai keadilan. Teori-teori yang mengajarkan hal tersebut dinamakan teori-teori ethis, sebab menurut teori ini isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran ethis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil.

Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ada tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi yaitu pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; ketiga, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintah yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-tekanan yang dilaksanakan pemerintahan yang berkuasa. Dalam kaitannya dengan konstitusi, Aristoteles mengatakan bahwa konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan dan apa akhir dari setiap masyarakat. Selain itu, konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan-aturan tersebut.[3] Konsep Negara hukum yang dikembangkan oleh Plato dan Aristoteles lahir beberapa puluh tahun sebelum masehi.

Pada perkembangan berikutnya kelahiran konsep Negara hukum sesudah masehi didasarkan pada sistem pemerintahan yang berkuasa pada waktu itu, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh beberapa ahli.

Machiavelli (1469-1527) seorang sejarawan dan ahli Negara telah menulis bukunya yang terkenal ”II Prinsipe (The Prince)” tahun 1513. Beliau hidup pada masa intrik-intrik dan peperangan yang terus-menerus di Florence, dimana pada waktu tata kehidupan berbangsa dan bernegara lebih mengutamakan kepentingan Negara. Tata keamanan dan ketentraman, disamping keagungan Negara, harus merupakan tujuan Negara, supaya Italia menjadi suatu Negara nasional. Dalam usaha untuk mewujudkan cita-cita itu raja harus merasa dirinya tidak terikat oleh norma-norma agama atau pun norma-norma akhlak. Raja dianjurkan supaya jangan berjuang dengan mentaati hukum; raja harus menggunakan kekuasaan dan kekerasan seperti halnya juga binatang.[4] Penguasa menurut beliau, yaitu pimpinan Negara, haruslah mempunyai sifat-sifat seperti kancil untuk mancari lubang jaring dan menjadi singa untuk mengejutkan serigala.[5] Demikianlah beberapa anjuran Machiavelli kepada raja untuk menerapkan absolutisme dalam Negara. Maksudnya agar Negara Italia menjadi Negara besar yang berkuasa.

Jean Bodin juga menganjurkan absolutisme raja. Raja harus mempunyai hak mutlak membuat undang-undang bagi rakyatnya yang diperintah. Akan tetapi berlawanan dengan Machiavelli, ia mengatakan bahwa raja itu terikat dengan hukum alam.[6] Lebih lanjut beliau memandang kekuasan yang terpusat pada Negara yang makin lama makin tegas tampak dalam bentuk kekuasaan raja. Karena itu disimpulkannya, bahwa dasar pemerintah absolut terletak dalam kedaulatan yaitu kekuasaan raja yang superior.[7]

Thomas Hobbes berpendapat bahwa manusia sebelum hidup dalam lingkungan masyarakat bernegara, hidup dalam alam. Dalam keadaan alami itu manusia mempunyai hak alami yang utama, yaitu hak utama mempertahankan diri sendiri. Dalam situasi demikian itu manusia merupakan musuh bagi manusia lainnya dan siap saling menerka seperti serigala, akibatnya ialah merajalelanya peperangan semuanya melawan semuanya. Namun, dibimbing oleh akalnya manusia mengerti bahwa bila keadaan yang demikian itu diteruskan, semuanya akan binasa. Oleh karena itu manusia lalu bergabung memilih penguasa yang menjamin hukum malalui suatu perjanjian sosial. Dalam teori Hobbes, perjanjian masyarakat yang tidak dipakai untuk membangun masyarakat (civitas) melainkan untuk membentuk kekuasaan yang disebabkan kepada raja. Jadi raja bukan menerima kekuasan dari masyarakat melainkan ia memperoleh wewenang dan kuasanya kepada raja, maka kekuasaan raja itu mutlak.[8]

Inilah beberapa ahli yang secara ekstrim menyatakan pendapat mereka untuk membenarkan sistem pemerintahan yang bersifat absolut guna diterapkan dalam kehidupan bernegara. Memang apabila ditelusuri lebih jauh pandangan ini, tentu kita akan melihat bahwa konsepsi mereka dilatarbelakangi oleh adanya situasi Negara yang buruk di masa mereka hidup. Sehingga bagi mereka Negara atau penguasa yang kuat diperlukan untuk mengatasi peperangan yang terjadi waktu itu.

Perlawanan terhadap kekuasaan yang mutlak dari raja secara konkret dilaksanakan dengan memperjuangkan sistem konstitusional, yaitu sistem pemerintahan yang berdasarkan konstitusi. Pemerintahan tidak boleh dilakukan menurut kehendak raja saja, melainkan harus didasarkan pada hukum konstitusi. John Locke mengemukakan, kekuasaan raja harus dibatasi oleh suatu “leges fundamentalis”.

Namun perlu dicatat bahwa perjuangan konstitusional yang membatasi kekuasaan raja banyak dipengaruhi oleh berbagai perkembangan, diantaranya:

1. Reformasi;

2. Renaissance;

3. Hukum Kodrat;

4. Timbulnya kaum bourgeoisi beserta aliran Pencerahan Akal(Aufklearung).[9]

Seiring dengan berkembang jaman dan tuntutan masayarakat pada waktu, lahir pula gagasan atau pemikiran untuk melindungi hak-hak asasi manusia yang dipelopori oleh pemikir-pemikir Inggris dan Prancis yang sangat mempengaruhi tumbangnya absolutisme dan lahirnya Negara hukum.

Di Inggris, sebenarnya perlawanan masyarakat terhadap Negara (Monarchi Absolutis), telah lama berjalan sebelum John Locke mengarang bukunya, terjelma dalam pertikaian terus menerus antara “King dan Parliament”, yang melahirkan piagam-piagam dimana diakui hak-hak asasi bangsa Inggris, yaitu:

1. Magna Charta (1215);

2. Petition of Rights (1628);

3. Habeas Corpus Act (1679);

4. Bill of Rights (1689).

Dalam hal ini, pada umumnya kemenangan ada di pihak masyarakat, monarki absolut tidak dapat berkembang, sedangkan Parlemen langkah demi langkah membesarkan pengaruhnya.[10]

Di Perancis, pelopornya antara lain Montesquieu (1688-1775) dan J.J. Rousseau (1746-1827). Di Negara ini pun Renaissance dan Reformasi berkembang dengan baik. Perjuangan hak-hak asasi manusia di Perancis itu memuncak dalam revolusi Perancis pada tahun 1789, yang berhasil menetapkan hak-hak asasi manusia dalam “Declarationdes Drots de I’homme et du Citoyen”, yang pada tahun itu ditetapkan oleh “Assemblee National” Perancis serta pada tahun berikutnya dimasukkan ke dalam Constitution.[11] Sedangkan di Amerika Serikat sebelumnya, yaitu pada tanggal 4 Juli 1776 sudah dirumuskan dalam “Declaration of Independent”.

Jadi dengan adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia maka kekuasaan absolut dari raja lama kelamaan semakin susut dan bersama-sama dengan itu kebutuhan akan Negara hukum makin mantap.

Lebih lanjut Budiono mengatakan sebagai berikut: “pada babak sejarah sekarang, sukar untuk membayangkan Negara tidak sebagai Negara hukum. Setiap Negara yang tidak mau dikucilkan dari pergaulan masyarakat internasional menjelang abad XXI paling sedikit secara formal akan memaklumkan dirinya sebagai Negara hukum. Dalam Negara hukum, hukum menajadi aturan permainan untuk mencapai cita-cita bersama sebagai kesepakatan politik. Hukum juga menjadi aturan permainan untuk menyelesaikan segala macam perselisihan, termasuk juga perselisihan politik dalam rangka mencapai kesepakatan politik tadi. Dengan demikian, hukum tidak mengabdi kepada kepentingan politik sektarian dan primordial melainkan kepada cita-cita politik dalam kerangka kenegaraan”[12].

