Penelitian

JUDUL PENELITIAN : PENYIDIKAN TINDAKPIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

OLEH POLRES LAMPUNG UTARA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam Pasal 5 disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kemudian, di dalam Pasal 13 disebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) menegakkan hukum dan; (3) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam konteks Polri Sebagai penegak hukum, Polisi masuk dalam jajaran sistem peradilan pidana, sebagai salah satu subsistem. Subsistem yang lain adalah Kejaksaan, Kehakiman, dan Pemasyarakatan. Dalam sistem peradilan pidana, Polisi merupakan “pintu gerbang” bagi para pencari keadilan. Dari sinilah segala sesuatunya dimulai. Posisi awal ini menempatkan Polisi pada posisi yang tidak menguntungkan.

Sebagai penyidik Polisi harus melakukan penangkapan dan (bila perlu) penahanan, yang berarti Polisi harus memiliki dugaan yang kuat bahwa orang tersebut adalah pelaku kejahatan. Dari rangkaian tugas penegakan hukum dapat diketahui bahwa tugas Kepolisian bukan merupakan tugas yang ringan. Dengan segala keterbatasan, ketrampilan dalam melakukan penyidikan masih tetap harus ditingkatkan guna “mengejar” modus kriminalitas yang semakin kompleks.

Sering terjadi keluhan dalam masyarakat, bahwa tugas yang dilakukan oleh Kepolisian dalam rangka penegakan hukum, acapkali melanggar aturan-aturan yang telah ditentukan. Aparat Kepolisian dianggap tidak menghormati hak-hak yang dimiliki tersangka serta sering melakukan kekerasan dalam memeriksa tersangka.

Kekuasaan yang dimiliki oleh penyidik, masih menjadi faktor penentu dalam melakukan penegakan hukum, sehingga terdapat kecenderungan ketidakpercayaan pada lembaga Kepolisian. Hal ini tentunya sangat merugikan pihak Kepolisian serta proses peradilan pidana secara keseluruhan.

Landasan Yuridis Tugas Polisi, baik sebagai penyelidik maupun penyidik, telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jika ditelaah ketentuan yang berkaitan dengan tugas penyelidikan dan penyidikan, nampak bahwa tugas-tugas yang dilakukan sudah cukup terperinci.

Selain apa yang tercantum dalam KUHAP, tugas Kepolisian dalam rangka penegakan hukum juga harus mengacu pada UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari berbagai tugas dan kewenangan yang dimiliki Polri dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, yang perlu mendapatkan perhatian adalah ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 UU No.2 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa “dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Polri senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Dari ketentuan tersebut, penghormatan terhadap hak asasi manusia telah mendapatkan penekanan khusus dalam rangka pelaksanaan tugas Polri dalam penegakan hukum. Penghormatan hak asasi manusia dalam peradilan pidana telah dimulai dengan memberikan serangkaian hak kepada tersangka/terdakwa.

Sayangnya apabila dikaji secara cermat, pemberian hak kepada tersangka/terdakwa ternyata tidak dibarengi dengan kewajiban dari aparat penegak hukum, sehingga serangkaian hak tersebut hanyalah sebagai ketentuan normatif yang tidak memiliki kekuatan hukum.

Selain itu pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berkaitan dengan hak-hak tersangka juga tidak dibarengi sanksi, sehingga pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak yang telah diberikan KUHAP masih tetap berlangsung.

Atas dasar pemikiran di atas penulis mencoba melakukan penelitian dengan mengambil judul Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan”

(Studi pada Polres Lampung Utara)

1.2. Permasalahan

Berdasarkan dari uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka yang mejadi permasalahan di dalam penulisan skripsi ini adalah :

  1. Bagaimanakah penyidikan terhadap pelaku Pencurian yang menggunakan Kekerasan.
  2. Bagaimanakah efektifitas penyidikan hadap tertindak pidana pencurian dengan kekerasan

Untuk mempermudah penelitian ini agar tidak meluas, maka penulis membatasinya tentang Polri sebagai Penyidik dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam membaca dan memahami isi dari penelitian ini, maka penulis menyusunnya kedalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini diuraikan antara lain mengenai latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistimatika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini diuraikan secara teoritis mengenai Pengertian Polri Dalam Tugas dan Wewenangnya, Tugas dan Wewenang Polisi sebagai Penyidik, Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini diuraikan tentang tata cara melakukan penelitian yang meliputi pendekatan masalah, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

BAB IV PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN, pada  bab  ini  akan  dibahas mengenai

Gambaran Umum Polisi Sebagai Penyidik di Polres Lampung Utara, Peranan Polisi Satuan Reserse sebagai Penyidik dalam Menangani Tindak Pidna Pencurian dengan Kekerasan dan Hambatan-hambatan yang sering dijumpai Satuan Reserse dalam Menanggani Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.

BAB V PENUTUP, pada bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran yang penulis anggap perlu yang berkaiatan dengan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA, yaitu bahan-bahan pustaka yang penulis pergunakan dalam penulisan skripsi ini.

LAMPIRAN-LAMPIRAN, yaitu Dokumen-dokumen  yang  berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Polri Dalam Tugas dan Wewenangnya

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah suatu atau organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia yang menangani fungsi dasarnya adalah menjaga aturan-aturan yang telah ditetapkan agar tidak dilanggar oleh warga negara yang ada diwilayahnya. Dibentuknya badan lembaga atau organisasi yang disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disingkat POLRI adalah perpanjangan tangan pemerintah dalam hal ini penegak hukum untuk menjaga ketertiban dan keamanan di dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam sejarahnya Polri memang telah beberapa kali ganti orang tua asuh. Pada Tahun 1945 secara administrasi di bawah Kejaksaan Agung dan Pemda, sedangkan Tahun 1946 di bawah langsung Perdana Menteri nama diubah Jawatan Kepolisian Republik Indonesia pemindahan berlangsung 1 Juni 1946 selanjutnya diperingatan Hari Ulang Tahun Bhayangkara.

Sejarah singkat kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia(Polri) sebagai berikut :

1.   19 Agustus 1945

Berdasarkan keputusan sidang PPKI di bawah Mendagri

2.   1 Juli 1946

Berdasarkan TAP.PEM Nomor : II/SD/46 di bawah Perdana Menteri Undang-Undang Nomor 7 tahun 1947 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun Tahun 1948 di bawah Jaksa Agung dalam hal pengawasan Rechtspolite (penyidikan)

3.   4 Februari 1946

Berdasarkan PEN-PRES di bawah Menteri Pertahanan

4.   16 Januari 1950

Berdasarkan Kepres Nomor 22 Tahun 1950 di bawah Perdana Menteri Perantara Jaksa Agung (Kebijaksnaan Polisionell) Mendagri (Administrasi)

5.   2 Nopember 1951

Berdasarkan Keputusan Dewan Menteri di Bawah Perdana Menteri

6.   10 Juli 1959

Berdasarkan Kepres Nomor 154 Tahun 1959 di bawah Menteri Muda KKN Koordinator Menteri Keamanan dan Pertahanan

7.   12 April 1962

Berdasarkan Kepres No. 34 Tahun 1962 di bawah Menteri/KASAK

8.   12 Nopember 1964

Berdasarkan Kepres Nomor 290 Tahun 1966 di bawah Menpangak  (Polda Lampung :15).

Sebagai badan atau lembaga atau organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya telah diatur di dalam Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

1.   Polri sebagai penyidik

Pengertian penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan Penyidikan

2.   Polri sebagai Penyelidik

Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan Penyelidikan

3.   Polri sebagai Penyidikan

Adalah serangkaian tindak penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tenang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (UU RI Nomor 2 tahun 2003:4-5)

2.2. Tugas dan Wewenang Polri sebagai Penyidik

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di dalam Bab I Pasal 1 dijelaskan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pada Pasal 7 tugas dari penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dan wewenangnya jelas sekali (KUHP, Karya Anda :9)

Pada Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2002 Bab I Ketentuan Umum juga dijelaskan apa itu penyidik pada pasal 8. Sedangkan tugas dan wewenang Polisi sebagai penyidik dijelaskan pada pasal 13 sampai pasal 19. (Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Nomor : 2 Tahun 2002, Sinar Grafika : 2002).

Tugas di Kepolisian terbagi 5 (lima) fungsi Satuan :

1.   Fungsi Satuan Samapta

Bentuk pelayanan masyarakat oleh fungsi Samapta berupa kegiatan fisik/tindakan dan administratif sebagai berikut :

a.   Pelayan di dalam kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli

b.   Penerimaa laporan/pengaduan dari masyarakat

  1. Mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP)

2.   Fungsi Satuan Lalu Lintas

Bentuk pelayanan masyarakat oleh fungsi Satuan Lalu Lintas berupa pelayanan administratif dan kegiatan/tindakan fisik antara lain sebagai berikut:

  1. Pelayanan dalam pengambilan SIM, STNK, dan BPKB
  2. Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas
  3. Penindakan terhadap kasus kecelakaan lalu lintas
  4. Dalam kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan peraturan lalu lintas

3.   Fungsi Satuan Intel

  1. Pelaksanaan pelayanan masyarakat oleh fungsi Interpampol dalam bentuk administrasi antara lain berupa pemberian/penerbitan SKKB, Izin Keramaian, STMD dan pengurusan perijinan bahan peledak untuk industri
  2. Di dalam tugas bidang Pammasbang khususnya yang menyangkut pengawasan pembangunan dimana dalam sektor pemerintah dalam sektor swasta yang banyak mengoperasikan/mengoperasionalkan tenaga asing.
  3. Melakukan tugas deteksi untuk dapat menampung aspirasi masyarakat yang berkembang.

4.   Fungsi Satuan Bimmas

Dalam melaksanakan tugas pelayanan masyarakat berbentuk kegiatan seperti penyuluhan, bimbingan terhadap masyarakat serta kegiatan membina Satpam sebagai mitra POLRI di dalam menjaga keamanan.

  1. Fungsi Satuan Reserse
  2. Bentuk pelayanan oleh fungsi Satuan Reserse secara administratif dan kegiatan fisik dalam proses penyidikan perkara dan Identifikasi antara lain sebagai berikut :
    1. Kegiatan penyidikan untuk dapat mengumpulkan informasi, bukti-bukti yang mendukung terungkapnya suatu tindak pidana dan langsung mengadakan tindakan penyidikan bila ada laporan polisi.
    2. Melaksanakan pemanggilan, pemeriksaan, untuk dapat mengkaitkan ketentuan keterangan saksi, bukti dan tersangka, penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan. Melakukan penahanan, penyimpanan, pemeliharaan barang bukti.
  1. Penyelesaian berkas perkara
  2. Identifikasi dalam pemberian keterangan tentang identitas diri anggota masyarakat

Pasal 15 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum kewenangan :

1.   a.   Menerima laporan dan pengaduan

  1. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
  2. Mencegah dan menanggulagi tumbuhnya penyakit masyarakat
  3. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
  4. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
  5. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan.
  6. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian
  7. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
  8. Mencari keterangan dan barang bukti
  9. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
  10. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
  11. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
  12. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu

2.   a.   Memberikan   izin   dan   mengawasi  kegiatan  keramaian  umum  dan  kegiatan

masyarakat lainnya.

  1. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
  2. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
  3. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
  4. Memberi izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam
  5. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan
  6. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
  7. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional
  8. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
  9. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional
  10. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian (UU Nomor : 2 Tahun 2002 : 10)

Dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana pasal 16.

Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

a.   Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan

b.   Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.

c.   Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.

d.   Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri

e.   Melakukan dan pemeriksaan penyitaan surat

f.    Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi

g.   Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

h.   Mengadakan penghentian penyidikan

i.    Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum

j.    Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana.

k.   Memberikan petunjuk dan bantuan penyidik kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.

l.    Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Pada dasarnya unsur-unsur dapat dibagi menjadi 2 macam yakni unsur subyektif dan unsur obyektif.

Yang dimasud dengan unsur subyektif adalah : unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Sedangkan unsur-unsur obyektif adalah : unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan (Drs. Laminating 1994:184).

Pasal 362 menyebutkan :

Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 60,-

Unsur-unsur dari pasal 362 KUHP adalah

1.   Barang siapa : Seseorang yang mengambil atau yang ingin menguasai

  1. Mengambil : Mengambil untuk dikuasainya maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya maka perbuatan itu bukan pencurian tetapi penggelapan.
  2. Sesuatu barang : Segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya, pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan ke kawat atau pipa. Barang itu tidak perlu mempunyai harga ekonomis.
    1. Barang Itu : Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
    2. Pengambilan :  Harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya.

Pasal 365 KUHP, pasal 365 KUHP ayat 1 diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

Unsur-unsur dari pasal 362 KUHP adalah

1.   Barang siapa : Seseorang yang mengambil atau yang ingin menguasai

2.   Mengambil : Mengambil untuk dikuasainya maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya maka perbuatan itu bukan pencurian tetapi penggelapan.

  1. Sesuatu barang : Segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya, pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan ke kawat atau pipa. Barang itu tidak perlu mempunyai harga ekonomis.

4.   Barang Itu : Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

5.   Pengambilan :  Harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya.

6.   Kekerasan : Mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal 89 KUHP adalah : membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan.

2.4.   Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Dalam literatur hukum pidana, kejahatan pencurian dengan kekerasan merupakan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan orang lain kehilangan sesuatu. Sehingga tidaklah mengherankan bila dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah merincikan secara baik mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan mengklasifikasikannya bentuk perbuatan tersebut kedalam beberapa jenis sebagaimana diatur di dalam bab XXII Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang pencurian dengan kekerasan di dalam Pasal 462 sampai dengan Pasal 365, klasifikasi tindak pidana dalam KUHP itu sendiri sebenarnya memperjelas dan mendudukan persoalan ini secara lebih terperinci sehingga dalam pembagian perumusan delik pencurian yang memenuhi kreteria sudah diatur secara tegas dan jelas.

Tindak pidana pencurian itu sendiri merupakan tindak pidana materiil yang berarti bahwa akibat yang timbul dan yang berarti, bahwa akibat yang timbul dan yang dilarang serta diancam pidana dengan hukuman oleh undnag-undang memenuhi kreteria yang sudah ada.

Menurut dokrin hukum pidana menapsirkan perbuatan pencurian dengan yang mengakibatkan hilangnya sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, dalam kontek ini maka pembagian bentuk-bentuk tindak pidana pencurian dapat penulis ungkapkan berdasarkan kreteria umum yang lazim digunakan dalam teknis lapangan seperti :

a.   Pencurian

Pasal 362 KUHP menyebutkan

Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 60,-

Pasal 363 KUHP ayat 1 diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun :

Ke-1.   Pencurian ternak

Ke-2.   Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, gunung meletus, pemberontakan atau bahaya perang.

Ke-3.   Pencurian diwaktu malam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui oleh yang berhak

Ke-4.   Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Ke-5.   Pencurian yang untuk masuk ketempat untuk melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak memotang atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Ayat 2 jika pencurian yang diterangkan dalam ketiga disertai dengan salah satu tersebut keempat dan kelima maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

b. Pencurian dengan Kekerasan

Pasal 365 KUHP ayat 1 diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

Ayat 2 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun

Ke-1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Ke-2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Ke-3. Pencurian diwaktu malam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Ke-4.  Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

Ayat 3 KUHP Jika perbuatan mengakibatkan mati maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun Ayat 4 KUHP

Diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu terntu paling lama 20 tahun. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

4.3. Tujuan dan manfaat Penelitian

4.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian pada latar belakang sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah  :

  1. Untuk menjelaskan penyidikan yang dilakukan oleh Polri dalam mengungkap tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan
  2. Untuk mjelaskan efektifitas tugas penyidikan di dalam memeriksa perkara pencurian dengan kekerasan.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.   Sebagai bahan informasi atau bahan bacaan bagi pihak-pihak yang memerlukan dan ingin mengetahui secara jelas praktek penyidikan terhadap pelaku tindak pidana dengan kekerasan.

2.   Penelitian ini bermanfaat bagi pemnyidik yang mengedepankan hak asasi tersangka di dalam penyidikan.

BAB  IV

METODE PENELITIAN

3.1.   Pendekatan Masalah

Untuk memperoleh data yang akurat dalam menjawab permasalahan- sebagaimana yang telah dikemukakan pada latar belakang penelitian ini, maka diperlukan data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarnnya. Untuk mendapatkan data  tersebut, dilakukan suatu penelitian yang pelaksanaannya menggunakan cara-cara metode atau cara tertentu.

Dalam melakukan penelitian digunakan pendekatan masalah secara normatif dan empiris ( Soerjono Soekanto, 1986 : 5)

Pendekatan masalah secara normatif adalah yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah berbagai peraturan dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang akan penulis teliti.

Pendekatan masalah secara empiris, adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melaksanakan pengamatan secara langsung terhadap kenyataan di lapangan yang menjadi objek penelitian.

3.2.       Sumber Data

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu,

a.   Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sedang penulis teliti, yang masing-masing sumbernya sebagai berikut :

  1. Bahan   hukum   primer   adalah   bahan  hukum  yang  mempunyai  kekuatan         mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan pustaka hakim dan lain-lain).
  1. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer ( buku ilmu hukum, jurnal hukum dan lain-lain).
  2. Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu rancangan undang-undang, kamus hukum dan lain-lain).

b.   Data primer, yaitu data dikumpulkan oleh penulis sendiri secara langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

3.3. Analisis Data

Sebelum dilakukan analisis terlebih dahulu melakiukan langkah-langkah sebagai beikut :

a.  Studi pustaka studi ini dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan melaksanakan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip data dari berbagai bahan pustaka dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

  1. Studi lapangan studi ini penulis lakukan untuk memperoleh data primer yang dilakukan  dengan jalan observasi dan wawancara dengan Bapak              AKP. Mashar Yusuf, SH selaku Kasat Reskrim Polres Lampung Utara, Bapak Brigpol Ono Karyono dan Rendra, SH selaku Penyidik Polres Lampung Utara.

Setelah seluruh data baik yang sekunder maupun primer, maka selanjutnya diperiksa kembali dengan maksud untuk mengetahui kelengkapan dan kejelasannya.

Selanjutnya diadakan pengolahan data dengan menyusun data tersebut secara sistematis dan diklasifikasikan sesuai dengan pokok bahasan dalam rangka penyempurnaan data sehingga memudahkan analisis data.

Setelah semua data diolah, maka kegiatan selanjutnya adalah melakukan analisis data. Analisis yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah secara deskriptip kualititif,  yaitu menguraikan data ke dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terinci sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan dalam menjawab permasalahan dalam penulisan ini.

BAB IV

PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Polisi Sebagai Penyidik di Polres Lampung Utara

Pengertian penyidik adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik diatur di dalam undang-undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 6 ayat (1). Penyidik adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencarai serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu dibuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.

Wilayah Hukum Polres Lampung Utara terdiri dari 23 (Dua Puluh Tiga) Kepolisian Sektor (Polsek) serta 1 (satu) Pos Polisi (Pospol) dan 1 (satu) Polsek Persiapan Kotabumi Kota  yaitu Kepolisian Sektor Kotabumi Selatan, Kepolisian Sektor Kotabumi Utara, Kepolisian Sektor Abung Kunang, Kepolisian Sektor Abung Pekurun Kepolisian Sektor Abung Barat, Kepolisian Sektor Abung Selatan,  Kepolisian  Sektor  Abung  Timur,   Kepolisian Sektor Bukit Kemuning,

Kepolisian Sektor Sungkai Selatan, Kepolisian Sektor Sungkai Utara, Kepolisian Sektor Tanjung Raja. Kepolisian Sektor Hulu Sungkai, Kepolisian Sektor Kotabumi, Kepolisian Sektor Sungkai Tengah, sedangkan untuk Kepolisian Sektor Blambangan masih bergabung dengan Sektor Abung Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak AKBP Drs. Asbi Mahyuzar   selaku Kapolres Lampung Utara  dan AKP Mashar Yusuf,SH  selaku Kanit Serse Polres Lampung Utara, bahwa tugas penyidikan serta penyelidikan pada Polres Lampung Utara diemban pada Satuan Reserse, sedangkan di Kepolisian Sektror (Polsek) unir Reserse – intel yang melakukan tugas penyidikan (Juklak No. Pol : 04/82). Pada Satuan Reserse penyidikan dilakukan oleh penyidik pembantu yang berpangkat Bintara serta Tamtama yang melakukan penyidikan serta penyelidikan. Satuan Reserse Polres Lampung Utara di kepalai oleh seorang pemimpin dengan jabatan Kepala Satuan (Kasat). Kasat Reserse dalam mengemban tugasnya bertanggungjawab kepada Waka Polres Lampung Utara serta Kapolres Lampung Utara. Sebagai atasannya sesuai dengan Herarki.

Pada bagan di bawah ini tercantum struktur Satuan Seserse Polres Lampung Utara :STRUKTUR SATUAN RESERSE

KASAT SERSE

(Sumber Sat Reserse Polres LU)

Dari keterangan struktur di atas Satuan Reserse Polres Lampung Utara di kepalai oleh 1 (satu) orang berpangkat Perwira (penyidik) 21 (dua puluh satu) orang yang berpangkat Bintara dengan perincian 2 (2) orang di identifikasi, 6 (enam) orang Buser), 10 (sepuluh) orang penyidik pembantu, 1 (satu) orang berpangkat Serda dan Sertu  di Buser, jumlah keseluruhan anggota Satuan Reserse 22 (dua puluh dua) orang.

4.2.   Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.

Suatu proses penyelesaian peradilan dimulai dari adanya suatu peristiwa hukum, dalam penelitian ini adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Sebagai suatu perkara atau peristiwa hukum yang harus dibuktikan kebenarannya. Untuk hal tersebut dibutuhkan suatu proses penyelidikan terlebih dahulu baru penyidikan.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) antara penyelidikan dengan penyidikan dibedakan dengan jelas. Sebab tidak setiap peristiwa yang diketahui oleh atau yang dilaporkan kepada polisi tersebut harus berlaku sebagai penyelidikan  yang wajib dengan segera melakukan tindakan yang diperlukan. Proses penyelidikan itu sendiri sejajar pengertiannya dengan ops poring atau interogation. Dalam kontek ini, perbedaan kedua istilah tersebut tidak didasarkan pada pengertian biasa yang dalam pengertiannya berasal dari kata “sidik”. Pasal 1 butir 4 KUHAP menyebutkan :

Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penyidikan.(Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 1991 : 4)

Dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP menyebutkan : Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur Undang-undang ini. (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 1991 : 5).

Dalam proses penyelidikan yang menuntut dilakukannya tindakan-tindakan tertentu, kecuali dalam hal tertangkap tangan, tindakan cepat dan tepat terhadap peristiwanya dapat ditangani baik secara kewenangan penyidik, maupun berdasarkan perintah penyidik dengan kemungkinan keleluasaan pilihan dari tindakan lain yang diperlukan sejauh memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) butir 4 KUHAP.

Di dalam proses penyidikan yang terarah, untuk menghindari proses overlapping (tumpang tindih) dalam penyelidikan untuk itu diperlukan koordinasi, pengawasan serta pemberian petunjuk yang tepat, efektif dan terpadu. Pasal 7 ayat (1) KUHAP. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1.   Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana

2.   Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian

3.   Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.

4.   Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

5.   Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

6.   Mengambil sidik jari dan pemotretan seseorang.

7.   Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi

8.   Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara

9.   Mengadakan penghentian penyidikan

10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Diantara wewenang yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1) KUHAP pada Polres Lampung Utara dilakukan oleh Satuan Reserse. Wawancara dengan Kasat Serse AKP Mashar Yusuf,SH dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah sebagi berikut :

a. Menutup dan Mengamankan Tempat Kejadian Perkara

Cara menutup Tempat kejadian Perkara (TKP) dengan mengunakan polise line ( tali) . mengamankan asrtinya tidak ada seorang pun yang memasuki lokasi Tempat Kejadian Perkara ( TKP) kecuali penyidik.

b. Mencari dan Mengelilingi Tempat Kejadian Perkara ( TKP) untuk mengetahui dari mana pelaku masuk dan keluar.

c. Cek Korban

dalam peran serta Satuan Serse pada kasus Pencurian dengan Kekerasan Korban delam keadaan sehat atau meninggal, cari sebabnya mangapa terjadi Pencurian dengan kekerasan di Lokasi Tempat kejadian Perkara ( TKP).

d. Sket tempat kejadian perkara.

Letak Korban Pencurian dengan Barang Bukti yang tertinggal di Tempat Kejadian Perkara, serta memberi nomor terhadap barang bukti yang ada, serta mencari brang bukti yang dianggap perlu.

e. Melakukan Pemotretan.

Pemotretan yang dilakukan oleh Unit Identifikasi ada 2 (dua) macam yaitu secara panaroma/secara umum

f. Identifikasi

pencarian dan mengembangkan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sidik jari laten yang ada di tempat kejadian perkara.

h. Mengadakan wawancara singkat

wawancara di Tempat kejadian Perkara (TKP0 oleh Satuan Reserse untukmendapatkan keterangan saksi, bagaimana terjadinya tindak pidana pembunuhan.

k. Penyelidikan.

Hasil wawancara terhadap saksi yang berada di tempat kejadian perkara ( TKP) dikembangkan pada proses penyelidikan untuk mengetahui siapa pelaku stelah unit BUSER melakukan pencarian penangkapan terhadap pelaku.

Kasus Pencurian dengan kekerasan, dasar laporan Polisi No. Pol : LP/314-b/iii/2005 TANGGAL 27 Agustus 2005 terhadap Korban AN. ARIPIN  yang dilakukan oleh Tersangkat AN. JOHAN Alias SUWADI yang terjadi pada hari rabu tanggal 27 Agustus 2005 jam. 12.30 Wib di rumahnya Jalan Lintas Sumatera Abung Barat, Tersangka melakukan Pencurian motor di rumah Korban dengan menggunakan Sebuah Golok, yang golok tersebut untuk membacok korban ketika memaksa agar motor tersebut diserahkan kepada tersangka.

Korban mengalami luka bajok dibagian kepala. Keterangan Saksi AN. WALIDI menerangkan menemukan korban telah tergeletak di depan rumah, dan ada sebilah golok di sebelah korban serta tidak melihat motor yang biasa sigunakan untuk pergi ke pasar.

Saksi An. SAIDAL juga menerangkan bahwa korban tergeletak di depan rumah dan ada sebilah golok di sebelah korban yang telah berlimuran darah.

Dari ke-2 (Dua) Saksi dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa : Korban ditemukan di depan rumahnya dengan luka bacok di kepala serta motor tidak ada dirumah. Hasil pemeriksaan terhadap AN. JOHAN Alias SUWADI adalah ingin mengambil motor korban ketika korban melawan lalu tersangka menggunakan golok untuk melawan juga, alasan melakukan pencurian motor dengan menggunakan kekerasan adalah bahwa korban melwan ketika di melakukan pencurian di rumah korban.

Wawancara dengan Bapak  AKP Mashar Yusuf, SH selaku Kanit Serse, dalam proses penyelidikan Satuan Reserse Polres Lampung Utara dilakukan oleh Unit BUSER, dimana dalam mengungkap suatu kasus tindak kejahatan unit BUSER merupakan unit Refresif untuk mengejar, menangkap, pelaku tindak kejahatan.

4.3. Efektifitas Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana Pencurian dengan kekerasan meskipun dari sudut jenis tindak pidana yang dilakukan dikategorikan tindak pidana umum, kenyataannya hal tersebut juga tidak mudah dilakukan oleh reserse criminal. Sehingga efektifitas penyidikan menjadi sangat tergantung beban pembuktian yang diperoleh dari laporan atau tertangkap tangan tentang terjadinya tindak pidana. Lebih daari itu terkait dengan masalah hak-hak tersangka yang memang perlu mendapat perhatian dari sudut hak asasi manusia (HAM).

Oleh sebab itu kewenangan melakukan Penyelidik dan Penyidikan menjadi penting untuk dapat terselesaian perkara-perkara yang ada.

a. Wewenang Penyelidik berdasarkan kewajiban (pasal 5 ayat 1a).

b. Atas perintah penyidik, penyelidik dapat bertindak (pasal 5 ayat 1b).

c. Wewenang penyidik bdierdasarkan kewajiban (pasal 7 ayat 1).

Penyidik terkait dengan hasil pemeriksaannya terhadap pelaku, diminta membuat membuat Berita pemeriksaan. Terhadap hasil pemeriksaan tersebut masih Acara (BA) atas tindakannya dan menyerahkan kepada Penuntut Umum (PU),yang dilakukan :

1) Tahap pertama, menyerahkan BAP (pasal 8)

PU menerima dan segera mempelajari serta meneliti dalam waktu 7 hari, wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil pemeriksaan sudah lengkap atau belum (pasal 138 ayat 1). Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, PU mengembalikan BAP kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak penerimaan berkas penyidik sudah harus menyampaikan kembali kepada PU, dan jika dinyatakan lengkap dilanjutkan dengan penyerahan ( pasal 138 ayat 2).

2) Tahap kedua, menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada PU.

Penyidik pembantu membuat BA dan menyerahkan kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung ke Penuntut Umum (pasal 12 KUHAP). Wewenang penyidik pemantu sama dengan penyidik (pasal 7 ayat 1 kecuali penahanan yang wajib dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

3. Penangkapan, Penahanan, Penyitaan dan Pemeriksaan.

a. Penangkapan.

1) Penyelidik atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan. Penyidik pembantu dan penyidik dapat melakukan penangkapan. Penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

2) Penangkapan dalam hal tertangkap tangan tidak perlu surat perintah, untuk itu penangkap segera menyerahkan kepada penyidik pembantu terdekat (pasal 18 ayat 2 KUHAP).

3) Penangkapan terhadap tersangka dalam hal tertangkap tangan :

a) Setiap orang berhak.

b) Aparat yang memiliki kewenangan ketertiban umum memiliki kewajiban (pasal 111 KUHAP).

4) Tersangka pelaku pelanggaran tidak dilakukan penangkapan, kecuali apabila secara sah dipanggil dua kali berturut-turut tidak hadir (pasal 19 (2)) KUHAP.

b. Penahanan.

1) Penahanan terhadap tersangka yang diduga keras melakukan suatu tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih (pasal 21 ayat 4a).

2) Jangka waktu penahanan oleh penyidik 20 hari dan dapat diperpanjang oleh PU 40 hari.

3) Jenis penahanan dapat berupa : penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dimana tersangka atau terdakwa ditahan di rumah tahanan negara. Penahanan Rumah dilaksanakan dirumah tempat tinggal tersangka/terdakwa dengan pengawasan terhadapnya untuk menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan disidang pengadilan. Dan Penahanan Kota dilaksanakan di kota tempat tinggal/tempat

kediaman tersangka/ terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka/terdakwa untuk melaporkan diri pada waktu yang ditentukan.

Selama Rutan belum ada, maka penahanan dapat dilaksanakan di Kepolisian, Kejaksaan atau di Lembaga Pemasyarakatan. Setelah tersangka/terdakwa kelak dijatuhi hukuman pidan, maka masa penahanan itu dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Untuk tahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya tahanan kota itu, sedangkan untuk penahanan rumah pengurangan tersebut sepertiga dari jumlah lamanya penahananrumah (Pasal 22 ayat (5) KUHAP.

4) Penyidik berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan, dinyatakan dengan surat perintah tembusan kepada tersangka / keluarga dan instansi terkait.

5) Tersangka, keluarga atau penasehat hukum dapat mengajukan keberatan atas penahanan atau jenis penahanan. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersebut dengan mempertimbangkan tentang perlu atau tidaknya tersangka itu ditahan atau tetap ada dalam jenis penahanan-penahanan tertentu dam dalam waktu 3 hari belum dikabulkan maka tersangka, keluarga atau penasehat hukum

mengajukan kepada atasan penyidik. Penyidik atau atasan penyidik dapat memgabulkan permintaan dengan atau tanpa syarat (pasal 123 KUHAP).

6) Penyidik atas permintaan tersangka atau keluarga dapat melakukan penagguhan penahanan dengan jaminan uang atau orang. Jaminan uang, maka uang disetorkan ke Panitera dan jika yang dijamin orang, apabila tersangka melarikan diri si penjamin setelah waktu 3 bulan wajib membayar uang yang jumlahnya ditentukan oleh penyidik atau menyita barang dan dilelang dan hasilnya disetor ke kas negara

(pasal 35, 36 PP 27 tahun 1983).

c. Penyitaan.

1) Dalam halterjadinya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban luka atau meninggal dunia maka penyitaan surat-surat dan atau kendaraan bermotor dilakukan “tanpa” izin ketua pengadilan.

2) Karena tindak pidana (delik) tersebut tergolong perbuatan tertangkap tangan. Penyidikan kasus tersebut dilanjutkan dan untuk melengkapi BAP maka penyidik mintakan “penetapan/persetujuan” ketua pengadilan atas benda yang disita (pasal 38 ayat 2 KUHAP).

3) Apabila barang bukti tidak dibutuhkan lagi maka penyidik segera mengembalikan kepada pemilik atau yang berhak dengan alasan “pinjam pakai barang bukti”, dengan ketentuan : benda tersebut tidak dipindah-tanganan atau ubah bentuk dan warna, dan sewaktu-waktu diminta untuk penyerahkan ke PU wajib dihadapkan.

4) Tindak pidana pelanggaran lalu lintas digolongkan tertangkap tangan untuk itu tidak perlu izin Ketua PN, namun dilaporkan kepada Ketua PN saat sidang. Dilain pihak untuk menghindari izin maka dilakukan “penitipan” surat/kendaraan oleh tersangka sifat sementara merupakan “tindakan polisionil” dalam lingkup jabatan (penjelasan pasal 5 KUHAP tentang tindakan lain oleh penyelidik).

d. Pemeriksaan.

1) Pemeriksaan perkara menurut KUHAP adalah :

a) Acara pemeriksaan biasa (152-202 KUHAP).

b) Acara pemeriksaan singkat (203-204 KUHAP).

c) Acara pemeriksaan cepat (205-216 KUHAP).

(1) Tipiring (pasal 205-210 KUHAP).

(2) Pelanggaran lalu lintas tertentu (tilang) pasal 211-216 KUHAP.

2) Acara pemeriksaan biasa prosedur pemeriksaan dengan BAP lengkap (pasal 75 KUHAP).

3) Acara pemeriksaan singkat, penyidik/penyidik pembantu menyampaikan BAP ke PU. Selanjutnya PU menghadapkan tersangka, saksi, ahli, juru bahasa dan barang bukti ke Pengadilan.

PU tidak membuat surat dakwaan, tetapi cukup Berita Acara sidang. Putusan Hakim tidak dibuat putusan khusus seperti acara biasa, tetapi cukup dicatat dalam Berita Acara sidang.

4) Acara pemeriksaan cepat, penyidik/penidik pembantu bertindak sebagai PU dan menghadapkan terdakwa, saksi, ahli dan atau juru bahasa serta barang bukti ke pengadilan dalam waktu 3 hari setelah BAP dibuat. PU hadir di PN tidak kurangi hak penyidik sebagai PU.

Pengadilan mengadili dengan Hakim tunggal. Putusan dicatat penitera pada buku register perkara.

5) Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu berwenang melakukan penyidikan berdasarkan undang-undang terhadap seseorang yang diduga melakukan sesuatu tindak pidana dan jika selesai disidik hasil BAP diserahkan ke PU melalui Penyidik Polri (pasal 107 ayat (3) KUHAP. Juga dalam penghentian penyidikan bila tidak cukup bukti, wajib memberitahukan kepada penyidik Polri (pasal 109 ayat (3) KUHAP.