Lebih lanjut para ahli yang menganut faham kedaulatan berpendapat bahwa hukum bukanlah semata-mata apa yang secara formal diundangkan oleh badan legislatif suatu Negara. Hukum (dan kedaulatan sebagai aspeknya) bersumberkan perasaan hukum anggota-anggota masyarakat. Perasaan hukum adalah sumber dan merupakan pencipta hukum. Negara hanya memberi bentuk pada perasaan ini. Hanya apa yang sesuai dengan perasaan hukum itulah yang benar-benar merupakan hukum.

Hugo Krabbe sebagai salah seorang ahli yang mempelopori aliran ini berpendapat bahwa Negara seharusnya Negara hukum (rechtsstaat) dan setiap tindakan Negara harus didasarkan pada hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan pada hukum. Kalau diperhatikan lebih jauh ke belakang, konsep kedaulatan yang didasarkan pada hukum ini adalah suatu reaksi atas prinsip ajaran kedaulatan Negara. Menurut teori kedaulatan Negara, segala sesuatu dijalankan dalam setiap kebijaksanaan Negara, karena Negara diberi kekuasaan yang tidak terbatas. Para penganut paham ini beranggapan bahwa hukum tidak lain dari kemauan Negara itu sendiri yang dikonkretkan. Dalam perkembangan selanjutnya para ahli menganggap bahwa paham kedaulatan Negara tidak sesuai dengan kenyataan. Akhirnya mereka berpaling ke supremasi hukum sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Aliran ini lebih memperhatikan realitas dengan menyataan-kenyataan sejarah. Bahkan lebih ekstrim lagi kita melihat prinsip Negara dan hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang mengatakan bahwa pada hahekatnya Negara adalah identik dengan hukum, karena itu tertib hukum tidak ada bedanya dengan tertib Negara.

Pandangan Hans Kelsen di atas adalah yang paling ekstrim dari pengikut paham kedaulatan hukum. Bahkan beranggapan bahwa Negara semata-mata konstruksi hukum belaka, karena itu beliau mendapat kritikan-kritikan yang tidak henti-hentinya dari ahli-ahli lain. Teristimewa dari sosiolog-sosiolog, karena ia dianggap anti sosiologi. Hans Kelsen dianggap meremehkan peranan dan manfaat sosiologi di dalam penelaahannya mengenai Negara. Memang disadari bahwa Negara bukanlah semata-mata menjadi objek hukum sendiri atau Negara tidak mutlah identik dengan hukum sebagaimana pendapat Kelsen itu. Tapi selain ilmu hukum, masih banyak lagi disiplin ilmu lain yang menjadikan Negara sebagai objek pembahasan. Hal ini dapat kita lihat pada beberapa disiplin ilmu, seperti ilmu politik, ilmu pemerintahan, sosiologi serta ilmu lainnya.

Selanjutnya, meskipun ide tentang Negara hukum telah lama diungkapkan oleh para ahli, namun dipandang dari segi penggunaan istilah “Negara hukum”, istilah tersebut sebenarnya baru mulai tampil ke muka dalam abad kesembilan belas sebagaimana yang dikembang oleh A.V Dicey dengan konsep Negara hukum Rule of Law di Negara Anglo Saxon, dan Frederich Julius Stahl dengan konsep Negara hukum Rectsstaats di Negara Eropa Continental.

B.    Unsur-unsur Negara Hukum

Gagasan tentang negara hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli baik oleh Plato, Aristoteles, John Lock, Montesque dan sebagainya masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara lebih eksplisit pada abad ke-19, yaitu dengan munculnya konsep Rechsstaat yang dikembangkan oleh Frederich Julius Stahl di Eropa Contiental yang diilhami oleh pemikiran Immanuel Kant. Menurut Stahl, unsur-unsur negara hukum (rechtsstaat) adalah:

1.   Perlindungan hak-hak asasi manusia;

2.   Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;

3.   Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;  dan

4.   Peradilan administrasi dalam perselisihan.[13]

Pada saat yang hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum (Rule of Law) yang dikembangkan oleh A.V Dicey, yang lahir dalam naungan sistem hukum Anglo-Saxon. Dicey mengemukakan unsur-unsur Rule of Law sebagai berikut.

1.       Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of the law), yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (absence of arbitrary power);

2.       Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (equality before the law). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun orang pejabat.

3.       Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh Undang-Undang Dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.[14]

Lebih lanjut H. Abdul Latief mengemukakan bahwa Negara hukum pada prinsipnya mengandung unsur-unsur:

1.       Pemerintahan dilakukan berdasarkan undang-undang (asas legalitas) dimana kekuasaan dan wewenang yang dimiliki pemerintah hanya semata-mata ditentukan oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang;

2.       Dalam Negara itu hak-hak dasar manusia diakui dan dihormati oleh penguasa yang bersangkutan;

3.       Kekuasaan pemerintah dalam Negara itu tidak dipusatkan dalam satu tangan, tetapi harus diberi kepada lembaga-lembaga kenegaraan di mana yang satu melakukan pengawasan terhadap yang lain sehingga tercipta suatu keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga kenegaraan tersebut;

4.       Perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh aparatur kekuasaan pemerintah dimungkinkan untuk dapat diajukan kepada pengadilan yang tidak memihak yang diberi wewenang menilai apakah perbuatan pemerintahan tersebut bersifat melawan hukum atau tidak.

Munculnya “unsur peradilan administrasi dalam perselisihan” pada konsep rechsstaat menunjukan adanya hubungan historis antara negara hukum Eropa Kontinental dengan hukum Romawi. Philipus M. Hadjon menberikan pendapat berikut ini:

“Konsep  rechsstaat bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut “Civil Law” atau ”Modern Roman Law”, sedangkan konsep Rule Of Law bertumpu atas sistem hukum yang disebut “Common Law”. Karakteristik civil law adalah administratif, sedangkan karakteristik common law adalah judicial. Perbedaan Karakteristik yang demikian disebabkan karena latar belakang daripada kekuasaan raja. Pada Zaman Romawi, kekuasaan yang menonjol dari raja ialah membuat peraturan melalui dekrit. Kekuasaan itu kemudian didelegasi kepada pejabat-pejabat administratif yang membuat pengarahan-pengarahan tertulis bagi hakim tentang bagaimana memutus suatu sengkata. Begitu besarnya peranan administrasi, sehingga tidaklah mengherankan kalau dalam sistem continental-lah mula pertama muncul cabang hukum baru yang disebut “droit administraf “ dan inti dari “droit administraf“ adalah hubungan antara administrasi dengan rakyat, di Kontinen dipikirkan langkah-langkah untuk membatasi kekuasaan administrasi negara (hukum administrasi dan peradilan administrasi).”[15]

Dalam perkembangannya konsep negara hukum tersebut kemudian mengalami penyempurnaan, yang secara umum dapat dilihat di antaranya:”[16]

1.       Sistem pemerintah negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat;

2.       Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau Peraturan Perundang-Undangan;

3.       Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);

4.       Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;

5.       Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechterlijke controle) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pangaruh eksekutif;

6.       Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah;

7.       Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran  warga negara.