6) Isi Berita Acara memuat antara lain seperti disebutkan dalam pasal 121 KUHAP, maka secara formil sah menurut hukum. Secara material apabila memenuhi unsur kesalahan (sengaja/lalai).

e. Mengingat penyidik bertindak sebagai PU untuk acara cepat (Tilang), untuk itu apabila terdakwa tidak hadir, penyidik (BA Tilang) meminta kepada Hakim untuk mencari/menghadapkan pelanggar selama dua kali dan ketiga kalinya dapat ditangkap (pasal 19 ayat (2) KUHAP dihadapkan ke Pengadilan, dan jika pelanggar tidak hadir sampai 3 kali sidang, tetap diajukan dan Hakim putusan (Verstek).

Tugas penyidik adalah segera disampaikan kepada terpidana amar putusannya. Bila terpidana menerima putusan akan tanda tangan dan penyidik serahkan berkasnya ke Panitera sedangkan uangnya diserahkan ke Eksekutor (Jaksa). Apabila terpidana berkeberatan atas putusan Hakim (Vertek) ia dapat mengajukan perlawanan (Verset). Jika putusan denda maka perlawanan diajukan (Kasasi) ke Makamah Agung dan apabila putusan pidana badan (penjara/kurungan) ajukan perlawanan (banding) ke Pengadilan Tinggi. Dengan demikian putusan Hakim pertama gugur.

f. Putusan Hakim harus didukung dengan bukti (pasal 184 KUHAP), yang dibutuhkan minimal 2 alat bukti untuk mendapatkan keyakinan Hakim (183 KUHAP), kecuali dalam hal acara pemeriksaan cepat hanya dibutuhkan 1 alat bukti (Penjelasan Pasal 184 KUHAP).

4. Koneksitas. Berarti bercampurnya orang-orang yang sebenarnya termasuk yuridiksi Pengadilan yang berbeda dalam satu perkara. Misalnya seorang sipil dan seorang status militer melakukan suatu perbuatan pidana bersama-sama. Penyidikan perkarakoneksitas untuk tersangka sipil penyidik adalah penyidik Polri sedangka tersangka militer penyidik adalah POM TNI dan penuntut umumnya adalah Oditur Militer, yang dibentuk satu Tim tetap di Pusat dan di Daerah (Kesepakatan Bersama Menhankam dan Menteri Kehakiman No. Kep.10/M/XII/1985 dan No.Kep.57.I.R.09.05 Tahun 1985).

5. Bantuan Hukum. Adalah suatu pemberian bantuan dalam bentuk hukum kepada

tersangka/terdakwa oleh seorang atau lebih ahli hukum guna memperlancar penyelesaian perkara. Orang yang memberikan bantuan hukum kepada tersangka/terdakwa disebut penasehat hukum (pasal 1 butir 13 KUHAP).

Berdasarkan pasal 35 UU Nomor 14 tahun 1970 menentukan bahwa setiap orang

yang tersangkut perkara memperoleh bantuan hukum. Dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum. Bantuan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No.02.UM.09.08 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanan Bantuan Hukum pada pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa “bantuan hukum diberikan kepada tertuduh yang tidak/kurang mampu dalam perkara pidana, yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, seumur hidup dan atau hukuman mati, kurang dari lima tahun tetapi perkara tersebut menarik perhatian masyarakat. Penasehat hukum berhak menerima turunan berita acara pemeriksaan (pasal 72 KUHAP).

Dengan kata lain penyidikan tindak pidana umum sperti pencurian dengan kekerasan Tidak semudah yang dibayangkan karena di lapangan ada hal-hal yang tidak diperkirakan terjadi dan bisa juga tidak dapat terjadi. Adapun hasil wawancaa dengan Bapak, Brigpol Ono Karyono dan Rendra, SH selaku Penyidik bandingkian dengan tindak pidana khusus, seperti korupsi, narakoba, lingkungan dan lain sebagainya, kenyataannya melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut tidak mudah meskipun Polres telah biasa melakukan penyidikan. Sehingga terkait dengan efektifitas penyidikan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini sangat tergantung bagaimana dugaan terjadinya tindak pidana. Misalnya tertangkap tangan, atau ketahui oleh saksi-saksi yang melihat kejadian dan melaporkannya. U di dalam praktek penyidikan terhadap perkara tindak pidana tersebut tidak terlepas adanya hambatan=-hambatan  antara lain sebagai berikut:

  1. Untuk mendatangi Tempat Kejadian Perkara ( TKP) jaraknya jauh dari pemukiman penduduk yang tidak dapat ditempuh dengan keadaan baik roda empat atau roda dua, sehingga mendatangai TKP dengan berjalan kaki serta jarak yang cukup jauh.
  2. Kesulitan mendapat keterangan saksi ditempat kejadian karena suatu tindak kejahatan terjadi setelah didatangi polisi, masyarakat hanya menjadi penonton.
  3. kesulitan untuk mendapat saksi untuk dimintaiketerangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), karena rasa takut dengan keterangan yang diberikannya akan mengancam jiwanya.
  4. Sarana yang digunakan msih terbatas begitu juga dengan jumlah anggota yang menangani bermacam-macam kejadian dengan tuntunan waktu semuanya harus terpenuhi.
  5. Dalam melengkapi Administrasi Penyidikan (Mindik) setiap anggota harus mengeluarkan biaya sendiri.

BAB VI

P E N U T U P

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan dalam BAB V,  pada Bab terakhir ini akan menyimpulkan kesimpulan sebagai berikut:

  1. Polri sebagai penyidik pada satuan reserse dalam menangani/mengungkap suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan berawal dari Tempat kejadian Perkara, pada saat di tempat kejadian perkara adalah sejak awal proses penyelidikan, dari bukti-bukti awal di tempat Kejadian Perkara serta saksi-saki, peran Reserse untuk mengungkap suatu tindak pidana Pencurian dengan kekerasan.
  2. Terhadap tindakan penyidik dari awal hingga akhir senantiasa dihadapkan dengan hak asasi tersangka yang memerlukan kehaati-hatian sehingga tidak melanggar hak asasi manusia.
  1. Efektifitas penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pada praktenya sangat tergantung bukti awal adanya dugaan telah terjadi tindak pidana. Sehingga efektifitas sangattergantung dari sudut materi perkara dan disisi lain biaya operasional tidak ada mempengaruhi efektifitas penyidikan perkara tersebut.

5.2. Saran

  1. Bila terjadi suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan agar masyarakat tidak hanya sekedar melapor kepada polisi, tetapi ikut berperan aktif dan berpartisipasi sehingga mempermudah proses pnyidikan sampai dengan selesai.
  1. Agar Sarana dan prasarana penyidikan ditingkatkan sesuai dengan kemajuan dan keperluan personil Satuan Reserse.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Moch. 1986. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I, Alumni Bandung

Kansil, C.S.T. 1993. Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Djambatan. Jakarta

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981

Lamintang, AF. 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru Bandung

Moeljatno. 1984, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bina Aksara jakarta

R. Abdussalam, Penegakan Hukum Dilapangan Oleh Polri, Dinas Hukum Polri,

Jakarta 1997

Soekanto Saorjono, Pengantar Penelitian Hukum, UI, Jakarta, 1984

Soesilo, R. 1991, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Piliteia, Bogor

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji 1985. Penelitian Hukum Normatif Suatu

Tinjauan Singkat. PT Rajawali Press. Jakarta

STIH Muhammadiyah Kotabumi. 1997. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah

Undang-undang Pokok Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, Sinar Grafika

JUDUL PENELITIAN : STUDI PEMBENTUKAN KOTABUMI DAN PEMEKARAN LAMPUNG UTARA

ABSTRAK

Isu pemekaran wilayah dan pembentukan daerah otonom baru menjadi trend di era otonomi daerah. Dengan pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonom baru diharapkan dapat mempercepat laju pembangunan, efisiensi rentang kendali pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Lampung Utara telah tiga kali mengalami pemekaran yaitu Lampung Barat (1991), Tulang Bawang (1997) dan Way Kanan (1999). Keinginan pemekaran tersebut memang telah lama direncanakan, karena wilayah Lampung Utara mencakup 58% wilayah Provinsi Lampung dan menjadi kabupaten yang lamban perekembangannya.

Namun dari tiga kali pemekaran tersebut masih tersisa keinginan membentuk Kotabumi menjadi Kota. Setidaknya ada tiga aspek strategis yang mendorong keinginan terbentuknya Kota Kotabumi, yaitu pertama, aspek geografis, Kotabumi menjadi kota yang prosisinya berada di tengah-tengah kabupaten yang sedang tumbuh, yaitu Lampung Barat, Way Kanan dan Tulang Bawang. Wilayahnya yang relative kecil mudah diakses oleh moda transportasi.

Kedua aspek ekonomis, Kotabumi merupakan kota terbesar di bagian utara Provinsi Lampung, menjadi transito, lahannya subur, industri berbasis pertanian sedang tumbuh, dan infrastruktur serta lembaga ekonominya sangat mendukung.

Ketiga aspek histories, Kotabumi merupakan salah satu kota tertua di Provinsi Lampung, eks wilayah terluas, dan pernah menjadi pusat perdagangan regional.

Dengan memperhatikan ketiga aspek strategis tersebut serta keinginan masyarakat Kotabumi untuk mewujudkan menjadi kota, maka perlu dilakukan suatu analisis yang bersifat pendahuluan guna mendukung keinginan tersebut sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 129 tahun 2000 Tata Cara Pembentukan Daerah.

Analisis mencakup syarat fisik mengenai luas wilayah dan syarat teknis yang mencakup kemampuan ekonomi, potensi daerah, kependudukan, social budaya dan social politik, serta factor-faktor pendukung lainnya. Metode analisis menggunakan teknik analisis deskriptif disesuaikan dengan rasio-rasio yang ditetapkan dalam PP No. 129 tahun 2000. Pada dasarnya berdasarkan perhitungan dengan metoda tersebut Kotabumi layak untuk dapat diwujudkan menjadi kota, bukan lagi sekedar kecamatan yang menjadi Ibukota Kabupaten Lampung Utara.

P R A K A T A

Karya ilmiah dalam bentuk Laporan Penelitian dengan judul Studi Kota Kotabumi dan Pemekaran Kabupaten Lanpung Utara ini, merupakan usaha Aptisi Lampung Utara dalam turut berperan dalam pembangunan dan pemerintahan. Bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun studi ini dengan harapan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah terhadap wacana kemungkinan Kotabumi menjadi Kotamadya dan Lampung Utara dimekarkan.

Penelitian ini, meupakan studi eksplorasi terhadap potensi dan peluang pembentukan dan pemekarann kabupaten Lamnpung Utara yang menurut peraturan perundang-undangan dan kenyataannya di Masyarakat.

Karya ilmiah ini, banyak kekurangan, tetutama dari sudut metode dan pendekatan teoritis, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun penting dalam mengembangkan wacana keilmuan hukum saat ini dan kedepan.

Kotabumi, Agustus 2006

Peneliti

Slamet Haryadi,SH.,M.Hum.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pemikiran

Lampung sebagai salah satu propinsi yang memiliki wilayah yang cukup luas pada awalnya hanya mempunyai 3 kabupaten dan satu kota, yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara dan Kotamadya Bandar Lampung sekaligus sebagai ibukota provinsi. Dalam perkembangannya tiga kabupaten tersebut masing-masing telah membentuk kabupaten baru hasil pemekaran,  yaitu, Lampung Selatan membentuk Kabupaten Tanggamus, Lampung Tengah membentuk Kabupaten Lampung Timur dan  Kota Metro, dan  Lampung Utara membentuk 3 kabupaten yaitu Lampung Barat, Tulang Bawang dan Way Kanan. Hal ini dapat dipahami karena Kabupaten Lampung Utara memiliki wilayah administrasi dan geografis yang paling luas.

Secara administratif, saat ini Propinsi Lampung mempunyai 8 kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Tanggamus, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Lampung Barat, Tulang Bawang dan Way Kanan. Dan 2 (dua) kota yaitu Bandar Lampung dan Metro.

Khusus mengenai Kabupaten Lampung Utara yang beribukota Kotabumi, secara geografis dikelilingi 4 (empat) kabupaten yaitu Lampung Barat, Tulang Bawang, Way Kanan  dan Lampung Tengah.  Posisinya berada Jalur Lintas Tengah Sumatera (Jalinsum). Dengan posisi demikian, setidaknya ada tiga aspek strategis yang mendukung prospektus Ibukota Lampung Utara tersebut, yaitu, pertama aspek geografis, Kotabumi posisinya berada di Jalur Lintas Tengah Sumatera (Jalinsum),  di tengah-tengah antara kabupaten (Lambar, WK dan TB) dan memiliki luas yang relatif kecil sehingga mudah diakses oleh transportasi.

Kedua aspek ekonomi, Kotabumi merupakan kota terbesar di wilayah utara Provinsi Lampung dan menjadi kota transito, lahannya produktif, industri berbasis pertanian sedang tumbuh, serta infrastruktur dan lembaga ekonominya mendukung. Dan ketiga aspek sejarah, Kotabumi merupakan salah satu kota tertua di Provinsi Lampung, eks wilayah terluas   dan pernah menjadi pusat perdagangan regional.

Dari tiga aspek strategis tersebut sangat mendukung terjadinya peningkatan pelayanan publik, percepatan pertumbuhan ekonomi dan  pelaksanaan pembangunan daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban serta peningkatan hubungan yang serasi antara daerah dan pusat.

Oleh karena itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten Lampung Utara yang mempunyai wilayah administrasi 23 kecamatan,  sangat layak untuk membentuk kota sekaligus pemekaran Kabupaten Lampung Utara.

1.2. Tujuan Studi

Studi tentang Analisis Prospek Pembentukan Kota Kotabumi dan Pemekaran Wilayah Kabupaten Lampung Utara, antara lain bertujuan:

  1. Mengumpulkan dan menyusun data potensi rencana pembentukan Kota Kotabumi dan pemekaran wilayah Kabupaten Lampung Utara;
  2. Menyusun dokumen untuk dijadikan bahan acuan atau kajian lebih lanjut rencana pembentukan Kota Kotabumi dan pemekaran wilayah Kabupaten Lampung Utara;

Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan di atas bila ditinjau dari peraturan perundang-undangan yaitu  Pasal 4, ayat (4) dan Pasal  5 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten Lampung Utara berpeluang untuk memekarkan kabupaten dengan membentuk kota dan memisahkan Kabupaten Lampung Utara.

Untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut maka dilakukan analisis awal mengenai rencana pembentukan Kota Kotabumi dan pemekaran Kabupaten Lampung Utara.

Studi atau analisis dilakukan sesuai dengan  syarat dalam UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai studi awal rencana pembentukan Kota Kotabumi dan pemekaran wilayah Kabupaten Lampung Utara. Data-data yang butuhkan dalam studi ini mencakup :

  1. Syarat Fisik, adalah  kecamatan-kecamatan, sedikitnya 5 kecamatan untuk kabupaten dan 4 kecamatan untuk kota;
    1. Syarat Teknis, yaitu mencakup :

2. kemampuan ekonomi;

3. potensi daerah;

  1. sosbud;
  2. sospol;
  3. kependudukan;
  4. luas daerah, dan
  5. faktor-faktor lain yang menunjang terselenggaranya otonomi daerah.

Berdasarkan dua hal tersebut di atas, penulis akan berusaha menyajikan data dan menganalisisnya menjadi sebuah data dasar (data base) untuk kepentingan penelitian lebih lanjut oleh Pemda Lampung Utara.

1.3. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam studi awal ini adalah Analisis Deskriptif atas data yang dikumpulkan, kemudian dilakukan perhitungan dengan teknis rasio antara data Kabupaten Lampung Utara dengan rencana Kota Kotabumi.

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA

2.1. Kondisi Umum Lampung Utara

2.1.1. Administrasi Wilayah

Secara geografis Kabupaten Lampung Utara terletak diantara 4,340 - 5,060 Lintang Selatan dan 104,300 – 105,080 Bujur Timur, dengan luas wilayah 2.725,63 km2, yang merupakan 7,72 % dari luas wilayah Provinsi Lampung (35.288,35 km2). Secara administratif batas wilayah Kabupaten Lampung Utara meliputi:

v  Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Way Kanan

v  Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah

v  Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat

v  Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tulang bawang

Kabupaten Lampung Utara beribukota di Kotabumi dan wilayah administrartifnya terdiri dari 23 kecamatan, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1: Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kab.

Lampung Utara di Masing-Masing Kecamatan tahun 2005

No.

Kecamatan

Luas

(km2)

Jumlah

Penduduk

Kepadatan

Penduduk

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20

21.

22.

23.

Bukit Kemuning

Abung Tinggi

Tanjung Raja

Abung Barat

Abung Pekurun

Abung Tengah

Abung Kunang

Kotabumi

Kotabumi Utara

Kotabumi Selatan

Abung Selatan

Blambangan Pagar

Abung Semuli

Abung Timur

Abung Surakarta

Sungkai Selatan

Sungkai Tengah

Sungkai Jaya

Sungkai Barat

Bunga Mayang

Muara Sungkai

Sungkai Utara

Hulu Sungkai

114,98

133,06

331,70

115,51

59,26

216,14

101,50

59,11

175,19

104,36

141,36

191,39

96,88

104,47

110,51

91,96

111,6

101,93

138,86

125,76

118,69

127,6

92,62

35.334

16.235

27.804

22.596

11.972

8.724

9.789

51.388

27.702

61.367

41.800

17.018

22.187

33.648

26.457

12.675

14.864

11.720

16.239

14.094

29.441

28.761

13.323

306,12

121,55

83,50

195,62

202,03

40,36

96,44

866,01

157,52

586,56

295,70

88,92

228,14

320,85

238,49

137,83

133,19

114,98

116,95

112,07

248,05

225,40

143,85

2.725,63

551.138

203,67

Sumber: LUDA  BPS-LU 2004—2005

2.1.2. Kependudukan (Demografi)

Jumlah penduduk Lampung Utara berdasarkan LUDA 2005 sebanyak 551.138 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 0,70%. Kapadatan penduduk rata-rata 203,67 jiwa per km2 dengan persebaran yang tidak merata. Pasca pemekaran berdasarkan Perda No. 8 tahun 2006, kecamatan terpadat penduduknya adalah Kecamatan Kotabumi dengan rata-rata 866,01 jiwa perkm2, sedangkan yang terjarang adalah Kecamatan Abung Tengah dengan tingkat kepadatan hanya 40,36 jiwa per km2.

Sebaran pendudukan Lampung Utara berdasarkan kelompok umur sebagian besar dalam kelompok 15—54 tahun (59,14%) yang berarti sebagian besar penduduk Lampung Utara berada dalam usia produktif. Kamudian diikuti kelompok umur 0—14 tahun (32,60%) dan kelompok umur 55 tahun  ke atas sebesar 8,26%.

2.1.3. Kondisi Makro Ekonomi

Kondisi perekonomian makro Lampung Utara dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Brutto (PDRB). Dengan indikator ini dapat dilihat struktur perekonomian daerah, perkembangan ekonomi persektor, maupun perkembangan ekonomi masyarakatnya.

Nilai total PDRB adalah kumulatif dari nilai tambah masing-masing sektor, PDRB Lampung Utara menunjukkan angka peningkatan baik ditinjau dari atas harga berlaku maupun harga konstan.

Tabel 2: Laju Pertumbuhan dan Volume PDRB Lampung Utara

Atas Dasar Harga Konstan 2001—2005

TAHUN

% PERTUMBUHAN

VOLUME PDRB

(Jt-Rp)

2001

3,78

2.114.630

2002

4,54

2.187.696

2003

5,44

2.299.754

2004

5,37

2.423.575

2005

4,80

2.539.579

Sumber: LUDA 2001–2005

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Utara dalam kurun waktu 2001—2005 sangat berfluktuatif, namun secara rata-rata  masih dibawah rata-rata nasional. Mualai tahun 2001 hingga 2003 menunjukkan trend peningkatan, tahun 2001 tumbuh 3,78%, 2002 sebesar 4,54 %, dan tahun 2003 naik menjadi 5,44% yang merupakan laju pertumbuhan tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir.  Sementara dua tahun berikutnya justru mengalami penurunan, yaitu 2004 5,37% dan tahun 2005 sekitar 4,80%.

Dari data di atas volume PDRB masih didominasi oleh sektor pertanian Rp291.298 juta, dan terendah dari sektor listrik dan air Rp1.586 juta. Secara rinci volume PDRB persektor sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3 : PDRB Lampung Utara 2001—2005

Atas Dasar Harga Konstan

No.

LAPANGAN USAHA

2001

2002

2003

2004

2005

(Rpjt)

(Rpjt)

(Rpjt)

(Rpjt)

(Rpjt)

I Pertanian 1.002.082 990.300 996.501 1.024.645 1.032.277
II Penggalian 14.864 15.550 16.717 17.709 18.590
III Industri Peng. Tanpa Migas 270.905 282.266 289.378 317.653 339.864
IV Listrik dan Air Bersih 8.539 16.712 18.635 18.985 20.599
V Bangunan 85.969 90.950 96.751 104.142 114.817
VI Perdagangan, Rest. & Hotel 333.437 366.871 391.902 432.345 455.832
VII Pengangkutan & Komunikasi 101.638 111.744 119.228 126.238 135.002
VIII Keu, sewa & Jasa Perushn 99.381 110.633 162.812 167.461 189.412
IX Jasa-Jasa 197.815 202.670 207.830 214.397 233.186
PDRB 2.114.630 2.187.696 2.299.754 2.423.575 2.539.579
Sumber: LUDA LU dan Data diolah

Sedangkan struktur PDRB Lampung Utara tahun 2000—2005 secara rata-rata masih didominasi oleh sektor pertanian yaitu 40,77%, disusul sektor perdagangan 15,86%, kemudian sektor industri pengolahan 13,15%, dan sektor jasa-jasa 13,02%. Kontribusi sector yang berada di bawah 10% masing-masing sektor pengangkutan dan komunikasi 5,42%, keuangan dan persewaan 6,70%, bangunan 3,53%, penggalian 0,87%, serta listrik dan air 0,70%.

Gambar 1 : Rata-rata distribusi persentase sektor pada PDRB LU 2001–2005

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya tingkat kemakmuran atau kesejahteraan penduduk suatu daerah adalah dari besar kecilnya pendapatan perkapita penduduk.

Nilai pendapatan perkapita penduduk suatu daerah diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang biasa disebut PDRB perkapita. PDRB perkapita penduduk Lampung Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4: Perkembangan PDRB Perkapita Lampung Utara tahun 2001—2005

Tahun

PDRB Atas Harga Berlaku

PDRB Atas Harga Konstan

2001

4.135.271

3.938.041

2002

4.438.365

4.028.756

2003

4.990.675

4.188.517

2004

5.460.583

4.365.535

2005

6.169.820

4.525.748

Sumber: LUDA LU 2001—2005

PDRB perkapita penduduk Lampung Utara mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Berdasarkan harga konstan tahun 2001 Rp3,94 juta dan pada tahun 2005 mencapai nilai Rp4,53 juta.Dalam kurun waktu tersebut PDRB perkapita penduduk Lampung Utara mengalami peningkatan rata-rata 3,54%.

Dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, salah satu tolok ukur kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi adalah besaran kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Perkembangan PAD Lampung Utara periode 2001—2005 adalah sebagai berikut:

Tabel 5: Perkembang PAD Lampung Utara 2001–2005

PAD (th)

Target

Realisasi

%

(+/-)

2001

6.174.408.500 4.562.011.266

73,89%

(1.612.397.234)

2002

6.439.879.928 6.090.062.308

94,57%

(349.817.620)

2003

6.808.194.500 7.919.485.238

116,32%

1.111.290.738

2004

8.124.563.790 8.402.446.326

103,42%

277.882.536

2005

8.951.091.313 8.489.553.915

94,84%

(461.537.398)
Sumber: Dispenda LU 2001–2005

PAD Lampung Utara dalam kurun waktu lima tahun mengalami fluktuasi, tahun 2001 sebesar Rp4,56 miliar atau hanya 73,89% dari angka yang ditargetkan. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2003 Rp7,92 miliar atau mencapai lebih dari 116%, tahun 2004 perolehan PAD juga masih diatas target yaitu 103,4% dan pada tahun 2005 turun secara nominal naik, namun dari target yang ditetapkan hanya terealisasi sebesar 94,84%.

Sementara tingkat kontribusi PAD terhadap APBD Lampung Utara dalam periode yang sama seperti tergambar pada table dibawah ini:

Tabel 6: Perkembangan PAD Kontribusi Terhadap APBD

Lampung Utara 2001—2005

TA

APBD

PAD

(+/-) PAD

PAD/APBD

2001

239.514.539.164

4.562.011.266

1.229.914.800

1,90%

2002

247.961.179.935

6.090.062.308

1.528.051.042

2,46%

2003

296.649.178.406

7.919.485.238

1.829.422.930

2,67%

2004

288.491.801.668

8.402.446.326

482.961.088

2,91%

2005

326.192.109.775

8.489.553.915

87.107.589

2,60%

Sumber: data diolah

2.1.4. Kegiatan Persektor

2.1.4.1. Sektor Pertanian

Pada tahun 2001 tingkat kontribusi PAD terhadap APBD hanya sebesar 1,90%, namun pada tahun-tahun berikutnya mengalami peningkatan, 2,46% (2002), 2,67% (2003), dan 2,91% (2004). Dan pada tahun 2005 mengalami penurunan menjadi hanya 2,60%.

Sektor ini meliputi sub sektor tanaman pangan dan palawija, perkebunan, peternakan dan perikanan. Lebih rinci adalah sebagai berikut:

  1. Pertanian Tanaman Pangan dan Palawija

Tanaman padi (sawah dan ladang) pada tahun 2005 masing-masing mencapai 18.570 ha dengan produksi 91.877 ton sedangkan padi ladang seluas 13.889 hektare dengan produksi 32.903 ton. Tanaman palawija yang potensial adalah jagung dengan luas 34.502 ha dengan produksi 152.042. Dan tanaman ubi kayu  seluas 24.017 ha dengan produksi 494.204 ton.

  1. Perkebunan

Jenis perkebunan yang ada di Lampung Utara terdiri dari perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Untuk jenis perkebunan rakyat terdiri dari karet, kopi, lada, cengkeh, kelapa dalam dan kelapa hipbrida.yang tersebut di seluruh kecamatan.  Data luas dan produksi masing-masing jenis tanaman perkebunan rakyat adalah sebagai berikut:

Tabel 7: Luas dan Produksi Jenis Tanaman Perkebunan Lampung Utara

No.

Jenis Tanaman

Luas Areal (ha)

Produksi (ton)

1 Karet

13.597

11.658

2 Kopi

15.748

8.890

3 Lada

21.872

12.426

4 Cengkeh

1.251

24,20

5 Kelapa Dalam

3.073

1.806

6 Kelapa Hibrida

430

389

Jumlah

55.971

35.193,20

Sumber: LUDA LU 2005

  1. Peternakan

Kegiatan peternakan, untuk populasi ternak digolongkan pada jenis ternak besar (sapi, kuda dan kerbau) dan ternak kecil (kambing dan domba) serta ternak unggas (itik, ayam, dan angsa). Datanya menurut LUDA LU 2005 adalah sebagai berikut:

Tabel 8: Jenis dan Produksi Ternak Lampung Utara

No

Jenis Ternak

Jumlah )ekor)

I Ternak Besar
1 Sapi

18.852

2 Kerbau

1.317

3 Babi

4.007

II Ternak Kecil
1 Kambing

50.545

2 Domba

4.390

III Ternak Unggas
1 Ayan ras

1.332.384

2 Ayam Buras

418.820

3 Itik

30.868

Sumber: LUDA LU 2005

  1. Perikanan

Jenis perikanan di Lampung Utara adalah perikanan darat yang lokasinya meliputi: sungai, rawa, waduk, dan perairan lainnya.

Tabel 9: Luas dan Produksi Perikanan Lampung Utara

No. Sumber Luas (ha) Produksi (ton)
1 Keramba Apung

161

879

2 Waduk

2.504

526

3 Rawa

3.900

580

4 Sungai

1.140

498

5 Kolam

190

219

6 Tambak

-

-

7 Cekdam

75

100

8 Mina Padi

10

27

Jumlah

7.980

2.829

Sumber: LUDA LU 2005

2.1.4.2 Sektor Pertambangan dan Penggalian

Sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Lampung Utara pada tahun pada tahun 2004—2005 secara nominal menunjukkan angka kenaikkan yaitu Rp17.709 juta menjadi Rp18.590 juta (2005). Namun dari sisi laju pertumbuhannya menunjukkan angka penurunan dari 5,93% menjadi 4,97%. Sektor ini masih didominasi oleh jenis penggalian batu, pasir dan tanah yang digunakan untuk industri genteng dan batu bata.

2.1.4.3. Sektor Industri Pengolahan

Pada tahun 2005 industri pengolahan mengalami penurunan juga karena pada tahun 2004 mengalami peningkatan sekitar 9,77% dan pada tahun 2005 mencapai 6,99%. Jika dilihat persub sektor, semua jenis industri pengolahan memberikan kontribusi yang cukup besar dalam peningkatan sektor ini.

Gambar 2 : Persentase Subsektor Industri Pengolahan Lampung Utara

2.1.4.4. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih

Tahun 2005 listrik, gas dan air bersih mengalami eprtumbuhan yang cukup signifikans sebesar 8,50%, lebih tinggi jika dibandingkan terhadap pertumbuhan sektor ini pada tahun 2004. Surplus pertumbuhan adalah listrik 9,01% sedxangkan air bersih mengalami pelambatan sekitar 1,27%.

2.1.4.5. Konstruksi

Sektor konstruksi mengalami pertumbuhan 10,25% pada tahun 2005, keadaan ini lebih besar dibandingkan pada tahun 2004 yang mengalami pertumbuhan sekitar 7,64%. Namun dari sisi kontribusinya ke PDRB mengalami sedikit pelambatan dari 3,49% (2004) mengjadi 3,35% (2005).

2.1.4.6. Perdagangan, Hotel dan Restoran

Pada tahun 2005 sektor ini mengalami pelambatan pertumbuhan yang terbesar dibandingkan sektor-sektor lain. Pada tahun 2004 laju pertumbuhannya  mencapai 10,32% sedangkan pada tahun 2005 hanya 5,43%. Sub sektor mengalami pelambatan (-) pertumbuhan yaitu 1,29% persen. Sementara sub sector perdagangan besar dan eceran hanya mengalami pertumbuhan sekitar 5,60% dan sub sector restoran (rumah makan) tumbuh sekitar 3,48%.

2.1.4.7. Pengangkutan dan Komunikasi

Sektor pengangkutan dan komunikasi mengalami pertumbuhan yang positif dan lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan tahun 2004 5,88% dan pada tahun 2005 sebesar 6,94% (2004).

2.1.4.8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Diantara sembilan sektor lainnya, perkembangan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan pada tahun 2005 mengalami peningkatan yang paling pesat yaitu 13,29%, padahal pada tahun 2004 pertumbuhannya hanya 2,70% saja.

Gambar 3: Persentase Pertumbuhan Sektor Keuangan dan Jasa Perusahaan

2.1.4.9. Jasa-Jasa

Sektor jasa-jasa pada tahun 2005 mengalami pertumbuhan sebesar 8,76%, lebih besar dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2004 sebesar 3,16%. Sub sektor jasa pemerintahan umum meningkat dari 1,71% menjadi 9,44%, sedangkan jasa swasta dari 9,76% menjadi 5,80%.

Gambar 4: Persentase Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Jasa

BAB III

STRATEGI PEMBENTUKAN KOTA DAN

PEMEKARAN KABUPATEN

3.1. Pembentukan Kota Kotabumi

Dalam rangka pembentukan kota harus dipahami persyaratan untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (5) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Disamping itu tim studi juga mencoba melihat dan mengakomodasi aspirasi masyarakat yang berkembang. Dengan demikian guna memenuhi kedua hal tersebut tim studi melakukan pengkajian terhadap dua alternatif.

3.1.1.  Persyaratan Fisik

3.1.1.1. Skenario I

Pada alternatif pertama berkenaan dengan syarat fisik sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (5) UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pembentukan kota paling sedikit 4 kecamatan,  yaitu:

  1. Kecamatan Kotabumi Selatan;
  2. Kotabumi Utara;
  3. Kotabumi;
  4. Abung Selatan.

Sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (5) UU Nomor 32 Tahun 2004, melengkapi persyaratan fisik tersebut adalah tempat kedudukan calon ibukota, sesuai dengan sarana dan prasarana yang sudah ada, maka calon ibukotanya adalah Kotabumi.

Dengan berkurangnya 4 (empat) kecamatan untuk diusulkan menjadi  Kota dengan calon ibukotanya adalah  Kotabumi, maka Kabupaten Lampung Utara wilayah administrasi kecamatannya tinggal  19 (sembilan belas) kecamatan yakni:

  1. Bukit Kemuning,
  2. Abung Tinggi,
  3. Abung Barat,
  4. Abung Tengah,
  5. Abung  Kunang,
  6. Abung Pekurun,
  7. Tanjung Raja,
  8. Sungkai  Utara,
  9. Sungkai Selatan,
  10. Hulu Sungkai,
  11. Bunga Mayang,
  12. Muara Sungkai,
  13. Sungkai Tengah,
  14. Abung Timur,
  15. Abung Surakarta,
  16. Abung Semuli,
  17. Blambangan Pagar;
  18. Sungkai Jaya,
  19. Sungkai Barat,

Tabel 10: Perbandingan Luas Wilayah dan  Jumlah Penduduk Antara Rencana Kota Kotabumi dengan Kab. Lampung Utara

No.

Wilayah Administratif

Luas Wilayah

(km2)

Jumlah Penduduk

(jiwa)

Jumlah RT

1 Kota Kotabumi 4 kecamatan

652,13

182.359

42.687

2 Lampung Utara 19 kecamatan

2.073,5

376.622

85.987

3.1.2.1. Skenario II

Pada skenario II rencana pembentukan Kota Kotabumi meliputi enam kecamatan, yaitu:

  1. Kecamatan Kotabumi Selatan;
  2. Kotabumi Utara;
  3. Kotabumi;
  4. Abung Selatan;
  5. Blambangan Pagar;
  6. Abung Kunang

Dengan berkurangnya 6 (enam) kecamatan untuk diusulkan menjadi  Kota dengan calon ibukotanya adalah  Kotabumi, maka Kabupaten Lampung Utara wilayah administrasi kecamatannya tinggal  17 (tujuh belas) kecamatan yakni:

  1. Bukit Kemuning;
  2. Abung Tinggi;
  3. Abung Barat;
  4. Abung Tengah;
  5. Abung Pekurun;
  6. Tanjung Raja;
  7. Sungkai  Utara;
  8. Sungkai Selatan;
  9. Hulu Sungkai;
  10. Bunga Mayang;
  11. Muara Sungkai;
  12. Sungkai Tengah;
  13. Abung Timur;
  14. Abung Surakarta;
  15. Abung Semuli;
  16. Sungkai Jaya;
  17. Sungkai Barat,

Tabel 11: Perbandingan Luas Wilayah dan  Jumlah Penduduk Antara Rencana Kota Kotabumi dengan Kab. Lampung Utara

No.