Perumusan unsur-unsur negara hukum ini tidak terlepas dari falsafah dan sosio politik yang melatarbelakanginya, terutama pengaruh falsafah individualisme, yang menempatkan individu atau warga negara sebagai primus interpares dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, unsur pembatasan kekuasaan Negara untuk melindungi hak-hak individu menempati posisi yang signifikan. Semangat membatasi kekuasaan Negara ini semakin kental segera setelah lahirnya adagium yang begitu popular dari Lord Acton, yaitu “Power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely”; (Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi kekuasaan yang tidak terbatas (absolute) pasti akan disalahgunakan). Model Negara hukum seperti ini berdasarkan catatan sejarah dikenal dengan sebutan demokrasi konstitusional, dengan ciri bahwa pemerintah yang demoktratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan sering disebut “pemerintah berdasarkan kontitusi” (constitutional government).[17] Meskipun tidak semua Negara yang memiliki konstitusi diilhami oleh semangat individualisme, semangat untuk melindungi kepentingan individu melalui konstitusi dianggap paling memungkinkan, terlepas dari falsafah Negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, esensi dari Negara berkonstitusi adalah perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Atas dasar itu, keberadaan konstitusi dalam suatu Negara merupakan condition sine quanon.

Menurut Sri Soemantri, tidak ada suatu negarapun di dunia ini yang tidak mempunyai konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.[18] Bila Negara hukum diidentikkan dengan keberadaan konstitusi dalam suatu Negara, maka benar apa yang dikemukakan oleh A. Hamid S. Attamimi, yang mengatakan bahwa dalam abad ke 20 ini hampir tidak ada suatu Negara pun yang menganggap sebagai Negara modern tanpa menyebutkan dirinya “Negara berdasar atas hukum”.[19] Dengan demikian, dalam batas-batas minimal, negara hukum identik dengan Negara yang berkonstitusi atau Negara yang menjadikan konstitusi sebagai aturan main kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.[20] Hal yang sama juga dikatakan oleh Burkens, et.al mengemukakan bahwa pengertian Rechtsstaat sebagaimana dikutif A. Hamid S. Attamimi yaitu Negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Dari pandangan tersebut, mengandung arti bahwa kekuasaan pemerintahan dalam suatu Negara bersumber pada hukum dan sebaliknya untuk melaksanakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu Negara harus berdasarkan kekuasaan hukum. Telah disebutkan bahwa pada dataran implementasi Negara hukum itu memiliki karakteristik dan model yang beragam. Terlepas dari berbagai model Negara hukum tersebut, Budiono mencatat bahwa sejarah pemikiran manusia mengenai politik dan hukum secara bertahap menuju ke arah kesimpulan, yaitu Negara merupakan Negara yang akan mewujudkan harapan para warga Negara akan kehidupan yang tertib, adil, dan sejahtera jika Negara itu diselenggarakan berdasarkan hukum sebagai aturan main.

C.    Indonesia Sebagai Negara Hukum

Negara berdasarkan hukum ditandai oleh beberapa asas, antara lain asas bahwa semua perbuatan atau tindakan pemerintahan atau negara harus didasarkan pada ketentuan hukum tertentu yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan. Campur tangan atas hak dan kebebasan seseorang atau kelompok masyarakat hanya dapat dilakukan berdasarkan aturan-aturan hukum tertentu. Asas ini lazim disebut asas legalitas (legaliteits beginsel). Untuk memungkinkan kepastian perwujudan asas legalitas ini, harus dibuat berbagai peraturan hukum antara lain Peraturan Perundang-Undangan.

Menurut Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa ide dasar negara hukum Indonesia tidak terlepas dari ide dasar tentang Rechtsstaats. Hal ini dapat dimengerti dalam banyak hal, antara lain Indonesia merupakan negara yang mengikuti Belanda dan menganut ide Rechtsstaats.  Selain salah satu asas yang telah disebutkan diatas Prajudi Atmosudirdjo menyebutkan bahwa asas-asas pokok negara hukum ada tiga, yakni: (1) Asas monopoli paksa (Zwangmonopoli); (2) Asas persetujuan rakyat; (3) Asas persekutuan hukum (rechtsgemeenschap).[21]

Asas monopoli paksa  berarti, bahwa: monopoli penggunaan kekuasaan negara dan monopoli penggunaan paksaan untuk membuat orang menaati apa yang menjadi keputusan penguasa negara hanya berada di tangan pejabat penguasa negara yang  berwenang dan berwajib untuk itu. Jadi siapapun yang lain dari yang berwenang/berwajib dilarang, artinya barang siapa melakukan penggunaan kekuasaan negara dan menggunakan paksaan tanpa wewenang sebagaimana dimaksud di atas disebut 'main hakim sendiri'.

Asas persetujuan Rakyat berarti, bahwa orang (warga masyarakat) hanya wajib tunduk, dan dapat dipaksa untuk tunduk, kepada peraturan yang dicipta secara sah dengan persetujuan langsung (Undang-Undang formal) atau tidak langsung (legislasi delegatif, peraturan atas kuasa Undang-Undang) dari Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi bilamana ada peraturan (misalnya: mengadakan pungutan pembayaran atau "sumbangan wajib") yang tidak diperintahkan atau dikuasakan oleh undang-undang, maka peraturan itu tidak sah, dan Hakim Pengadilan wajib membebaskan setiap orang yang dituntut oleh karena tidak mau menaatinya, dan bilamana Pejabat memaksakan peraturan tersebut, maka dia dapat dituntut sebagai penyalahgunaan kekuasaan negara, minimal digugat sebagai perkara "perbuatan penguasa yang melawan hukum".

Asas persekutuan hukum berarti, bahwa: Rakyat dan penguasa Negara bersama-sama merupakan suatu persekutuan hukum (rechtsgemeenschap, legal partnership), sehingga para Pejabat Penguasa Negara di dalam menjalankan tugas dan fungsi beserta menggunakan kekuasaan negara mereka tunduk kepada hukum (sama dengan Rakyat/warga masyarakat). Berarti baik para pejabat penguasa negara maupun para warga masyarakat berada di bawah dan tunduk kepada hukum (Undang-Undang) yang sama.

Syarat-syarat dasar rechtsstaat yang dikemukakan oleh Burkens, et.al., sebagaimana dikutif oleh Philipus M. Hadjon dalam tulisannya tentang Ide Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia adalah :

1.       Asas legalitas: setiap tindak pemerintahan harus didasarkan atas dasar Peraturan Perundang-Undangan (wetterlikegrondslag). Dengan landasan ini Undang-Undang format dan Undang-Undang Dasar sendiri merupakan tumpuan dasar tindak pemerintahan. Dalam hubungan ini pembentuk Undang-Undang merupakan bagian penting Negara hukum;

2.       Pembagian kekuasaan: syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan Negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan;

3.       Hak-hak dasar (grondrechten): hak-hak dasar merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi pembentukan Undang-Undang;

4.       Pengawasan peradilan: Bagi rakyat tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindakan pemerintahan (rechtmatigeidstoetsing).

Sebelum Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, dalam penjelasan mengenai Sistem Pemerintahan Negara ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat). Undang-Undang Dasar Negara Republik Idonesia 1945 (amandemen) menegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, hal ini mensyaratkan kepada seluruh penyelenggara Negara dan warga negaranya harus taat terhadap hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah merupakan manifestasi dari konsep dan alam pikiran Bangsa Indonesia yang lazim disebut dengan Hukum Dasar Tertulis. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Hukum Dasar Tertulis, hanya memuat dan mengatur hal-hal yang prinsip dan garis-garis besar saja.

Negara Indonesia sebagai negara hukum dapat dilihat pada:

1.       Bab I Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum;

2.       Pembukaan dicantumkan kata-kata : Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia;

3.       Bab X Pasal 27 ayat (1) disebutkan segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan itu dengan dengan tidak ada kecualinya;

4.       Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah dihapus disebutkan dalam Sistem Pemerintahan Negara, yang maknanya tetap bisa dipakai, yaitu Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtstaat);

5.       Sumpah/janji Presiden/Wakil Presiden ada kata-kata ”memegang teguh Undang-Undang Dasar dan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya”;

6.       Bab XA Hak Asasi Manusia Pasal 28i ayat (5), disebutkan bahwa ”Untuk penegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam Peraturan Perundang-Undangan;

7.       Sistem hukum yang bersifat nasional;

8.       Hukum dasar yang tertulis (konstitusi), hukum dasar tak tertulis (konvensi);

9.       Tap MPR No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan;

10.   Adanya peradilan bebas.

Selanjutnya di dalam penyelenggaraan negara Indonesia sebagai negara hukum telah dikembangkan konsep checks and balances, seperti adanya Peradilan Tata Usaha Negara. Hal lain sebagaimana dikemukakan di dalam  konsiderans Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan  Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme huruf a, yaitu ”pelaksanaan penyelenggaraan negara oleh lembaga-lembaga eksekutif, yudikatif dan eksekutif. Selain itu juga telah dikembangkan lembaga-lembaga ekstra struktural baik yang dibentuk berdasarkan Undang-undang maupun dengan Keputusan (Peraturan) Presiden tentang lembaga-lembaga yang bertugas untuk mengawasi jalannya pemerintah, seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemeriksa Korupsi, Komisi Ombudsmand dan sebagainya.

Lebih lanjut sebagai implementasi dari  Tap MPR No. XI/MPR/1998 dalam upaya menciptakan good governance telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan  Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, bahwa didalam negara  hukum didalam penyelenggaraan negara harus mengacu kepada asas-asas umum penyelenggaraan negara, yaitu :

1.       Asas Kepastian Hukum;

2.       Asas Kepentingan Umum;

3.       Asas Keterbukaan;

4.       Asas Proporsionalitas;

5.       Asas Profesionalitas; dan

6.       Asas Akuntabilitas.

Indonesia sebagai negara hukum segala sesuatu harus berdasarkan kepada hukum, yang diimplementasikan kepada Peraturan Perundang-undangan yang ada sebagai manifestasi dari hukum positif, dan dalam rangka penegakkan hukum telah dibentuk berbagai lembaga peradilan sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dan melindungan hak-hak setiap warga negara Indonesia.

PERTEMUAN 2

BAB  II

LANDASAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANGAN

 

Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa  mampu:

1. Menerapkan landasan penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di dalam

2. Menyiapkan bahan penyusunan dan proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.

3.  Menerapkan prinsip-prinsip dan azas-azas pembentukan dan pemberlakuan Peraturan Perundang-Undangan, di dalam penyiapan bahan penyusunan dan proses pembentukan dan pemberlakuan Rancangan Peraturan Daerah.

 

A.  Prinsip-Prinsip Peraturan Perundang-Undangan

Dalam menyusun Peraturan Perundang-Undangan perlu diperhatikan prinsip-prinsip di dalam menyusun Peraturan Perundang-Undangan, yaitu sebagai berikut:

1.       Dasar Peraturan Perundang-Undangan Selalu Peraturan Perundang-Undangan

Landasan atau dasar Peraturan Perundang-Undangan secara yuridis selalu Peraturan Perundang-Undangan dan tidak ada hukum lain yang dijadikan dasar yuridis kecuali Peraturan Perundang-Undangan. Dalam menyusun Peraturan Perundang-Undangan harus ada landasan yuridis secara jelas. Walaupun ada hukum lain selain Peraturan Perundang-Undangan namun hanya sebatas dijadikan sebagai bahan dalam menyusun Peraturan Perundang-Undangan. Contoh hukum lain seperti hukum adat, yurisprudensi, dan sebagainya.

2.     Hanya Peraturan Perundang-Undangan Tertentu Saja yang Dapat Dijadikan Landasan Yuridis

Landasan yuridis penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yaitu hanya Peraturan Perundang-Undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi dan terkait langsung dengan Peraturan Perundang-Undangan yang akan disusun. Oleh karena itu tidak dimungkinkan suatu Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah dijadikan dasar yuridis dalam menyusun Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian Peraturan Perundang-Undangan yang tidak terkait langsung juga tidak dapat dijadikan dasar yuridis Peraturan Perundang-Undangan.

3.         Peraturan Perundang-Undangan yang Masih Berlaku Hanya Dapat Dihapus, Dicabut, atau Diubah Oleh Peraturan Perundang-Undangan yang Sederajat atau yang Lebih Tinggi

Dengan prinsip tersebut, maka sangat penting peranan tata urutan atau hirarki Perundang-Undangan dan dengan prinsip tersebut tidak akan mengurangi para pengambil keputusan untuk melakukan penemuan hukum melalui penafsiran (interpretasi), pembangunan hukum maupun penghalusan hukum terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

4.         Peraturan Perundang-Undangan Baru Mengesampingkan Peraturan Perundang-Undangan Lama

Apabila terjadi pertentangan antara Peraturan Perundang-Undangan yang sederajat, maka yang diberlakukan adalah Peraturan Perundang-Undangan yang terbaru. Dalam prakteknya pada prinsip tersebut temyata tidak mudah diterapkan, karena banyak Peraturan Perundang-Undangan yang sederajat saling bertentangan materi muatannya namun malahan sering dilanggar oleh para pihak yang memiliki kepentingan.

5.     Peraturan Perundang-Undangan yang Lebih Tinggi Mengesampingkan Peraturan Perundang-Undangan yang Lebih Rendah

Apabila terjadi pertentangan antara Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi tingkatannya dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah, maka Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yang diberlakukan, dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah dikesampingkan.

6.     Peraturan Perundang-Undangan Yang Bersifat Khusus Mengesampingkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Bersifat Umum

Apabila terjadi pertentangan antara Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat khusus dengan Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat umum yang sederajat tingkatannya, maka yang diberlakukan adalah Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat khusus (lex spesialis derogat lex generalis).

7.     Setiap Jenis Peraturan Perundang-Undangan Materi Muatannya Berbeda

Setiap jenis Peraturan Perundang-Undangan materi muatannya harus saling berbeda satu sama lain yang berarti bahwa materi muatan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi (terdahulu) tidak boleh diatur kembali di dalam materi muatan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah. Penentuan materi muatan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mengalami kesulitan apabila materi muatan tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi tingkatannya jelas-jelas mendelegasikan kepada Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah.

B.    Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

1.     Asas Formil

Asas formil dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yaitu meliputi:

a.    Kejelasan tujuan, yaitu setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat;

b.    Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila  dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang;

c.     Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu perumusan materi muatan dalam setiap Peraturan Perundang-undangan harus memiliki kesesuaian dengan;

d.    Dapat dilaksanakan, yaitu setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis; maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya;

e.    Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk benar-benar mempunyai dayaguna dan hasil guna berlaku di dalam masyarakat, berfungsi secara efektif dalam memberikan ketertiban, ketenteraman, dan kedamaian bagi masyarakat ;

f.      Kejelasan rumusan, yaitu; bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interprestasi dalam pelaksanaannya;

g.    Keterbukaan, yaitu tidak adanya muatan materi Peraturan Perundang-undangan yang disembunyikan atau bersifat semu, sehingga dapat menimbulkan berbagai penafsiran dalam praktek/implementasinya.