Wilayah Administratif

Luas Wilayah

(km2)

Jumlah Penduduk

(jiwa)

Jumlah RT

1 Kota Kotabumi 6 kecamatan

945,02

209.166

52.687

2 Lampung Utara 17 kecamatan

1.780.61

349.815

75.987

Dalam skenario II ini tidak diuraikan aspek teknis yang menjadi persyaratan karena 2 (dua) kecamatan tambahan dimaksud merupakan kecamatan baru hasil pemekaran, sehingga berkaitan dengan data yang dibutuhkan belum tersedia.

3.1.2. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis pembentukan kota sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4) meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah, yaitu mencakup faktor-faktor sebagai berikut :

1) Kemampuan Ekonomi

1.1. PDRB

Studi terhadap Kemampuan ekonomi untuk terbentuknya kota dapat dilihat dari hasil kegiatan usaha perekonomian yang berlangsung di wilayah kota. Ukuran yang dipakai untuk mengetahui kemampuan ekonomi kota adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Penerimaan Daerah sendiri (PAD);

Tabel 12: Pendapatan Domestik Regional Brutto (PDRB) Kotabumi

2001—2005

No.

LAPANGAN USAHA

2001

2002

2003

2004

2005*)

1

Pertanian

6.800.664

7.742.703

7.901.701

8.366.321

8.672.528

2

Pertambangan & Galian

35.726

31.763

39.400

41.717

43.244

3

Industri

473.445

523.205

628.969

665.952

690.326

4

Transportasi & Komunikasi

993.280

1.249.068

1.553.970

1.645.343

1.705.563

5

Bank & Lbg. Keu. Lainnya

210.827

275.964

419.539

444.208

460.466

6

Perdagangan, Rest & Htl

2.617.718

2.386.581

2.290.083

2.424.740

2.513.485

7

Listrik, Gas & Air

41.330

47.825

52.636

55.731

57.771

8

Bangunan & Konstruksi

1.479.238

1.638.991

1.808.727

1.915.080

1.985.172

9

Jasa-jasa & Persewaan

863.485

1.132.416

1.340.290

1.419.099

1.471.038

Jumlah 13.515.713 15.028.516 16.035.315 16.978.192 17.599.593
Sumber: LUDA 2001—2005 (data diolah)

Adapun perhitungan rasio antara PDRB LU dan PAD Lampung Utara dengan Kotabumi ádalah sebagai berikut:

1.2.    PDRB Per kapita

PDRB per kapita ini rumusnya adalah nilai PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2005 dibagi jumlah penduduk tahun yang sama, yaitu : 17.599.593 : 199.377 = 8.515.622.

1.3.  Pertumbuhan Ekonomi

Nilai besaran PDRB atas dasar harga berlaku tahun ke t dibagi nilai PDRB  Lampung Utara atas dasar harga berlaku tahun ke t-1 dikalikan 100 dikurangi 100.

(17599593 X  100)  = 5,08 %

3462133

Ini berarti tingkat pertumbuhan ekonomi Kotabumi pada tahun 2005 mencapai 5,08%.

1.4.    Konstribusi PDRB Kotabumi atas dasar harga konstan terhadap PDRB Lampung Utara.

PDRB atas dasar harga konstan pada tahun ke t dibagi PDRB Kabupaten Lampung Utara tahun yang sama dikalikan 100.

613480 X  100  =   24,15%

2539579

Berarti kontribusi PDRB Kotabumi terhadap PDRB Lampung Utara sebesar 24,15%.

Tabel 13: Perbandingan Laju Pertumbuhan, Volume dan PDRB Perkapita

Rencana Kota Kotabumi dengan Lampung Utara

No

Wilayah Administraif

Laju Pertumbuhan

PDRB Konstan

(juta)

PDRB Perkapita

1 Kotabumi

5.08

613.480

8.515.000

2 Lampung Utara

4,80

2.539.579

6.169.820

  1. 2. Pendapatan Daerah

Sedangkan Penerimaan Daerah dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini sebagai berikut :

Tabel 14: Perkembangan PAD Lampung Utara 2001–2005

PAD (th)

Target

Realisasi

%

(+/-)

2000

5.236.406.000 3.332.096.466

63,63%

(1.904.309.534)

2001

6.174.408.500 4.562.011.266

73,89%

(1.612.397.234)

2002

6.439.879.928 6.090.062.308

94,57%

(349.817.620)

2003

6.808.194.500 7.919.485.238

116,32%

1.111.290.738

2004

8.124.563.790 8.402.446.326

103,42%

277.882.536

2005

8.951.091.313 8.489.553.915

94,84%

(461.537.398)
Sumber: Dispenda  LU (Data diolah)

Tabel 15: Perbandingan PAD Kota Kotabumi dengan Lampung Utara

tahun 2005

Jenis Penerimaan

Kabupaten

Kotabumi

Sisa Kab

Pajak Daerah 3.208.911.999 1.600.000.000 1.608.911.999
Retribusi Daerah 3.742.863.204 2.407.785.000 1.335.078.204
Bagi Hasil Pajak 20.508.202.674 10.538.126.666 9.970.076.013
Bagi Hsl Bkn pajak 24.729.507.543 12.205.428.430 12.205.428.430

Sumber: Dispenda LU (data diolah)

Dari data diatas besaran penerimaan pajak derah Kotabumi mencapai 49,86%, sedangkan penerimaan dari retribusi mencapai 64,33%. Ini menunjukkan Kota Kotabumi telah memperlihatkan tingkat penggunaan jasa pelayanan yang baik.

2.1.  Rasio Penerimaan Daerah Sendiri terhadap Pengeluaran Rutin

Adalah jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2005 dibagi jumlah Belanja Aparatur Daerah pada tahun yang sama yaitu :

8.507.297.81          = 0,1169

72.753.152.705

Berarti kemampuan PAD Lampung Utara terhadap pembiayaan rutin sebesar 11,69%.

Diperkirakan kemampuan PAD Kotabumi tidak akan jauh berbeda dengan tingkat kemampuan Kabupaten Lampung Utara.

2.2.    Rasio PAD terhadap PDRB

8.507.297.081 = 0,0025

3.462.133 (jt)

Tabel 16: Perbandingan Penerimaan PBB  Kotabumi

dengan Lampung Utara

No

Wilayah Administratif

Penerimaan PBB

1

Kota Kotabumi

678.302.000

2

Lampung Utara

691.611.000

Jumlah

1.369.913.000

Sumber: LUDA LU 2005

  1. 3. Potensi Daerah

Potensi Kota merupakan gambaran tersedianya sumberdaya yang dapat dimanfaatkan dan memberikan sumbangan terhadap penerimaan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Ukuran Potensi Kotabumi dapat di gambarkan sebagai berikut :

3.1. Lembaga Keuangan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

Tabel 17: Lembaga Keuangan di wilayah Kota Kotabumi

Kecamatan

Lembaga Keuangan KEUANGAN

NON BANK

Jumlah

Bank

Non Bank BANK

1.Kotabumi

9

4

13

2.Kotabumi Utara

1

-

1

3.Kotabumi Selatan

-

-

-

4.Abung Selatan

2

-

2

(1)  Rasio bank per 10.000 (wilayah Kotabumi + Abung Selatan)

Jumlah bank (10 buah) di daerah persiapan Kota Kotabumi dibagi jumlah penduduk (198.509) dikali 10.000.

10 X 10.000  = 0,504

198.509

(2)  Rasio Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) per 10.000 penduduk

Jumlah LKBB dibagi jumlah penduduku X 10.000, karena LKBB di wilayah ini hanya ada koperasi, maka :

217 X  10.000    = 10,93

198.509

3.2.  Pertokoan dan Pasar

Lapangan usaha perdagangan menunjukkan angka pertumbuhan yang baik dan menjadi kontributor kedua terbesar pada PDRB. Usaha ini didukung oleh prasarana dan sarana pertokoan dan pasar yang memadai sehingga terjadi transaksi yang aman dan nyaman antara pedagang dan pembeli. Berikut data pertokoan dan pasar:

Tabel 18: Jumlah Pertokoan dan Pasar Di  Kota Kotabumi

No

Kecamatan

Toko

Pasar

Permanen

Semi Permanen

Darurat

Permanen

Semi Permanen

Darurat

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Kotabumi

1.550

442

1.030

7

3

6

2

Lampung Utara

132

24

335

-

10

25

Jumlah Total

1.682

446

1.365

7

13

31

(1)       Rasio Jumlah Pasar per 10.000 penduduk

Jumlah pasar (18 buah) dibagi jumlah penduduk  X 10.000, yaitu

18 X  10.000     = 0,907

198.509

(2)     Rasio Jumlah Toko per 10.000 penduduk

Jumlah Toko (584 buah) dibagi jumlah penduduk dikali 10.000

584 X 10.000     = 29,42

198.509

3.3. Transportasi dan Komunikasi

Untuk sektor transportasi dan komunikasi, prasarana dan sarana antara rencana Kota kotabumi dan Lampung Utara dapat dilihat perbandingan persentase kepemilikan kendaraan bermotor pada masing-masing wilayah.

1)    Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor roda 2, 3 atau perahu atau perahu motor.

Tabel 19: Perbandingan Jumlah Kepemilikan Kendaraan Bermotor Roda 2

No.

Wil. Administratif

Kendaraan Roda 2

Jumlah Rumah Tangga

1

Kota Kotabumi

10.673

42.687

2

Lampung Utara

6.904

85.987

  1. Kota;

Jumlah rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor roda 2 atau lebih atau kapal motor dibagi jumlah rumah tangga dikali 100 adalah :

X 100 = 25,00

10.673

42.687

  1. Kabupaten; Jumlah rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor roda 4 atau lebih atau kapal motor dibagi jumlah rumah tangga dikali 100 adalah :
X 100 = 8,03

6.904

85.987

Jumlah rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor roda 4 atau lebih, perahu atau perahu motor dibagi dengan jumlah rumah tangga dikali 100.

1)        Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor roda 4 atau lebih atau kapal motor ;

Tabel 20: Perbandingan Jumlah Kepemilikan Kendaraan

Bermotor Roda 4 Kotabumi dan Lampung Utara

No.

Wil. Administratif

Kendaraan Roda 4

Jumlah Rumah Tangga

1

Kota Kotabumi

2.617

42.687

2

Lampung Utara

1.984

85.987

  1. Kota; Jumlah rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor roda 4 atau lebih atau kapal motor dibagi jumlah rumah tangga dikali 100 adalah :
X 100 = 6,13

2.617

42.687

  1. X 100 = 2,31

    Kabupaten; Jumlah rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor roda 4 atau lebih atau kapal motor dibagi jumlah rumah tangga dikali 100 adalah :

1.984

85.987

Tabel 21 :  Perbandingan Prasarana Transportasi antara Kota Kotabumi

Dengan Lampung Utara

No.

Wil. Administratif

Jalan

Negara

Jalan

Provinsi

Jalan Kabupaten

1

Kota Kotabumi

35

85

180

2

Lampung Utara

41

91

810

Jumlah

76

176

990

Tabel 22:  Perbandingan Saluran Telpon antara Kota Kotabumi

Dengan Lampung Utara

No.

Wil. Administratif

Saluran Telpon

1

Kota Kotabumi

10.283

2

Lampung Utara

163

Jumlah

10.446

Prasarana dan sarana terminal guna memperlancar distribusi pergerakkan orang dan barang dari suatu pusat kegiatan regional ke wilayah-wilayah lain yang lebih luas terdapat terminal kendaraan bus dan kereta api, yaitu:

Tabel 23: Perbandingan Jumlah Terminal dan Stasiun KA Kota Kotabumi

Dengan Lampung Utara

No.

Wil. Administratif

Terminal

Induk

Terminal

Stasiun

KA

1

Kota Kotabumi

1

2

2

2

Lampung Utara

0

2

3

Jumlah

1

4

5

1)        Persentase Pelanggan Telepon Terhadap Jumlah Rumah Tangga

Jumlah Pelanggan Telepon dibagi Jumlah Rumah Tangga dikali 100 :

10.283 X  100  =  23,297 %

44.138

3.4. Jumlah Hotel dan Akomodasi lainnya

Jumlah Hotel diwilayah Kota Kotabumi ada 4 (empat) buah dengan kapasitas 137 kamar 253 tempat tidur.

3.5. Jumlah Restoran dan Rumah Makan

Jumlah Restoran besar di wilayah Kotabumi ada 4 (empat) yaitu Taruko Jaya I dan II, Lembur Kuring dan Surya Indah. Sedangkan rumah makan jumlahnya belum terakses.

3.6. Sarana Pendidikan

Jumlah dan kelengkapan fasilitas pendidikan menunjukkan angka yang relatif baik, yang meliputi Sekolah dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU). Perbandingan sarana pendidikan antara Kota Kotabumi dengan Lampung Utara yang meliputi SD, SMP, dan SMU berikut jumlah murid dan guru dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 24: Perbandingan Jumlah Sekolah, Murid dan Guru

Sekolah Dasar Kota Kotabumi dengan Lampung Utara

No.

Wilayah Administratif

Jumlah SD

Jumlah Murid

Jumlah

Guru

1 Kota Kotabumi

125

23.571

1.689

2 Lampung Utara

291

54.802

2.067

Jumlah

416

78.373

3.756

Tabel 25: Perbandingan Jumlah Sekolah, Murid dan Guru SMP

Kota Kotabumi dengan Lampung Utara

No Wil. Administratif Jumlah SMP Negeri Jumlah SMP Swasta Jumlah Murid Negeri Jumlah Murid Swasta Jumlah

Guru

1 Kota Kotabumi

14

17

7.365

2.711

771

2 Lampung Utara

31

21

11.464

3.469

1.114

Jumlah

45

38

18.829

6.180

1.885

Tabel 26: Perbandingan Jumlah Sekolah, Murid dan Guru SMU

antara Kota Kotabumi Dengan Lampung Utara

No Wil. Administratif Jumlah SMU Negeri Jumlah SMU Swasta Jumlah Murid Negeri Jumlah Murid Swasta Jumlah

Guru

1 Kota Kotabumi

4

14

2.848

3.539

482

2 Lampung Utara

9

7

4.086

1.116

373

Jumlah

13

21

6.934

4.655

855

Tabel 27: Jumlah Perguruan Tinggi di  Kota Kotabumi

No Nama Perguruan Tinggi Jumlah Mahasiswa
1 STIH Muhammadiyah

413

2 STKIP Muhammadiyah

502

3 STIE Ratula

198

4 STMIK Surya Intan

414

5 ST Islam Ibnu Rusyd

*)

Sumber: LUDA LU 2005—2006

*) belum terdata

3.7.  Sarana Kesehatan

Upaya melayani serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terdapat beberapa jenis fasilitas kesehatan, yaitu

Tabel 28: Perbandingan Sarana Kesehatan Kota Kotabumi

Dengan Lampung Utara

No.

Wil. Administratif

RSU

Puskesmas

Induk

Puskesmas

Pembantu

Balai Pengobatan

Jumlah

Penduduk

1

Kota Kotabumi

3

6

26

6

41

199.275

2

Lampung Utara

0

15

48

12

75

361.863
  1. X 10.000 = 2,057

    Kota; Jumlah rumah sakit, rumah sakit bersalin, poliklinik baik negeri maupun swasta dibagi jumlah penduduk dikali 10.000 adalah :

41

199.275

  1. Kabupaten; Jumlah rumah sakit, rumah sakit bersalin, poliklinik baik negeri maupun swasta dibagi jumlah penduduk dikali 10.000 adalah :
X 10.000 = 2,072

75

361.863

3.7.1. Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk

Tabel 29: Rasio Tenaga Medis antara Kotabumi dan Lampung Utara

No.

Wil. Administratif

Dokter

Perawat

Mantri

Jumlah

Penduduk

1

Kota Kotabumi

67

96

5

168

199.275

2

Lampung Utara

65

381

7

453

361.863

  1. X 10.000 = 8, 43

    Kota; Jumlah dokter, perawat, dan mantri kesehatan dibagi jumlah penduduk dikali 10.000

168

199.275

  1. Kabupaten; Jumlah dokter, perawat, dan mantri kesehatan dibagi jumlah
    X 10.000 = 12, 52

    penduduk dikali 10.000

453

361.863

3.8.  Ketenagakerjaan

3.8.1.   Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas.

Tabel 30: Rasio Pekerja dan Penduduk Kotabumi dan Lampung Utara

No.

Wil. Administratif

Jumlah

Pekerja

Penduduk > 18 th

1

Kota Kotabumi

17.345

55.306

2

Lampung Utara

17.345

262.703

  1. Kota; Jumlah pekerja yang berpendidikan SLTA/Keatas dibagi jumlah penduduk usia 18 tahun dikali 100 adalah :
X 100 = 31,36

17345

55306

  1. Kabupaten; Jumlah pekerja yang berpendidikan SLTA/Keatas dibagi jumlah penduduk usia 18 tahun dikali 100 adalah :
X 100 = 6,60

17345

262703

3.8.2.  Tingkat partisipasi angkatan kerja

Tabel 31: Jumlah Pekerja dan Pencari Kerja Kotabumi dan Lampung Utara

No.

Wil. Administratif

Jumlah

Pekerja & Pencari Kerja

Penduduk > 18 th

1

Kota Kotabumi

35.141

55.306

2

Lampung Utara

35.141

262.703
  1. Kota; Jumlah penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan dibagi
    X 100 = 63,54

    dengan penduduk usia 18 tahun ke atas dikali 100 adalah :

35.141

55.306

  1. Kabupaten; Jumlah penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan dibagi
    X 100 = 13,78

    dengan penduduk usia 18 tahun ke atas dikali 100 adalah :

35.141

262.703

3.8.3. Persentase penduduk yang bekerja

Jumlah penduduk yang bekerja dibagi dengan jumlah angkatan kerja dikali 100

Tabel 32: Rasio Pekerja dan Angkatan Kerja Kotabumi dan Lampung Utara

No.