2.     Asas Materiil

Materi Peraturan Perundang-undangan mengandung asas:

a.    Pengayoman, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi mengayomi seluruh masyarakat dan memberikan perlindungan hak asasi manusia yang hakiki;

b.    Kemanusiaan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus bersifat manusiawi dan menghargai harkat dan martabat manusia serta tidak boleh membebani masyarakat di luar kemampuan masyarakat itu sendiri;

c.     Kebangsaan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang berasaskan musyawarah dalam mengambil keputusan;

d.    Kekeluargaan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas musyawarah mufakat dalam setiap penyelesaian masalah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;

e.    Kenusantaraan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila atau wilayah/daerah tertentu, sesuai dengan jenis Peraturan Perundang-undangan tersebut;

f.      Kebhinnekatunggalikaan,  yaitu setiap perencanaan, pembuatan, dan penyusunan serta materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

g.    Keadilan yang merata, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa kecuali;

h.    Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan materi muatannya tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat diskriminatif;

i.      Ketertiban dan kepastian hukum; yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat;

j.      Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan materi muatannya atau isinya harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta bangsa dan negara.

C.    Asas Pemberlakuan Peraturan Perundang-undangan

Secara umum ada beberapa asas atau dasar agar supaya Peraturan Perundang-undangan berlaku dengan baik dan efektif, dalam arti bahwa Peraturan Perundang-undangan tersebut berlaku dengan baik (sempurna) dan efektif dalam teknik penyusunannya.

Ada 3 (tiga) asas pemberlakuan Peraturan Perundang-undangan yakni asas yuridis, asas filosofis, asas sosiologis. Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan merupakan hal lain yang tidak mempengaruhi keberlakuan Peraturan Perundang-undangan, namun menyangkut baik atau tidaknya rumusan suatu Peraturan Perundang-undangan.

1.       Asas Yuridis

Asas yuridis tersebut sangat penting artinya dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan, yaitu yang berkaitan dengan :

a.    Keharusan adanya kewenangan dari pembuat Peraturan Perundang-undangan, yang berarti bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang.

b.    Keharusan adanya kesesuaian antara jenis dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan. Ketidaksesuaian jenis tersebut dapat menjadi alasan untuk membatalkan  Peraturan Perundang-undangan yang dibuat.

c.     Keharusan mengikuti tata cara atau prosedur tertentu. Apabila prosedur/ tata cara tersebut tidak ditaati, maka Peraturan Perundang-undangan tersebut batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan mengikat.

d.    Keharusan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

2.       Asas Filosofis

Asas filosofis Peraturan Perundang-undangan adalah dasar yang berkaitan dengan dasar filosofis/ideologi negara, dalam arti bahwa Peraturan Perundang-undangan  harus memperhatikan secara sungguh-sungguh nilai-nilai (cita hukum) yang terkandung dalam Pancasila. Setiap masyarakat mengharapkan agar hukum itu dapat menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan.

3.       Asas Sosiologis

Asas sosiologis Peraturan Perundang-undangan adalah dasar yang berkaitan dengan kondisi/kenyataan yang hidup dalam masyarakat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Oleh karena itu Peraturan Perundang-undangan yang telah dibuat diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya-laku secara efektif. Peraturan Perundang-undangan yang diterima oleh masyarakat secara wajar akan mempunyai daya laku yang efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengarahan institusional untuk melaksanakannya.

Soerjono Soekanto-Purnadi Purbacaraka mencatat dua landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum, yaitu :

a.       Teori Kekuasaan (Machttheorie) secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat;

b.       Teori Pengakuan, (Annerkenungstheorie). Kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku


[1] Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, Halaman 2

[2] Ibid.

[3] Ibid hlm. 3

4 S.F Marbun dkk, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press, 2001 hlm. 4

5 Ibid

[6] Ibid

[7] Ibid.

[8] Ibid. hlm.5

[9] Ibid, hlm.6

[10]Ibid. hlm. 6

[11]Ibid.,hlm. 7

[12] H.R. Ridwan, Op. Cit., hlm.8

[13] HR. Ridwan , Ibid., hlm. 3

[14] HR. Ridwan, Ibid., hlm. 4

15. H. Abdul Latief, Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah, Yogyakarta : UII Press, 2005, Ed. 1, Cet.1, hlm. 20

16.    H.R. Ridwan,Op.Cit.,hlm 4.

17.     H.R. Ridwan, unsur-unsur diambil dan dipadukan dari buku Sri Sumantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia (Bandung: Alumni,1992), hlm.29-30, dan buku Abdul Hakim G.Nusantara, Politik Hukum Indonesia, YBLHI, Jakarta, 1988, hlm 12-14,serta Frans Magnis Suseno, Mencari Sosok Demokrasi,Sebuah Telaah Filosofis (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. 58-59

[18] Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi (Bandung: Alumni, 1987), hlm 2-3 sebagaimana dikutif oleh HR. Ridwan hlm. 6

[19] A. Hamid S.Attamimi, Der Rechssttaat Republik Indonesia dan Perspektifnya Menurut Pancasila dan UUD 1945, Makalah pada Seminar Sehari dalam Rangka Dies Natalis Universitas 17 Agustus Jakarta ke -42, diselenggarakan oleh FH Universitas 17 Agustus Jakarta, 9 Juli, hlm. 6. sebagaimana dikutif oleh HR. Ridwan, hlm. 7

[20] Menyejajarkan Negara Hukum dengan Negara berkonstitusi sebenarnya menyederhanakan persoalan. Pada kenyataannya tidak setiap Negara berkonstitusi adalah Negara hukum, sedangkan Negara hukum dengan sendirinya sebagai Negara berkonstitusi.  Hal ini terutama karena berkenaan dengan term “rechts” dan “constitutie”. Term “rechts” mencakup hukum tertulis (geschrevenrecht) dan hukum tidak tertulis (ongeschrevenrecht), sedangkan term”contututie” hanya mencakup hukum dasar tertulis, sebagaimana dikutif oleh H.R Ridwan, hlm. 7

21. H. Abdul Latief, Ibid.

METODOLOGI PENELITIAN HUKUM

(pertemuan 1 dan 2)

SMT V STIHM

BAB I

PENDAHULUAN

1.       Pengertian

Penelitian adalah terjemahan dari kata research (inggris) dan di indonesiakan menjadi riset. Research itu sendiri berasdal dari kata re yang berarti kembali dan to search yang berarti mencari. Dengan demikian research mencari kembali.

Menurut kamus Webster’s New International[1], penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip. Menurut Hillway, penelitian adalah suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. WShitney Penelitian suatu metode untuk menemukan kebenaran, sehingga penelitian juga merupakan metode berpikir secara kritis.

Dari pengertian-pengertian di atas, pada intinya penelitian adalah suatu kegiatan penyelidikan yang terorganisasi.

Hubungan Ilmu dan Penelitian

Ilmu adalah suatu suatu pengetahuan yang sistematis dan terorganisasi sedangkan penelitian adalah penyelidikan yang yang hati-hati serta teratur dan terus menerus untuk memecahkan suatu masalah. Hubungan antara ilmu dan penelitian seperti hasil dan proses. Penelitian adalah proses sedangkan hasilnya adalah ilmu pengetahuan.

Tetapi Whitney, berpendapat bahwa ilmu dan penelitian adalah  proses, hasilnya adalah kebenaran. Terdapat suatu kesamaan yang tinggi derajatnya antara konsep ilmu dan penelitian.

Gambar 1

proses

ILMU

PENELITIAN

Gambar 2

PENELITIAN

KEBENARAN

prosess

proses

ILMU

Pengertian penelitian hukum menurut Morris L Cohen dalam Peter Mahmud[2] legal research is the process of finding the law that govern activities in human society. Selanjutnya oleh Peter melalui penelitian peneliti dapat menemukan sumber-sumber yang diperlukan untuk memprediksi apa yang akan dilakukan oleh pengadilan dengan demikian dapat mengambil tindakan-tindakan tertentu.

Soerjono Soekanto[3] mengatakan, Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang di dasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul.

2.       Dasar Penelitian Hukum

Penelitian hukum menurut Abdulkadir Muhammad [4] dalam pelaksanaannya di awali oleh adanya hal-hal sebagai berikut :

a.       Dasar Filosofi;

Dasar filosofi Penelitian hukum adalah kebenaran, keadilan, kejujuran, objektifitas dan keteraturan.. Kebenaran merupakan hal atau keadaan yang dianggap benar menurut logika, peraturan dan fakta. Kebenaran menurut logika sesuai dan dapat diterima akal sehat manusia yang mengerti. Kebenaran menurut peraturan artinya sesuai peraturan, tidak melanggar undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kepatutan masyarakat. Kebenaran menurut fakta artinya sesuai dengan kenyataan yang ada, tidak dimanipulasi dan tidak dibuat-buat, jadi ukuran untuk menentukan sesuatu hal atau keadaan itu benar adalah logis, menurut peraturan dan fakta yang ada.

Penelitian hukum dengan landasan filosofis berupaya mencari kebenaran hakiki dari setiap gejala yuridis yang ada dan fakta empiris yang terjadi. Dalamkonsep kebenaran terkandung pula unsure keadilan sebagai sesuatu yang tidak berat sebelah, perlakuan yang sama, tidak diskriminasi dan diimbangi dengan hak yang senilai.

Disamping kebenaran dan keadilan, termasuk dalam dasar filosofi penelitian hukum adalah kejujuran dan objektivitas. Kejujuran adalah keadaan sikap ingin berbuat baik sesuai hak dan kewajiban sesuai perintah dan larangan, tidak curang, tidak bohong dan tidak pula merugikan orang lain. Kejujuran melekaat pada setiap manusia yang difungsikan ketika berbuat dan berhubungan dengan manusia lain dan dengan lingkungannya.

Kejujuran tidak lepas dari objektivitas, yakni suatu keadaan yang sesuai dengan apa adanya, menurut keadaan sebenarnya, bebas dari prasangka. Jika objek penelitian berupa perbuatan maka sifatnya seperti apa adanya, salah, benar, baik, terpuji atau buruk. Jika objeknya benda maka bentuk serta identitasnya sudah pasti seperti apa adanya. Jika objeknya dokumen hukum keasliannya tidak diragukan lagi, tidak diubah atau dipalsukan, jika objeknya informasi, maka informasi itu seperti ketika disampaikan oleh pemberinya tidak ditambah atau dikurangi. Kejujuran dan objektivitas dalam penelitian hukum akan menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

b.      Dasar Keingintahuan;

Setiap manusia pada dasarnya memiliki sifat keingin tahuan dan ketidakpuasan. Oleh karenanya untuk menjawab keingintahuan dan ketidak puasan, orang melakukan kegiatan dengan metode yang diakui ilmu pengetahuan melakukan penelitian (mencari kembali), mengungkapkan kembali gejala ataupun kenyataan yang sudah ada untuk direkonstruksi dan diberi arti guna memperoleh kebenaran yang dipermasalahkan tersebut, misalnya :

-          Apakah benar nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat pedesaan sudah mengalami perubahan akibat pengaruh globalisasi ?

-          Apakah banyaknya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Lampung Utara disebabkan tidak berjalannya kamtibmasy oleh Polres?

-          Apakah pelayanan perizinan terhadap para pedagang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah yang ada?

c.       Dasar Berpikir logis;

Dasar berpikir logis dalam Penelitian hukum dilaksanakan berdasarkan proses berpikir induktif, proses berpikir deduktif dan proses berpikir kausalitas.

Proses berpikir induktif adalah proses menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus (individual). Proses berpikir ini dimulai dari pernyataan-pernyataan yang terbatas dan khas dan diakhiri dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat umum. Berpikir induktif lebih tepat untuk penelitian  studi kasus.

Contoh berpikir induktif :

Kejahatan terhadap harta benda, seperti pencurian, pembegalan dan perampasan berdasarkan data yang terdapat di Polres Lampung Utara sejak tahun 2007 terus meningkat hingga akihir tahun 2009. Kebanyakan kejahatan berupa perampasan kendaraan bermotor dan lainnya adalah pencurian yang dilakukan pada malam hari. Dari beberapa kejahatan yang terjadi berada di wilayah kecamatan Kotabumi, Abung Timur dan Kecamatan Kotabumi Utara. Oleh sebab itu perhatian terhadap masalah kejahatan di daerah tersebut perlu dilakukan.

Berpikir deduktif adalah menggunakan pola pikir yang disusun dari dua buah pernyataan serta sebuah kesimpulan (silogismus). Pernyataan yang mendukung silogismus disebut premis yang dibedakan sebagai premis mayor dan premis minor. Berdasarkan kedua premis tersebut ditarik kesimpulan.

Contoh berpikir deduktif

Dalam Pasal 1365 BW ditentukan, setiap orang yang melakukan perbuatan yang  merugikan orang lain, wajib membayar ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan (premis mayor) PT.Indo telah menguasai tanah milik H.Amin tanpa hak dan tanpa izin (premis minor) Oleh sebab itu Pt Indo wajib mengembalikan dan membayar ganti kerugian atas tanah tersebut kepada H.Amin (kesimpulan).

Dalam proses berpikir kausalitas selalu menghasilkan pernyataan atau pengetahuan yang terdiri dari dua unsure yaitu unsure sebab dan unsur akibat. Sebab adalah pernyataan yang menyatakan mengapa sesuatu itu terjadi dan timbul. Misal mengapa kejahatan terhadap harta benda di Lampung Utara sekarang meningkat? Sehingga yang harus diteliti adalah sebab-sebab timbulnya kejahatan harta benda dan cara memberantasnya. Sedangkan akibat adalah suatu peristiwa yang terjadi hasil dari sebab yang timbul.

Contoh Polres Lampung Utara bekerjasama dengan Kamtibmasy untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa.

d.      Dasar Kualitatif; dan

Penelitian hukum lazimnya disebut penelitian hukum kualitatif, hal ini disebabkan gejala hukum tidak dapat diungkapkan secara kuantitatif, tidak dapat diukur. Metode penjelasan kualitatif adalah suatu upaya yang sistematis dalam peneloitian hukum.

Penelitian hukum kualitatif biasanya dimulai dengan suatu pertanyaan  penilaian mengenai sesuatu hal, misal, mengapa  terjadi perceraian pada pasangan suami isteri yang sudah memiliki dua anak lebih ? mengapa masyarakat kurang memperdulikan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan ?

e.      Dasar Bahasa.

Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai dasar penelitian hukum adalah bahasa baku, bahasa hukum dan bahasa efektif. Bahasa baku adalah bahasa yang sesuai ejaan bahasa Indo9nesia yang disempurnakan (EYD), dan sesuai dengan kaedah bahasa Indonesia yang dibina dan dikembangkan Pusatg Penelitian dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Bahasa baku digunakan dalam forum resmi, bahasa tulisan ilmiah. Sumber bahasa baku adalah Pedoman EYD, Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Undang-undang Republik Indonesia.

Bahasa hukum adalah bahasa yang digunakan dalam bidang ilmu hukum yang berkenaan dengan pembentukan istilah hukum, penulisan naskah hukum dan penerjemahan naskah hukum dari bahasa Indonesia kebahasa asing atau sebaliknya.