Wil. Administratif

Jumlah

Penduduk yg Bekerja

Angkatan Kerja

1

Kota Kotabumi

19.877

17.644

2

Lampung Utara

21.940

17.644
  1. Kota; Jumlah penduduk yang bekerja dibagi dengan jumlah angkatan kerja dikali 100 adalah :
X 100 = 112

19.877

17.644

  1. Kabupaten; Jumlah penduduk yang bekerja dibagi dengan jumlah angkatan kerja dikali 100 adalah :
X 100 = 124

21.940

17.644

3.8.4.  Pegawai Negeri Sipil

Tabel 33: Perbandingan Jumlah PNS Kotabumi dan Lampung Utara

No.

Wil. Administratif

Jumlah

PNS

Penduduk

1

Kota Kotabumi

2532

199.275

2

Lampung Utara

4595

361.863

  1. Kota; Jumlah PNS Gol I/II/III/IV dibagi jumlah penduduk dikalikan 10.000 adalah:
X  10.000 = 127

2532

199.275

  1. Kabupaten; Jumlah PNS Gol I/II/III/IV dibagi jumlah penduduk dikalikan 10.000 adalah :
X  10.000 = 126

4595

361.863

  1. 4. Sosial Budaya

4.1.  Sarana Peribadatan

Tabel 34: Jumlah Sarana Peribadatan Kotabumi dan Lampung Utara

Wilayah

Sarana Peribadatan

Penduduk

Masjid Surau Gereja Vihara Pura Jumlah
Kotabumi 245 255 27 1 5 533

199.275

Lampung Utara 636 451 36 0 8 1.131

361.863

  1. Kota; Jumlah masjid, gereja, pura, vihara dibagi jumlah penduduk dikali 10.000 adalah :
X  10.000 = 26,75

533

199.275

  1. Lampung Utara; Jumlah masjid, gereja, pura, vihara dibagi jumlah penduduk dikali 10.000 adalah :
X  10.000 = 31,25

1.131

361.863

4.2.        Panti Sosial

Tabel 35: Rasio Panti Asuhan thdp Penduduk Kotabumi

dan Lampung Utara

Wilayah Administratif

Panti Sosial

Penduduk

Kotabumi

2

199.275

Lampung Utara

-

361.863

Rasio jumlah panti sosial di Kota bagi jumlah penduduk dikali 10.000 adalah.

X 10.000 = 0,100

2

199.275

4.3.        Tempat Kegiatan Institusi Sosial

4.3.1.   Sarana Tempat Pertunjukan Seni

Tabel 36: Jumlah Institusi Sosial Kotabumi dan Lampung Utara

Kecamatan

Institusi Sosial dan Budaya

Sesat/

Balai Adat

Taman olah Seni Gedung

Pemuda

Gedung Wanita Sanggar

Budya

Jumlah
Kotabumi 2 1 1 1 5
Lampung Utara 0 0 0 0 0

Rasio tempat pertunjukan Seni Kota  dibagi jumlah penduduk dikali 10.000 adalah :

X 10.000 = 0,251

5

199.275

4.3.2.   Sarana Olah Raga

Tabel 37: Jumlah Sarana Olah Raga Kotabumi dan Lampung Utara

Kecamatan

Sarana Olah Raga

Jumlah
Stadion GOR Kol. Renang Lap.

Bola

Lap. Tenis Basket Lap.

volly

Lap.Badminton
Kotabumi 1 1 2 33 4 4 35 35 117
Lampung Utara - - - 113 5 9 192 145 464
  1. Kota; Jumlah lapangan bulu tangkis, sepak bola, bola volly, dan kolam renang dibagi jumlah penduduk dikali 10.000 adalah :
X 10.000 = 5,87

117

199.275

  1. Lampung Utara; Jumlah lapangan bulu tangkis, sepak bola, bola volly, dan kolam renang dibagi jumlah penduduk dikali 10.000 adalah :
X 10.000 = 12,82

464

361.863

  1. 5. Sosial Politik

5.1.   Partisipasi Masyarakat dalam  Politik (Pemilu)

Tabel 38: Jumlah Penduduk dan Pemilih Kotabumi dan Lampung Utara

Wilayah

Partisipasi Politik

NON BANK

Penduduk

Pemilih

Kotabumi

199.275

119.005

Lampung Utara

361.863

223.255

561.138

342.260

  1. Kota; Jumlah penduduk usia yang mencoblos saat pemilu dibagi jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau sudah kawin adalah :
= 0,91

119.005

130.912

  1. Lampung Utara; Jumlah penduduk usia yang mencoblos saat pemilu dibagi jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau sudah kawin adalah :
= 0,61

223.255

364.704

5.2.        Organisasi Kemasyarakatan

Tabel 39: Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Kotabumi dan Lampung Utara

Wilayah Organisasi Kemasyarakatan
Kota

109

Lampung Utara

-

  1. 6. Lain-lain

Keamanan dan Ketertiban

Tabel 40: Jumlah Petugas Kepolisian Kotabumi dan Lampung Utara

Wilayah

Jumlah Petugas

Kelurahan/Desa

Institusi Hukum

Kotabumi 315 Personil 40 Polres dan Polsek
Lampung Utara 290 Personil 194 Polsek

6.1.1.   Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk

Tabel 41: Perbandingan Angka Kriminalitas Kotabumi dan Lampung Utara

Wilayah

Jumlah Penduduk

Jumlah Korban Kriminal

Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk

Kotabumi

199.275

50

2,51

Lampung Utara

361.863

183

4,84

X 10.000 = 2,76

a.  Kota; Jumlah korban kriminalitas dibagi dengan jumlah penduduk dikali 10.000

50

199.275

b.      Kabupaten ; Jumlah korban kriminalitas dibagi dengan jumlah penduduk dikali 10.000

X 10.000 = 4,84

183

361.863

  1. 7. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Bilamana Ibukota Lampung Utara terbentuk menjadi Kota Kotabumi, maka Ibukota Lampung Utara harus dipindahkan. Kebutuhan prasarana dan sarana perkantoran yang dibutuhkan adalah sebagai berikut  (lihat halaman berikut).

7.1.1.   Rasio Gedung Terhadap Kebutuhan Minimal Gedung Pemerintahan

Jumlah gedung yang ada untuk Kota 180 buah dibagi jumlah gedung yang dibutuhkan 180 buah, dengan demikian kebutuhan minimal gedung pemerintahan telah tercukupi. Sedangkan untuk Kabupaten Lampung Utara jumlah gedung pemerintaha yang dibutuhkan minimal adalah 180 buah.

7.1.2.   Rasio Lahan Terhadap Kebutuhan Minimal Untuk Sarana Pemerintahan

Jumlah lahan yang ada untuk Kota adalah 557.774 M2 dibagi dengan kebutuhan lahan minimal untuk sarana dan prasarana pemerintahan 557.774 M2, dengan demikian lahan terhadap kebutuhan minimal untuk sarana pemerintah telah tersedia.

Sedangkan untuk Kabupaten Lampung Utara jumlah lahan yang dibutuhkan minimal adalah 557.774 M2

7.2.    Rentang kendali

Tabel 42: Rentang Kendali Pemerintahan Kota Kotabumi:

No.

Ibukota Kecamatan

Ibukota Kota

Jarak/Km

Waktu (‘)

1 Kotabumi

0

0

2 Kali Balangan

23

15

3 Mulang Maya

25

15

4 Madukoro

13

10

Jumlah

61

40

Tabel 43: Rentang kendali Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara

No.

Ibukota Kecamatan

Ibukota Kabupaten

Jarak/Km

Waktu/menit

1 Tanjung Raja

45

30

2 Negara Ratu

30

20

3 Ogan Lima

27

18

4 Bumi Agung Marga

11

10

5 Tata Karya

33

25

6 Ulak Rengas

11

10

7 Gunung Besar

18

13

8 Bukit Kemuning

43

30

9 Ketapang

20

15

10 Negara Tulang Bawang

30

20

11 Negeri Ujung Karang

33

25

12 Semuli Raya

16

12

13 Gedung Makrifat

35

25

14 Cempaka

25

15

15 Batu Nangkop

25

15

16 Pekurun

15

10

17 Way Kunang

10

10

18 Blambangan

20

15

19 Sinar Harapan

20

15

Jumlah

467

333

7.2.1.   Rata-Rata Jarak Kecamatan ke Pusat Pemerintahan

Jumlah jarak dari kecamatan ke pusat pemerintahan dibagi jumlah kecamatan

  1. Rata-rata jarak kecamatan ke pusat Pemerintahan Kota adalah 61 km dibagi 4 kecamatan yaitu 15, 25 Km
  2. Rata-rata jarak kecamatan ke pusat Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara adalah 467 km dibagi 19 kecamatan yaitu 24, 6  Km

7.2.2.   Rata-Rata Waktu Perjalanan ke Pusat Pemerintahan

Jumlah waktu perjalanan dari kecamatan ke pusat pemerintahan dibagi jumlah kecamatan

  1. Rata-rata waktu perjalanan ke pusat Pemerintahan Kota adalah 40 menit dibagi 4 kecamatan yaitu 10 Menit
  2. Rata-rata waktu perjalanan ke pusat Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara adalah 333 menit dibagi 19 kecamatan yaitu 17, 5 Menit

BAB IV

REKOMENDASI

Dalam rangka rencana pembentukan Kota Kotabumi dan Pemekaran Wilayah Kabupaten Lampung Utara adalah sejalan dengan upaya pemerataan pembangunan dan efisiensi rentang kendali pemerintahan. Berdasarkan pengumpulan dan analisis rasio terhadap data yang dikumpulkan, disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

  1. Ditinjau dari aspek historis, geografis dan prospektif, Kotabumi layak untuk ditingkatkan status administratifnya menjadi Kota Kotabumi;
  2. Berbadasarkan persyaratan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 129 tahun 2000, wilayah Kotabumi yang meliputi 4 (empat) kecamatan maupun skenario II yang meliputi 6 (enam) kecamatan sebagaimana tertuang dalam skenario I dan II cukup memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Pemerintah tersebut;
  3. Perlu dilakukan studi yang lebih mendalam dan lebih luas (indepth study) terhadap rencana pembentukan Kota Kotabumi dan Pemekaran Wilayah Kabupaten Lampung Utara. Terutama yang berhubungan dengan letak atau lokasi Ibukota Kabupaten Lampung Utara yang akan dimekarkan.

Lampiran 1

RENCANA KOTA KOTABUMI DENGAN 4 KECAMATAN

SKENARIO I

Lampiran 2

RENCANA KOTA KOTABUMI DENGAN 6 KECAMATAN

SKENARIO II

Lampiran 3

KABUPATEN LAMPUNG UTARA SETELAH DIKURANGI

4 KECAMATAN (SKENARIO I)

Lampiran 4

KABUPATEN LAMPUNG UTARA SETELAH DIKURANGI

6 KECAMATAN (SKENARIO II)

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan DaeraH.
2. Bps, Lampung Utara Dalam Angka (luda) 2004-2005
3. APBD Tahun 2005

PELEMBAGAAN PERAN PEREMPUAN
DALAM SISTEM HUKUM ADAT PATRILINEAL
(Studi Kasus Masyarakat Adat Lampung Abung Buay Nunyai)

Oleh:
Slamet Haryadi,SH.,M.Hum.

Program Studi Ilmu Hukum
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH)
MUHAMMADIYAH KOTABUMI

A B S T R A K

Hukum adat Lampung Abung (buay Nunyai) di Lampung Utara akses untuk tumbuh dan berkembang sesuai kekhasan potensi dan aspirasi masyarakatnya sangat memungkinkan di bandingkan dengan kabupaten di propinsi Lampung, karena Lampung Utara merupakan asal usul masyarakat adat suku terbesar Lampung Abung yang sekarang dikenal dengan Abung Siwo Migou (Abung Sembilan Marga).

Eksistensi Perempuan pada masyarakat adat Lampung Abung khususnya Buay Nunyai sangat terikat oleh kaedah-kaedah serta konsep-konsep dan nilai-nilai mengenai perempuan yang menempatkan mereka pada posisi terhormat, sekaligus pada situasi domestik dan pembatasan adat, maka akses dan kontrol terhadap keluarga dan masyarakat menjadi sangat lemah, sementara dalam arti luas perhatian terhadap hukum adat Lampung Abung Buay Nunyai adalah keseluruhan elemen yang ada di dalamnya termasuk perempuan dalam ranah masyarakat adat yang bukan berasal dari pemuka adat (punyimbang-punyimbang).

Realitas tentang peran perempuan Lampung Abung (buay Nunyai) disempurnakan oleh pandangan kaum laki-laki sendiri yang diuntungkan dengan ideologi patriarkhi, karenanya terhadap perempuan yang mempunyai tugas dan fungsi mengurusi keluarga semata dianggap sudah cukup. Perempuan dalam masyarakat adat Lampung adalah gambaran perempuan yang menerima secara formal karena status yang melekat pada suaminya sebagai pemuka adat. Tidak adanya peran dan pelembagan peran perempuan kepada akses kontrol keluarga dan masyarakat dalam hukium adapt Lampung Abung Buay Nunyai sulit mendapatkan perkembangan dan dan interaksi yang selaras dengan Hukum Nasional.