Bahasa hukum digunakan dalam karya tulis hukum antara lain, buku, jurnal, makalah, skripsi, tesis, disertasi, perundangan, dokumen hukum dan putusan pengadilan.

Bahasa efektif, adalah bahasa ilmu pengetahuan yang memenuhi criteria, kaidah bahasa Indonesia baku, sesuai dengan rumusan asalnya, tidak ada tafsiran ganda, pesan yang disampaikan komunikatif, tepat penggunaan, singkat tetapi penuh makna, konsisten.

Bahasa efektif di gunakan dalam kegiatan penulisan naskah hukum dam penyuntingan naskah hukum. Sebagai contoh penyuntingan adalah :

“Tujuan penelitian ini ialah bertujuan untuk menganalisis peraturan undang-undang yang mengatur koperasi di Indonesia”.

Hasil Penyuntingan adalah :

“Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan undang-undang yang mengatur koperasi di Indonesia”


[1] Moh.Nazir Metode Penelitian,1988, Jakarta,

[2] Peter Mahmud Marzuki 2009, Penelitian Hukum,Jakarta Fajar Interpratama,hal.29.

[3] Soerjono Soekanto 1986,Pengantar Penelitian Hukum,Jakarta, UI Press,hal.43.

[4] Abdulkadir Muhammad 2004, Penelitian dan Penelitian Hukum,Bandung,Citra Adithya Persada,hal.1-18

PERTEMUAN VI

Arbitrase

Definisi Arbitrase
Menurut BLACK’S Law Dictionary: “Arbitration. The reference of a dispute to an impartial (third) person chosen by the parties to the dispute who agree in advance to abide by the arbitrator’s award issued after hearing at which both parties have an opportunity to be heard. An arrangement for taking and abiding by the judgement of selected person in some disputed matter, instead of carrying it to establish tribunal; of justice, and is intended to avoid the formalities, the delay, the expense and vexation of ordinary litigation.” Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Arbitrase  memiliki Kelebihan, dapat dibaca pada Penjelasan Umum UU No. 30 Tahun 1999 terutama pada paragrap ke-4. Pada bagian ini dituliskan beberapa kelebihan lembaga arbitrase dibandingkan lembaga peradilan/litigasi, yakni:
a. dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
b. dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif;
c. para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
d. para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
e. putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.
Kelebihan-kelebihan arbitrase yang termuat pada bagian Penjelasan Umum diatas, dikuatkan lagi dalam bentuk muatan isi pasal-pasal yang ada di UU No. 30 Tahun 1999. Berikut adalah pembahasan kelebihan-kelebihan tersebut disertai dengan analisis kritis terhadap kelebihan-kelebihan tersebut:

1. Rahasia
Proses Arbitrase memiliki bentuk dan prosedur administratif, komunikatif, rapat-rapat dan sidang dengan arbiter secara rahasia. Proses ini penting agar tidak ada informasi yang diungkapkan oleh para pihak atau arbiter kepada pihak lain yang tidak ada kaitannya dengan sengketa. Landasan hukum dari proses ini dapat dibaca pada bagian Penjelasan Umum paragrap ke-4 dari UU No. 30 Tahun 1999 yang menyebutkan: “dijamin kerahasiaan sengketa para pihak”, dan juga pada bagian Pasal 27 UU No. 30 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa: “semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup”. Ketentuan kerahasiaan ini adalah menyimpang dari ketentuan acara perdata yang berlaku di Pengadilan Negeri yang pada prinsipnya terbuka untuk umum. Hal ini penting untuk lebih menegaskan sifat kerahasiaan penyelesaian arbitrase. Para pihak yang selama ini bersengketa umumnya perusahaan-perusahaan atau para pengusaha yang menekankan aspek menjaga nama baik dan menghindari publisitas agar tidak mengganggu reputasi pribadi dan kinerja perusahaan. Namun. permasalahnya adalah sampai sejauh mana kerahasiaan para pihak dijamin? Mengingat kerahasiaan menurut Pasal 27 UU No. 30 Tahun 1999 hanya pada tahap pemeriksaan sengketa. Apakah diperbolehkan mengumumkan hasil putusan sengketa arbitrase yang telah melalui tahapan pemeriksaan sengketa yang tertutup?. Jika dibaca pada Peraturan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia, terutama pada Pasal 13 angka 2 yang menyebutkan bahwa: ” Seluruh persidangan ditutup untuk umum dan segala hal yang berkaitan dengan penunjukan arbiter, termasuk dokumen-dokumen, laporan/catatan sidang-sidang, keterangan-keterangan saksi dan putusan-putusan, harus dijaga kerahasiaannya diantara para pihak, para arbiter dan BANI kecuali oleh peraturan perundang-undangan hal tersebut tidak diperlukan atau disetujui oleh semua pihak yang bersengketa.” Jadi, pada prinsipnya kerahasiaan tersebut bisa diungkapkan atas dasar persetujuan bersama atau peraturan perundang-undangan memerintahkan untuk membuka rahasia tersebut. Sehingga jika ada sebuah kasus sengketa arbitrase yang hasilnya diumumkan ke publik tanpa persetujuan para pihak, tentu melanggar ketentuan-ketentuan mengenai arbitrase.
Dengan argumentasi diatas, maka jelas keberadaan bagian Penjelasan Umum paragrap ke-4 dan Pasal 27 UU No. 30 Tahun 1999 dapat dijustifikasi dengan baik dibandingkan dengan proses litigasi (perdata) di Pengadilan yang tentunya proses pemeriksaan perkara bersifat wajib terbuka.

2. Menghindari Kelambatan
Proses hukum yang pasti dan cepat tentunya merupakan harapan semua pihak yang selama ini menjadi pihak dalam sengketa hukum, terutama dalam bidang hukum perdata yang banyak menyentuh aspek sengketa perdagangan agar tidak mengganggu proses ataupun kinerja usahanya. Proses litigasi di pengadilan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak memberikan ruang yang pasti untuk mempercepat penyelesaian sengketa. Proses litigasi ini relatif membutuhkan waktu yang sangat lama dibandingkan proses arbitrase. Hal ini tercermin dari proses urutan litigasi yang dimulai dari tahap pertama (gugatan), banding, kasasi dan peninjauan kembali. Oleh sebab itu proses arbitrase dapat menjadi salah satu terobosan untuk mengatasi permasalahan ini. Proses waktu penyelesaian perkara di arbitrase dapat dibaca pada Pasal 48 UU No. 30 Tahun 1999 yang menyebutkan:
a. ayat 1: “Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis arbiter terbentuk.”;
b. ayat 2: “Dengan persetujuan para pihak dan apabila diperlukan sesuai ketentuan Pasal 33, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang.”
Sebagai justifikasi atas kelebihan proses arbitrase ini, maka dapat dibaca pada Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999, yang menyebutkan bahwa: “Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.” Namun, permasalahannya adalah ada pada Pasal 48 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999, yang memungkinkan perpanjangan waktu untuk menyelesaikan perkara arbitrase, walaupun ada ketentuan yang mensyaratkan harus dengan persetujuan para pihak tetap saja hal ini menyebabkan proses penyelesaian perkara yang memakan waktu lama berdasarkan kepentingan dan keinginan para pihak. Pasal ini tentu tidak selaras dengan maksud dan tujuan sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 48 ayat (2) tersebut sehingga lebih baik dihapuskan atau direvisi dengan kalimat yang justru menjustifikasi kelebihan proses arbitrase pada bagian Penjelasan Umum paragrap UU No. 30 Tahun 1999.