Kata Kunci : Perempuan, Pelembagaan Peran dan Sistem Hukum Adat Patrilineal

PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Berlangsungnya hukum adat di daerah Lampung tidak terpisah dari sejarah, perkembangan dan sistemnya. Secara empiris bekerjanya hukum adat dapat disaksikan dalam berbagai peristiwa dan upacara adat serta kebudayaan yang dilaksanakan seperti dalam perkawinan, pengangkatan saudara, ataupun dalam penyelesaian perselisihan. Realitas sosial bekerjanya hukum adat dapat dijumpai pada masyarakat adat Lampung Abung sebagai suku terbesar, bertempat tinggal dan menyebar di desa-desa tua dalam teritorial daerah Lampung yang bukan di teritorial pesisir pantai, yaitu di daerah kabupaten Lampung Utara, Lampung Tengah, dan Lampung Timur. Secara khusus di Lampung Utara sebagai awal tumbuh dan berkembang serta menyebarnya adat Lampung Abung.
Oleh karena itu masyarakat adat Lampung Abung mendiami banyak teritorial baik desa-desa maupun di kelurahan-kelurahan di kota Kotabumi Ibukota Kabupaten Lampung Utara. Umumnya mereka memelihara dan mempertahankan hukum adat Lampung Abung. Dengan kata lain, di Kabupaten Lampung Utara hukum adat Lampung Abung menunjukkan eksistensinya.
Sistem Hukum Adat Lampung Abung menganut garis patrilineal geneologis teritorial atau garis keturunan ayah, yakni suatu aturan keturunan yang berasal dari orangtua laki-laki dan ditetapkan dalam susunan kekerabatan sebagai golongan yang mempunyai kesatuan sosial. Dalam sistem ini lazim kekuasaan laki-laki sangat dominan, isteri berada di bawah kekuasaan suami dan menurut kedudukan adat suami. Lebih-lebih apabila isteri bukan orang Lampung dan belum diangkat menjadi orang Lampung, isteri tetap berkedudukan sebagai orang luar yang tidak mempunyai kewenangan berhak dan kewenangan bertindak sebagai masyarakat adat yang mendampingi suaminya.
Oleh karena itu berkaitan dengan kedudukan dan kekuasaan perempuan di dalam struktur hukum adat masyarakat Lampung Abung, bahwa sesuatu yang barangkali baru adalah percobaan untuk melihat dan menerima hukum adat bukan sebagai sesuatu lembaga yang bersifat monolitik, melainkan untuk mendalami struktur hukum adat, mengidentifikasi komponennya, dan melihat sifat masing-masing komponen tersebut.
Mengamati realitas berlakunya hukum adat serta ruang tumbuhnya maka perhatian terhadap akses perempuan untuk berperan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat secara proporsional sangat penting untuk di teliti mengingat pula proses-proses hubungan yang terbangun dalam masyarakat adat Lampung Abung adalah hubungan kekuasaan yang timpang, perempuan berada pada posisi yang lemah terutama berkaitan dengan akses dan peran serta kedudukannya baik di keluarga, kerabat maupun masyarakat.
Berdasarkan uraian di atas pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab terkait dengan permasalahan yang timbul adalah : bagaimana peran perempuan ? Apakah ada proses pelembagaan peran perempuan dalam Sistem Hukum Adat Patrilineal? Bagaimana persepsi pemuka adat tentang pelembagaan peran perempuan bagi perkembangan hukum adat Lampung Abung? Apa relevansi bagi pembangunan hukum nasional?
2. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode deskriftif kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Penelitian tertuju pada logika serta rasionalitas pengalaman-pengalaman tokoh adat dan perempuan adat dengan informasi yang diberikannya. Oleh Karena itu seorang tokoh adat dan seorang perempuan adat Lampung Abung hanya merupakan sampel awal yang selanjutnya akan berkembang atau bergerak mengikuti karakteristik elemen-elemen yang ditemukan dilapangan (snowball sampling) khususnya di tiga kelurahan Kotabumi Udik, Kotabumi Tengah dan Kotabumi Ilir.Instrumen penelitian pada dasarnya adalah peneliti sendiri, terutama kapasitas dalam mengamati, bertanya, melacak dan mengabstraksi data yang diperoleh.
Fokus analisis adalah pada penggunaan dan penunjukan kata-kata yang bermakna. Untuk maksud tersebut hasil penelitian dilakukan seleksi melalui pereduksian terhadap data untuk disusun sebagai uraian singkat dalam bentuk kata yang sistematis.
Pendekatan yang digunakan dalam analisis data di atas adalah induksi konseptualisasi yakni, peneliti berusaha menarik data/informasi empirik ke tingkat abstraksi yang berbentuk pernyataan-pernyataan yang bermakna teoritis. Untuk mempertajam setiap fokus masalah yang diteliti, digunakan teknik analisis domein, taksonomis, dan komponensial dengan tetap mendasarkan pada sistem hukum adat Lampung Abung buay Nunyai, patrilineal, geneologis teritorial serta teori tentang gender adalah untuk menarik benang merah dalam kaitan dengan bekerjanya hukum adat Lampung Abung melalui berbagai peristiwa dan fenomena yang dibangunnya. Selanjutnya dibuat abstraksi yang mengarah pada suatu usaha konseptualisasi dan teoreisasi berupa pernyataan-pernyataan relasi tentang kekuasaan laki-laki dalam adat Lampung Abung dan peran-peran perempuan masyarakat hukum adat Lampung Abung di dalam kesertaannya di dalam akses perencanaan kebijakan dan pengambilan keputusan untuk kemajuan masyarakat adat.
HASIL PENELTIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Asal-Usul Singkat Masyarakat Lampung Abung
Menemukan pemuka adat Lampung Abung keturunan Buay Nunyai memang tidak sulit, tetapi mendapatkan informasi yang mempunyai latar dan kedalaman informasi yang dalam adalah tidak mudah, karena tidak semua pemuka adat mengetahui dan paham tentang hukum adat secara lengkap, mengingat yang menjadi subjek penelitian adalah persoalan gender yang secara yuridis normatif di luar sistem hukum adat patrilineal.
Hasil penelitian penulis mengenai asal usul masyarakat Adat Lampung Abung memang tidak meluas pada lingkup dan ruang yang harus dijelaskan menurut waktu dan situasi, melainkan pada fokus terbentuknya suatu kumpulan manusia yang hidup bersama dan melakukan hubungan satu sama lainnya dalam keterikatan yang namanya masyarakat. Sebagaimana akan dikemukakan dalam uraian di bawah ini.
Seperti dijelaskan oleh salah satu pemuka adat Lampung Abung Buay Nunyai yang mempunyai trah pewaris dari keturunan salah satu suku yang mendiami teritorial kelurahan Kotabumi Ilir, Kotabumi Tengah, dan Kotabumi Udik, bahwa masyarakat adat Lampung Abung berasal dari keturunan isteri dari seorang laki-laki (suami) yang bernama Minak Rio Begeduh atau Minak Rio Mangkubumi dengan gelar Ratu Dipuncak
Kehidupan keluarga dan kelompok sosialnya tumbuh di dalam teritorial Lampung Utara tepatnya di daerah Skalabrak Bukit Pesagi yang saat ini telah menjadi teritorial Kabupaten Lampung Barat. Salah seorang anak keturunan Ratu Dipuncak mengembangkan teritorial kehidupannya di daerah Bukit Kemuning dahulu tepatnya di Canguk Gatcak yaitu yang bernama Minak Paduko Begeduh. Menggunakan gelar Ratu Dipuncak II.
Berpangkal dari Keturunan Ratu Dipuncak II inilah lahir cikal bakal masyarakat adat Lampung Marga Abung dengan 4 (empat) Kebuayan yang dikembangkan oleh empat orang anaknya Ratu Dipuncak II sebagai berikut :
1. Anak pertama bernama Nuban (perempuan) hidup dan berkeluarga serta berkembang dalam kelompok sosialnya di daerah Lampung Tengah Sukadana, Gedung Wani (saat ini menjadi kabupaten Lampung Timur), dan Gunung Sugih, Buyut dan sekitarnya;
2. Anak kedua bernama Nunyai (laki-laki), hidup dan berkeluarga, serta berkembang dan meneruskan keturunannya di Lampung Utara yaitu di sekitar kecamatan Kotabumi yaitu di Kotabumi Udik, Kotabumi Tengah, dan Kotabumi Ilir serta Mulang Maya dan Kota Alam. Kecamatan Abung Timur yaitu di di Pungguk, Gedung Nyapah, Panagan, sedangkan Kecamatan Abung Barat yaitu di daerah Cahaya Negeri dan Bumi Nabung serta di Kecamatan Abung Selatan yaitu di desa Blambangan Pagar;
3. Anak Ketiga bernama Unyi (laki-laki), hidup dan berkembang dan meneruskan keturunannya di sekitar Gunung Sugih Lampung Tengah;
4. Anaknya keempat bernama Bettan (laki-laki) hidup dan berkembang serta meneruskan keturunannya di daerah Terbanggi Besar, Tanjung Ratu, dan Pagar dan sekitarnya di Kabupaten Lampung Tengah;
5. Anak angkatnya Bulan hidup dan berkembang serta meneruskan keturunannya di Tegineneng dan Way Tulang Bawang.
Berasal dari pertalian geneologis empat keturunan Ratu Dipuncak II ini, dalam perkembangannya dari empat kebuayan, masyarakat adat Lampung Abung terpecah (terbagi) menjadi 9 (sembilan) kebuayan yang selanjutnya dikenal dengan Abung Siwo Migo (Abung Sembilan Marga).
Penelusuran terhadap asal usul masyarakat adat Lampung Abung sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya difokuskan pada lingkup dan asal usul Buay (marga) Nunyai yang memang tumbuh dan berkembang di Lampung Utara sebagai generasi penerus keturunan Ratu Dipuncak II yaitu Minak Triodeso. Keturunan Minak Triodeso inilah yang selanjutnya menumbuh kembangkan serta memelihara sistem hukum adat Lampung Abung yang sejak awal hingga sekarang yang menganut garis keturunan patrilineal.
2 Masyarakat Lampung Abung Buay Nunyai
Masyarakat Lampung Abung keturunan Buay Nunyai adalah Minak Triodeso yang mempunyai anak laki-laki yaitu :
1. Anak pertamanya bernama Minak Semelasem, melahirkan desa Pungguk, Penagan, Gedung Nyapah, Cahaya Negeri, dan Bumi Nabung.
2. Anaknya yang kedua adalah Minak Gutti Selango, dalam perkembangan keluarga dan keturunannya melahirkan masyarakat adat dalam teritorial keluarahan Kotabumi Udik saat ini dengan keturunannya adalah Tuan Makdum yang mempunyai anak bernama Pangiran Dimakam, Isterinya melahirkan dua anak orang yaitu 1)Tuan Datas, melahirkan keturunan suku Way Abung dari pernikahan dengan Isteri yang muda; 2) Pangeran Sangun Liu melahirkan Beghak Ghabou dan Beghak Libou yang sekarang ini disekitar Paseban. Beghak Ghabou dengan Punyimbangnya Maha Radja Suttan sedangkan Beghak Libou adalah Suttan Raja Putcak Marga.Sedangkan anak dari Ratu Jenjem keadaannya tidak jelas. Anak kedua dari Pengiran Dimakam adalah Pengiran Leppat Mesigit selanjutnya melahirkan suku (ada tujuh keturunan) yaitu Sekunkau Ghabou dan Sekunkau Libhou berdomisili disekitar rel kereta api di Jalan Abrati sampai Way Abung.
3. Minak Gutti Selango, setelah perkawinannya dengan isteri keduanya melahirkan keturunan yang bernama Depati Juru Mambang sebagai penerusnya bergelar Minak Paduko melahirkan suku Kotabumi Ilir. Keturunan Minak Paduko adalah Minak Berajo Susunan gelarnya Rajo Sungai Sembilan. Penerus Rajo Sungai Sembilan adalah anak laki-lakinya yang bernama Menak Depati Ngesiso. Penerus Keturunan (anak) Minak Depati Ngesiso yaitu bernama Ngadikiang Sumbahan Ratu dan keturunannya adalah Suttan Semelasem melahirkan Ngadikiang Sumbahan Ratu II. dan mempunyai anak laki-laki bernama Ngebihi Iro Betalo yang memperoleh gelar dari Munggawa di Jawa Tengah ini memunyai anak bernama Mupuan Junjungan bergelar Rajo Datuk II melahirkan Batin Terus Di Jawo gelar Rajo Datuk II. Berasal dari keturunan Rajo Datuk II ini melahirkan anak yaitu Dalem Jawo Lappung tidak memiliki anak laki-laki dan anak kedua Dalem Kiay mempunyai anak yaitu Ratu Pesirah gelar Suttan Pesirah Abung yang melahirkan Kotabumi Udik dan saat ini penerusnya adalah Akuan Abung gelar Ngadikiang Suttan Minak yang Abung
4. Anaknya yang ketiga bernama Minak Rajo Dunio atau Minak Penatih Tuho melahirkan daerah teritorial kelurahan Kotabumi Tengah dengan dua suku, yaitu Suku Lem Dalom penerusnya adalah Tuan Kukudan dan H.Gatot Mahawisnu Glr. Suttan Sejagat dan Suku Bujung Dalem Penerusnya adalah Chairul,S.H. gelar Suttan Suhunan IV, Bapak H.Tajuddin Glr. Suttan Suhunan Agung
3 Struktur Penyelenggaraan Hukum Adat Lampung Buay Nunyai
Aturan adat Lampung yang dipakai, atau terpakai oleh masyarakat adat Buay Nunyai, yaitu adat yang diadatkan, dan adat yang teradat serta terpakai semenjak dari zaman dahulu kala hingga sekarang.
Struktur hukum adat Lampung Abung Marga Buay Nunyai dengan garis patrilineal (kekuasaan ada pada laki-laki) pada dasarnya terbagi atas beberapa tingkatan dan masing-masing tingkat menunjuk pada derajat keturunan dan isteri-isteri Punyimbang-punyimbangnya yaitu :
1. Punyimbang Bumi, yaitu punyimbang yang berkuasa serta yang tertua dan yang menjadi kepala di dalam sebuah pepadun, dan suku, dan Punyimbang Bumi inilah merupakan keturunan (anak) dari isteri ratu.
2. Punyimbang Ratu, yaitu punyimbang yang kedua (Pepang Penyambut) dari Punyimbang Bumi dan merupakan keturunan (anak) isteri Ratu yang kedua.
3. Punyimbang Batin, yaitu punyimbang yang ketiga kekuasaannya atau kedudukannya dalam struktur keturunannya ialah sebagai komisaris I di dalam suku pepadun. Punyimbang Batin ini merupakan keturunan (anak) dari isteri bangsawan (isteri yang kedua), atau sebapak bukan seibu dari Punyimbang Bumi dan Punyimbang Ratu.
4. Punyimbang Raja, yaitu Punyimbang yang keempat, Punyimbang Raja kekuasaan maupun kedudukannya di bawah Punyimbang Batin lebih rendah lagi dari Punyimbang Ratu apalagi Punyimbang Bumi. Punyimbang Raja kedudukannya sebagai komisaris kedua di dalam suku pepadun. Punyimbang Raja ini adalah keturunan dari (anak) dari isteri bangsawan yang ketiga, atau sebapak bukan seibu dari punyimbang pertama, kedua dan ketiga.
5. Lappung Jajar, yaitu keturunan dari Punyimbang pertama, kedua, ketiga ataupun keempat, tetapi belum pernah mengerjakan adat serta pengejuk pengakuknya. Kalaupun melaksanakan tidak cukup, sehingga tidak sesuai dengan keadaan yang seharusnya.
6. Sebah, yaitu keturunan dari isteri yang kurang kedudukannya, guna menjaga serta mengerjakan pekerjaan isteri ratu (penyapu Apai).
7. Beduwo, yaitu keturunan dari isteri yang tidak mempunyai kekuasaan dan kedudukan yang mempunyai tugas untuk mengerjakan perintah isteri ratu di dalam segala pekerjaan dan keperluan dapur.
8. Lambang, yaitu orang pembawaan isteri ratu, perempuan atau laki-laki guna isteri atau bukan, yang ketika isteri ratu dipibal (diambil) maka ia membawa orang-orang baik laki maupun perempuan yang diberikan oleh ibu bapaknya untuk dijadikan abdinya, maka keturunan Abdi inilah yang dinamakan Lambang.
9. Gundik, yaitu keturunan dari perempuan atau laki-laki (isteri maupun bukan) yang asalnya dari jujurnya isteri ratu, tiba-tiba dikembalikan oleh ibu bapaknya menjadi sesan anaknya (isteri ratu) dan selain disebut Gundik umumnya disebut Lambang Tulang..
10. Taban, adalah keturunan dari 6, 7, 8 dan 9 atau yang di dapat dari masyarakat umumnya dan atau di dapat dari rampasan (balah).
Pada dasarnya struktur hukum masyarakat adat Lampung Abung Marga Buay Nunyai sebagaimana tingkatan yang terdapat pada struktur Punyimbang Bumi, Punyimbang Ratu, Punyimbang Batin dan Punyimbang Raja dalam perkembangan hingga sekarang ini kekuasaannya semakin restriktif (mengecil/menyempit). Hal ini dapat dipahami dari pergeseran maupun perubahan struktur kekuasaan yang ada sebagaimana terjadi sebagai berikut.
Jumlah pepadun di tiga daerah (Kotabumi Udik, Kotabumi Tengah dan Kotabumi Ilir) akan terus berkembang dan meningkat jumlahnya sesuai dengan bertambahnya keturunan (anak laki-laki) yang akan meneruskan tradisi adat Buay Nunyai tersebut.
4. Eksistensi Perempuan dalam Struktur Hukum Masyarakat Adat Lampung Buay Nunyai
Secara normatif dapat dikatakan perempuan tidak mempunyai tempat dalam sistem hukum adat patrilineal. Hal itu disebabkan hukum adat Lampung Abung Buay Nunyai memiliki sejarah asal usul serta ruang lingkup yang memang mendudukkan laki-laki sebagai penerus kekuasaan dengan gelar dan status kepangkatannya. Oleh karena itu keposisian perempuan dalam sistem hukum adat Buay Nunyai dapat dikatakan tidak ada. Keberadaan mereka mengikuti dan mendukung kedudukan suaminya dalam struktur adat yang dimilikinya apakah sebagai punyimbang bumi maupun punyimbang ratu.
Kaum perempuan yang suaminya belum atau tidak mepadun (mempunyai gelar adat) meskipun tidak sepenuhnya tunduk pada struktur hukum adat yang mengaturnya, tetapi budaya dan tata nilai serta konsep-konsep yang dianutnya layaknya perempuan adat memiliki kewajiban-kewajiban adat terhadap suaminya. Meskipun dalam ranah ini mereka untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonominya dan mendorong status sosialnya bekerja di sektor ekonomi menjalani berbagai usaha berdagang baik di Pasar Pagi maupun membuka warung kecil di depan rumahnya bahkan ada yang menjadi ibu rumah tangga saja.
B. Pembahasan Hasil Penelitian
1. Peran Perempuan dalam Masyarakat Adat Buay Nunyai
Kedudukan suami dalam hukum adat adalah sebagai punyimbang bumi atau punyimbang suku, maka isteri mengikuti kedudukan dan fungsi suami sebagai isteri dari punyimbang bumi atau punyimbang suku termasuk semua para pepadun. Umumnya pemuka adat dan beberapa orang perempuan berhati-hati menerangkan mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam kedudukan serta perannya di dalam mendorong kehidupan masyarakat adat sesuai perkembangan an tuntutan gender.
Dengan mencontohkan dalam begawi adat (pesta/perayaan adat) perempuan yang belum berkeluarga (anak-anak dari para Punyimbang) mengikuti acara cangget agung yaitu berpakaian adat dan menari, sedangkan ibu-ibu mereka sebagaimana layaknya perempuan, berperan untuk mendidik dan membina anak-anaknya serta menjaga hubungan dengan keluarga suaminya dengan menyiapkan pemberian nama untuk adik-adik dari suaminya sebagaimana hasil penelitian tentang eksistensi perempuan Abung Buay Nunyai mengasumsikan sebagai wujud peran perempuan. Dilain pihak, secara terang mengatakan bahwa peran perempuan dapat dikatakan tidak ada karena kewenangan berhak dan kewenangan bertindak isteri berada bawah kekuasaan suami dan menurut kedudukan (derajat) adat suami. Kedudukan perempuan (isteri) mengikuti kedudukan dan peran suami terutama bila suaminya adalah pemuka adat (punyimbang suku). Hal ini selaras yang dikemukakan Hilman Hadikusuma Guru besar hukum adat, maka bilamana perempuan yang menjadi isteri orang luar bila ia tidak diangkat sebagai warga adat suaminya ia tidak berhak atas gelar dan nama panggilan termasuk tidak berhak atas pakaian perlengkapan adat dan tidak berwenang mengatur anggota keluarganya.
Dari penjelasan yang berbeda dapat dikemukakan, dalam begawi adat, sebagaimana dilakukan anak-anak para punyimbang dalam acara cangget agung (bujang gadis menari) sesungguhnya bukan merupakan peran lebih mencerminkan ekspresi budaya adat itu sendiri, karena dalam adat pepadun ada pilihan untuk tidak menggunakan begawi adat dalam arti mengadakan rangkaian acara seperti melakaksanakan cangget agung, Ngedio (bujang gadis bersyair dan saling berjawab) cukup dengan melaksanakan kewajiban adatnya. misalnya dalam Mepadun (naik Suttan), kuwuk mandey (ambil gadis untuk dijadikan isteri) atau Ngebekas (penyerahan anak gadis kepada pihak laki-laki yang akan menjadikan isteri) serta dalam acara bekatan Surasan (khitanan) dan atau seangkenan (pengangangkatan keluarga yang disebabkan karena memang awalnya sebagai teman sepenanggungan, atau memang karena ada sebab perselisihan) cukup dengan memotong kerbau dengan ukuran dan jumlah yang telah ditentukan oleh adat melalui badan perwatin.
Sebagaimana pelaksanaan begawi adat yang dilakukan oleh Suttan Putcak Marga Kotabumi Udik dalam istilah adatnya mak makkay (pelaksanaannya hanya dengan menyerahkan uang adat sebagai pengganti kewajiban adat menyembelih atau memotong kerbau sebagaimana telah ditentukan badan perwatin sesuai aturan adatnya). Apa yang dilakukan Suttan Putcak Marga dalam begawi adat untuk anaknya dalam acara kuwuk mandey (ngambil gadis) oleh adat melalui musyawarah perwatin dibenarkan, yakni dengan cara membayar uang adat kepada Badan Perwatin yang selanjutnya uang tersebut dibagikan kepada semua punyimbang-punyimbang yang ada di tiga kelurahan tersebut.
Peran perempuan adat, terutama para isteri punyimbang pada saat begawi atau musyawarah adat tempatnya di dalam rumah atau ruang tertentu, sedangkan para punyimbang berada di dalam sebuah balai musyawarah adat yanag namanya Sesat. Balai musyawarah adat (sesat) ini dalam perkembangan sekarang, setelah buay terbagi-bagi, maka setiap punyimbang suku memiliki rumah yang di dalamnya ada ruang musyawarah adat (sesat). Sebagaimana milik Punyimbang Akuan Abung gelar Suttan Ngadikiang Yang Abung memiliki sesat yang bernama Keratun Ratu Diputcak, Punyimbang Putcak Marga memiliki Sesat yang bernama Tan Gumettei dan Punyimbang suku di Kotabumi Udik mempunyai balai musyawarah adat bernama Suro Gumettei.
Ketika para punyimbang adat sedang melakukan musyawarah para isteri punyimbang tersebut berada dalam sebuah ruang dan di dalam ruang tersebut para isteri memperoleh perlakuan istimewa, mereka mengobrol, bergurau sambil makan dan minum. Dari catatan pengamatan dan keterangan para punyimbang dapat di analisis peran perempuan dalam sistem hukum adat Lampung Abung Marga Buay Nunyai dapat dikatakan tidak ada. Kehidupan di dalam keluarga meskipun pada dasarnya isteri-isteri punyimbang menurutnya berperan di dalam mendukung kedudukan suaminya, tetapi dalam kehidupan sehari-hari perempuan dalam Marga Buay Nunyai sangat dihormati, sehingga kadangkala sampai urusan belanja ke pasar membeli ikan, beras, termasuk membayar rekening listrik, dan rekening PAM tidak pernah dilakukan oleh isteri ataupun anak-anak perempuan dalam Marga Buay Nunyai langsung dilakukan oleh suami. Keadaan seperti ini di satu sisi menunjukkan penghormatan dan tanggungjawabnya suami, tetapi disisi lain terjadi penghilangan peran perempuan untuk dapat memperoleh akses pada kontrol tanggungjawab dan perannya di keluarga, lebih-lebih di masyarakat.
Penelitian terbaru terkait dengan peran perempuan di dalam sistem hukum adat sebagaimana diteliti oleh Lusi Herlina (2003) menurutnya, hukum adat Minangkabau yang jelas-jelas Matrilineal, menempatkan perempuan sebagai pewaris dan pemilik sah pusaka, namun hampir di semua wilayah Sumatra Barat terdapat kasus dimana mamak (saudara laki- laki dari pihak ibu) mendominasi dan mengambil alih beberapa kewenangan strategis yang secara ideal normatif menjadi hak perempuan. Fenomena ini menunjukkan bahwa perempuan Minangkabau sesungguhnya tidak memiliki kontrol terhadap sumber daya, seperti tanah dan harta pusaka tinggi lainnya,” Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa dalam adat Minangkabau yang mempunyai sistem matriakhat realitanya Peran Bundo Kanduang (peran perempuan/ibu) saat ini di lemahkan di dalam hukum adat Minangkabau.
Oleh sebab itu lazim saja dalam masyarakat adat Lampung buay Nunyai yang struktur hukum adatnya berbasis patriarkhi, perannya tidak diutamakan dan kurang sekali mendapat perhatian baik oleh isteri-isteri maupun anak-anak perempuannya dan oleh suami-suami maupun para punyimbang-punyimbangnya sendiri. Hal tersebut karena memang secara normatif tidak ada alasan adat menempatkan perempuan dalam sistem hukum adat yang ada.
Terkait dengan peran perampuan dalam masyarakat Lampung Buay Nunyai maka pemberdayaan perempuan merupakan wacana sekaligus solusi untuk memperoleh akses pada perubahan. Dan pemberdayaan. Pemberdayaan dapat meningkatkan peran. Berperan selanjutnya dapat menjadi agen perubahan, dan peran sebagai agen perubahan sosial akan meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anggota keluarga yang tinggal bersamanya, yaitu terutama anak-anak dan orang tua dan termasuk masyarakat.
2. Pelembagaan Peran Perempuan di dalam Masyarakat Adat Abung Nunyai
Realitas perempuan Buay Nunyai sebagian besar yang berada di Kecamatan Kotabumi terutama dalam teritorial kelurahan Kotabumi Udik, Kotabumi Ilir dan Kotabumi Tengah khususnya adalah isteri dan anak-anak para punyimbang, serta mereka yang telah mepadun (mengambil gelar Suttan) memunyai akses pendidikan yang cukup dan memadai, umumnya berstatus sosial sebagai pegawai negeri sipil guru maupun bekerja di pemerintahan. Jarang sekali perempuan buay Nunyai terutama isteri dan anak-anak para punyimbang yang tidak mempunyai status sosial dan pendidikan di dalam masyarakat.
Sebagian lain realitas perempuan Buay Nunyai adalah mereka, isteri dan anak-anak dari suami yang mengikuti tata nilai hukum adat, tetapi belum atau tidak menjadi pepadun (belum mempunyai gelar) kelompok ini secara kuantitatif lebih banyak di bandingkan mereka yang mempunyai status dan gelar sebagai punyimbang dan pepadun. Bertempat tinggal menyebar, karena secara sosial ekonomi tidak cukup untuk dapat memenuhi kewajiban adat bisa mepadun (naik pepadun mendapatkan gelar Suttan). Kelompok ini pada umumnya termasuk mereka yang mempunyai suami atau orangtua dengan sosial ekonomi menengah ke bawah, maka disamping suami atau orangtuanya serta anak laki-lakinya yang bekerja, tanpa di dasari oleh pemahaman gender, perempuan adat buay Nunyai dituntut untuk bekerja keras mempertahankan keluarganya dengan bekerja sebagai pedagang ikan, sayur mayur maupun lainnya di pasar maupun di depan rumahnya dengan membuka warung.
Secara umum dalam hal emansipasi, kaum perempuan di dalam masyarakat adat Buay Nunyai terutama pada level isteri para punyimbang mengenai persamaan hak dengan kaum laki-laki telah menjadi kenyataan dengan pendidikan dan status pekerjaan yang dimiliki. Perempuan buay Nunyai pada dasarnya tidak asing terhadap perubahan yang terjadi sekarang, Secara formal kaum perempuan sudah banyak yang bergerak di bidang pendidikan, ekonomi, pemerintahan dan sebagainya, namun demikian apa yang terjadi dalam perkembangan perempuan, pada dasarnya bukan sesuatu yang tumbuh dan berkembang dari gagasan, kehendak maupun pemikiran perempuan tetapi dalam bingkai dan kebutuhan suaminya sebagai pemegang kekuasaan penuh dirumahnya. Oleh karena itu bila pembahasan masalah gender, perempuan marga buay Nunyai dalam hubungannya antara status sosial dengan perannya, maka belum ada arah pemikiran serta gagasan baik dari kaum perempuan maupun dari kaum laki-laki adat Lampung buay Nunyai yang berusaha membangun kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender yang dirancang bangun atas dasar kehendak dan kesadaran bersama antar anggota masyarakat adat Lampung Abung Buay Nunyai, yakni suatu proses pembentukan peran dan pelembagaannya yang dapat menggerakkan dan mendorong perubahan dalam meningkatkan kontrol perempuan di ruang publik (masyarakat) maupun di dalam rumah tangganya.
Maka terkait proses pelembagaan peran perempuan yang perlu diperankan baik akses maupun kontrol dalam rumah tangga dan masyarakat menurut peneliti dari PSPK (Pusat Studi Kependudukan & Kebijakan) UGM, Yogyakarta, tentang perlunya pelembagaan peran perempuan atau pemberdayaan peran perempuan melalui tahapan sebagai berikut: 1.perubahan cara berpikir lebih kritis tentang sebab-akibat, 2. pemberian peluang yang lebih luas bagi partisipasi laki-laki dan perempuan, 3. penemuan konsep diri untuk meningkatkan percaya diri perempuan, 4.pemberian kesempatan lebih banyak dalam proses pengambilan keputusan, 5.perluas ruang gerak dan kesempatan bagi partisipasi perempuan; dan 6. perubahan tata nilai dan struktur kelembagaan dalam kehidupan keluarga dan sosial masyarakat.
3.Persepsi Pemuka Adat tentang Pelembagaan Peran Perempuan Buay Nunyai
Terdapat dua pandangan dalam hal pemuka adat mempersepsikan peran maupun pelembagaan peran perempuan, yaitu yang secara tegas menganggap bahwa tata nilai adat sebagai kaedah yang tetap yang harus dipatuhi dengan tunduk kepada suami, dan pandangan yang lebih lunak dalam memahami peran perempuan dalam masyarakat patrilineal Marga Buay Nunyai. Pandangan yang pertama dengan kata lain menganggap peran perempuan tidak penting, karena masalah gender terutama terkait dengan eksistensi perempuan dalam adat, kekuasaan laki-laki para punyimbang atau pepadun dalam buay Nunyai dianggap sudah cukup baik karena hal tersebut terkait dengan kodrat dan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dari segi agama.
Persepsi kedua mengatakan bahwa apa yang ada dan berlaku hingga sekarang ini merupakan sebuah bentuk penghormatan terhadap kaum perempuan (isteri dan anak perempuan). Karena pada dasarnya pada tingkat para punyimbang berkedudukan sebagai Suttan (Jabatan yang paling tinggi dalam adat setara dengan Raja) oleh karenanya Isteri-isterinya pun mengikuti kedudukan suaminya oleh karenanya tidak perlu memerankan fungsi kontrol di dalam rumah tangga maupun publik, fungsi tersebut cukup dijalankan oleh suaminya, atau adik-adik serta anak lelakinya bila telah dewasa.
Persepsi pemuka adat di atas meskipun terdapat perbedaan dalam realitasnya secara empiris keduanya dalam menjalankan kekuasaannya sesuai tatanan nilai adat yang berlaku sesuai dengan ideologi patriarkhinya.
Terkait dengan persepsi pemuka adat tersebut, dalam kajian penelitian ini pada dasarnya perempuan dalam lingkup mereka yang mempunyai status sosial dan kelas seosial ekonomi menengah ke atas dan realitasnya mereka tersebut yang tunduk terhadap hukum adat. Sedangkan fenomena tentang kekuasaan perempuan pada akses ekonomi, pendidikan, agama, politik, fenomena pada umumnya masyarakat Lampung Abung Buay Nunyai termasuk yang tidak mepadun. Oleh karena itu perhatian dan perlunya pelembagaan peran perempuan sangat penting dalam rangka meningkatkan status sosial perempuan dalam kontrol terhadap rumah tangga dan publik. Sebagaimana dikemukakan aktivis Transparancy International Emmy Hafild, bahwa untuk meningkatkan peran perempuan adat, sistem adat berwatak patriarki yang berlaku sekarang harus dibuka. “Kita harus memperhatikan betul, apakah sistem adat tersebut memberikan kesempatan bagi perempuan untuk ikut mengambil keputusan ataukah tidak, maka hal itu yang harus diperjuangkan terlebih dahulu,”.
Setereotipe terhadap perempuan adat merupaka citra baku tentang individu atau kelompok perempuan khususnya dalam masyarakat adat. Persepsi tersebut yang hingga kini masih melekat dalam cara pandang pemuka adat dan masyarakat umumnya.
4. Relevansi Pelembagaan Peran Perempuan
Hukum adat Lampung Abung adalah salah satu sumber kekayaan dalam hukum nasional karena hukum nasional dibangun dari kekayaan hukum adat yang ada di Indonesia. Sebagai salah satu kekayaan dari hukum nasional, sistem hukum adat Lampung Abung seharusnya dapat menunjukkan fungsi dan kemanfaatannya dalam sistem hukum nasional terutama terkait dengan pelembagaan peran perempuan dalam sistem hukum adatnya.
Dari aspek teritorial keberlakuan hukum adat Lampung sangat dekat dengan perubahan masyarakat modern karena antara Lampung dan Jakarta sebagai ibukota Republik Indonesia saat ini hanya dibatasi oleh sebuah laut atau selat Jawa yang tidak begitu luas dan berada dalam perubahan sosial yang cepat terkait dengan kemajuan transportasi perhubungan Jawa (Jakarta) ke Lampung. Maka pembahasan terhadap pelestarian dan pemeliharaan hukum adat Lampung Abung sesuai budaya dan tata nilai yang selaras dengan kebiasaan nasional sangat penting diselaraskan terutama terkait antara relasi kekuasaan perempuan untuk berperan dalam keluarga dan masyarakat. Relevansi peran perempuan dalam masyarakat adat Abung dalam kehidupan masyarakat memperkokoh kemanfaatan hukum adat Lampung Abung khususnya Buay Nunyai dalam kancah kehidupan masyarakat, karena hukum adat Lampung Abung Buay Nunyai merupakan aset sosial (modal sosial) memajukan Lampung dengan nilai budaya yang ada dan dinamis.
SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Berdasarkan analisis hasil pembahasan tentang Pelembagaan Peran Perempuan dalam Sistem Hukum Adat Patrilineal Studi Kasus pada masyarakat adat Lampung Abung Buay Nunyai dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Perempuan dalam adat Lampung Abung Buay Nunyai khususnya isteri-isteri dan anak-anak perempuannya taat dan patuh terhadap suami-suaminya dan Ayah-ayahnya sebagaimana pemahaman dan penerimaan terhadap sistem patriarkhi yang menjadi dasar keberlakuan adat Lampung Abung Buay Nunyai. Dengan kata lain peran perempuan dalam adat Lampung Abung Buay Nunyai termarjinalisasi oleh tata nilai adat istiadat dan budaya patriarki.
2. Oleh sebab peran perempuan dalam masyarakat buai Nunyai tidak ada, dengan sendirinya pelembagaan peran oleh perempuan maupun oleh pemuka adat atau mereka yang belum menjadi pepadun tidak ada.
3. Persepsi pemuka adat meskipun terdapat dua pandangan (tegas dan lunak) tetapi keduanya menerima tata nilai tradisi patriarkhi sebagai kaidah-kaidah tetap dan dipertahankan sebagaimana lazimnya garis keturunan patrilineal, maka kedudukan isteri mengikuti suaminya.
4. Relevansi pelembagaan peran perempuan masyarakat adat Lampung Abung terhadap hukum nasional adalah memperkokoh eksistensi Sistem Hukum Adat Lampung Abung (Buay Nunyai) dalam hukum nasional sebagai hukum adat yang mempunyai nilai dan kebudayaan yang dinamis dengan perkembangan zaman.
2. Saran
Saran ini ditujukan kepada berbagai pihak untuk memiliki perhatian dan kepedulian terhadap perempuan adat Lampng Buay Nunyai untuk mendorong tumbuhnya peran perempuan serta melakukan pelembagaan peran untuk memperkokoh eksistensi hukum adat Lampung Abung dalam perubahan sosial dan kemajuan jaman dalam sistem hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Bzn, Ter Haar, 2001, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat,.Terj. Poespojo, K.Ng.Soebakti, cet,Delapan, Jakarta, Pradnya Paramita.
Burhaini Faizal, Elly, 24 September 2003 Diskriminasi, Jakarta, Whebsite Kantor Dept.Pemberdayaan Perempuan
Darmodiharadjo, Dardji, dan Sidarta, 1995, Pokok Pokok Filsafat Hukum:Apa dan Bagaimana Fissafat Hukum Indonesia, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
Faisal, Sanafiah, 1995. Format-Format Penelitian Sosial;Dasar-dasar aplikasi, Jakarta, Rajawali Press.
Hadikusuma Hilman, 1981.Hukum Ketata Negaraan Adat, Bandung: Alumni.
Hermawanti, Mefi dan rinandari, 2003, Modul Pemberdayaan Masyarakat Adat, Yogyakarata : Institute for Reasearch and Empowerment (IRE).
Herlina, Lusi, 2003, Partisipasi Politik Perempuan Minang dalam Sistem Masyarakat Matrilineal, hal. xviii + 107, Padang, penerbit LP2M dan The Asia Foundataion.
Irianto, Sulistiowati, 2003,Perempuan Diantara BerbagaiPilihan Hukum;Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak Toba untuk Mendapatkan Akses kepada Harta Waris melalui Proses Penyelesaian Sengketa, Jakarta. Yayasan Obor.
Mardiana Pambudy , Ninuk, 05 September 2005, Menjadikan Perempuan Agen Perubahan, Artikel, Lihat, situs/whebsite Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia.
Minangkabau Dot Info, 11 Agustus 2005 Pustaka Budaya Alam Minangkabau.
Murniati, A. Nunuk P, 2004, Getar Gender:Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan Ham, Magelang, Indonesiatera.
Muhammad, Bhusar, 2003, Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar, cet.7, Jakarta, Pradnya Paramita.
Moleong.Lexy JH., 1996, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung:Remaja Rosdakarya,.
Muhadjir, H.Noeng,1996 Metodologi Penelitian Kualitatif,Ed.III, Yogyakarta, Rake Sarasin.
Soebing, Abdullah A, 1988 Kedatauan Di Gunung Keratuan Di Muara, Jakarta, PT.Unipress
Sanafiah Faisal, 1990, Penelitian Kualitatif;dasar-dasar aplikasi, Malang,YA3,.
Suryadi Ace, dan Idris, Ecep, 2004, Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan, Bandung, Genesindo,.
Syamsuddin, M, Kumoro, Endro, Rachim F, Aunur dan Tabrani, Machsum, 1998, Hukum Adat dan modernisasi Hukum, Yogyakarta, FH UII,.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s