3. Dapat Memilih Arbiter yang Cakap, Jujur dan Adil
Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. Untuk memilih arbiter tentu memiliki kriteria-kriteria tertentu yang diharapkan para pihak. Diantaranya adalah memiliki pengetahuan, pengalaman serta latar belakang untuk memahami dan mengerti obyek sengketa. Disamping itu juga arbiter harus bertindak jujur dan adil. Dalam memilih arbiter para pihak yang bersengketa dapat menggunakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 s.d. 16 UU No. 30 Tahun 1999. Syarat-syarat untuk diangkat menjadi arbiter adalah: cakap melakukan tindakan hukum; berumur minimum 35 tahun; tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa; tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lainnya atas putusan arbitrase; memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya minimun 15 tahun dan bukan merupakan pejabat peradilan. Jika para pihak tidak sepakat atau tidak ada ketentuan yang dibuat dalam memilih arbiter, maka dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk arbiter atau majelis. Arbiter yang ditunjuk atau diangkat dapat menerima atau menolak penunjukan atau pengangkatan tersebut dan wajib memberitahukannya secara tertulis kepada para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penunjukan atau pengangkatan. Jadi pada prinsipnya para pihak yang bersengketa “bebas” untuk memilih arbiter sebagaimana yang mereka butuhkan. Namun, permasalahannya adalah untuk menyatukan dua kepentingan yang berbeda (dua pihak) agak sedikit sulit dan membutuhkan waktu agar terjadi kesepakatan. Akan tetapi untuk memilih arbiter yang “expert” tentu membutuhkan kesabaran mengingat solusi yang ingin dicapai tentu merupakan suatu hal yang sangat penting bagi para pihak. Catatan dari proses memilih arbiter adalah tidak adanya kriteria untuk mencari arbiter yang jujur dan adil sebagaimana yang diamanatkan dalam bagian Penjelasan Umum paragrap ke-4 UU No. 30 Tahun 1999 sehingga hendaknya harus diatur bagaimana ukuran seorang arbiter dapat dikatakan memenuhi syarat jujur dan adil. Akan tetapi proses pemilihan arbiter dalam arbitrase jauh lebih baik dibandingkan proses litigasi yang hakim-hakimnya sudah ditetapkan dan seringkali penetapan tersebut tidak berdasarkan atas kecakapan, kejujuran dan keadilan sehingga seringkali putusan-putusan yang dihasilkan oleh proses litigasi tidak berdimensi atas pengetahuan dan pemahaman hukum yang ‘expert’ atas perkara yang ditangani.

4. Pilihan Hukum
Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase. Hukum yang mengatur materi sengketa adalah hukum yang dipilih dalam perjanjian komersial yang bersangkutan yang menimbulkan sengketa antara para pihak. Jika para pihak dalam perjanjiannya tidak mengatur mengenai hukum yang mengatur, para pihak bebas memilih hukum yang berlaku berdasarkan kesepakatan bersama. Justifikasi atas penjelasan umum ini dapat dibaca pada Pasal 56 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa: “Para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak.” Penjelasan atas pasal ini menyebutkan bahwa para pihak yang bersengketa diberi keleluasaan untuk menentukan hukum mana yang akan diterapkan dalam proses arbitrase. Apabila para pihak tidak menentukan lain, maka hukum yang diterapkan adalah hukum tempat arbitrase. Dari bunyi dan penjelasan pasal 56 ayat (2) a quo, maka sangat dimungkinkan para pihak memilih sistem hukum yang akan digunakan. Permasalahnya adalah ‘hak’ para pihak ini biasanya tidak bisa sepenuhnya dapat dilaksanakan tergantung dari posisi yang dimiliki masing-masing pihak. Oleh sebab itu penggunaan hak tersebut terkadang tidak berjalan dengan baik dan terkadang terkesan menjadi kewajiban mengingat posisi tawar yang satu bisa jadi lemah dibandingkan yang lain. Sehingga pilihan hukum yang digunakan biasanya mengacu pada pilihan pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih baik. Namun demikian, proses memilih sistem hukum ini lebih baik dibandingkan proses litigasi yang berdasarkan kepada satu hukum acara saja, dengan tidak memandang karakteristik, asal, budaya, dan subyek hukum dalam sengketa yang dapat mengakibatkan ketidakadilan pada salah satu pihak dalam sengketa.

5. Pilihan Acara (Prosedur, Waktu dan Tempat)
Para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU No. 30 Tahun 1999. Setelah memilih acara arbitrase yang digunakan, selanjutnya adalah menentukan jangka waktu dan tempat diselenggarakannya arbitrase. Ketentuan-ketentuan ini telah termuat dalam Pasal 31 UU No. 30 Tahun 1999. Menurut Pasal 34 UU No. 30 Tahun 1999, penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak dengan menggunakan hukum acara dari lembaga yang dipilih kecuali para pihak menentukan lain.

6. Putusan Final dan Mengikat serta Dapat Langsung Dilaksanakan
Pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam Pasal 59-64 UU No.30 Tahun 1999. Pada dasarnya para pihak harus melaksanakan putusan secara sukarela. Agar putusan arbitrase dapat dipaksakan pelaksanaanya, putusan tersebut harus diserahkan dan didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri, dengan mendaftarkan dan menyerahkan lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase nasional oleh arbiter atau kuasanya ke panitera pengadilan negeri, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan arbitase diucapkan. Berdasarkan Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999, Putusan Arbitrase bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Sehingga Ketua Pengadilan Negeri tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut. Kewenangan memeriksa yang dimiliki Ketua Pengadilan Negeri, terbatas pada pemeriksaan secara formal terhadap putusan arbitrase nasional yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Berdasar Pasal 62 UU No.30 Tahun 1999 sebelum memberi perintah pelaksanaan, Ketua Pengadilan memeriksa dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi Pasal 4 dan Pasal 5 (khusus untuk arbitrase internasional). Bila tidak memenuhi maka, Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak permohonan arbitrase dan terhadap penolakan itu tidak ada upaya hukum apapun.

Analisis terhadap Proses Arbitrase
Posisi Kasus I
Sengketa arbitrase ini melibatkan pihak Pertamina sebagai Tergugat dan KBC Karaha Bodas sebagai Penggugat. Kasus ini berawal dari pembatalan Proyek Karaha Bodas melalui Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1998. Dimana dalan kontrak perjanjian Pertamina dengan KBC pada Pasal 20 Joint Operation Contract dan 12. 1 Energy Sales Contract, disebutkan dengan tegas bahwa perjanjian ini tunduk pada hukum dan peraturan pemerintah Republik Indonesia. Namun, Majelis Arbitrase yang dibentuk International Center for Settlement of Investment Disputes telah mengesampingkan dan melanggar hukum dan peraturan Indonesia bahkan bertindak di luar batas kewenangan yang dimiliki (Eceed its power). Persidangan arbitrase internasional The United Nations Commission on International Trade Law (UNICITRAL) ini nyata-nyata berlangsung tidak berdasarkan kebenaran dan kepatutan (ex aequa et bono), sebagaimana prinsip yang seharusnya dianut. Juga, tidak dibuktikan terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR, serta mempertimbangkan aspek kewajaran (appropriateness). Hanya karena alasan telah wanprestasi, Majelis Arbitrase UNICITRAL menghilangkan hak Pertamina dan PLN untuk menanyakan kewajaran nilai klaim ganti rugi KBC. Ini menunjukkan, kualitas pertimbangan Majelis Arbitrase UNICITRAL pada putusan ganti rugi terhadap rencana pendapatan yang hilang (lost profit) bersifat meraba-raba, sangat spekulatif dan fiktif, karena tidak didahului dengan membuktikan adanya kerugian secara riil. Singkatnya, hanya mendasarkan